cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,687 Documents
 163   164   165   166   167 
IMPLEMENTASI SELF ASSESMENT SYSTEM PPH ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI Siti Virzika Khoirunisa; Budi Ispriyarso; F.C Susila Adiyanta
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51858

Abstract

Sistem Self Assessment merupakan mekanisme pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem tersebut dalam pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, kendala yang dihadapi, serta strategi yang digunakan untuk mengatasinya. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital telah mendukung pelaksanaan sistem ini, meskipun masih ditemukan kendala dalam literasi perpajakan dan teknis pelaporan. Upaya perbaikan dilakukan melalui edukasi, pelayanan daring, dan pendekatan berbasis data. Keberhasilan sistem ini ditentukan oleh sinergi antara pemahaman wajib pajak, pelayanan yang responsif, serta pemanfaatan teknologi secara optimal
ANALISIS ASAS KEADILAN DALAM GANTI RUGI BARANG KIRIMAN YANG HILANG DIDASARKAN PADA KLAUSULA EKSONERASI (STUDI KASUS J&T CARGO MAGELANG) Eksanty Amalia Syahrani; Ery Agus Priyono; Aminah Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49473

Abstract

Proses pengiriman barang menjadi tahap krusial yang berkaitan dengan kelancaran transaksi di era digitalisasi yang membawa kemudahan dalam transaksi secara online. Hal tersebut tidak jarang dihadapkan dengan berbagai permasalahan, seperti barang yang hilang atau rusak saat dalam proses pengiriman. Penelitian ini menggunakan kasus barang yang hilang berupa laptop senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang hendak dikirim ke Depok, Jawa Barat menggunakan layanan J&T Cargo Magelang. J&T Cargo memberikan ganti rugi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) kali lipat ongkos kirim. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan mengkaji terkait akibat hukum jika pemberian ganti rugi oleh J&T Cargo memuat klausul eksonerasi dan penentuan rasa keadilan ganti rugi yang diberikan oleh J&T Cargo. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif yang menggambarkan peristiwa yang diteliti, kemudian dianalisis dan dituangkan dalam bentuk skripsi untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Hasil penelitian ini berupa adanya klausul eksonerasi terkait pembatasan tanggung jawab atas pemberian ganti rugi J&T Cargo yang melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Udang Perlindungan Konsumen yang mengakibatkan batal demi hukum. Ganti rugi yang diberikan tidak memenuhi rasa keadilan berdasarkan teori keadilan korektif atau komutatif yang dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas
IMPLEMENTASI PERJANJIAN TERAPEUTIK DALAM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT) PADA PELAYANAN KONTRASEPSI DI RSUD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG Azalea Anggita Zahra; R. Suharto; Yuli Prasetyo Adhi
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51418

Abstract

Informed consent merupakan bagian penting dalam perlindungan hak pasien, terutama dalam layanan kontrasepsi seperti pemasangan/pencabutan alat kontrasepsi atau prosedur kontrasepsi permanen (MOW/MOP). Idealnya, persetujuan ini didahului perjanjian terapeutik antara tenaga medis dan pasien. Namun, implementasinya seringkali belum optimal akibat kurangnya pemahaman pasien atau informasi yang tidak lengkap dari tenaga kesehatan. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan perjanjian terapeutik dalam informed consent di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang serta perlindungan hukum pasien. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitiannya yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dan pendekatan sosiologi hukum (sociological jurisprudence) untuk mengkaji praktik di lapangan melalui wawancara dengan dokter spesialis obstetri-ginekologi dan studi kepustakaan (literature research). Hasil menunjukkan bahwa prosedur informed consent telah dilaksanakan sesuai ketentuan, namun kendala tetap ada, terutama terkait pemahaman pasien tentang hak, risiko, dan manfaat tindakan medis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi bagi pasien dan tenaga medis guna memastikan perlindungan hukum yang lebih baik dalam layanan kontrasepsi
EKSISTENSI LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DALAM KREDIT KONSTRUKSI BERDASARKAN UU JAMINAN (UU NO. 1 TAHUN 2016) Andrew Sasi Yavin; Hendro Saptono; Triyono Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.48076

Abstract

Penjaminan kredit konstruksi adalah jaminan bagi Terjamin guna mendukung modal kerja usaha jasa konstruksi sesuai kontrak dengan bowheer (pemilik proyek). Dana pengembalian kredit ini bisa bersumber dari APBN, APBD, BUMN, atau swasta nasional, memberi kepastian bagi penerima jaminan akan terpenuhinya kewajiban finansial sesuai kesepakatan. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2016, lembaga penjamin mencakup perusahaan penjaminan, syariah, dan penjaminan ulang. Jaminan ini berfungsi sebagai alat transfer risiko yang melindungi pihak terjamin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis data sekunder untuk mengevaluasi eksistensi perusahaan penjaminan dalam kredit konstruksi di Indonesia. Proses pengadaan melibatkan tahapan perencanaan hingga penyelesaian, namun tantangan seperti ketidakcocokan nilai jaminan dan kekosongan hukum perlu diatasi untuk memastikan kepastian hukum
PANDANGAN LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA DALAM MENENTUKAN PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018) Ulaya Najmi Nabila Majid; Budi Santoso; Aisyah Ayu Musyafah
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49438

Abstract

Desain industri merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, masih sering terjadi sengketa terkait pelanggaran desain industri yang membutuhkan putusan pengadilan untuk menentukan keabsahan klaim pelanggaran desain industri. Penelitian ini menganalisis pandangan peradilan Indonesia dalam menentukan pelanggaran desain industri, dengan studi kasus Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. Menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analitis, penelitian ini berbasis data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menemukan perbedaan pandangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, yang menilai Putusan Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017 bertentangan dengan Putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus-HKI/2017. Hakim menyatakan desain botol minum Tergugat tidak mirip dengan Penggugat dan memiliki kebaruan. Dalam desain industri, tidak ada konsep "Persamaan pada Pokoknya," sehingga perbedaan kecil dianggap cukup. Perbedaan penafsiran hakim terhadap Undang-Undang Desain Industri menyebabkan disparitas putusan, menunjukkan belum adanya standar penegakan hukum yang seragam di Indonesia
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DALAM PRAKTIK BISNIS SEWA PACAR (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG) Dustine Putra Ramadhan; Rahmi Dwi Sutanti; Mujiono Hafidh Prasetyo
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.53589

Abstract

Kesepian yang meningkat di masyarakat modern, terutama di kalangan muda, melahirkan fenomena bisnis sewa pacar sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan emosional. Di Kota Semarang, praktik ini berkembang melalui platform digital dengan menawarkan kedekatan emosional semu. Penelitian ini bertujuan menganalisis formulasi tindak pidana prostitusi dalam hukum Indonesia dan menelaah secara yuridis apakah sewa pacar dapat dikategorikan sebagai prostitusi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, memanfaatkan data sekunder dan wawancara dengan pelaku serta agensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski berbasis skema perjanjian sewa-menyewa, terdapat praktik penyalahgunaan layanan untuk tujuan seksual. Hal ini berpotensi melanggar Pasal 296 dan 506 KUHP, Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Pasal 29 UU Pornografi, serta UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. Oleh karena itu, regulasi khusus diperlukan guna menutup celah hukum dan memberikan kepastian.
TANGGUNG JAWAB PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA (PERIODE 2021-2025) Anastasya Sagita Setiyawan; Elfia Farida; Peni Susetyorini
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.52221

