cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,687 Documents
 165   166   167   168   169 
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM OPERASIONAL LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (LPBBTI) Andre Maulana Wahyudi; Paramita Prananingtyas; Bagus Rahmanda
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51790

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi di era digital telah mendorong pertumbuhan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) di Indonesia. Dalam operasionalnya, LPBBTI mengandalkan pemrosesan data pribadi pengguna, yang menimbulkan tantangan dalam aspek perlindungan data. Regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia terus berkembang, terutama dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Namun, tantangan terkait penyalahgunaan data pribadi, kebocoran informasi, dan tindakan ilegal oleh penyelenggara LPBBTI masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis perbandingan regulasi perlindungan data pribadi dalam LPBBTI antara Indonesia dan Singapura, serta (2) mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban penyelenggara LPBBTI berdasarkan UU PDP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum terhadap regulasi perlindungan data pribadi di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam implementasi UU PDP, khususnya dalam penegakan hukum dan mekanisme perlindungan konsumen dalam ekosistem LPBBTI. Sebaliknya, Singapura telah memiliki Personal Data Protection Act (PDPA) 2012 yang lebih matang dengan sistem pengawasan yang lebih ketat, termasuk mekanisme Data Breach Notification dan sanksi tegas bagi pelanggar. Di Indonesia, mekanisme perlindungan masih memerlukan penguatan dari sisi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peningkatan kepatuhan penyelenggara LPBBTI terhadap regulasi perlindungan data pribadi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis, peningkatan pengawasan, serta edukasi bagi masyarakat dan pelaku industri LPBBTI dalam menerapkan standar perlindungan data pribadi yang lebih baik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan finansial berbasis teknologi dapat meningkat dan risiko kebocoran data dapat diminimalkan
KEABSAHAN PENDAFTARAN MEREK SERUPA BERLANDASKAN KESEPAKATAN BERSAMA DALAM PEMISAHAN MURNI (SPLIT-OFF) USAHA KEBAB BABA RAFI Stevanus Sangapta Sebayang; Hendro Saptono; Irawati Irawati
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49348

Abstract

Pendaftaran merek serupa dalam konteks pemisahan murni (split-off) suatu usaha menjadi fenomena menarik di Indonesia, seperti kasus merek Kebab Baba Rafi yang menggunakan nama merek serupa dengan frasa “Baba Rafi”. Sekalipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur penolakan permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1773/Pdt.G/2017/PA.JS memberikan dasar hukum bagi kedua pihak, yakni Hendy Setiono dan Nilamsari untuk tetap menggunakan frasa "Baba Rafi" secara sah berdasarkan kesepakatan bersama. Hal tersebut karena putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak sehingga Direktorat Merek dan Indikasi Geografis mengakomodasi permohonan pendaftaran merek dari kedua pihak tersebut. Di samping itu, baik Hendy Setiono dan Nilamsari sebagai pihak yang melakukan pemisahan murni (split-off), keduanya memiliki kepentingan dan hak yang sah atas penggunaan merek “Baba Rafi” sehinga merek “Baba Rafi” dapat dimiliki dan digunakan oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan bersama
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI BAWAH USIA 14 TAHUN DENGAN ANCAMAN PIDANA 7 TAHUN ATAU LEBIH Lu'lu Al-Maknun; R. B. Sularto; A. M. Endah Sri Astuti
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.52395

Abstract

Belakangan banyak ditemukan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Tidak hanya jumlahnya yang meningkat secara drastis, tapi tindak pidana yang dilakukannya pun menjadi semakin berat. Hal ini semakin menjadi dilemma ketika masyarakat berbondong-bondong menyalahkan semuanya kepada anak dan instrumen hukum yang melindunginya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana anak di bawah usia 14 tahun yang diancam dengan pidana 7 tahun atau lebih baik dilihat dari peraturan perundang-undangan maupun dari contoh konkret di lapangan berdasarkan pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimungkinkan bagi anak yang belum berusia 14 tahun ketika melakukan tindak pidana namun selama proses pemeriksaan dia berulangtahun dan genap menjadi 14 tahun untuk dijatuhi sanksi pidana jika tindak pidana yang dilakukannya adalah tindak pidana berat. Hal ini didasarkan pada aliran dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana.
THE USE OF AIRCRFAT NATIONALITY AND REGISTRATION MARKS ADAPTED BY ANNEX 7 INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO) Assyifa Azzahra; Adya Paramita Prabandari; Pulung Widhi Hari Hananto
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51882

Abstract

This study discusses the use of aircraft registration codes and nationality marks according to ICAO Annex 7 and their legal impacts if violations occur. This study emphasizes the importance of compliance with regulations to ensure flight safety, security, and accountability and provides theoretical and practical contributions in understanding and implementing international aircraft registration rules. The study analyzes violations by foreign aircraft serving domestic routes in Indonesia without valid registration, violating ICAO Annex 7 and national law. This study emphasizes the importance of compliance with regulations to ensure flight safety, security, and accountability and provides theoretical and practical contributions in understanding and implementing international aircraft registration rules
PEMANFAATAN AREA KOMERSIAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN UMKM DI BANDAR UDARA ADI SOEMARMO BERDASARKAN PERATURAN TENTANG UMKM DI INDONESIA Helga Zahra Kartika; Irawati Irawati; Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49963

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian Indonesia dan memerlukan dukungan hukum. UU No. 20 Tahun 2008, UU Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 mewajibkan penyediaan area komersial di infrastruktur publik, termasuk bandar udara, untuk pengembangan UMK. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Bandar Udara Adi Soemarmo yang dikelola oleh PT Angkasa Pura Indonesia dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bandara ini telah berkomitmen mendukung UMK melalui penyediaan tempat promosi dan pameran dengan skema tarif berbasis pendapatan (revenue share). Kebijakan ini berpotensi memperluas akses UMKM ke pasar penumpang bandara, memberikan peluang lebih besar bagi pertumbuhan usaha
PEMBATALAN PERSETUJUAN OLEH PASANGAN SUAMI/ISTRI TERHADAP JAMINAN HARTA BERSAMA DALAM PERJANJIAN KREDIT Syifa Indah Aprilia; Bambang Eko Turisno; Yunanto Yunanto
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51075

Abstract

Saat ini, banyak pasangan suami istri menjalankan usaha dan mengajukan kredit ke bank dengan jaminan harta bersama. Namun, penggunaan harta bersama memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Masalah muncul ketika persetujuan pasangan atas jaminan dibatalkan melalui putusan pengadilan, sehingga jaminan menjadi tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dan perlindungan bagi kreditur atas pembatalan persetujuan jaminan harta bersama. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan wawancara kepada Hakim, pihak bank, dan Notaris/PPAT. Hasil penelitian menunjukkan pembatalan persetujuan jaminan tidak membatalkan perjanjian kredit, namun kreditur kehilangan hak terhadap jaminan dan perlindungan hukum bagi kreditur dikembalikan pada jaminan umum dalam Pasal 1131 KUH Perdata, dimana kreditur hanya dapat menagih utang melalui seluruh kekayaan debitur dengan menggugat wanprestasi dan meminta sita jaminan ke Pengadilan Negeri.
PELAKSANAAN PEMULIHAN POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL DAN KESEHATAN MENTAL (PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI) Novitri Anjani Putri; A.M. Endah Sri Astuti; Mujiono Hafidh Prasetyo
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51577

Abstract

Kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat, dengan lebih dari dua puluh ribu kasus tercatat pada tahun 2024. Tindakan ini mencakup pelecehan verbal, pemaksaan, dan pemerkosaan, serta dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Meskipun ada banyak peraturan yang menghukum pelaku, perhatian terhadap pemulihan dan perlindungan hak-hak korban sering kali terabaikan. Korban, terutama anak-anak, menghadapi tantangan seperti ancaman lanjutan, stigma sosial, dan kurangnya akses terhadap layanan rehabilitasi. Trauma yang dialami dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental jangka panjang, seperti PTSD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual dan cara memulihkan PTSD mereka. Dengan pendekatan yuridis empiris, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan korban serta kontribusi bagi masyarakat dan pembuat kebijakan dalam menangani isu kekerasan seksual secara lebih efektif
PENGATURAN KEGIATAN PENELITIAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA KHUSUS DI LINGKUNGAN PTN BH (PENDIDIKAN TINGGI NEGERI BERBADAN HUKUM) Al Jailaniy Jusuf Diastama; Solechan Solechan; Kadek Cahya Susilla Wibawa
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49033

Abstract

Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan orang banyak. Penyelenggaraan pada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan baik secara umum maupun khusus. Penelitian merupakan salah satu kategori pengadaan khusus dengan melihat kondisi dan situasi tertentu. Penelitian dilakukan dengan mengikuti waktu dan tempat dengan meninjau situasi dan kondisi tertentu khususnya pada lingkungan PTN BH. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif. Data yang digunakan dengan data kualitatif, dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan studi kasus dan  pendekatan perbandingan. Rumusan masalah yang dipaparkan pada penelitian, yaitu, pengaturan kegiatan penelitian di lingkungan PTN BH Pengadaan Barang dan Jasa Khusus. Dan potensi penelitian di lingkungan PTN BH dalam Pengadaan Barang dan Jasa  Khusus? (Studi kasus di Universitas Diponegoro) Dari rumusan masalah yang dipaparkan, bahwasanya penelitian ini mengenai pemahaman pengaturan pada penelitian di lingkungan PTN BH dalam pengadaan barang dan jasa khusus, serta memahami potensi penelitian di lingkungan PTN BH dalam pengadaan barang dan jasa khusus. Hasil pada penelitian ini menjelaskan bahwa perlu dilakukan sosialisasi dan amandemen pada peraturan, khususnya pada peraturan pengadaan barang dan jasa khusus tentang penelitian dan penelitian yang dilaksanakan pada PTN BH, khususnya di Undip masih menggunakan penelitian secara penyeleksian dan berpotensi menggunakan penelitian secara penunjukan
PENERAPAN PASAL 1820 KUHPERDATA TENTANG PENANGGUNGAN (BORGTOCHT) DALAM KASUS WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 35/PDT.G/2022/PN NJK) Salsabila Zerlina Putri; R. Suharto; Yuli Prasetyo Adhi
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49465

Abstract

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, yang dapat memicu kebutuhan akan jaminan untuk melindungi pihak yang dirugikan. Jaminan ini berfungsi untuk mengompensasi kerugian jika terjadi kegagalan dalam pelaksanaan perjanjian. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum pada Perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/PN NJK tentang Wanpretasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Perkara dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Njk tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1820 KUHPerdata. Pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Njk dalam menilai keberadaan perjanjian penjaminan (borgtocht) tidak sepenuhnya sesuai dengan syarat yang diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdata. Surat kuasa jual yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim tidak memenuhi unsur substantif dari perjanjian penanggungan yang memerlukan pengikatan tegas sehingga penggunaan surat kuasa jual ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat sebagai perjanjian penanggungan yang sah dan berisiko menyebabkan penyalahgunaan serta ketidakpastian hukum
TANGGUNG JAWAB PT TRINUSA TRAVELINDO (TRAVELOKA) TERKAIT KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA FITUR TRAVELOKA PAYLATER Nabila Huwaida Isbandi; Rinitami Njatrijani; Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51367

Abstract

Setiap warga negara berhak atas perlindungan konstitusional termasuk perlindungan data pribadi. Hak ini dijamin secara hukum dan negara berkewajiban konstitusional untuk memastikan penegakannya. Perlindungan data pribadi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini menganalisis dua isu utama: (1) tanggung jawab Traveloka terkait kebocoran data pribadi pada fitur Traveloka PayLater dan (2) perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang terkena dampak pelanggaran data tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Trinusa Travelindo bertanggung jawab secara langsung atas pelanggaran data pribadi karena Traveloka Paylater dalam kendali dan kepemilikannya. Berdasarkan asas vicarious liability, perusahaan harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Perlindungan hukum berdasarkan UU PDP dan UU Perlindungan Konsumen mencakup ganti rugi yang dapat dilaksanakan melalui gugatan perdata dan sanksi administratif

Page 168 of 169 | Total Record : 1687

 165   166   167   168   169 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2026): Volume 15 Nomor 2, Tahun 2026 Vol 15, No 1 (2026): Volume 15 Nomor 1, Tahun 2026 Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025 Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025 Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025 Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025 Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue