Articles
10 Documents
Search results for
, issue
" Vol 6, No 3 (2018)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[ASPEK PIDANA TERHADAP DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS ]]>
<![CDATA[ALAMSYAH, ALAMSYAH]]>;
<![CDATA[SALOKO, ANDI MURNIATI]]>;
<![CDATA[KAMAL, KAMAL]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Karya ilmiah ini membahas mengenai maraknya perbuatan yang dapat mengakibatkan diskriminasi rasa dan etnis, Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimanakah pertanggungjawabkan secara pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan terhadap diskriminasi ras dan etnis dan bagaimanakah bentuk perlindungan korban tindak pidana diskriminasi ras dan etnis berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis. Meode penelitian yaitu normatif.Hasil penelitian ini diketahui bahwa, Pertanggungjawabkan secara pidana terhadap pelaku diskriminasi ras dan etnis yaitu orang perorangan dan korporasi yang dilakukan terhadap perkumpulan tertentu berdasarkan diskriminasi ras dan etnis kebangsaan, budaya, agama, jenis kelamin, dengan sanksi pidana terdiri sanksi pidana penjara dan pidana denda dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap diskriminasi ras dan etnis dan, pemeritah memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis, adanya perlindungan yang diberikan oleh Komnas Hak Asasi Manusia dan adanya ganti rugi. Sehingga disarankan hendaknya perlu revisi terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis dengan memasukkan lembaga perlindungan saksi dan korban sebagai lembaga yang menangani korban bukan hanya Komnas Hak Asasi Manusia.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI TERHADAP PERBUATAN MANANGKA (DELIK PENCURIAN) DALAM HUKUM ADAT TO PEKUREHUA DI DESA MAHOLO KABUPATEN POSO ]]>
<![CDATA[AMIN, RIZKI MUH.]]>;
<![CDATA[JUBAIR, JUBAIR]]>;
<![CDATA[RAMPADIO, HAMDAN HI.]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masyarakat hukum adat di kepulauan Indonesia mempunyai latar belakang sejarah serta kebudayaan yang sudah sangat tua dan jauh lebih tua dari terbentuknya kerajaan ataupun negara. Secara historis, warga masyarakat hukum adat di Indonesia serta etnik yang melingkupinya, sesungguhnya merupakan migran dari kawasan lainnya di Asia Tenggara. Secara kultural mereka termasuk dalam kawasan budaya Austronesia, yaitu budaya petani sawah, dengan tatanan masyarakat serta hak kepemilikan yang ditata secara kolektif, khususnya hak kepemilikan atas tanah ulayat. Dalam kehidupan politik, beberapa etnik berhasil mendominasi etnik lain beserta wilayahnya, dan membentuk kerajaan-kerajaan tradisional, atau kelompok suku. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak â haknya mendapat landasan hukum dalam UndangâUndang Dasar, yang dirumuskan dalam penjelasan Pasal 18 B (2) UndangâUndang Dasar yang berbunyi : âNegara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.âSalah satu masyarakat hukum adat yang hingga kini masih tetap mempertahankan hukum adatnya yaitu suku Pekurehua atau biasa disebut dengan sebutan To Pekurehua. Suku ini tesebar di Kecamatan Lore Utara, Lore Timur, Lore Peore atau biasa di sebut dengan Lembah Napu, Kabupaten Poso. Pada penyelesaian delik pencurian atau dalam bahasa lokal disebut âManangkaâ memiliki proses penyelesaian yang bertujuan memperbaiki hubungan pelaku dan korban melalui sidang adat dan pemberian sanksi adat (Giwu). Pada delik ini memiliki sanksi adat (Giwu) yang terbagi menjadi Sanksi adat (Giwu) Besar bagi delik pencurian dengan nilai besar dan Giwu kecil bagi delik pencurian dengan nilai kecil.]]>
<![CDATA[KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERKARA PERDATA ]]>
<![CDATA[PURNAMASARI, ITA]]>;
<![CDATA[DJAFAR, MUH.]]>;
<![CDATA[HAFID, ABD. RAHMAN]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan dapat mengemukakan tentang penjabaran fungsi suatu sebagai alat bukti hak atas tanah bagi pemegangnya dan sejauhmana arti pembuktian dalam pengadaan sertifikat sebagai alat bukti hak atas tanah bagi pemegangnya.Kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah merupakan jaminan kepastian hukum dari sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan  yang bersifat kuat artinya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang merasa berhak dan mempunyai alat  bukti  untuk  membuktikannya  maka  dalam  hal  ini  sertifikat  tersebut mempunyai kepastian hukum  yang kuatUntuk itu, dalam menghindari persoalan-persoalan yang muncul dalam penerbitan sertifikat pemerintah dan masyarakat harus bersinergi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang  maupun Badan Pertanahan Nasional wajib menerbitkan sertifikat hak atas tanah berdasarkan asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas aman dengan jujur dan profesional, sedangkan masyarakat berdasarkan asas keterbukaan wajib mengetahui tanah yang termuat dalam sertifikat yang diterbitkan baik lokasi tanah itu berada, luas tanah, dan batas-batas tanah. Maka dengan cara itulah kepastian dan kekuatan hukum dari sertifikat tanah akan terjamin.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ]]>
<![CDATA[APRILIANTO, RYAN]]>;
<![CDATA[KASIM, AMINUDDIN]]>;
<![CDATA[TIBAKA, LELI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa urgensi Peraturan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta menganalisis kedudukan Peraturan Desa dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Konseptual. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer, data sekunder dan data tersier yang dianalisis secara yuridis kualitatif kemudian menarik kesimpulan menggunakan silogisme proses berfikir deduktif untuk menarik kesimpulan bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan sejarah Desa, urgensi peraturan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu sebagai suatu perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan kata lain Peraturan Desa disusun sebagai acuan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Desa sebagai konsekuensi dari Desa sebagai suatu daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Hal ini diperkuat teori Negara Hukum yang dianut oleh Indonesia yang menimbulkan konsekuensi bahwa pemerintahan harus berdasar kepada konsepsi Negara Hukum yakni pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dalam konsepsi Pemerintahan Desa harus berdasrkan Peraturan Desa. Sedangkan tata susunan hierarki Peraturan Desa tidak terlepas penjabaran materi muatan dan sumber kewenangan pembentukan Peraturan Desa, sehingga hierarki Peraturan Desa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya berada dibawah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, karena pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengatur ketentuan yang memberikan kewenangan delegasi kepada Pemerintah Desa untuk membentuk Peraturan Desa.]]>
<![CDATA[PEMBATALAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DI KOTA PALU (Studi Kasus Perumahan Griya Bukit Hijau di Kota Palu) ]]>
<![CDATA[SETIAWAN, WAHYU]]>;
<![CDATA[SUPRIADI, SUPRIADI]]>;
<![CDATA[SAHRUL, SAHRUL]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Akibat hukum dari pembatalan perjanjian perikatan jual beli tanah adalah para pihak harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebagaimana yang telah diperjanjikan, perjanjian perikatan jual beli dibuat dalam akta otentik sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya.Penelitian ini merupakan penelitian tipe yuridis-empirisLokasi penelitian di kantor notaris. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari pengamatan langsung dilapangan serta wawancara dengan notaris dan data sekunder yang bersumber dari buku-buku.Berdasarkan hasil peneltian menggambarkan suatu perjanjian tidak senantiasa berjalan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang membuatnya, terdapatnya kondisi-kondisi tertentu yang berakibat suatu perjanjian harus berakhir tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Perjanjian dapat diakhiri dengan wanprestasi (ingkar janji) yang akan dikenakan sanksi, yang dilakukan oleh pihak pertama (penjual) yang tidak memenuhi isi perjanjian. Sehingga pihak pertama harus menerima sanksi yang telah ditetapkan oleh Notaris untuk mengembalikan sejumlah uang pembayaran pertama kepada pihak yang telah dirugikan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI LITIGASI DAN NON LITIGASI DENGAN CARA MEDIASI ]]>
<![CDATA[AKRAM, AKRAM]]>;
<![CDATA[JAFAR, MUH.]]>;
<![CDATA[DJOHAS, SAHARUDDIN]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakTinjauan yuridis tentang penyelesaian perkara perdata melalui litigasi dan non litigasi dengan cara mediasi dibimbing oleh Muh Jafar dan Saharudin Jdohas, tulisan ini mengangkat masalah tentang penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi dan non litigasi dengan cara mediasi, mediasi sebagai salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa ini kiranya memiliki kelebihan dan kelemahan, tetapi merupakan cara penyelesaian perkara perdata yang dianggap lebih baik jika dilihat dari beberapa aspek, adapun rumusan masalah dalam tulisan ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan serta peran aktif hakim mediasi dalam proses penyelesaian perkara para pihak di pengadilan dan bagaimana kekuatan hukum suatu perdamaian (mediasi) khususnya para pihak yang bersengketa di pengadilan, dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, analisa yang penulis dapatkan bahwa Bahwa perselisihan suatu perkara diselesaikan melalui proses pemeriksaan dipengadilan dan diakhiri dengan putusan, tetapi dapat juga diakhiri dengan perdamaian baik melalui litigasi maupun non litigasi dengan cara mediasi oleh hakim pengadilan.serta Bahwa manfaat penyelesaian perkara perdata secara mediasi (perdamaian) oleh para pihak dapat merasakan karena proses penyelesaiannya cepat dan biaya ringan, serta tidak ada permusuhan perdamaian melalui mediasi tersebut oleh hakim yang memeriksa perkara dapat dibuatkan akta perdamaian yang sama dengan putusan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatannya dengan kekuatan hukum putusan]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT HASIL GALIAN TAMBANG APABILA TERJADI WANPRESTASI ]]>
<![CDATA[RUSTANG, RUSTANG]]>;
<![CDATA[MADUSILA, SITI FATIMA]]>;
<![CDATA[NURMAN, ILHAM]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Angkutan laut merupakan alat pengangkutan yang dewasa ini mengalamii perkembangan yang sangat pesat termasuk di Indonesia, hal ini dapat diketahui dengan munculnya pelaku-pelaku usaha dibidang jasa pengangkutan laut. Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Jadi, meningkatnya daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan, Sebagai moda angkutan laut, maka pengangkutan laut mempunyai resiko yang sangat tinggi yang dapat menimpa penumpang dan barang yang akan diangkutnya.Dengan demikian hal ini dapat menjadikan pengangkut mempunyai beban tanggung jawab yang besar sehingga perlu diketahui bentuk tanggung jawab pengangkut apabila terjadi peristiwa seperti kecelakaan atau keterlambatan dalam pengangkutan barang , sehubungan dengan hal ini masalah yang akan dikaji adalah Bagaimana tanggung jawab pengangkutan laut hasil galian tambang batuan kepada konsumen apabila terjadi wanprestasi.]]>
<![CDATA[FUNGSI DAN PERANAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA ]]>
<![CDATA[ANGGRAINI, FIRJAT]]>;
<![CDATA[PUSADAN, SULWAN]]>;
<![CDATA[LAKUNNA, ROSNANI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perlindungan konsumen merupakan kepentingan Manusia oleh karena menjadi harapan semua orang begitu pentingya perlindungan konsumen di Indonesia maka dikeluarkan Undang-undang perlindungan konsumen dikenal dengan UUPK perlindungan konsumen dalam bidang kesehatan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh konsumen dalam memperoleh produlk makanan yang dapat terjamin untuk kesehatan, dimana produk makanan yang beredar diawasi oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan, untuk  melakukan pengawasan makanan, sehingga pelaku usaha yang beritikat baik dapat mengedarkan makanan dan mendaptarkan produk makanan ke BPOM.Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pengawasan BPOM terhadap kelayakan dan keamanan produk makanan dan berperan untuk melindungi konsumen terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen akibat zat berbahaya dalam makanan.Penulis memperoleh data dengan melakukan penelitian kepustakaan ( Library Research ) dan data sekunder penulis peroleh melalui  penelitian yang bersifat empiris yaitu memperoleh data secara langsung dengan melakukan studi berdasarkan fakta lapangan.Akhirnya diperoleh kesimpulan antara lain kedudukan konsumen yang lemah dibandingkan produsen maka konsumen membutuhkan adanya instansi Badan POM sebagai pengawas terhadap kelayakan dan keamanan obat dan makanan untuk menghidari kerugian yang dialami konsumen mengingat masih terdapatnya makanan yang mengandung zat berbahaya di pasar dan masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap zat berbahaya, peranan pemerintah perlu dimaksimalkan dalam penmgendalian, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan terhadap konsumen dan pelaku usaha, upaya hukum yang dilakukan konsumen yaitu dengan ligitasi dan non Ligitasi]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL ORANG ASING DI KOTA PALU (STUDI KASUS DI IMIGRASI KLAS I PALU) ]]>
<![CDATA[SINAGA, LIANORA]]>;
<![CDATA[JUBAIR, JUBAIR]]>;
<![CDATA[SYACHDIN, SYACHDIN]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Negara Indonesia memiliki sejuta pesona yang menyebabkan orang asing berkeinginan untuk mengunjungi Indonesia. Pada dewasa ini khususnya di kota Palu pada tahun 2014 sampai dengan 2016, telah terjadi pelanggaran Keimigrasian yang dilakukan orang asing berhubungan dengan Izin tinggal berupa penyalahgunaan visa kunjungan dan Melebihi batas waktu Izin tinggal (overstay).Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal orang asing di kota palu ditempuh dengan tindakan administratif yaitu deportasi dan cekal. Kendala yang dihadapi oleh petugas Imigrasi terdiri atas dua bagian yaitu Kendala internal yang meliputi tidak tersedianya PPNS di kantor Imigrasi, kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dan Kendala Eksternal yang meliputi kurangnya Fasilitas penunjang kerja aparat petugas Imigrasi seperti Pendanaan Operasional pengawasan orang asing dan Pendanaan Operasional Penyidikan dan Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan keberadaan orang asing yang tinggal secara ilegal atau mencurigakan di wilayahnya.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN DAN PENCABUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES SIGI) ]]>
<![CDATA[MAHMUD, APRISAL]]>;
<![CDATA[TAHIR, RIDWAN]]>;
<![CDATA[AWALIAH, AWALIAH]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini membahas tentang perbedaan pelaporan dan pengaduan yakni pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang orang tertentu yang disebut dalam UU dan dalam kejahatan tertentu, sementara laporan dapat dilakukan oleh siapa saja dapat melaporkan, dan semua tindak kejahatan atau tindak pidana, melihat fenomena pengaduan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang banyak terjadi khususnya di wilayah kabupaten sigi penulis mengumpulkan data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yakni menguraikan fakta-fakta lapangan serta kajian-kajian teoritis, yang kemudian disimpulkan secara induktif. data kasus pengaduan KDRT di polres sigi  yang terjadi di wilayah kab.sigi ( data tahun 2015 â 2016) cenderung dan di dominasi dengan kesepakatan damai antara korban dan pelaku. dimana seringkali proses hukum tidak dilanjutkan keproses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan( dalam pasal 51 dan 52 UU 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT jelas di sebutkan merupakan delik aduan. Kesepakatan damai atau pencabutan pengaduan KDRT antara korban dan pelaku seringkali didasari atas kesadaran bahwa mereka masih dalam hubungan perkawinan dan akibat yang ditimbulkan dari proses hukum yang dilanjutkan hingga ke pengadilan dapat melahirkan perceraian, serta membahas akibat hukum pencabutan pengaduan kasus KDRT.]]>
