cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,687 Documents
 164   165   166   167   168 
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS WANPRESTASI PENGEMBANG PERUMAHAN DALAM PPJB: STUDI PUTUSAN 210/PDT.G/2023/PN.AMB. An nas Suastika Velia; Yuli Prasetyo Adhi; Rahandy Rizki Prananda
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49485

Abstract

Pengembang perumahan bersubsidi seharusnya berperan dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang pengembang justru melakukan wanprestasi, seperti menarik pungutan biaya tambahan secara sepihak dan menyerahkan rumah dalam kondisi cacat.Penelitian ini mengkaji akibat hukum wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini bersumber dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pre-project selling sering kali menimbulkan permasalahan hukum akibat wanprestasi pengembang. Tindakan sepihak dalam mengubah kewajiban yang telah disepakati jelas merugikan konsumen. Dalam hal ini, konsumen dapat mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Meskipun terdapat instrumen perlindungan hukum, kenyataannya wanprestasi tetap marak terjadi. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan posisi antara pengembang dan konsumen, serta kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak-haknya. Namun, beberapa putusan pengadilan, seperti Putusan No. 210/Pdt.G/2023/PN.Amb, menunjukkan bahwa konsumen memiliki peluang untuk memenangkan gugatan apabila mampu membuktikan kesalahan pengembang berdasarkan konsep product liability
TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM JUAL BELI TANAH WARISAN YANG BELUM DIBAGI DI DESA WRINGINHARJO KECAMATAN GANDRUNGMANGU KABUPATEN CILACAP Zuraida Aziroh; Nur Adhim; Agung Basuki Prasetyo
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49919

Abstract

Jual beli tanah warisan yang belum dibagi mengharuskan adanya persetujuan seluruh ahli waris karena setiap ahli waris memiliki hak atas tanah tersebut. Jual beli tanah warisan yang belum dibagi tanpa persetujuan seluruh ahli waris akan menimbulkan permasalahan hukum karena penjual belum berwenang penuh atas tanah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum serta tanggung jawab penjual dalam jual beli tanah warisan yang belum dibagi. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan penelitian yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum jual beli tanah warisan yang belum dibagi tidak sah karena tidak memenuhi syarat jual beli menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum adat, syarat materil dan formil; pembeli tidak mendapatkan kepastian hukum; berpotensi menimbulkan sengketa. Tanggung jawab penjual dalam jual beli tanah warisan yang belum dibagi di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap yaitu tanggung jawab berdasarkan wanprestasi terhadap pembeli dan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum terhadap ahli waris.
ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 13/PID.SUS/2022/PNKDS) Marcello Hanif; Pujiyono Pujiyono; Rahmi Sutanti
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51570

Abstract

Analisis hukum penjatuhan pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana narkotika menggunakan studi kasus Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PN.KDS. Hakim ketika memberikan keputusan hukuman tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman di atas batas ancaman maksimum atau di bawah batas ancaman minimum. Undang-Undang Narkotika sebagai norma khusus jelas ditetapkan untuk tujuan tertentu. Terdapat peningkatan hukuman, baik dalam bentuk hukuman minimum khusus maupun maksimum khusus. Namun, prinsip penemuan hukum yang dipakai juga harus sesuai dengan topik yang dibahas. Tentu saja, para hakim menghadapi masalah serupa mengenai konflik antara prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan saat memberikan hukuman di bawah batas minimum khusus
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK BAGI PELAKU UMKM DI INDONESIA Hafizh Muhammad Fawwaaz; Hendro Saptono; Siti Malikhatun Badriyah
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49032

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh merek dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia serta mengkaji mekanisme penyelesaian pelanggaran hak atas merek. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya merek sebagai aset strategis yang memberikan identitas dan nilai tambah bagi pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuri dis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum berupa hak eksklusif, peningkatan kepercayaan konsumen, dan daya saing. Mekanisme penyelesaian pelanggaran tersedia melalui jalur litigasi (gugatan perdata dan pidana) serta non-litigasi (mediasi dan arbitrase). Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya kesadaran UMKM untuk mendaftarkan merek demi perlindungan hukum optimal serta dukungan pemerintah dalam mempermudah proses pendaftaran dan penegakan hukum, guna mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan
PENERAPAN KETENTUAN PENGHAPUSAN MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Muhammad Gisthano Arifin; Bagus Rahmanda
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49920

Abstract

Penerapan ketentuan mengenai penghapusan merek merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan tersebut dalam praktik hukum, dengan studi kasus sengketa merek MARLIN yang dimiliki oleh PT Astra Honda Motor dan digugat oleh Trek Bicycle Corporation. Sengketa ini berpusat pada dugaan kesamaan merek yang berpotensi menimbulkan kebingungan di Masyarakat, sehingga menjadi dasar bagi permohonan penghapusan merek. Hasil penelitian menunjukan bahwa penghapusan merek dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam undang-undang, termasuk adanya kesamaan yang dapat menyesatkan atau indikasi pendaftaran dengan itikad tidak baik. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pemahaman akademik dan praktis mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi pemilik merek serta implikasi hukum dari putusan pengadilan dalam sengketa merek
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LENDER DAN BORROWER ATAS DICABUTNYA IZIN USAHA PT TANI FUND MADANI INDONESIA Angelica Noova Tysalma; Paramita Prananingtyas; Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.53500

Abstract

Tranformasi digital mendorong hadirnya layanan teknologi finansial berbasis P2P lending yang mempertemukan lender dengan borrower dalam kegiatan pinjam meminjam elektronik. Namun dalam keberjalanan layanan ini, pihak penyelenggara sebagai perantara tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga mendapatkan sanksi pencabutan izin usaha akibat menimbulkan kerugian bagi lender dan borrower. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan penyelenggara dan OJK selaku regulator dan pengawas dalam layanan ini untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dan bagaimana penyelesaian berupa pembagian aset atas dilakukannya likuidasi pada PT TaniFund. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode yuridis-normatif. Data yang digunakan diperoleh secara langsung melalui wawancara serta dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap lender dan borrower setelah izin usaha PT TaniFund dicabut masih belum optimal. Pembagian aset yang dilakukan dalam masa likuidasi telah sesuai dengan ketentuan mengenai status kreditor
ANALISIS PELAKSANAAN TRANSAKSI DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN APLIKASI ACCESS BY KAI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN Arifah Nur Wardah; R. Suharto; Yuli Prasetyo Adhi
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51802

Abstract

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) melalui Aplikasi Access by KAI, sering mengalami masalah kegagalan konfirmasi pembayaran yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme transaksi pembelian tiket kereta dan pertanggungjawaban PT KAI sebagai PPMSE. Menggunakan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi deskriptif analitis, data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak PT KAI dan konsumen, serta studi literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT KAI memiliki Standard Operational Procedure (SOP) dalam pelaksanaan bisnisnya. Namun penerapan SOP tersebut masih belum efektif karena terdapat kesenjangan antara SOP dengan realitasnya. Salah satunya adalah kegagalan konfirmasi pembayaran oleh sistem Aplikasi. Kemudian adanya klausula baku dalam kontrak elektronik Aplikasi ditemukan memuat klausula eksonerasi secara normatif otomatis batal demi hukum berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. Kendati demikian, kontrak ini tetap sah berdasarkan PP PMSE karena memenuhi ketentuan yang berlaku. Terakhir, Aplikasi juga memiliki Layanan  pengaduan Konsumen dan mekanisme pengembalian dana dengan pembatasan pada sebab-sebab tertentu, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam PP PMSE. Namun tidak memiliki ketentuan khusus mengenai penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, sehingga tetap tunduk pada ketentuan PP PMSE. Dalam hal ini, PT KAI perlu meningkatkan sistem keamanan dan keandalan aplikasi, serta memperbaiki layanan pengaduan dan mekanisme pengembalian dana untuk melindungi konsumen dan memastikan kepastian hukum
TINJAUAN HUKUM PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN CALO DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TIKET KONSER COLDPLAY Bagus Andika Setiawan; Siti Malikhatun Badriyah; Agus Sarono
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49405

Abstract

Praktik jual beli tiket konser melalui perantara atau calo sering dianggap mempermudah akses pembelian tiket. Namun, dalam pelaksanaannya praktik ini kerap menimbulkan wanprestasi akibat tindakan calo yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh calo dalam perjanjian jual beli tiket konser Coldplay, serta mengkaji perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh oleh konsumen selaku pihak yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan praktik yang terjadi di masyarakat dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa calo terbukti melakukan wanprestasi karena memberikan jasa tiket yang tidak sesuai kepada konsumen berupa penggandaan tiket yang diperjualbelikan kembali kepada konsumen lain. Hal ini menyebabkan konsumen tidak dapat menggunakan tiket sebagaimana mestinya sehingga hak konsumen dalam perjanjian tidak terpenuhi. Dalam hal ini, calo memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi yang dilakukan. Selain wanprestasi, tindakan ini juga melanggar hak-hak konsumen yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Apabila calo tidak menunjukkan itikad baik, maka konsumen yang dirugikan dapat menempuh dua mekanisme penyelesaian, yaitu secara non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan mekanisme konsiliasi, mediasi, dan arbitrase dan/atau secara litigasi melalui pengadilan
AKUNTABILITAS PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL BERUPA JAMINAN HARI TUA BAGI TENAGA KERJA PURNA TUGAS Margareta Gita Sirait; Suhartoyo Suhartoyo; Muhamad Azhar
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.50295

Abstract

Jaminan sosial merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah untuk melindungi tenaga kerja. Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan usia penerima manfaat jaminan hari tua antara BPJS dengan Perusahaan dan rendahnya rasa percaya masyarakat terhadap Pemerintah. BPJS dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan pinsip good governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan spesifikasinya adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, pemberian jaminan hari tua bagi tenaga kerja purna tugas belum sepenuhnya sesuai dengan dasar hukum peraturan perundang-undangan. Dibutuhkan upaya penyelarasan regulasi untuk optimalisasi akuisisi kepesertaan dan pelayanan klaim manfaat. Kedua, tujuan dari jaminan hari tua adalah untuk memastikan bahwa peserta akan mendapatkan uang jika mereka meninggal dunia, memasuki masa pensiun, atau mengalami cacat total atau cacat tetap. Ketiga, kedudukan tenaga kerja purna tugas adalah sebagai penerima manfaat jaminan hari tua (JHT) untuk dapat digunakan sebagai tabungan untuk kebutuhan masa depan. 
PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING OLEH ANAK DALAM SISTEM PERADILAN ANAK Rensa Bagas Putra Purnomo; Irma Cahyaningtyas; Kartika Widya Utama
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51706

Abstract

Cybercrime merupakan masalah utama di era revolusi digital, salah satu bentuknya adalah cyberbullying. Tindakan cyberbullying juga dapat dilakukan oleh anak sebagai pelaku. Kriminalitas cyberbullying oleh anak tentunya dapat dijerat dengan KUHP dan UU ITE. Dalam kasus anak sebagai pelaku, sebelum menyelesaikannya melalui jalur litigasi, harus diupayakan melalui mekanisme diversi dari tahap penyidikan, penuntutan, dan diversi di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan penanganan tentang cyberbullying dengan penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan mengenai cyberbullying diatur dalam KUHP dan UU ITE. Sedangkan kebijakan mengenai perlindungan anak sebagai pelaku diatur dalam peraturan hukum nasional dan internasional. Mekanisme diversi oleh anak sebagai pelaku diatur dalam peraturan di Indonesia dalam UU SPPA. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya upaya pencegahan melalui pendekatan kebudayaan, pendidikan moral, dan teknologi

Page 166 of 169 | Total Record : 1687

 164   165   166   167   168 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2026): Volume 15 Nomor 2, Tahun 2026 Vol 15, No 1 (2026): Volume 15 Nomor 1, Tahun 2026 Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025 Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025 Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025 Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025 Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue