cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,687 Documents
 161   162   163   164   165 
ANALISIS YURIDIS TERKAIT AKUN YOUTUBE MILIK YOUTUBER YANG DIJADIKAN ASET DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT Raden Arsa Yudhistira Pratama; Paramita Prananingtyas; Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.48075

Abstract

Akun YouTube sebagai wadah digital bervaluatif serta melekat padanya Hak Cipta karena dihasilkan dari ide-ide kreatif YouTuber memiliki peran penting untuk dapat menyalurkan kreativitasnya yang memberikan timbal balik berupa uang dari hasil monetisasi Akun YouTube sehingga menjadikannya aset digital. Namun, banyaknya hasil dari YouTube tidak membuat YouTuber terlepas dari jeratan pailit. Dinyatakan pailitnya seorang YouTuber menjadikan Akun YouTube untuk dimasukkan sebagai boedel pailit karena memiliki valuasi ekonomis. Status kebendaan Akun YouTube inilah yang menimbulkan polemik terkait regulasi atas aset digital yang merupakan benda bergerak tak berwujud dapat dijadikan sebagai boedel pailit atau tidak. Pada penelitian hukum ini, penulis membahas terkait bagaimana Akun YouTube dijadikan sebagai boedel pailit dari peraturan perundang-undangan dan data sekunder sebagai dasar penelitian. Penelitian ini menerapkan metode yuridis-normatif melalui mekanisme spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menganalisa berdasarkan peraturan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian menyajikan bahwa Akun YouTube sebagai karya sinematografi yang bervaluasi ekonomis dapat dijadikan sebagai boedel pailit karena diklasifikasikan sebagai aset bergerak tak berwujud yang dieksekusi melalui metode penjualan di bawah tangan karena Akun YouTube memiliki sistem penilai valuasi mandiri dari YouTube Studio sehingga bersifat transparan dan dapat langsung dicairkan guna menutupi kekurangan bayar kreditor
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ATAS PUBLIKASI PUTUSAN PADA DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (Tinjauan Dalam Aspek Manajemen Peradilan) Vania Debora; Yos Johan Utama; Aju Putrijanti
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49541

Abstract

Publikasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung merupakan upaya mewujudkan transparansi sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, guna melindungi hak privasi, SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 mewajibkan pengaburan identitas dalam putusan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran dalam pengaburan data pribadi serta menjelaskan perlindungan hukum bagi pihak berperkara terkait publikasi data pribadinya. Metode yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat pelanggaran, seperti data yang tidak dikaburkan, pengaburan yang tidak menyeluruh, ketidakkonsistenan, serta data yang tetap dapat diakses di luar naskah putusan. SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 menyediakan mekanisme perlindungan hukum melalui keberatan, permohonan pengaburan ulang, dan unpublished putusan. Namun, efektivitasnya terkendala oleh tidak adanya sanksi tegas bagi PPID yang melanggar serta rendahnya kesadaran masyarakat akan hak mereka atas perlindungan data pribadi
ANALISIS YURIDIS KETIDAKSETUJUAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS TERHADAP RENCANA PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS Muhammad Aryo Rasyid Imanuddin; Irawati Irawati; Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.53357

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang menolak penggabungan Perseroan Terbatas, serta untuk memahami akibat hukum yang timbul akibat ketidaksetujuan pemegang saham minoritas terhadap rencana penggabungan tersebut. Masalah yang diangkat adalah bagaimana hukum melindungi hak-hak pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan penggabungan, serta dampak hukum yang dihadapi oleh Perseroan Terbatas ketika menghadapi ketidaksetujuan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan mengenai mekanisme perlindungan hukum yang ada dan menganalisis efektivitas perlindungannya, khususnya terkait dengan ketidaksetujuan yang dapat merugikan pihak minoritas dalam penggabungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal dengan analisis deskriptif analitis, yang mengkaji literatur hukum dan peraturan yang relevan terkait dengan proses penggabungan Perseroan Terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perlindungan hukum melalui hak untuk menarik saham (appraisal rights) dan keterbukaan informasi, masih ada tantangan dalam implementasinya, seperti ketidakjelasan prosedur dan keterbatasan akses informasi yang dapat menghambat pemegang saham minoritas untuk mendapatkan perlindungan yang adil. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun peraturan telah mengatur perlindungan bagi pemegang saham minoritas, penerapan yang tidak konsisten dan hambatan dalam prosedur administratif dapat mengurangi efektivitas perlindungan tersebut.
MEKANISME PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA Josua Adeputra Sinaga; Aju Putrijanti; Kartika Widya Utama
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51774

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah.Sengketa tersebut memeberikan hak kepada pihak tergugat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi yang dialami dalam gugatannya.Akan tetapi tuntutan ganti rugi itu dapat dilaksanakan bila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu permasalahan dan tujuan dalam penulisan hukum ini guna mengetahui bagaimana pengaturan, pelaksanaan, serta sekaligus hambatan dari tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Hasil dari penelitian pengaturan pengenaan dan pelaksanaan diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986, Pasal 81 ayat (2) UU AP, PERMA Nomor 2 Tahun 2019, dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, dan PP Nomor 43 Tahun 19991 serta putusan hakim. Hambatanya belum ada aturan secara khusus dan minimnya kesadaran dari pejabat tata usaha negara
AKIBAT HUKUM ALIH DEBITUR KPR YANG DILAKUKAN DENGAN PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN TANPA MELIBATKAN PIHAK KREDITUR Eugenia Anggita Natalia; Ery Agus Priyono; Aminah Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49078

Abstract

KPR merupakan program yang diselenggarakan oleh Bank di Indonesia untuk membantu masyarakat mendapatkan rumah dengan cara mengangsur kepada Bank melalui perjanjian KPR, dengan Bank sebagai Kreditur dan Masyarakat sebagai Debitur. Tak jarang dijumpai Debitur mengalami kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya kepada Bank. Hal ini terjadi pada kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bks. Debitur KPR mengalihkan perjanjiannya kepada Debitur baru tanpa sepengetahuan Bank BTN selaku Kreditur perjanjian KPR Penelitian ini bertujuan untuk meneliti keabsahan perjanjian yang dilakukan diantara Debitur pertama dengan Debitur kedua, serta akibat hukum dari terjadinya pengalihan debitur tanpa sepengetahuan Bank BTN selaku kreditur. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan Normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu perjanjian antara Debitur pertama dengan Debitur kedua belum memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Akibat hukum dari alih debitur KPR yang dilakukan dengan tanpa melibatkan pihak BTN selaku kreditur yakni alih debitur tersebut tidak sah karena kreditur belum secara tegas membebaskan Debitur I dari perjanjian
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KASUS PERUSAKAN BENDA BUDAYA LEMBAH BAMIYAN AFGHANISTAN Aldio Fahrezi Permana Atmaja; Joko Setiyono; Nuswantoro Dwiwarno
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.52169

Abstract

Perlindungan benda budaya dalam konflik bersenjata merupakan bagian penting dari hukum humaniter internasional. Salah satu kasusnya adalah penghancuran dua patung Buddha di Lembah Bamiyan, Afghanistan oleh Taliban pada tahun 2001, di bawah perintah Mullah Omar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan studi kasus dengan menganalisis penerapan hukum internasional, khususnya Konvensi Den Haag 1954, Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977, dan Statuta Roma 1998. Hasil penelitian menunjukkan bahwa patung-patung Buddha tersebut memenuhi syarat sebagai objek budaya yang dilindungi, dan tindakan Taliban melanggar ketentuan hukum humaniter internasional. Namun, hingga kini belum ada penyelesaian hukum karena kurangnya aksi tegas dari komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB. Kasus ini menjadi preseden penting dalam upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap benda budaya dan penegakan hukum terhadap kejahatan perang.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PENGGUNAAN LAYANAN PEER TO PEER LENDING ANTARA PENYELENGGARA DENGAN PEMBERI PINJAMAN (STUDI KASUS: FINDAYA) Agis Maula Rahmah; Ery Agus Priyono; Rahandy Rizki Prananda
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51872

Abstract

GoPay Pinjam merupakan salah satu platform resmi yang memberikan layanan pendanaan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang disediakan oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui PT Mapan Global Reksa (Findaya) sebagai Penyelenggara dengan mencantumkan klausula baku yang memuat klausula eksonerasi kepada pemberi pinjaman melalui syarat dan ketentuan serta informasi umum. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui keabsahan hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam syarat dan ketentuan pada platform GoPay Pinjam ditinjau dari syarat sah perjanjian serta untuk mengetahui pemenuhan asas kebebasan berkontrak dalam penggunaan layanan Peer to Peer Lending yang dilakukan oleh Penyelenggara kepada Pemberi Pinjaman atas pencantuman klausula eksonerasi. Metode penelitian ini adalah doktrinal, yang dispesifikan lagi pada penelitian yuridis-normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian skripsi ini adalah pencantuman klausula eksonerasi pada syarat dan ketentuan pengguna platform GoPay Pinjam yang dibuat oleh perusahaan Findaya telah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata pada syarat keempat dalam syarat sah perjanjian, yakni suatu sebab yang halal, selain itu, pencantuman klausula eksonerasi belum memenuhi asas kebebasan berkontrak dikarenakan adanya pencantuman klausula eknorasi pada syarat dan ketentuan pengguna dalam platform bertentangan dengan Undang-Undang sehingga melanggar batasan dalam asas kebebasan berkontrak, yakni suatu causa yang halal pada pasal 1337 KUH Perdata
KEKUATAN HUKUM TERHADAP CIRCULAR RESOLUTION SEBAGAI ALTERNATIF RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN Laluna Kayla Fidhia; Hendro Saptono; Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49940

Abstract

Circular Resolution merupakan prosedur dalam pengambilan keputusan yang dilakukan pemegang saham tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara fisik, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan yakni minimnya pengaturan teknis dalam undang-undang ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam pemberhentian direksi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang mengkaji regulasi hukum terkait serta studi kasus putusan pengadilan dan dampak ketidaklengkapan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya pengaturan teknis Circular Resolution dalam UUPT berdampak pada pelaksanaan yang tidak terstandarisasi dan berpotensi menimbulkan perselisihan hukum. Selain itu, dalam praktiknya, metode ini kerap digunakan tanpa mempertimbangkan apakah RUPS secara forum dapat diadakan, sehingga dapat mengurangi fungsi pengawasan pemegang saham terhadap direksi
RESTRUKTURISASI KREDIT PADA KREDIT USAHA RAKYAT SEBAGAI UPAYA MENGATASI WANPRESTASI DI BANK BRI CABANG AHMAD YANI SEMARANG Fara Alvi Zumruda; Ery Agus Priyono; Aminah Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.53370

Abstract

Penelitian ini membahas pelaksanaan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Kantor Cabang Ahmad Yani Semarang sebagai upaya mengatasi wanprestasi debitur serta penerapan strategi soft landing setelah berakhirnya kebijakan restrukturisasi akibat pandemi COVID-19. Latar belakang penelitian didasarkan pada banyaknya debitur yang mengalami kesulitan pelunasan sehingga menimbulkan risiko kredit bermasalah. Metode yuridis empiris diterapkan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan kajian dokumen hukum serta literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi dilakukan melalui tiga skema utama, yaitu rescheduling, reconditioning, dan restructuring, yang disesuaikan dengan kemampuan serta prospek usaha debitur. Strategi soft landing pasca pandemi berperan penting dalam mencegah resesi dan menjaga stabilitas perbankan. Berdasarkan penelitian, restrukturisasi kredit efektif menurunkan angka wanprestasi debitur KUR, menjaga keberlangsungan UMKM, serta mendukung stabilitas kredit dan pemulihan ekonomi sektor mikro secara inklusif.
ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS GARANSI PRODUK ELEKTRONIK SMART KEY BAGI KONSUMEN Khansa Alyanadine Fatihah Sanjaya; Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.53397

Abstract

Perlindungan konsumen atas garansi produk elektronik smart key menjadi penting seiring pesatnya adopsi teknologi dalam industri otomotif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atas garansi produk smart key serta mengkaji upaya hukum yang tersedia jika klaim garansi ditolak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, berlandaskan pada bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan sekunder (literatur, jurnal), serta didukung data lapangan melalui wawancara dengan pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab yuridis untuk memenuhi garansi produk, namun implementasinya masih menghadapi kendala dalam praktik, terutama terkait klausula baku dan pembuktian sepihak. Konsumen memiliki akses terhadap penyelesaian sengketa melalui mekanisme internal, BPSK, atau litigasi. Perlindungan hukum telah diatur secara normatif, namun efektivitasnya menuntut penguatan regulasi dan keseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen

Page 163 of 169 | Total Record : 1687

 161   162   163   164   165 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2026): Volume 15 Nomor 2, Tahun 2026 Vol 15, No 1 (2026): Volume 15 Nomor 1, Tahun 2026 Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025 Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025 Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025 Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025 Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue