cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,687 Documents
 160   161   162   163   164 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BRI TERHADAP KEGAGALAN PENGISIAN SALDO BRIZZI MENGGUNAKAN APLIKASI BRI MOBILE Adinda Putri Sukmadianti; Bagus Rahmanda; Paramita Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51791

Abstract

Kemajuan teknologi informasi yang pesat telah mendorong sektor perbankan untuk bertransformasi secara digital, salah satunya dengan menghadirkan layanan mobile banking dan ikut mendukung kemudahan mobilitas dengan menyediakan layanan kartu electronic money. Peralihan ini, meskipun membawa kemudahan, juga memunculkan potensi risiko baru, termasuk kegagalan transaksi oleh nasabah saat menggunakan aplikasi mobile banking. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah yang mengalami kerugian akibat kegagalan dalam proses pengisian saldo BRIZZI melalui aplikasi mobile banking BRI. Penelitian dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal, yaitu pendekatan hukum berdasarkan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah dibedakan menjadi dua jenis, yakni perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bersumber dari hak-hak konsumen sebagaimana tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1999, serta ketentuan OJK seperti POJK No. 6/POJK.07/2022 dan POJK No. 12/POJK.03/2018. Sementara itu, perlindungan represif dapat ditempuh melalui mekanisme non-litigasi, seperti pengaduan nasabah melalui layanan aduan atau LAPS, maupun melalui proses litigasi. Upaya penyelesaian kasus ini juga bisa dilakukan dengan menghubungi layanan pelanggan bank atau fitur pengaduan dalam aplikasi BRImo. Pihak bank menyatakan kesediaannya untuk memberikan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah
TINJAUAN TERHADAP DEBITUR DALAM PENARIKAN PAKSA JAMINAN FIDUSIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1113 K/PDT.SUS-BPSK/2022) Mutiara Pramesti; Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49514

Abstract

Skema pembiayaan adalah satu satu terobosan untuk mempermudah masyarakat barang-barang yang dibutuhkan, seperti kendaraan. Dalam praktiknya, skema pembiayaan bukan hanya melibatkan perjanjian pembiayaan, tetapi juga menambahkan perjanjian assecoir berupa perikatan jaminan yang berupa jaminan fidusia. Namun, acap kali, debitur mengalami kredit macet akibat beberapa faktor, seperti dampak pandemi sehingga menurunkan pemasukan debitur. Dengan terjadinya kredit macet, tak jarang kreditur melakukan upaya penarikan jaminan fidusia sebagaimana dalam kasus yang melibatkan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Bengkulu dengan debitur yang terikat dalam Perjanjian Pembiayaan No. 067919212271 pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kreditur dan debitur dalam hukum perlindungan konsumen, serta mengkaji mengenai kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa konsumen pembiayaan berupa perbuatan melawan hukum kreditur atas tindakan penarikan paksa
DAMPAK KEBIJAKAN BADAN BANK TANAH DALAM PENGELOLAAN TANAH DI KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Azizah Putri Nabila; Ana Silviana; Triyono Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.52421

Abstract

Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur mendorong kebutuhan tanah secara masif sehingga Badan Bank Tanah selaku perpanjangan tangan dari pemerintah mengelola lahan bekas HGU PT Triteknik Kalimantan Abadi yang mencakup lima kelurahan salah satunya Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Kebijakan Badan Bank Tanah berupa surat imbauan menimbulkan permasalahan pertanahan karena adanya perbedaan perspektif antara masyarakat dengan Badan Bank Tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode analisis preskritif untuk menganalisis legalitas penguasaan tanah masyarakat dan dampak serta penyelesaian dari adanya kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki kepastian hukum karena tidak mempunyai sertipikat, sementara Badan Bank Tanah bertindak sesuai dengan peraturan. Surat imbauan Badan Bank Tanah menimbulkan berbagai dampak terhadap masyarakat dan sudah melakukan upaya mediasi tetapi sampai saat ini tidak menghasilkan kesepakatan.
UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BALAPAN LIAR KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KOTA BOGOR Yehezkiel Hisar Hanantasena; R.B. Sularto; Mujiono Hafidh Prasetyo
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51621

Abstract

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan peraturan yang menjadi pelopor keselamatan dalam hal berlalu lintas serta mengatur bagaimana tata cara dan disiplin pengendara dalam berkendara di jalan raya. Namun masih banyak ditemukan pengendara yang melanggar peraturan tersebut, salah satu perbuatannya adalah balapan liar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 115 dan Pasal 297 bahwa pengendara kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan pengendara kendaraan bermotor lain. Fokus penelitian dan rumusan masalah pada penelitian ini antara lain: 1) Apakah peristiwa balap liar di wilayah Kota Bogor merupakan perbuatan tindak pidana? 2) Bagaimanakah bentuk dan penerapan sanksi terhadap pelaku balapan liar di wilayah Kota Bogor?. Metode pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini merupakan metode pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan dengan tahapan observasi data langsung di lapangan, metode wawancara, serta studi dokumentasi langsung pada saat observasi data di lapangan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini secara langsung bertujuan untuk menjelaskan serta menjabarkan apakah peristiwa balap liar merupakan suatu tindak pidana di wilayah Kota Bogor serta untuk dapat mengetahui apa saja bentuk sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana balap liar yang terjadi di wilayah Kota Bogor. Berdasarkan pada hasil penelitian ini dapat disimpulkan menjadi beberapa bagian, antara lain: (1) Pelaku balap liar melakukan perbuatan melanggar lalu lintas berupa kendaraan yang tidak sesuai dengan standar jalan, melakukan penutupan jalan umum, dan melakukan kegiatan perjudian uang. (2) Upaya pihak Kepolisian dalam menanggulangi peristiwa balap liar dibagi menjadi dua bagian upaya, pertama adalah upaya represif, yang dilakukan dengan cara melakukan penindakan di area yang dijadikan tempat ajang balap liar, menindak kendaraan yang digunakan dalam balap liar dengan hukuman kurungan kendaraan, kemudian menindak pelaku balap liar untuk dibina di kantor Kepolisian. Upaya kedua adalah upaya preventif, yang dilakukan dengan cara melakukan patroli di malam hari
IMPLEMENTASI AKTA DE COMMAND DALAM PENYELESAIAN PELUNASAN KREDIT MACET Ailsa Hasna Aurelia; R. Suharto; Siti Malikhatun Badriyah
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51898

Abstract

Agunan yang Diambil Alih (AYDA) merupakan strategi bank dalam mengatasi kredit macet ketika objek jaminan gagal terjual dalam lelang. Untuk menguasai sementara agunan, bank menggunakan akta de command sebagai dasar hukum. Meskipun bank dilarang memiliki objek jaminan secara langsung, akta ini memungkinkan penguasaan sementara selama satu tahun hingga ditemukan pembeli definitif. Penelitian ini bertujuan memahami penggunaan dan efektivitas akta de command dalam penyelesaian kredit macet. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris melalui wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta de command efektif memberikan perlindungan hukum, menunda pencatatan kerugian, serta menekan rasio Non-Performing Loan (NPL). Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi dan strategi pengelolaan pasca-AYDA. Penulis merekomendasikan agar pemerintah menetapkan regulasi khusus serta melakukan pengawasan ketat, sementara bank perlu memiliki strategi pasca-AYDA yang tepat dan debitur meningkatkan pemahaman hukumnya
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMBELI ATAS SENGKETA JUAL BELI TANAH (Studi Putusan Nomor 88 /Pdt.G/2023/PN Byw) Kevin James Michael Marbun; R. Suharto; Sri Wahyu Ananingsih
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.52164

Abstract

Sengketa jual beli tanah yang melibatkan pihak ketiga sebagai pembeli beritikad baik menjadi isu hukum yang penting karena menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hukum terhadap pembeli yang telah memenuhi prosedur administratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli kedua dan menilai kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Byw terhadap norma hukum positif serta kebiasaan hukum yang berkembang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli kedua tidak dapat diberikan karena penjual tidak memiliki kewenangan sah untuk mengalihkan hak atas tanah. Pertimbangan hakim membatalkan perjanjian jual beli berdasarkan asas wanprestasi, asas nemo plus juris, serta prinsip kehati-hatian yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi pertanahan. Putusan ini mencerminkan penerapan norma hukum secara tepat guna menjaga kepastian hukum dan keadilan.
PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL OLEH AMERIKA SERIKAT DALAM TEWASNYA TAHANAN DI PENJARA BAGRAM, AFGHANISTAN Rafi Fauzan Abdillah; Joko Setiyono; Elfia Farida
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51518

Abstract

Perang adalah konflik bersenjata antara negara yang diatur oleh hukum internasional. Meskipun hukum humaniter internasional dan Konvensi Jenewa dibuat untuk meminimalisasi penderitaan akibat perang, pelanggaran tetap terjadi. Salah satunya adalah kasus penyiksaan oleh Amerika Serikat di Penjara Bagram, Afghanistan, yang menyebabkan kematian dua tahanan, Habibullah dan Dilawar. Penelitian ini membahas faktor-faktor penyebab pelanggaran hukum oleh Amerika Serikat, seperti alasan pertahanan, politik, dan sosial. Penelitian bersifat doktrinal dengan pendekatan historis dan hukum, menggunakan data sekunder dari berbagai sumber, dan dianalisis secara kualitatif. Pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa III ini dapat diproses secara pidana melalui pengadilan nasional Amerika Serikat, dan secara internasional oleh ICC jika dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB. Selain pelaku langsung, individu yang bertanggung jawab secara komando juga dapat diadili berdasarkan prinsip command responsibility sesuai Pasal 129 Konvensi Jenewa III.
UPAYA HUKUM BATIK TRADISIONAL MEGAMENDUNG KHAS CIREBON DITINJAU DARI PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS Bambang Eko Turisno; Herni Widanarti
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49045

Abstract

Pendaftaran produk batik ke dalam sistem Indikasi Geografis sangat penting untuk melindungi dan mencegah klaim sepihak dari pihak asing. Berdasarkan standar yang diatur dalam TRIPs, penggunaan Indikasi Geografis dilindungi untuk mencegah penyesatan publik yang dapat terjadi akibat persaingan tidak sehat di ranah internasional terkait asal geografis suatu produk. Hingga saat ini, hanya satu produk batik di Indonesia yang telah terdaftar dalam Indikasi Geografis, yaitu Batik Nitik Yogyakarta. Sementara itu, dari Jawa Barat terdapat Batik MegaMendung asal Cirebon, yang meskipun sangat berkembang pesat di wilayah tersebut, belum terdaftar dalam sistem Indikasi Geografis, batik megamendung berasal dari Desa Trusmi Kota Cirebon. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, Menggunakan pedoman penelitian deskriptif analitis Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan didukung oleh bukti-bukti dari penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan sumber hukum sekunder lainnya serta Metode analisa data yang digunakan adalah kualitatifIndikasi Geografis dalam Pasal 1 Angka 6 memberikan kontribusi terhadap reputasi, mutu, dan ciri khas barang dan/atau produk yang dihasilkan. Melalui penerapan perlindungan Indikasi Geografis, batik MegaMendung Cirebon tidak hanya terlindungi dari klaim atau eksploitasi oleh pihak lain, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dalam hal ekonomi, reputasi, dan pengakuan budaya. Untuk mewujudkannya, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pengrajin, dan komunitas lokal, serta langkah strategis untuk memanfaatkan perlindungan hukum di tingkat nasional dan internasional. Dengan upaya ini, batik MegaMendung dapat terus lestari sebagai warisan budaya khas Indonesia yang membanggakan
PEMBERIAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA INFORMAL YANG BEKERJA PADA ORANG PERORANGAN Rayhan Adi Nugraha; Sonhaji Sonhaji; Muhamad Azhar
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49466

Abstract

Jaminan sosial adalah upaya melindungi pekerja dan keluarganya dari risiko penurunan penghasilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan hukum dari pelaksanaan pemberian jaminan sosial kepada pekerja informal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk menganalisis hukum dan melakukan pengamatan lapangan guna memahami permasalahan jaminan sosial pekerja informal. Data primer diperoleh melalui wawancara, sementara data sekunder dikumpulkan dari literatur, peraturan, dan dokumen terkait. Data dianalisis secara kualitatif dan disusun dalam uraian terstruktur untuk memberikan pemahaman yang jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja informal belum sepenuhnya sesuai dengan landasan hukum yang berlaku, sehingga masih diperlukan upaya untuk meningkatkan implementasinya
Analisis Hak Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Karena Usia Pensiun (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg) Noval Maulana Rosyadi; Nabitatus Sa'adah; Suhartoyo Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.53519

Abstract

Indonesia sebagai negara welfare state menjamin perlindungan pekerja, termasuk hak akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pensiun. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaturan hak pekerja pensiun, menganalisis praktik penolakan PHK karena usia pensiun, serta meninjau Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian peraturan, putusan pengadilan, serta wawancara pendukung. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran pengaturan hak pensiun dari undang-undang ke peraturan pemerintah yang melemahkan perlindungan normatif. Putusan pengadilan menegaskan kewajiban pemberi kerja membayar pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak, namun praktik di lapangan masih mencerminkan lemahnya kesadaran hukum pemberi kerja serta ketidakpastian prosedural. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan implementasi, sehingga berpotensi merugikan pekerja pensiun. Diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan ketenagakerjaan untuk menjamin keseimbangan kepentingan pekerja dan pemberi kerja

Page 162 of 169 | Total Record : 1687

 160   161   162   163   164 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2026): Volume 15 Nomor 2, Tahun 2026 Vol 15, No 1 (2026): Volume 15 Nomor 1, Tahun 2026 Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025 Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025 Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025 Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025 Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue