Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI), Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jurnal Tapis membahas tentang tema-tema politik, pemerintahan dan isu-isu politik Islam kontemporer dengan frekuensi terbit sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu bulan Juni dan Desember. Jurnal Tapis berkolaborasi dengan Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL). Dewan Editorial Jurnal Tapis mengundang ahli, cendekiawan, praktisi, mahasiswa, dan intelektual untuk menyumbangkan naskah ke Jurnal. Naskah bisa berupa hasil penelitian, kajian literatur, dan studi pemikiran tentang perkembangan politik Islam di Indonesia. Naskah akan diulas menggunakan double-blind peer-reviewer. Dimana mitra bebestari berasal dari universitas dan institusi akademik nasional maupun internasional.
Articles
223 Documents
<![CDATA[Policy Implications On The Changes On The Pancasila Economic System Across Three Administrative Periods ]]>
<![CDATA[Fitri, Tin Amalia]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v19i2.20821
<![CDATA[Indonesia has a unique political economy system, called the Pancasila democratic economic system. This system is clearly stated in the state constitution of the 1945 constitution, explaining how the state should regulate the state economy by dividing it into two systems: the top-up level and the bottom-up level. The top up-level is the control of strategic economic sectors by the state, but the management can be handed over to the private sector and hereinafter referred to as state-owned enterprises, this principle is intended to prevent the state of Indonesia from entering the free-market system because it is not in accordance with the principle of justice for the Indonesian nation. The bottom-up level is the management of the microeconomics sector by the community at the village level based on the characteristics of each village. However, in each regime, the economic system that is run is different from the principles of the Pancasila economic democracy system. The implementation of the principles of the economic system implemented in Indonesia is seen from the relevant laws and regulations and the implicit implications of the Indonesian state's political economy policies which form the basis of state economic management and legislators' understanding of the Pancasila democratic economic system are visible. This study uses content analysis and statistical analysis to measure legislators' understanding. The results of the study show that the laws produced by legislators do not support the implementation of the Pancasila democratic economic system and the legislator's understanding of the principles of the Pancasila democratic economic system is low.]]>
<![CDATA[TANTANGAN & DINAMIKA POLITIK GENDER DI DUNIA ISLAM: ANALISIS KOMPARATIF MESIR, TURKI, DAN ARAB SAUDI ]]>
<![CDATA[Siti Maryamah Kadriyah]]>;
<![CDATA[Abdul Aziz]]>;
<![CDATA[Kadriyah, Siti Maryamah]]>;
<![CDATA[Aziz, Abdul]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v20i1.21463
<![CDATA[Peneiltian ini menitik beratkan pada politik gender di dunia Islam. pembahasan Politik gender ini di batasi hanya pada pergerakan perjuangan feminis di tiga negara yaitu Mesir, Turki dan Arab Saudi. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan kerangka teori Politik, untuk menggali penerapan meraih kekuasaan atau kebijakan yang berpihak. Dan teori Gender, dengan membahasa seputar posisi perempuan Mesir, Turki dan Arab Saudi di ruang publik dalam memenuhi hak-hak dan kewajiban yang berkeadilan gender. Kemudian teori Elit dengan maksud untuk mengetahui kebijakan pemerintah Negara yang ditentukan bagi masyarakat terutama masyarakat perempuan. Penelitian ini menggunakan metode qualitative research, dengan teknik pengumpulan data observasi dan pustaka (library). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam proses perjuangan politik gender di Negara-negara Islam, terdapat berbagai hambatan. Akan tetapi, perjuangan politik kaum perempuan juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, tentunya setelah melalui proses perjuangan yang panjang. Dengan demikian, Negara Mesir, Turki dan Arab Saudi kini menjadi Negara dengan gerakan perempuan yang menunjukkan kemajuan dan mampu disejajarkan dengan negara-negara Islam lainnya.Politik Gender di Dunia Islam: Komparasi Mesir, Turki dan Arab Saudi]]>
<![CDATA[KUASA POLITIK PEREMPUAN: STUDI TENTANG DINAMIKA KEPEMIMPINAN PEREMPUAN PADA PARTAI POLITIK ISLAM DI KABUPATEN GORONTALO ]]>
<![CDATA[Jurisman M. Kadji]]>;
<![CDATA[Abd. Qohar]]>;
<![CDATA[Citra Wahyuni]]>;
<![CDATA[Kadji, Jurisman]]>;
<![CDATA[Qohar, Abd]]>;
<![CDATA[Wahyuni, Citra]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v20i1.21505
<![CDATA[Penelitian ini, mengkaji tentang dinamika kepemimpinan perempuan dalam partai politik Islam. Dengan mengambil studi kasus pada partai kebangkitan bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) di kabupaten Gorontalo. Dalam penelitian kali ini, penulis menguraikan beberapa temuan penting terkait dengan Pola dan praktik kekuasaan yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses dan hambatan apa saja yang mempengaruhi kepemimpinan perempuan dalam Partai politik Islam di Gorontalo. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus yakni pendekatan penelitian yang mendalam terhadap suatu kasus atau fenomena tertentu. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: terdapat proses kepemimpinan politik perempuan yang berbeda ditunjukan dari masing-masing pemimpin partai. Hal ini diketahui dari pola dan interaksi yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan kekuasaan yang dimiliki sebagai ketua partai. Selain itu ditemukan beberapa faktor utama yang paling dominan mempengaruhi kepemimpinan perempuan dalam partai politik yakni: 1) Budaya dan tradisi yang mempengaruhi persepsi publik, 2) Kapasitas sumber daya perempuan dalam membangun jejaring politik. 3) Dukungan Partai Politik. Kesemua ini menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan perempuan dalam menjalankan kekuasaannya sebagai pemimpin.Kata Kunci: Kepemimpinan, Perempuan, Kekuasaan. Partai Politik ]]>
<![CDATA[ANALISIS NARASI KAMPANYE DIGITAL DALAM MEMBENTUK EFIKASI POLITIK PEMUDA ]]>
<![CDATA[Putri Handayani Lubis]]>;
<![CDATA[Effy Z. Rusfian]]>;
<![CDATA[Maria Puspita]]>;
<![CDATA[Lubis, Putri Handayani]]>;
<![CDATA[Rusfian, Effy Z]]>;
<![CDATA[Puspita, Maria]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v20i1.21655
<![CDATA[Pada saat ini Kampanye mengalami perubahan dengan hadirnya media sosial yang indikasinya terlihat pada perkembangan aktifitas komunikasi politik dalam kampanye pemilu di media sosial. Sandiaga Uno menggunakan media sosial untuk mempengaruhi efikasi politik pemuda, karena di era interaktif digital, produksi pesan dan citra politik sangat berpengaruh untuk menggalang suara pemilih pemuda. Narasi kampanye dibentuk dengan narasi yang menarik bagi pemuda. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplore narasi kampanye yang dibentuk Sandiaga Uno pada media sosial Instagram dan mengidentifikasi narasi efikasi politik dalam membentuk sikap efikasi politik pada pemuda. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis tematik. Hasil penelitian ini menemukan empat narasi yang digunakan Sandiaga Uno dalam kampanye digital yaitu, tema kepedulian terhadap sosial, partisipasi pemuda, kekayaan warisan budaya Indonesia, dan Gaya kepemimpinan. Tema kepedulian terhadap sosial yang paling banyak di posting tersebut berhasil digunakan Sandiaga Uno untuk membentuk efikasi politik pemuda]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN POLITIK AFIRMATIF DAN PROBLEMATIKA REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN LOKAL PADA DPRD KABUPATEN WONOSOBO ]]>
<![CDATA[Tirta Pandu Winata]]>;
<![CDATA[Rizky Amalia Putri]]>;
<![CDATA[Winata, Tirta Pandu]]>;
<![CDATA[Putri, Rizky Amalia]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v20i1.21739
<![CDATA[The implementation of the decentralization system in Indonesia has intensive implications of the massive public attention to gender equality discourse. In the political aspect, the realization of the egalitarian principle between men and women has been pursued through affirmative political policies that seek to fulfill the minimum participation of women in parliament as much as 30%. But this precious hope is not easy to realize. The case study conducted in Wonosobo Regency illustrates the complex reality of gender equality, where since the 1999 elections, in the first year of the implementation of the decentralization policy until the 2019 elections, the minimum quota of 30% women's participation in local parliaments has never been fulfilled. In fact, in the 2019 elections, only one woman was elected as a member of the Regional People's Representative Council (DPRD). This study aims to analyze the factors that make it difficult to realize the principle of at least 30% women's representation in the DPRD of Wonosobo Regency, which has even been encouraged by affirmative political policies. The method used in this research is a qualitative method with a case study approach. The results of this study indicate several factors that influence the difficulty for women to occupy seats in regional parliaments, including institutional factors and political funding, religious doctrination, gender bias that is rooted in society, and leadership in political parties. The conclusions in this study illustrate the difficulty of fulfilling the principle of at least 30% women's representation in the DPRD of Wonosobo Regency caused by various factors, and not only because of the patriarchal culture that exists in society.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN DUA NEGARA ( BOLIVIA DAN AUSTRALIA) BERBASIS INDIKATOR GOVERNANCE” ]]>
<![CDATA[rodzi, muhammad]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 20 No 2 (2024): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v20i2.22156
<![CDATA[Negara terdiri dari beberapa wilayah provinsi, kabupaten serta kota yang membawahi sebuah penduduk, suku, dan terdapat pulau di dalamnya. Negara juga merupakan sebuah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen. Penelitain ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan negara Bolivia dengan Australia dengan menggunakan acuan atau survei yang dilakukan oleh lembaga worldwide government indicator terkait dengan 6 indikator yang ada menujukkan hasil analisa dalam tabel pada lembar atau kolom perbandingan diatas mengatakan bahwa dari segala aspek indikator yang ada mulai dari suara dan akuntabilitas, sampai dengan control untuk korupsi peringkat negara Austalia lebih tinggi dibandingkan dengan negara bolivia ]]>
<![CDATA[RATIONAL RESTRICTIONS OR PRUNING OF RIGHTS ? DEADLINE FOR SUBMITTING FORMAL TESTS AT THE CONSTITUTIONAL COURT ]]>
<![CDATA[Agung Barok Pratama]]>;
<![CDATA[Aufi Imaduddin]]>;
<![CDATA[Hilmi Yusron Rofi'I]]>;
<![CDATA[Aldila Leo Saputra]]>;
<![CDATA[Pratama, Agung Barok]]>;
<![CDATA[Imaduddin, Aufi]]>;
<![CDATA[Yusron Rofi'i, Hilmi]]>;
<![CDATA[Leo Saputra, Aldila]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v20i1.22170
<![CDATA[The time limit in the judicial review of legislative process was first made in Constitutional Court Decision Number 27/PUU-VII/2009, in legal considerations the judge made a new law (judge making of law) by limiting the filing of formal test applications 45 today the law was published in the state gazette. This was done for the sake of legal certainty and the impact of the formal test application submitted past the 45-day deadline would be rejected by the Constitutional Court. This research uses a normative or doctrinal juridical type that focuses on library research. The purpose of this research is to find out the legal reasoning of the Constitutional Court judges in limiting the filing of formal tests and analyzing these restrictions from the aspect of justice. This research is a doctrinal research using statutory, conceptual and case approaches. The results of the study show that restrictions on the filing of formal tests are imposed in order to achieve legal certainty, so that the law requested for a formal test is more quickly known whether its status has been made legally or not, because formal testing will cause the law to be canceled from the start. Time restrictions in the Constitutional Court are not entirely contrary to the principle of justice, because in practice the Constitutional Court still provides space of justice for applicants to submit formal tests.]]>
<![CDATA[GOVERNMENT'S STRATEGIES IN THE DEVELOPMENT OF THE CONSCIENCE OF SOCIETY BASED ON STUNTING REVOLUTION PROGRAM IN LAMPUNG PROVINCE ]]>
<![CDATA[Arini, Isti]]>;
<![CDATA[Suhandi, Suhandi]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v20i1.22647
<![CDATA[The aim of this research is its significance in providing scientific and practical contributions to the government's strategy in developing public awareness for handling stunting in Lampung Province. This research method is a literature review which uses qualitative data and is described descriptively. The data sources for this research were obtained from references such as journals, books and other written sources, especially strategic data from the Ministry of Health for Lampung province for 2019-2024. Research results: The Lampung Provincial Government adopted various strategies to develop public awareness regarding stunting. This strategy includes an educational campaign involving relevant parties, such as health workers and teachers, to convey accurate information about the importance of nutrition and healthy feeding practices. Training and counseling are also carried out regularly to provide the public with a deeper understanding of stunting and how to prevent it. The use of effective communication media, such as social media, posters, brochures and educational videos, is an important means of conveying messages related to stunting to the public. Apart from that, active community participation in program planning and implementation is also emphasized, so as to create good cooperation between the government and the community in overcoming stunting in Lampung Province.]]>
<![CDATA[The Influence of Students' Democratic Freedom on Satisfaction with the Implementation of the 2024 Elections ]]>
<![CDATA[Sholihah, Hana Naf'atun]]>;
<![CDATA[Wiraditya, Ganang Aqshel]]>;
<![CDATA[Silaban, Rebecca Aurelia]]>;
<![CDATA[Safitri, Dini]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 20 No 2 (2024): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v20i2.22922
<![CDATA[The organization of the 2024 elections is considered quite satisfactory. This is due to the existence of democratic freedom in its implementation. Democratic freedom is one of the things that will play a major role in the satisfaction of organizing the 2024 elections. This article was conducted regarding the effect of students' democratic freedom on their satisfaction with the holding of elections. The relationship between this and democratic freedom has become a research issue. This research method is an explanatory survey. In this study, Slovin's formula was used to calculate the population size. The population of this study amounted to 215 respondents and the survey sample was 68 respondents. Data collection was carried out using a questionnaire in the form of Google Forms and using simple random sampling survey techniques to obtain relevant results. Validity and reliability tests were used for the quantitative analysis of this study. The results of data analysis show that democratic freedom has a significant effect on the satisfaction of organizing the 2024 elections, obtained F count> F table, namely 52,081> 1,997, at the 5% significance level. A correlation level of 0.664 was obtained so that it could be formulated with a percentage count of 44.1%. So the contribution of democratic freedom to the satisfaction of organizing the 2024 elections of UNJ communication science students is 44.1% and the remaining 55.9% is influenced by other variables besides the variables in this study. ]]>
<![CDATA[Politik Hukum Islam di Indonesia pada Masa Kolonial Jepang : Politisasi & Militerisasi ]]>
<![CDATA[A’la Ilhami, Hanif]]>;
<![CDATA[Ilhami, Hanif A'la]]>; Amin, Saiful;
<![CDATA[Fahmi, Khairul]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 20 No 2 (2024): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v20i2.23294
<![CDATA[Tulisan ini akan menguraikan berbagai bentuk kebijakan yang diambil oleh kolonial Jepang dalam mengatur Islam di Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menjadikan sumber pustakan sebagai sumber datanya. Penelitian ini menemukan bahwa Jepang pada dasarnya adalah sama dengan Belanda, dalam sama-sama bertujuan untuk mengeksploitasi berbagai sumber daya yang ada di Indonesia untuk kebutuhan mereka. Akan tetapikebijakan yang ditempuh keduanya kadangkala saling bertolak belakang, terutama terkait umat Islam. Jika Belanda berusaha untuk menjinakkan umat Islam dengan cara memutus, mengisolasi dan menghentikan gerakan Islam sebagai musuh, maka Jepang melakukan kebalikannya. Jepang berusaha menjinakkan umat Islam dengan mendinginkan suasan, merayu, dan merangkul gerakan Islam agar mereka dianggap sebagai kawan, atau minimal mereka tidak lagi dianggap lawan yang harus diperangi. Akibat kolonial Jepang, umat Islam memang tetap merasakan penindasan dan eksploitasi yang tak jauh berbeda dengan Belanda. Namun kali ini mereka mendapatkan kesempatan berharga untuk terjun dalam berbagai gerakan politik maupun pendidikan militer, dua hal yang sama sekali tidak pernah ada dalam masa kolonial Belanda.]]>
