cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal Qistie
Contact Email
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Qistie: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Wahid Hasyim Semarang
ISSN : 19790678     EISSN : 2621718X     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Qistie Jurnal Ilmu Hukum adalah sarana publikasi ilmiah yang memuat naskah dalam dua bentuk yaitu Hasil Penelitian dan Artikel Analisis Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang (FH Unwahas). Terbit setahun dua kali yaitu bulan Mei dan November. Penamaan jurnal ini mengambil dari kosakata Bahasa Arab “qistie” yang artinya “adil”. Untuk menunjukkan spesifikasi disiplin ilmu hukum, maka jurnal ini diberi nama lengkap menjadi Qistie Jurnal Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 262 Documents
 6   7   8   9   10 
PEREDARAN OBAT PALSU DAN UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN Pudjo Utomo
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2017): Qistie Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v10i2.2449

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan konsumen terhadap peredaranobat palsu serta untuk mengetahui upaya pemerintah dalam melindungi masyarakatterhadap peredaran obat palsu. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengandata sekunder sebagai sumber data utama, yang terdiri atas bahan-bahan hukum primerdan sekunder.Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif, dengan metode deduktif.Hasil penelitian bahwa para konsumen pada umumnya kurang memahami akibat yangbisa ditimbulkan dari pemakaian atau penggunaan obat palsu, hal ini dikarenakanketidaktahuan serta kurang memahami kandungan yang terdapat dalam obat-obatan ilegaltersebut. Untuk menghindari obat palsu maka upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah sebagai berikut, Pertama: adanya kerja sama antara pemerintah (Depkes, Badan POM, Kepolisian, Pengadilan, dan Kejaksaan) dengan industri, importir,distributor, rumah sakit, organisasi profesi,tenaga medis, apotek, toko obat, konsumen,dan juga masyarakat. Kedua: Pemerintah harus memberikan jaminan kepada setiapwarganya untuk dapat hidup sehat serta fasilitas yang memudahkan dalam mengakseskesehatan, termasuk jaminan terhadap mutu dan kualitasnya.Ketiga: Pengontrolan hargaobat di pasaran oleh Pemerintah. Keempat: Memberikan sosialisasi yang benar kepadamasyarakat sehingga memperluas pengetahuan tentang pemilihan obat.Kata kunci: peredaran obat, pengawasan, sosialisasi.
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA BERDASAR AJARAN MONISTIS DAN DUALISTIS DALAM PERSPEKTIF HAKIM Dedy Muchti Nugroho
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2016): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v9i1.1748

Abstract

Keseluruhan hasil penelitian tingkat korupsi negara-negara di dunia maupun regional ASEAN menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia sangat tinggi. Hal itu sesuai dengandata pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung. Tindak pidana korupsi dalam tahun 2009diputus sebanyak 953 perkara, tahun 2010 diputus sebanyak 1053 perkara, tahun 2011 diputussebanyak 1127 perkara. Data tersebut menunjukkan tren tindak pidana korupsi makin naiksekaligus merefleksikan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak memuaskan jika tidak ingin dikatakan gagal. Upaya mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui legislasi telahdilakukan dengan cara mengganti Undang-Undang Nomor 24 Prp tahun 1964 dengan UndangUndangRepublikIndonesiaNomor3 tahun1971 kemudiandigantilagidenganUndangUndangRepublikIndonesiaNomor31 tahun1999 yangkemudiandisempurnakandenganUndang-UndangRepublikIndonesiaNomor20 tahun2001, disampingitujugamelaluilegislasidilakukanpenguatankelembagaan,antaralaindenganUndang-UndangRepublikIndonesiaNomor30 tahun2002 yangmelahirkanKomisiPemberantasanKorupsi(KPK),Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor37 tahun2008melahirkanOmbudsmandanPeraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 memberikan dasar peran serta masyarakat dalampencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan tindakpidana korupsi tersebut tidak secara otomatis menghentikan perilaku korup karena masihdigantungkan kepada aparat penegak hukum pelaksanaannya. Lemahnya pemberantasan tindakpidana korupsi oleh aparat penegak hukum pada saat ini antara lain disebabkan oleh egosektoral lembaga penegak hukum dan putusan hakim yang belum memuaskan. Putusan hakim pada umumnya masih menerapkan ajaran klasik monistis. Ciri putusanmonistis terlihat dalam pertimbangan hukum hakim yang memandang pelaku tindak pidana danperbuatan pidana sebagai unsur tindak pidana, di samping itu kesalahan dipandang hanyasebagai keadaan psikologi pelaku pada waktu mewujudkan tindak pidana dengan “sengaja”atau karena “kelalaian” dan pemidanaan secara absolut diserahkan kepada hakim dalam batasminimal dan maksimal yang ditentukan perundang-undangan.Kata kunci : Tinda Pidana Korupsi, Perspektif Hakim
KOORDINASI PENYIDIK POLRI DAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) Suparmin .
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2016): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v9i2.1959

