cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnalasassyariah@radenintan.ac.id
Phone
+628976024546
Journal Mail Official
jurnalasassyariah@radenintan.ac.id
Editorial Address
Gedung Prodi Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (Jl. Endro Suratmin No.1 Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260, Kode pos: 35131)
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ISSN : 19791488     EISSN : 27228681     DOI : https://dx.doi.org/10.24042/asas.v12i2.8272
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Asas (ISSN 1979-1488 E-ISSN:2722-8681) is a biannual journal (June and December), published by Faculty of Sharia, State Islamic University of Raden Intan Lampung, INDONESIA. Asas emphasizes Scientific Journal of Syari’ah Economic Law studies and communicates researches related to Syari’ah Economic Law studies As an academic journal Asas by the State Islamic University of Raden Intan Lampung. The purpose of this journal publication is of disseminate the latest theories and research results from all aspects that have been achieved in the fields of Syari’ah Economic Law. This journal publishes useful works through a systematic process and can be accessed free of charge. Asas is indexed by: DOAJ; Crossref; Moraref; ROAD; Garuda; Google Scholar; CiteFactor; Academic Scientific Journals; Academia.edu; Mendeley; ISSUU; LIPI: Indonesian Publication Index; DRJI: Directory of Research Journals Indexing; ISSUU index; Cosmos Impact Factor; ISJD: Indonesian Scientific Journal Database, Grammarly.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 302 Documents
 27   28   29   30   31 
KONTEKTUALISASI HUKUM KELUARGA ISLAM (Telaah atas Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-negara Muslim) Firdawaty, Linda
ASAS Vol. 9 No. 2 (2017): Asas, Vol. 09, No. 2 Juni 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v9i2.3250

Abstract

Persoalan hukum keluarga hingga saat ini masih menjadi pembahasan yang menarik baik di dunia pendidikan maupun dalam politik perundang-undangan, persoalan ini menjadi menarik karena memiliki implikasi yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga perlu adanya pengaturan yang signifikan dalam persoalan ini, kalangan legislatif diharapkan mampu menelorkan sebuah pembaharuan hukum keluarga yang mampu menjadi penyangga yang sesuai dengan kondisi kehidupan dalam keluarga di zaman ini.Di zaman modern, eksistensi hukum Islam relatif berbeda dengan hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik dan juga dengan pandangan tentang keabadian hukum Islam di atas. Reformasi hukum Islam dilakukan di negara-negara Islam yang terdapat di Eropa, Afrika, Asia,  dan bahkan di Timur Tengah, terjadi perubahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya pada satu abad terakhir.Dalam penelitian ini hanya akan dibahas sebagian kecil  dari beberapa negara muslim yang telah melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam. Negara-negara yang akan dibahas adalah Turki, Mesir, dan Indonesia. Turki dan Mesir dianggap sebagai pelopor dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di dunia, karena memang dua negara tersebutlah yang telah melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam pertama kali.Kata Kunci :Kontekstualisasi, HukumKeluarga Islam, Negara-negara Muslim
PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM dkk, Yufi
ASAS Vol. 9 No. 2 (2017): Asas, Vol. 09, No. 2 Juni 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v9i2.3251

Abstract

Sanksi pidana mati bagi setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, tetapi  lebih bersifat sebagai pemberatan pidana. Pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2016, jika terpenuhinya syarat-syarat tertentu berupa korban lebih dari satu orang, korban mengalami  luka berat, korban mengalami gangguan jiwa, korban menderita penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dari korban, dan/atau korban meninggal dunia. Rumusan Pasal 81 ayat (5) berpeluang menimbulkan permasalahan dalam penerapannya.Hal ini dapat terjadi karena ketidaktegasan perumusan syarat penjatuhan pidana mati, apakah persyaratan pemberatan tersebut bersifat kumulatif atau alternatif.Kumulatif dalam arti keharusan adanya enam syarat pemberat pidana, syarat alternatif berarti hanya menuntut terpenuhinya satu syarat saja dari enam unsur pemberat pidana.Menjatuhkan sanksi bagi pelaku perkosaan terhadap anakdalam hukum Islam, diperlukannya empat orang saksi laki-laki yang adil, berdasarkan alat-alat bukti yang sah, dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengakui secara terus-terang.Apabila kasus perkosaan itu telah memenuhi syarat dan dapat dibuktikan kebenarannya, sebagaimana dalam ketentuan yang telah ditetapkan, maka pelaku pemerkosaan baru dapat dijatuhi sanksi dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam Al Qur’an sebagai pelaku zina.Pemerkosa dihukum pada masa Nabi Saw, dan korban perkosaandilepaskan dengan harapan akan memperoleh ampunan dari Allah Swt. Pada saatitu, hukuman pemerkosaan yang dilakukan dengan cara paksa dan kekerasan,sama persis dengan hukuman perzinahan, yang tidak dilakukan dengan pemaksaandan kekerasan. Karena itu, mayoritas ulama hadis dan ulama fiqh menempatkantindak perkosaan sama persis dengan tindak perzinahan. Hanya perbedaanya,dalam tindak perzinahan kedua pelaku harus menerima hukuman, sementara dalamtindak perkosaan hanya pelaku pemerkosa yang menerima hukuman, sementarakorban harus dilepas.
KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM NASIONAL Hidayat, Eko
ASAS Vol. 9 No. 2 (2017): Asas, Vol. 09, No. 2 Juni 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v9i2.3278

Abstract

Ditetapkannya kompilasi hukum Islam yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, telah memberi warna dalam perkembangan hukum nasional khususnya hukum Islam. Kompilasi hukum Islam yang memuat 3 buku, mengatur tentang perkawinan, pewarisan dan perwakafan yang dapat dipedomani dalam penyelesaian-penyelesaian permasalahan hukum dalam agama Islam. Permasalahan pokok yang dikemukakan adalah terkait dengan kedudukan kompilasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam sistem perundang-undangan serta peranan dari kompilasi hukum Islam dalam penyelesaian kasus-kasus hukum di pengadilan agama.Kata Kunci:KHI, Sistem, Hukum
The Urgency Of Zakat In Sharia Economic Law: A Philosophical Review Apriansyah, Apriansyah; Waskito, Tejo; Suhardini, Indah
ASAS Vol. 15 No. 01 (2023): Asas, Vol. 15, No. 01 Juli 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v15i01.15071

Abstract

Zakat is the third pillar of Islam which contains the divine dimension (dimensi illahiyah) as well as the human dimension (dimensi insaniyah). The divine dimension refers to the vertical relationship between the servant and God where zakat is an order from Allah that must be fulfilled by every servant. Meanwhile, the human dimension emanates from the horizontal relationship between human beings within which zakat has wide social implications to bridge inequality, injustice and poverty. This study aims to further comprehend the philosophical basis of zakat in part of sharia economic law. This study is a library research that uses a theoretical approach by utilizing relevant literature sources. Thus, this study aims to show that philosophy is the basic foundation for determining the orientation and direction of an economic system based on Islamic sharia principles. This study also concludes that the philosophical aspects of zakat are manifested in the functionalization of zakat which, in addition to being a means of purifying the soul and property from kufr and miserliness, can also be a means to foster a sense of sympathy and social sensitivity among human beings. Keywords: Zakat, Philosophical Foundation, Sharia Economic Law
Praktek Hutang Piutang Badan Usaha Milik Desa Di Merbau Mataram Kabupaten Tanggamus Perspektif Hukum Islam Nafisah, Jauharotun; Munawaroh, Nurlaila Fitri; Karini, Eti
ASAS Vol. 15 No. 01 (2023): Asas, Vol. 15, No. 01 Juli 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v15i01.15674

Abstract

This research is about the practice of accounts payable in Merbau Mataram BUMDes, Tanggamus Regency, for capital or micro business loans. The focus of the problem in this study is how is the practice and what is the view of Islamic law regarding borrowing or debt receivables of the BUMDes Fund in Merbau Village, West Kelumbayan District, Tanggamus Regency? The purpose of this study was to find out the practice and find out the views of Islamic law on lending BUMDes funds in Merbau Village, West Kelumbayan District, Tanggamus Regency. This research method uses a qualitative method with the type of field research (field research) conducted on the Practice of Borrowing BUMDes Funds in Merbau Village, Kelumbayan Barat District, Tanggamus Regency, using a descriptive qualitative method. Using primary and secondary data sources, by looking at the population and sample. Collection techniques were carried out through observation, observation, documentation and interviews with village officials and loan recipient customers. Based on the results of the research, it is known that the practice of lending funds in BUMDes Merbau Mandiri BUMDes lends funds to people who want to do small and medium businesses with repayments in installments according to the agreement at the time of the contract. The margin or interest rate is not determined by the BUMDes manager but is determined based on the ability of the borrower, then the practice of lending funds that occur in the BUMDes of Merbau village, Kelumbayan Barat District, Tanggamus Regency in terms of consent and acceptance in accordance with the pillars and conditions of al-qardh, namely sighah, aqidain, assets owed and there is no provision for what percentage of services must be provided to BUMDes.Keywords: Al-Qardh, BUMDes, Sharia Economic Law 
Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Zaharah, Rita; Nur, Efa Rodiah; Santoso, Rudi
ASAS Vol. 14 No. 02 (2022): Asas, Vol. 14, No. 02 Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v14i02.15697

Abstract

Growth and economic development are very closely related. Economic growth is an important indicator in carrying out economic development in a country. Some economists pay special attention to capital as one of the factors that influence economic growth. One of the efforts that can be made by the government in encouraging economic growth is to seek capital or sources of financing, one of which is through investment both domestically and abroad. Like other developing countries, Indonesia relies heavily on investment to support the financing of its economic development, both through foreign and domestic investment. Islam strongly recommends investment from both a non-economic and an economic point of view. Viewed from an economic point of view, investment is a commitment to sacrifice funds in a definite amount at the present time to gain the profits in future, of course, with the guidance of the Shari'a. Investment activities are part of Muamalah activities that are permissible unless there is an implication of the argument from the Qur'an and al-Hadith which prohibits it either explicitly or implicitly.Keywords: Investment, Development Islamic Economics, and Economic Growth
Praktek Perubahan Akad Musyarakah Di BSI KC Bandar Jaya Perspektif Hukum Islam Hauriyah, Ida Khoridah; Febriana, Nabilah; Sulistyani, Ambar
ASAS Vol. 15 No. 01 (2023): Asas, Vol. 15, No. 01 Juli 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v15i01.15799

Abstract

As a financial institution, Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya has customers who do not pay installments every month. The problem under study is what are the factors causing the addendum to the musyarakah contract at Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah? What is the perspective of Islamic Economic Law regarding the restructuring of musyarakah contracts at Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Central Lampung. This study aims to determine the factors of the occurrence of addendum contracts and to find out the practice of restructuring musyarakah contracts in the perspective of Islamic Economic Law and Bank Indonesia Regulations regarding addendums to musyarakah contracts at Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah. This research is a qualitative research with the type of research "field research" or research in the field. This research is analytical descriptive in nature or what is commonly referred to as analyzing the data that has been obtained. Musyarakah contract restructuring carried out through an Addendum clause in the perspective of Islamic Economic Law contains elements of usury because it overrides the principle of justice in accordance with Islamic economics.Keywords:: Addendum, Musyarakah, Restrukturisasi
Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Kebijakan Pasar Dalam Perspektif Yahya Bin Umar Dan Relevansinya Pada Sistem Ekonomi Modern Suparno, Suparno; Mukhlishin, Ahmad
ASAS Vol. 15 No. 01 (2023): Asas, Vol. 15, No. 01 Juli 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v15i01.15945

Abstract

This paper will explain the contribution of Yahya bin Umar's economic thinking regarding the role of the state in the economy in the market. Yahya bin Umar had contributed his thoughts in the 9th century AD. According to him, the role of the state in regulating the market and prices of goods was not very dominant, because the state intervened if in the mechanism of price of goods in the market experienced monopolistic practices such as ihtikar, cartels and hoarding of goods. So, the role of the state is indispensable for controlling prices and goods for the benefit and welfare of society.  Keywords: thinking, market,,Ihtikar (hoarding of goods) Tasy'ir (pricing)
ANALISIS PASAL 1967 KUHPDT TENTANG HAPUSNYA UTANG PIUTANG KARENA DALUWARSA PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Hasiyah, Hasiyah
ASAS Vol. 13 No. 1 (2021): Asas, Vol. 13, No. 01 Juni 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v13i1.16409

Abstract

Accounts receivable (Qarḍ) is a loan given to people in need (muqtariḍ) either in the form of money or goods, where the money or goods borrowed must be returned with the same amount. The debt and credit agreement will continue until the muqtarid party pays its debt to the muqriḍ and alms party, where the muqriḍ gives up the debt. Whereas Article 1967 formulates the existence of a period in which the debt and credit agreement can be canceled with the expiration of 30 years, this provision will certainly be detrimental to the muqrid. The problem that will be discussed in this thesis is the analysis of the provisions for the write-off of debts due to expiration which are regulated in article 1967 of the Criminal Code from the perspective of maqasid al-Syari’ah. This research is a library research. The data technique that researchers use is documentation. After the data is collected, the researcher analyzes the descriptive method of qualitative analysis with a thinking approach using the deductive method. The results of the research show that the provisions in article 1967 KUHPdt which explains that debts and receivables can be erased because they have expired or have expired when viewed from the point of view of muqasid syari’ah, have no benefit value and are unable to carry out the interests or objectives of Islamic law which includes 5 main aspects, especially in the storage of assets. Even though debt debt is a muamalah transaction that is synonymous with helping to help but the law is obligatory and very interested in being paid in full, in Islamic law someone who is bound by his debt means that the debt bond will continue to exist until he repays.Keywords: Accounts receivable, Expired, Maqasid al-Syari’ah
Mekanisme Penjualan Kembali Sukuk Ijarah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Yulianti , Yeni; Nazila Ramadhani , Rahma; Arzaki Zulmuayat, Muhammad; Jaenuddin, Jaenuddin; Attaubah , Agi; Yulianti, Yeni; Ramadhani, Rahma Nazila; Elly, Yuni; Freddy, Rivaldo; Jaenudin, Jaenudin; Hidayat, Agi Attaubah
ASAS Vol. 17 No. 01 (2025): Asas, Vol. 17, No. 01 Juni 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/

Abstract

Sukuk ijarah is one of the rapidly growing Islamic capital market instruments and is tradable in the secondary market. However, ambiguity remains regarding the resale mechanism of such sukuk, particularly concerning compliance with Sharia principles and prevailing legal frameworks. This study aims to examine the permissibility of sukuk ijarah resale from the perspective of Islamic economic law and to assess the role of Islamic financial institutions in ensuring Sharia-compliant transactions. The research employs a normative juridical method with data collected through literature study of primary and secondary legal sources. The findings indicate that the resale of sukuk ijarah is permissible as long as it is based on real assets rather than debt instruments and conducted at a fair market value. Key Sharia principles such as justice, transparency, and the prohibition of gharar, maysir, and riba are generally upheld in practice. Nonetheless, more comprehensive regulations are required to clarify the responsibilities of Islamic financial institutions in overseeing secondary market sukuk transactions. This study recommends regulatory enhancement to ensure a fair, transparent, and legally certain secondary market environment, thereby increasing investor confidence in Islamic financial instruments.

Page 30 of 31 | Total Record : 302

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 01 (2025): Asas, Vol. 17, No. 01 Juni 2025 Vol. 16 No. 2 (2024): Asas, Vol. 16, No. 02 Desember 2024 Vol. 16 No. 1 (2024): Asas, Vol. 16, No. 01 Juni 2024 Vol. 15 No. 02 (2023): Asas, Vol. 15, No. 02 Desember 2023 Vol. 15 No. 01 (2023): Asas, Vol. 15, No. 01 Juli 2023 Vol. 14 No. 02 (2022): Asas, Vol. 14, No. 02 Desember 2022 Vol. 14 No. 01 (2022): Asas, Vol. 14, No. 01 Juli 2022 Vol. 13 No. 2 (2021): Asas, Vol. 13, No. 02 Desember 2021 Vol. 13 No. 1 (2021): Asas, Vol. 13, No. 01 Juni 2021 Vol. 12 No. 01 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Juli 2020 Vol. 12 No. 2 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Desember 2020 Vol. 11 No. 01 (2019): : Asas, Vol. 11, No. 01 Januari 2019 Vol. 11 No. 2 (2019): : Asas, Vol. 11, No. 02 Desember 2019 Vol. 10 No. 02 (2018): Jurnal Asas Vol. 10 No. 01 (2018): Jurnal Asas Vol. 9 No. 2 (2017): Asas, Vol. 09, No. 2 Juni 2017 Vol. 9 No. 1 (2017): Asas, Vol. 9, No. 1, Januari 2017 Vol. 8 No. 2 (2016): Asas, Vol. 8, No. 2, Juni 2016 Vol. 8 No. 1 (2016): Asas, Vol. 8, No. 1, Januari 2016 Vol. 7 No. 2 (2015): Asas, Vol. 7, No. 2, Juni 2015 Vol. 7 No. 1 (2015): Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015 Vol. 6 No. 2 (2014): Asas, Vol.6, No.2, Juni 2014 Vol. 6 No. 1 (2014): Asas, Vol.6, No.1, Januari 2014 Vol. 5 No. 2 (2013): Asas, Vol. 5, No.2, Juni 2013 Vol. 5 No. 1 (2013): Asas, Vol. 5, No.1, Januari 2013 Vol. 4 No. 2 (2012): Asas, Vol. 4, No. 2, Juni 2012 Vol. 4 No. 1 (2012): Asas, Vol. 4, No. 1, Januari 2012 Vol. 3 No. 2 (2011): Asas, Vol. 3, No. 2, Juni 2011 Vol. 3 No. 1 (2011): Asas, Vol. 3, No. 1, Januari 2011 Vol. 2 No. 2 (2010): Jurnal Asas Juli 2010 Vol. 2 No. 1 (2010): Jurnal Asas Januari 2010 More Issue