Abstract

Perdamaian dan keamanan internasional merupakan pilar utama Piagam PBB. PBB bertanggung jawab menangani konflik global, termasuk konflik Israel–Palestina. Namun, efektivitas PBB sering terhambat oleh penggunaan hak veto, khususnya oleh Amerika Serikat. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab PBB dan hambatan yang memengaruhi kinerjanya dengan pendekatan doktrinal berbasis data sekunder. Analisis terhadap resolusi, opini hukum, dan dokumen internasional menunjukkan bahwa meskipun berbagai organ PBB telah menjalankan mandatnya, respons yang dihasilkan masih terbatas. Hambatan internal seperti veto dan lemahnya daya ikat resolusi Majelis Umum, serta tekanan politik eksternal dan konflik internal Palestina, menjadi faktor utama. Diperlukan amandemen Pasal 27 ayat (3) dan penguatan peran Majelis Umum melalui Resolusi Uniting for Peace sebagai langkah menuju tanggung jawab PBB yang lebih efektif dan representatif
EKSEKUSI JAMINAN KEBENDAAN MILIK PIHAK KE-3 YANG TELAH PAILIT DALAM PELAKSANAAN PEMBERESAN DEBITOR PAILIT OLEH KURATOR Bagas Age Kausar; Hendro Saptono; R. Suharto
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49085

Abstract

Kepailitan adalah sita umum atas semua Harta kekayaan Debitor Pailit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang. Namun, pada praktiknya kurator sering kali mendapatkan masalah dalam melakukan pemberesan harta pailit, salah satunya dalam eksekusi benda yang dijadikan jaminan oleh debitor pailit adalah milik pihak ke-3(Tiga) yang sedang dalam pailit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai hak Penanggung dan Debitor Apabila Terjadi Harta Benda Dari Debitor Pailit Juga Dijadikan Boedel Pailit Pada Perkara Lain. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hak kebendaan milik Penanggung dalam KUHPER dapat dieksekusi apabila debitur yang ditanggung sudah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Lalu apabila debitor dinyatakan dalam keadaan pailit, maka debitor pailit tersebut telah dinyatakan dia wanprestasi dan seluruh hak kebendaannya termasuk segala jaminan kebendaannya dapat di eksekusi untuk pemberesan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA MELALUI PERJANJIAN MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA TUJUAN PENEMPATAN PMI TERTINGGI Teresa Amanda Davina Nugrahini; Peni Susetyorini; Elfia Farida
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.53503

Abstract

Pemenuhan hak atas pekerjaan adalah perwujudan fundamental HAM bagi setiap warga negara. Tingginya populasi di Indonesia yang tidak sebanding dengan lapangan kerja mendorong banyak WNI bermigrasi ke luar negeri, salah satunya ke kawasan ASEAN. Kerentanan PMI terhadap pelanggaran HAM, seperti kasus penahanan sewenang-wenang, seringkali disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap sistem hukum negara setempat. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan perlindungan preventif dan represif. Salah satu upaya preventif yaitu Perjanjian MCN yang diperlukan untuk mengoptimalkan peran perwakilan konsuler melalui notifikasi yang diberikan tanpa penundaan apabila terdapat warga negara dari negara pengirim yang mengalami permasalahan, terutama penahanan (Pasal 36 ayat (1) huruf (b) Konvensi Wina 1963), karena MCN memberikan ketentuan yang lebih rinci dan adaptif. Dengan demikian, perjanjian MCN merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan HAM terhadap PMI secara lebih komprehensif.
ANALISIS KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PEMBENTUKAN PERPU PEMILU NOMOR 1 TAHUN 2022 Putri Yolanda Veren; Lita Tyesta ALW; Amalia Diamantina
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51873

Abstract

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum diterbitkan sebagai respons terhadap pembentukan empat daerah otonomi baru di Papua. Tujuan penelitian adalah untuk menilai kesesuaian proses formil pembentukan Perpu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta menilai substansi kegentingan yang memaksa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formil, Perpu ini telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, meskipun terdapat keterlambatan dalam penyampaian kepada DPR. Secara materiil, Perpu ini memenuhi syarat kegentingan yang memaksa karena mengakomodir kebutuhan hukum di provinsi baru agar Pemilu 2024 tetap terlaksana sesuai jadwal. Perpu ini akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

Page 165 of 169 | Total Record : 1687

 163   164   165   166   167 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2026): Volume 15 Nomor 2, Tahun 2026 Vol 15, No 1 (2026): Volume 15 Nomor 1, Tahun 2026 Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025 Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025 Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025 Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025 Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue