cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,687 Documents
 162   163   164   165   166 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH MENGENAI PERJANJIAN TELEMARKETING PADA BANK Putri Tyana; Rinitami Njatrijani; Bagus Rahmanda
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49020

Abstract

Perkembangan teknologi yang semakin pesat turut serta mengubah cara memasarkan sebuah produk. Telemarketing merupakan salah satu metode pemasaran yang dilakukan melalui sarana telepon. Adanya metode telemarketing juga ikut merambah pada perjanjian. Perjanjian telemarketing sering dilakukan oleh bank untuk menawarkan produk kepada nasabah. Nasabah bank dapat menyetujui produk yang ditawarkan, maka nasabah otomatis akan terikat dengan bank. Akan tetapi, pada implementasinya terdapat banyak aduan terkait dengan perjanjian telemarketing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian telemarketing dan perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan, dan jurnal yang berubungan dengan perjanjian telemarketing. Berdasarkan hasil pembahasan, ditemukan bahwa perjanjian telemarketing memenuhi syarat sah pernjanjian yakni pada Pasal 1320 KUHPerdata. Terdapat perlindungan hukum bagi nasabah yakni melalui penyelesaian internal bank, penyelesaian di luar pengadilan sampai dengan pengajuan gugatan ke pengadilan
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS DARI KAWIN CERAI BERKALI-KALI (PUTUSAN NOMOR 8000/PDT.G/2023/PA.IM) Tri Mesti Ilmiati; Bambang Eko Turisno; Agus Sarono
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49451

Abstract

Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia tidak selalu terjadi sesuai keinginan pasangan karena berbagai alasan. Perceraian menimbulkan serangkaian akibat hukum, kawin cerai berkali-kali membawa pengaruh terhadap pembagian waris jika pewaris meninggal. Tujuan penelitian untuk mengetahui penyebab terjadinya kawin cerai berkali-kali dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta waris dari kawin cerai berkali-kali. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif pada Putusan Nomor 8000/Pdt.G/2023/PA.Im. Hasil penelitian faktor yang menyebabkan terjadinya kawin cerai yaitu faktor ekonomi yang utama, faktor pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, faktor meninggalkan salah satu pihak, dan dipengaruhi oleh faktor pekerja migran, faktor perkawinan di bawah umur, faktor rangda cilik turunan indramayu (RCTI), faktor kawin cerai perwujudan citra popularitas. Keputusan Nomor 8000/Pdt.G/2023/PA.Im mengabulkan gugatan harta waris, pembagiannya secara proposional sesuai Kompilasi Hukum Islam ahli waris mendapat bagian istri 12/96 bagian; ayah sebesar 16/96 bagian; satu anak laki-laki sebesar 34/96 bagian; dua anak perempuan masing-masing sebesar 17/96 bagian
JERAT FEMINISASI KEMISKINAN PADA PEREMPUAN DI RUSUNAWA BANDARHARJO, SEMARANG Angelia Putri Arti; Ani Purwanti; Abdul Jalil
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51358

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai analisis peran Pemerintah Kota Semarang terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan, analisis kondisi feminisasi kemiskinan di Semarang dan Rusunawa Bandarharjo, dan analisis kendala dan upaya Pemerintah Kota Semarang dalam memberdayakan dan melindungi perempuan miskin di Rusunawa Bandarharjo, Semarang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan gender termasuk ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan yang ada di Indonesia sehingga berdampak pada kemiskinan perempuan. Rusunawa Bandarharjo penulis pilih dengan rasionalisasi sebagai Kelurahan termiskin dan daerah terkumuh di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan non-doktrinal empiris dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kota Semarang menghadapi kendala meliputi kurangnya tanggungjawab Pemerintah Kota Semarang terhadap tahap pengawasan, penelitian dan pengembangan, serta standardisasi dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan, tidak adanya data terpilah gender, tidak efektifnya komunikasi publik dari pemerintah kepada perempuan miskin, dan kurangnya monitoring dan evaluasi
KAJIAN HUKUM TENTANG KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE Juan Patrick M.C Simangunsong; R Suharto; Herni Widanarti
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51795

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan tanda tangan elektronik dalam perjanjian pinjam meminjam uang melalui aplikasi Shopee serta bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaannya. Layanan Shopee Pinjam memungkinkan pengguna mengakses pinjaman secara digital tanpa tatap muka, yang menimbulkan persoalan hukum terkait validitas tanda tangan elektronik dan risiko penyalahgunaan identitas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan pelaksana terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum jika memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan. Namun, sistem tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi masih rentan terhadap penyalahgunaan. Perlindungan hukum bagi pengguna yang dirugikan dapat diperoleh melalui jalur pidana dan perdata, serta tanggung jawab penyelenggara layanan. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan sistem autentikasi dan pengawasan terhadap transaksi pinjaman digital
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMENUHAN HAK TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS DI SENTRA KREASI ATENSI (SKA) WYATA GUNA BANDUNG Mohammad Belvananda Athaya Syah Putra; Suhartoyo Suhartoyo; Muhamad Azhar
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49515

Abstract

Tenaga kerja yang memiliki kekurangan hakikatnya tidak dapat dibeda-bedakan dengan pekerja yang memiliki kondisi tubuh normal dan tidak memiliki kekurangan sama sekali. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Pada penelitian ini data yang telah didapatkan kemudian akan dianalisis secara deskriptis kualitatif. Data yang diperoleh akan dituangkan ke dalam bentuk uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan ketentuan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum tersebut masih dijumpai beberapa kendala, yaitu tidak semua hak tenaga kerja penyandang disabilitas dilindungi seperti halnya tidak dipenuhinya hak mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi tenaga kerja penyandang disabilitas, oleh karenanya maka keseluruhan hak-hak tenaga kerja penyandang disabilitas harus dipenuhi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya
Akibat Hukum Praktik Greenwashing Pada Industri Fast Fashion Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen Satria Saifuddin Java; Budi Santoso; Umaira Hayuning Anggayasti
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.53348

Abstract

Industri fast fashion berkembang pesat, namun sering mengabaikan prinsip keberlanjutan. Salah satu praktik yang marak digunakan adalah greenwashing, yakni penyematan klaim ramah lingkungan tanpa bukti memadai. Klaim ini menyesatkan konsumen yang peduli lingkungan, namun sulit membedakan informasi sahih dan manipulatif. Penelitian ini mengkaji akibat hukum praktik greenwashing dalam industri fast fashion di Indonesia dari perspektif perlindungan konsumen, menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis serta studi komparatif internasional. Hasil kajian menunjukkan belum ada regulasi khusus yang mengatur greenwashing, namun ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan perbuatan melawan hukum dapat dijadikan dasar penilaian dan penindakan. Penulis merekomendasikan pembentukan regulasi khusus yang menetapkan standar minimum dan verifikasi klaim keberlanjutan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak konsumen di tengah persaingan pemasaran yang kompleks.
PROBLEMATIKA PENERAPAN DOKTRIN FAIR USE DALAM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) UNTUK DUPLIKASI SUARA PENYANYI: STUDI KASUS LEGALITAS LAGU “HEART ON MY SLEEVE” OLEH AI Carissa Cindy Heliza; Budi Santoso; Putri Ayu Sutrisno
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51660

Abstract

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor, termasuk industri musik. Kemampuan AI dalam meniru suara manusia secara akurat menciptakan peluang baru, namun juga menimbulkan tantangan hukum. Penelitian berjudul “Problematika Penerapan Doktrin Fair Use dalam Penggunaan Artificial Intelligence (AI) untuk Duplikasi Suara Penyanyi: Studi Kasus Legalitas Lagu ‘Heart on My Sleeve’ oleh AI” bertujuan menganalisis penerapan doktrin fair use dalam konteks ini, serta menilai perlindungan hukum yang tersedia di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dan mengandalkan studi kepustakaan. Data sekunder diperoleh dari peraturan, doktrin hukum, jurnal, buku teks, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menyimpulkan perlunya regulasi yang lebih jelas terkait penggunaan AI di industri musik, serta pentingnya edukasi bagi pelaku industri mengenai aspek hukum dan etika dari penggunaan teknologi ini
PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI Muhammad Yudha Pratama; Irma Cahyaningtyas; Marjo Marjo
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51896

Abstract

Praperadilan merupakan mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, khususnya yang menyangkut hak-hak dasar individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) bagaimana sejarah praperadilan di Indonesia; dan (2) bagaimana sistem perluasan objek praperadilan dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam konteks penetapan tersangka tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan sumber data berupa data sekunder, yakni peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praperadilan lahir sebagai koreksi terhadap sistem hukum kolonial yang represif, dan menjadi bagian dari pembaruan hukum acara melalui KUHAP 1981. Perkembangannya semakin signifikan sejak Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan hingga penetapan tersangka. Perluasan ini memperkuat perlindungan hukum, meskipun masih menyisakan tantangan dalam konsistensi penerapan di tingkat praktik
JURIDICAL ANALYSIS OF THE TRANSFORMATION OF PEOPLE’S CREDIT BANKS INTO PEOPLE’S ECONOMIC BANK REVIEWED FROM LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 4 YEAR 2023 ON THE DEVELOPMENT AND STRENGTHENING OF THE FINANCIAL SECTOR Keylia Sayidina Islam; Paramita Prananingtyas; Rahandy Rizki Prananda
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.52165

Abstract

People’s Economic Bank is a financial institution that operates conventionally or based on Sharia Principles and does not directly provide services in payment traffic. This study focuses on the legal analysis of the transformation of People’s Credit Bank into People’s Economic Bank, particularly examining the legal background and legal implications for debtors, creditors, and regulators. Using a qualitative content analysis method and literature-based data, the research finds that this transformation is a comprehensive institutional restructuring mandated by the Financial Sector Development and Strengthening Law. The transformation expands business activities and access to capital, allowing People’s Economic Banks to grow within a more open, competitive, and inclusive financial ecosystem. Legal consequences vary depending on each party’s legal relationship with the bank. However, the People’s Economic Bank, as a transformed entity, must proactively deliver information and education to prevent public misperceptions regarding the legal effects of this institutional change
TANGGUNG JAWAB PERDATA PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK ATAS KETIDAKSESUAIAN JENIS KENDARAAN PADA LAYANAN GORIDE COMFORT KEPADA PENGGUNA LAYANAN Irfan Nur Rohman; Yuli Prasetyo Adhi; Mas'ut Mas'ut
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51134

Abstract

GoRide Comfort merupakan layanan dari Gojek yang menjanjikan kenyamanan lebih dengan spesifikasi kendaraan bermotor minimal 150cc. Namun di lapangan sering terjadi ketidaksesuaian kendaraan yang digunakan driver, konsumen pun dirugikan karena tidak mendapatkan layanan sesuai dengan harga yang dibayarkan. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab perdata PT GoTo sebagai penyedia platform dan bentuk ganti rugi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen (UUPK) dan KUH Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni dengan mengkaji bahan hukum dengan variabel penelitian. Hasil penelitian ini meskipun status dari driver adalah mitra independen, Gojek bertanggung jawab secara perdata berdasarkan Pasal 1365 jo. 1367 KUH Perdata karena memiliki kendali atas sistem dan pengawasan aplikasi. Ketidaksesuaian kendaraan tersebut  melanggar Pasal 8 UUPK tentang kewajiban pemenuhan janji iklan oleh produsen jasa. Kemudian berdasarkan Pasal 19 UUPK, Gojek berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen sesuai dengan nilai kerugian yang diderita. Penelitian menegaskan Gojek bertanggung jawab atas kesalahan mitra drivernya.

Page 164 of 169 | Total Record : 1687

 162   163   164   165   166 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2026): Volume 15 Nomor 2, Tahun 2026 Vol 15, No 1 (2026): Volume 15 Nomor 1, Tahun 2026 Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025 Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025 Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025 Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025 Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue