cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,687 Documents
 165   166   167   168   169 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA AKIBAT ITIKAD TIDAK BAIK OLEH KONSUMEN DALAM TRANSAKSI COD E-COMMERCE TOKOPEDIA Pandu Gegana Garda Yudha Manggala Hayuningardi; Bagus Rahmanda; Aisyah Ayu Musyafah
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51901

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam dunia perdagangan, khususnya melalui platform e-commerce seperti Tokopedia. Salah satu metode pembayaran yang banyak digunakan adalah Cash on Delivery (COD), yang memberikan kemudahan bagi konsumen namun juga menimbulkan risiko baru bagi pelaku usaha. Dalam praktiknya, banyak terjadi kasus di mana konsumen melakukan pembatalan sepihak atau menolak membayar saat barang dikirim, yang dapat dikategorikan sebagai bentuk itikad tidak baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kategori itikad tidak baik dalam transaksi COD berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan oleh konsumen dalam sistem pembayaran tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta kasus konkret yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa itikad tidak baik dalam konteks transaksi COD dapat dikenali melalui tindakan konsumen yang secara sengaja merugikan pelaku usaha, seperti pembatalan sepihak, penolakan pembayaran, dan pengingkaran pesanan. UUPK memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, namun masih belum secara spesifik mengatur risiko dalam sistem pembayaran COD, sehingga menimbulkan celah perlindungan yang perlu diperbaiki melalui kebijakan tambahan. Diperlukan peran aktif dari pemerintah, penyedia platform e-commerce, serta kesadaran konsumen dalam menjunjung asas itikad baik agar tercipta hubungan hukum yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi elektronik berbasis COD
PENGGUNAAN TENTARA BAYARAN DALAM KONFLIK BERSENJATA DI BENUA AFRIKA (SUATU ANALISIS BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL) Tegar Andrian Valentino Darmawan; Joko Setiyono; Nuswantoro Dwiwarno
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.52171

Abstract

Penelitian ini membahas maraknya penggunaan tentara bayaran (mercenaries) dalam konflik bersenjata di Afrika yang berdampak negatif terhadap perlindungan hak asasi manusia. Faktor pendorongnya antara lain ketidaksiapan militer nasional dan persepsi bahwa tentara bayaran lebih profesional dan cepat dikerahkan. Namun, keberadaan mereka kerap memperparah konflik melalui kekerasan, pelanggaran HAM, dan eksploitasi sumber daya alam. Berdasarkan Pasal 47 Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa, penggunaan tentara bayaran dilarang karena tidak memenuhi status kombatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan studi kasus di Sudan serta Libya. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik tentara bayaran di Afrika melanggar prinsip Hukum Humaniter Internasional seperti distinction dan proportionality. Disarankan penguatan regulasi nasional, kerja sama regional melalui Uni Afrika, dan penutupan celah hukum bagi Private Military Companies (PMC)
PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP WARGA TERDAMPAK PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL KARENA TANAHNYA MUSNAH Cornelia Sekar Anggita; Ana Silviana; Mira Novana Ardani
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51160

Abstract

Jalan Semarang–Demak mengalami kepadatan lalu lintas dan sering dilanda banjir rob, menyebabkan kemacetan parah. Pemerintah membangun jalan tol Semarang–Demak sebagai solusi, yang juga berfungsi sebagai tanggul laut. Desa Purwosari terdampak pengadaan tanah untuk proyek ini, dengan 102 bidang tanah terindikasi sebagai tanah musnah yang belum dibebaskan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status tanah warga sebagai tanah musnah, proses penetapan dana kerohiman, serta tanggapan warga penerima dana. Metode yang digunakan adalah pendekatan non-doktrinal dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka, dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif. Hasil menunjukkan bahwa tanah warga memenuhi unsur tanah musnah yaitu perubahan bentuk akibat alam, tidak teridentifikasi, dan tidak dapat difungsikan. Penetapan dana kerohiman dilakukan oleh penilai publik dengan rata-rata Rp257.000/m². Warga merespons positif dan menggunakan dana untuk kebutuhan seperti pembelian tanah baru, perbaikan rumah, investasi, dan pendidikan.
ANALISA YURIDIS BUY BACK GUARANTEE APABILA DEBITOR WANPRESTASI (STUDI KASUS PT BNI DAN PT GALA BUMI PERKASA) Nasywa Nur A'idah Sari; Paramita Prananingtyas; Siti Malikhatun Badriyah
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51859

Abstract

Bank dalam memberikan fasilitas KPA harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential banking) guna menjaga keadaaan bank tetap sehat, liquid, dan solvent sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU 10/1998. Implementasi dari prinsip tersebut adalah pembuatan buy back guarantee antara bank dengan developer. Penelitian ini bertujuan menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam buy back guarantee dan akibat hukum dari kegagalan pembayaran utang debitor dalam penyediaan KPA yang dijaminkan buy back guarantee. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitik serta jenis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan hak dan kewajiban bank dalam buy back guarantee adalah sebagai kreditor yang memberikan kredit kepada pembeli apartemen (debitor) serta berhak meminta developer untuk melaksanakan buy back apabila debitor wanprestasi, sedangkan hak dan kewajiban developer dalam buy back gaurantee adalah sebagai penjamin atas kewajiban debitor untuk melunasi utang kepada bank. Akibat hukum dari buy back guarantee adalah pergantian kedudukan bank selaku kreditor lama oleh developer selaku kreditor baru
KAJIAN LEGALITAS PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SATUAN UNIT APARTEMEN YANG DIIKAT PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) Rahma Laila Azzahra; R. Suharto; Yuli Prasetyo Adhi
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49934

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit makin marak ditemukan. PPJB merupakan perjanjian yang muncul akibat indenpendensi luas dalam KUH Perdata yang tidak membuat beralihnya hak kepemilikan dari developer kepada konsumen sehingga PPJB sebagai jaminan kredit tentu menyalahi ketentuan syarat jaminan dalam KUH Perdata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum adanya perjanjian kredit dengan jaminan PPJB serta perlindungan hukum terhadap kreditur atas jaminan PPJB. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian non-doktrinal dengan metode yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan analisis data menggunakan teori dari B. Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum perjanjian kredit dengan jaminan PPJB membuat kreditur tidak memiliki hak preferensi atas jaminan tersebut dan debitur akan kehilangan haknya secara keseluruhan apabila wanprestasi, sedangkan perlindungan hukum terhadap kreditur dapat dilakukan melalui pembuatan pasal mengenai buy-back guarantee, penjualan bawah tangan, lelang, dan gugatan perdata ke pengadilan
TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI SECARA EX GRATIA OLEH PT. JASA RAHARJA TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN YANG TIDAK MEMBAYAR SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (SWDKLLJ) Vanniesaa Zhelomita Pane; Hendro Saptono; Paramita Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51945

Abstract

PT. Jasa Raharja menerapkan suatu bentuk diskresi yang memungkinkan diberikannya santunan kepada korban yang tidak dijamin secara hukum yaitu melalui mekanisme pembayaran Ex Gratia. Penelitian ini bertujuan mengkaji kewajiban PT. Jasa Raharja dalam pembayaran klaim Ex Gratia terhadap korban kecelakaan lalu lintas khususnya yang tidak membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta akibat hukumnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder serta data pendukung yang diperoleh dari wawancara, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Jasa Raharja memiliki kewajiban sosial dalam memberikan santunan Ex Gratia kepada korban kecelakaan lalu lintas meskipun tidak membayar SWDKLLJ. Akibat hukum dari ketidakpatuhan membayar SWDKLLJ adalah sanksi administratif berupa denda serta sanksi terkait registrasi kendaraan. Kebijakan ini hanya didasarkan pada kebijakan internal perusahaan, maka diperlukan regulasi yang lebih jelas mengenai mekanisme dan batasan pembayaran Ex Gratia agar sistem asuransi sosial dapat berjalan lebih adil dan transparan.
Perlindungan Hukum Kepada Penjual Dalam Hal Terdapat Wanprestasi Pembeli Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Atas Tanah Dan Bangunan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt/2021) Khanza Anindita Prasetyo; R. Suharto; Siti Malikathun Badriyah
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.53366

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan bentuk perikatan pendahuluan yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang menyepakatinya. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada penjual dalam hal pembeli melakukan wanprestasi dalam PPJB atas tanah dan bangunan, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt/2021. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach), serta didukung oleh data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan memberikan perlindungan hukum yang signifikan kepada penjual melalui pembatalan perjanjian, perintah pengosongan objek sengketa, dan penegasan hak penjual atas penguasaan kembali tanah dan bangunan. PPJB, meskipun bukan alat bukti peralihan hak secara formal seperti Akta Jual Beli, tetap memiliki kekuatan hukum perdata yang sah dan dapat menjadi dasar tuntutan apabila terjadi wanprestasi. Dalam putusan tersebut, pembeli yang wanprestasi tidak memperoleh hak untuk restitusi atas pembayaran yang telah dilakukan, sejalan dengan prinsip restitutio in integrum dan keadilan kontraktual. Dengan demikian, asas pacta sunt servanda, asas kepastian hukum, dan asas itikad baik menjadi fondasi utama dalam memberikan perlindungan kepada pihak penjual yang dirugikan
KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENENTUAN SUMPAH SAKSI PADA PEMBUKTIAN DITINJAU DARI PRINSIP DUE PROCESS OF LAW Salsabila Azalea Putri; Sukinta Sukinta; Irma Cahyaningtyas
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.48997

Abstract

Pembuktian merupakan salah satu proses yang paling menentukan seorang terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum atau tidak. Dalam proses ini, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa memiliki kesempatan untuk menghadirkan alat bukti guna meyakinkan hakim. Namun, Pasal 169 KUHAP yang mengatur persetujuan bersama terkait sumpah saksi dengan hubungan semenda seringkali memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan apakah saksi tersebut dapat disumpah. Penelitian ini menganalisis mengenai apakah kewenangan jaksa penuntut umum dalam penentuan sumpah saksi memengaruhi kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi dan bagaimana kewenangan jaksa penuntut umum dalam penentuan sumpah saksi pada pembuktian apabila ditinjau dari prinsip due process of law. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan jaksa penuntut umum dalam menentukan sumpah saksi berpengaruh signifikan terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi. Keterangan saksi tanpa sumpah tidak memiliki kekuatan pembuktian penuh dan hanya berfungsi sebagai pelengkap. Kewenangan ini seringkali menguntungkan Jaksa Penuntut Umum, sementara Terdakwa tidak mendapatkan hak yang setara, terutama terkait saksi keluarga yang dianggap memiliki konflik kepentingan. Dalam perspektif due process of law, ketimpangan ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan hak dalam pembuktian
IMPLEMENTASI SANKSI DWANGSOM SEBAGAI UPAYA PAKSA DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Yoga Setia Ramandey; Aju Putrijanti; Kartika Widya Utama
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49696

Abstract

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan, apabila Pejabat atau tergugat tidak melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka akan dikenakan upaya paksa yaitu Sanksi Dwangsom. Permasalahan dan Tujuan dalam penulisan hukum ini untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Pengenaan, Pelaksanaan dan Hambatan Sanksi Dwangsom sebagai Upaya Paksa dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini pendekatan yuridis empiris dan Spesifikasi penelitian yaitu Deskriptif analitis. Hasil penelitian pengaturan pengenaan dan pelaksanaan  diatur dalam pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 tahun 1998 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, SEMA Nomor 07 Tahun 2012, Surat Ketua Muda Tata Usaha Negara Nomor 01/KM.TUN/HK.27/VII/2024, serta Putusan Hakim. Pembayaran dibebankan oleh pribadi pejabat tersebut nominalnya mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor  43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi. Hambatannya belum ada aturan secara khusus yang mengatur mengenai Sanksi Dwangsom
INTEGRASI KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM BRICS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL Intan Zahrani Hartono Putri; Kholis Roisah; Elfia Farida
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.53541

Abstract

Penelitian ini menganalisis prospek dan implikasi keanggotaan Indonesia dalam BRICS dari perspektif hukum organisasi internasional. Latar belakang kajian ini berangkat dari peran BRICS yang kian signifikan dalam mendorong reformasi tata kelola global, termasuk undangan resmi bagi Indonesia untuk bergabung pada KTT ke-15 (2023) hingga keanggotaannya pada 2025. Fokus penelitian mencakup dasar hukum, peluang, serta tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memperkuat hubungan dengan negara anggota BRICS. Dengan pendekatan yuridis normatif dan komparatif, penelitian ini menelaah instrumen hukum internasional, regulasi nasional, serta praktik negara anggota lain. Hasilnya menunjukkan bahwa meski BRICS tidak memiliki piagam formal maupun personalitas hukum setara organisasi internasional tradisional, aliansi ini memenuhi sebagian besar kriteria organisasi internasional. Keanggotaan Indonesia berpotensi memperkuat diplomasi multilateral, solidaritas Global Selatan, dan posisi strategis Indonesia, meski tetap menghadapi risiko dominasi ekonomi dan geopolitik. 

Page 167 of 169 | Total Record : 1687

 165   166   167   168   169 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2026): Volume 15 Nomor 2, Tahun 2026 Vol 15, No 1 (2026): Volume 15 Nomor 1, Tahun 2026 Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025 Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025 Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025 Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025 Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue