cover
Contact Name
Putu Indra Christiawan
Contact Email
indra.christiawan@undiksha.ac.id
Phone
+6281805329239
Journal Mail Official
indra.christiawan@undiksha.ac.id
Editorial Address
Jl. Udayana Kampus Tengah Singaraja, Bali, Indonesia 81116
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (JISH) is a journal that uses a double-blind peer review model that can be accessed online. The purpose of JISH is to publish a journal containing quality articles that will be able to contribute thoughts from a theoretical and empirical perspective in society and humanities at a regional, national, and global scale. The writings at JISH will significantly contribute to critical thinking in the area of society and humanities. The scope of the fields contained in JISH covers the following areas: social work, social welfare, social change, and social policy; humanism and human rights; corporate governance, and community studies; crosscultural and multiculturalism studies; population, and development studies; ethics, and intergroup relations; war, conflict, and international relations; linguistics, literature, and media studies; performing arts (music, theatre, and dance); studies of inequality (class, race and gender studies); and other related areas. Articles published on research results and literature review with acceptable research methodologies, qualitative studies, quantitative studies, or a combination of both, statistical analysis, case studies, field research, and historical studies. JISH received manuscripts from various related circles, such as relevant researchers, professors, students, policy-makers, scientists, and others.
Articles 626 Documents
Entrepreneurial Culture of Tourist Area Communities: Case Study on the Fishing Community of Ampiang Parak Mezy Zulvanita; Lucky Zamzami; Syahrizal Syahrizal
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v14i1.85252

Abstract

This study aims to analyze the socio-cultural changes in the coastal community of the Nagari Ampiang Parak ecotourism area, which initially relied on fishing for their livelihood, towards a community that leverages natural resources for entrepreneurship. The method used in this research is qualitative ethnography. The research population consists of fishermen living in the Nagari Ampiang Parak ecotourism area, with a sample of local fishermen and entrepreneurs selected through purposive sampling. Data were collected through non-participatory observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out using data reduction, data presentation, and verification techniques. The study results show significant changes in the community's lifestyle, which previously depended on fishing as the primary source of income, and now they are more actively involved in entrepreneurial activities that leverage community-based ecotourism. This study concludes a close relationship between ecotourism development and the community's increased awareness of environmental sustainability and new economic opportunities. The researchers recommend continuous training to enhance the entrepreneurial skills of the local community.
Artikulasi Kepentingan dan Hubungan Patron-Klien Baru pada Gerakan Sosial Petani Kontemporer di Jawa Barat Tomi Setiawan
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v14i1.85292

Abstract

Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis artikulasi kepentingan petani kepada otoritas negara baik di tingkat lokal, supra lokal, maupun nasional dan menjelaskan hubungan patron klien bari pada gerakan petani kontemporer di Jawa Barat. Dalam proses gerakan sosial, peneliti juga menjelaskan kesediaan Organisasi Petani Lokal untuk terlibat dalam artikulasi bertingkat dan keyakinan komunitas petani lokal tentang efektivitas tujuan gerakan dengan keterlibatannya dalam organisasi Serikat Petani Pasundan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data baik primer maupun sekunder, melalui wawancara dengan para tokoh gerakan di kalangan petani dan aktivis gerakan sosial petani, Focus Group Discussion dengan beragam pemangku kepentingan, observasi partisipatif di semua lokasi penelitian, , dan juga studi literatur terhadap berbagai buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pengorganisasian di lingkup internal organisasi, berdasarkan kepentingan dan tingkat ancaman terhadap komunitas petani yang tergabung dalam Organisasi Petani Lokal dengan tujuan Serikat Petani Pasundan, lintasan aktivitas internal organisasi dimulai dari berpusat atau bergantung pada Serikat Petani Pasundan, hingga pada fase di mana aktivitas organisasi difokuskan pada Organisasi Petani Lokal. Kemudian, morfogenesis gerakan sosial kelompok tani lokal terjadi yang pada awalnya sebagai klien, pada periode gerakan kemudian berubah menjadi mitra dalam periode selanjutnya sebagai akibat dari meningkatnya kemampuan, kapasitas dan kemandirian petani. Kesimpulan dari penelitian ini, mendapatkan novelty bahwa masuknya Serikat Petani Pasundan dalam artikulasi kepentingan masyarakat petani lokal telah memunculkan hubungan patron-klien baru yang lebih bersifat politis, serta adanya peningkatan efektivitas artikulasi gerakan sosial petani terhadap keberhasilan tujuan gerakan.
Framing Kesetaraan Gender Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Konteks Interaksi Interpersonal Konfliktual Pasangan Wuri Handayani
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v14i1.86035

Abstract

Framing kesetaraan gender  bekerja dalam rentangan arena  ketimpangan   interpretasi antara relasi setara  dan konfliktual. Implikasi implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG)  problematis, terjadi peningkatan kualitas sumber daya  perempuan sekaligus interaksi interpersonal konfliktual dalam pasangan pernikahan.  Studi literatur ini bertujuan menganalisis konsepsi kesetaraan gender pada dokumen kebijakan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan,  dalam konteks praktik relasi interpersonal konfliktual. Kajian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, dengan analisis  framing model Gamson dan Modigliani. Konsepsi kesetaraan gender dokumen PUG dianalisis mendasarkan pada devices metaphora, exemplar, catchphrase dan depiction. Dengan metode interpretif kajian ini  mengidentifikasi  “bekerjanya” devices  dalam perspektif antropologi kebijakan.  Kajian ini memberi informasi bahwa metafora, gaya bahasa, dan fokus konsepsi kesetaraan gender dokumen PUG yang dengan pendekatan obyektif  menjadi   perangkat mobilisasi dan legitimasi kaum perempuan dalam  mentransformasi diri mengarah ke identitas gender   dan peran gender yang lebih modern . Hal ini menjadi dasar adanya  ketimpangan  interpretasi  tentang kesetaraan gender dalam pasangan, mendorong potensi respon  konfliktual, dalam dimensi stereotip, pembagian kerja dan kepemimpinan laki-laki. Kajian literatur ini memberi informasi perlunya  pendidikan gender  untuk memahami wacana  gender secara progresip bagi   laki-laki maupun perempuan. Pada level kebijakan diperlukan penetapan kebijakan lanjutan, mendasarkan pada upaya deliberatif dan kontekstual.
Agenda Setting Pengelolaan Pariwisata berbasis Kearifan Lokal Pasca Pembangunan Waduk Mbay di Kabupaten Nagekeo Richardus Beda Toulwala; Dominikus Rangga Hayon
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v14i1.86092

Abstract

Penelitian ini membahas masalah-masalah dan tuntutan-tuntutan masyarakat dalam konflik pembangunan Waduk Mbay melalui proses agenda setting agar dapat menarik perhatian pemerintah dan dimasukan ke dalam agenda kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Riset Aksi Partisipatoris (RAP) sebagai strategi penelitian. Metode penelitian RAP adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah sosial dengan melibatkan langsung partisipasi aktif dari masyarakat atau komunitas yang menjadi subjek penelitian. Dalam RAP, tim peneliti tidak hanya mengamati atau menganalisis, tetapi juga bekerja sama dengan masyarakat untuk merancang dan melaksanakan perubahan yang berdampak positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses agenda setting program pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal pasca pembangunan waduk memiliki dinamika proses formal yang berjalan dengan baik dan normal pada setiap aliran, baik aliran masalah, aliran kebijakan, maupun aliran politik. Dengan demikian proses yang terjadi berlangsung  secara teknokratis dan normatif. Hal ini menggambarkan pentingnya isu pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal pasca pembangunan Waduk Mbay dapat menjadi agenda kebijakan pemerintah. Kebijakan ini berimplikasi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, pelestarian budaya lokal dan penyelesaian masalah-masalah yang timbul di lokasi terdampak baik masalah kemiskinan, masalah budaya, maupun masalah sosial. Selain itu kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai peluang bagi masyarakat dan pemerintah dalam merumuskan perkembangan transformasi ekonomi dan budaya sehingga dapat mencapai tahap kemandirian. Dengan demikian masyarakat terdampak dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan  sumber  daya dan kemampuan yang dimiliki untuk mengatasi tantangan dan permasalahan yang kompleks, serta menciptakan lingkungan yang mendorong kreatifitas dan inovasi di masa yang akan datang.
Bahasa Inggris Bambang Budiwiranto; Jasmadi Jasmadi; Dewi Maryam; Lutfi Zaimuddin
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v14i1.86105

Abstract

The need for inclusive communication in farmer empowerment is becoming increasingly urgent in the digital era, especially in rural areas such as Sumberejo Sub-district, Tanggamus Regency, and Lampung, where most people depend on the agricultural sector as the primary source of livelihood. This research explores how inclusive communication can increase farmers' participation in digital technology-based socio-economic activities. Using a qualitative research method with a case study approach, data was collected through semi-structured interviews with farmers' group association administrators, village heads, and agricultural extension officers in 13 villages, as well as direct observation and documentation studies. The results show that inclusive communication that considers the level of digital literacy and local cultural sensitivity can improve farmers' access to information, strengthen social networks, and expand economic opportunities. Farmer group associations (Gapoktan) and agricultural extension officers act as key intermediaries in the technology adoption process, but there are still constraints, such as limited digital infrastructure and lack of technical training. Collaboration between the local government, private sector, and extension agencies is important in creating sustainable empowerment synergies. This research provides theoretical contributions to developing community-based inclusive communication models in the agricultural sector, as well as practical implications for local policies that support digital development in rural areas. Further studies are recommended to explore variables such as gender roles and the influence of social trust in the successful implementation of inclusive communication in farming communities.
Development of Creative Economy through Participatory Rural Appraisal (PRA) in Sedayung MSMEs Nuraini Asriati; Sandra Fitria Wardani; Munawar Thoharudin
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v14i1.86753

Abstract

The creative economy is pivotal in driving economic growth, fostering innovation, and creating jobs, particularly in rural areas. This study explores the significance of community participation in developing the creative economy by applying the Participatory Rural Appraisal (PRA) approach in Teriak District, Bengkayang Regency. A qualitative research design was adopted, incorporating interviews, observations, and document analysis to provide in-depth insights into community participation patterns and challenges. The PRA method was selected for its ability to facilitate active community involvement in identifying local economic potentials and challenges, enabling the formulation of inclusive and context-specific development strategies. The findings indicate that PRA has successfully enhanced community involvement in critical areas of creative economy development, such as improving digital literacy, providing continuous mentoring, and expanding access to capital and technology. However, significant challenges persist, including low participation in marketing activities, inadequate infrastructure, and limited collaboration between the government and local communities, which hinder the overall effectiveness of the initiatives. Community engagement varies across different activities, with active participation in production processes but limited involvement in marketing and decision-making. Social and economic factors strongly influence these participation patterns, with community cohesion and relevant skill sets playing a crucial role in driving innovation and market adaptability. This study underscores the importance of aligning development strategies with local needs and potentials to promote inclusivity and sustainability. While the PRA approach proves effective in fostering community-driven initiatives, enhancing digital literacy and ensuring equitable access to resources is essential to maximizing its impact. Despite limitations related to the study's regional focus and qualitative approach, it provides valuable insights into the role of participatory methods in supporting creative economy growth. Addressing structural and social barriers will pave the way for broader and more meaningful community engagement, ultimately bolstering economic resilience and self-reliance in rural areas.
Breaking the Chains of Poverty: Capitalistic Relations and Leisure Time Patterns Among Fishermen in Tanjungbalai Afrida Afrida; Jonson Handrian Ginting
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v14i1.87166

Abstract

This study investigates the persistent poverty among fishing communities in Tanjungbalai City, North Sumatra, using an ethnographic qualitative approach. Despite Tanjungbalai’s status as a leading national anchovy producer, its fishers remain impoverished due to systemic dependence on middlemen, monopolized market access, and a lack of financial and infrastructural support. The study involved 26 purposively selected respondents, including traditional fishermen, fishermen's wives, and tekong (boat captains), ensuring a representative perspective. Findings reveal that those capitalistic dynamics in the fish production process—characterized by middlemen's control over capital and distribution—compel fishers to sell their catches at prices below market value, creating a cycle of indebtedness and economic instability—additionally, unproductive leisure activities such as gambling, nightlife, and drug use further hinder financial independence. The study suggests a combination of economic and social interventions to address this issue, including fair market access, financial literacy programs, and alternative income-generating activities. Strengthening fisher cooperatives and providing microfinance opportunities can help reduce dependency on middlemen. The research highlights how structural economic exploitation and leisure patterns entrench poverty, necessitating integrated policy measures and community-based solutions.
Nelayan di Tengah Pusaran Industri Nikel, Livelihood dan Corporate Social Responsibility Ilyas Lampe; Hendra Hendra; Gemilang Bayu Ragil Saputra
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v14i1.87806

Abstract

Industrialisasi nikel di Kabupaten Morowali Utara telah memberi dampak positif, namun dibalik itu dampak negative yang dirasakan masyarakat adalah kerusakan lingkungan hidup, perubahan mata pencaharian dan potensi konflik akibat adanya migrasi. Komunitas yang seringkali mengalami marginalisasi akibat proses industrialisasi adalah nelayan. Penelitian bertujuan pada upaya mengelaborasi dampak sosial, budaya dan ekonomi yang dialami oleh nelayan di Desa Tokonanaka dan Desa Tanauge yang menjadi lokasi penelitian, serta implementasi CSR perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data-data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung, dokumentasi dan diskusi kelompok terfokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas terminal khusus perusahaan berdampak kepada penurunan pendapatan masyarakat  nelayan, hilangnya akses terhadap sumber pencaharian dan timbulnya potensi konflik antara perusahaan dengan masyarakat nelayan. Dampak itu muncul karena aktivitas lalu lintas kapal bulk carrier, tongkang dan tugboat yang melintas di Teluk Tomori dan melalui area penangkapan nelayan Desa Tokonanaka dan telah merusak rumpon-rumpon dan bagang nelayan. Lalu lintas kapal tersebut juga mengganggu akses nelayan melakukan penangkapan ikan disepanjang alur pelayaran yang dilewati. Aktivitas industri nikel di wilayah pesisir memiliki implikasi signifikan terhadap kehidupan dan keberlanjutan komunitas nelayan, di mana pencemaran dan degradasi ekosistem perairan dapat mengancam sumber penghidupan nelayan. Selain dampak lingkungan, interaksi antara industri tambang dan nelayan sering kali memunculkan konflik terkait hak akses sumber daya dan pengambilan keputusan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Pendekatan yang holistik dan inklusif dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya perlu dirumuskan dalam bentuk CSR dan respon lainnya, agar kesejahteraan nelayan dapat terjaga sembari tetap mempertimbangkan kebutuhan industri nikel.
PENGARUH KETIMPANGAN PENDAPATAN, PERSEPSI KORUPSI, KESETARAAN GENDER, DAN TEKNOLOGI TERHADAP KEBAHAGIAN DI NEGARA-NEGARA G20 Annisa Oktafira; Erni Panca Kurniasih; Yanto Yanto; Sri Kurniawati; Nurul Bariyah
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v14i1.87940

Abstract

Every country aims to increase the level of happiness in the community by building economic cooperation to strengthen the economy and minimize the occurrence of excessive global crises. One of the collaborations formed is the Group of Twenty (G-20). Countries that are members of the G20 represent the political and economic might of the world, and their members account for more than half of the world's population. Despite being a sizable contributor to the global economy, low happiness levels are still a problem experienced by some G20 member countries. This research evaluates and assesses the impact of income inequality, perceived corruption, gender equality, and technology on happiness in G20 countries. Panel data is secondary data from 18 G20 member countries from 2018 to 2022. This research method uses multiple linear regression processed with Eviews 10. The results show that the perception of corruption partially has a positive and significant effect. At the same time, there is no significant effect of income inequality, gender equality, and technology on happiness in G20 countries. Based on the results of this study, the government is expected to be firmly committed to eradicating corruption, which can improve people's perceptions of corruption. Furthermore, the government also needs to reduce the gap or inequality to achieve happiness and welfare inclusively for all levels of society, not only in terms of the economy. The government must also pay attention to gender equality and innovate in technology.
Investigasi Determinan Sosioekonomi pada Perempuan dengan Rumah Tangga Patriarki Rafa Fayza Afrizal; Friska Aulia Dewi Andini; Salsabila Yori Harmen
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v14i1.88423

Abstract

The persistence of patriarchal structures within households limits women’s opportunities and hinders gender equality. Living in households with a patriarchal culture poses several challenges for women, such as restricted access to education and healthcare, limited economic opportunities, and exposure to violence. This research investigates the socioeconomic determinants that influence the likelihood of women residing in patriarchal households in Indonesia. This study used cross-sectional data from the Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS) for 2007, 2012, and 2017. We constructed the patriarchy index as the dependent variable to estimate the likelihood of women residing in patriarchal households and employed logistic regression analysis. The findings revealed that there is a negative and significant relationship between women’s years of schooling and the probability of women being in a patriarchal household (p<0.01). Women with richer and richest wealth index households also have a lower probability of being in a patriarchal household (p<0.01). Meanwhile, women who live in rural, a large number of children, and those with lower socioeconomic status are more likely to be in patriarchal households (p<0.01). This study emphasized the significant role of education concerning the likelihood of women being in patriarchal households. It also highlighted that women residing in rural areas are more likely to be in patriarchal households due to social isolation and limited access to education and healthcare. The results demand policy interventions to promote gender equality, particularly in increasing women's access to education and healthcare, including targeted rural development programs.