Abstract

Bahkan, harus diakui bahwa aplikasi internet saat ini telah memasuki berbagai segmen aktivitas manusia, baik dalam sektor politik, hukum, sosial, budaya, maupun ekonomi dan bisnis1. Dalam bidang ilmu hukum pun internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas informasi dan teknologi, terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi. Setelah itu, barulah dibuatkan analisis untuk menemukan strategi yang paling prospektif untuk membangun kerjasama dan koordinasi POLRI dan PPNS ke arah penyelidikan dan penyidikan yang lebih baik dalam peran penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabel. Secara lebih spesifik, paling tidak ada simpulan hipotetik tentang bagaimana hukum itu berfungsi dalam praktek penegakan hukum , yakni: Perlunya, fungsi Hukum sebagai pengatur, dapat dipatuhi sepenuhnya sebagai pengarah dan pedoman pelaksanaan tugas secara profesional, baik oleh para aparat, maupun bagi pengguna hukum itu sendiri. Kata kunci : Koordinasi, hukum, penyelidikan dan penyidikan, PPNS,
PEMBAHARUA N HUKUM PIDANA NASIONALSEBUAH TELAAH TENTANG EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Pudjo Utomo
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v11i1.2450

Abstract

Artikel ini mengangkat permasalahan tentang keberadaan pidana matidalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 JunctoUndang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi dan konsep pidana mati dalam tindak pidana korupsi yang adil danberkepastian hukum. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasayang terhadapnya diperlukan suatu penanganan yang serius. Sanksi tegasdiperlukan untuk menekan maraknya tindak pidana ini misalnya denganpenjatuhan pidana mati yang merupakan sanksi yang paling berat dalam hukumpidana. Penelitian ini membicarakan tentang pelaksanaan pidana mati di Indonesiasebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan mendeskripsikan ancamanpidana mati yang terdapat dalam Undang-undang Korupsi, yakni dalam Pasal 2ayat (2). Penelitian menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunderdan bahan hukum tersier dengan metode pengumpulan data yang digunakanadalah studi kepustakaan, yuridis normatif dengan titik tolak analisis terhadapUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/Pnps/1964Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan DiLingkungan Peradilan Umum Dan Militer, Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1964 Nomor 38. Kata kunci: tindak pidana korupsi, pidana mati, pembaharuan hukum pidana.
PEMBERLAKUAN ASAS BERLAKU SURUTDALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN DI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Ali Imron
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2016): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v9i1.1749

Abstract

The implementation of law retroactively within crime law will give more bad effects for the onewho commit the crime. It will also make the chaos of law and the vanishing of law certainty.Therefore, the retroactive act is forbidden in 1945 Constitution.In marriage law, it is stated thatthe disengage of marriage starts after the court verdict has certainty law power and the verdictapplies since the beginning of the marriage. This verdict contains the retroactive act in themeans of the disengage of marriage, that is it applies backwards since ijab qabul or thebeginning of the marriage.The disengage of marriage retroactively in certain case will givemore justice opportunity, it will also be more useful, and give a better law for related persons.The application of retroactive act is not without condition, however, it looks more on the justice dimensions, and the usefulness of the law that will be applied.Key words: Islamic law, marriage, retroactive act. 
PENERAPAN DOKTRIN PERSAMAAN MEREK PADA PENDAFTARAN MEREK Yurida Zakky Umami
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2016): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v9i2.1960

Abstract

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta atau penemu sebagai hasil aktifitas intelektual manusia. HKI secara umum dibedakan menjadi dua kategori utama yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri terdiri atas Hak Merek, Hak Paten, Hak desain Industri, Rahasia Dagang, Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup HKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang. Salah satu diantaranya adalah merek.1 Merek merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang harus dilekatkan pada suatu perlindungan hukum, karena merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Merek produk (baik barang maupun jasa) tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar tentu saja akan cenderung membuat produsen atau pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan merek terkenal, bahkan dalam hal ini akhirnya muncul persaingan yang tidak sehat. Merek dapat dianggap sebagai “roh” bagi suatu produk barang atau jasa.
PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI, DAN IMPLIKASI HUKUMNYA Sudiyana Sudiyana
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2016): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v9i1.1744

Abstract

Abstrak Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmuryang merata materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. DiEra Globalisasi, dimana tercipta satu kesatuan dunia yang bersifat tanpa batas di antara negara(non borderless) telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia di berbagainegara, termasuk Indonesia yang tengah melaksanakan pembangunan nasional. Globalisasidalam bidang ekonomi dipengaruhi oleh sistem ekonomi globalisme (liberal-capiltastic). Bagaimanakah Pengaruh Globalisasi dalam bidang Ekonomi dan bagaimanakahimplikasi hukumnya? baik aspek pembentukan maupun fungsinya. Tulisan ini merupakankajian yuridis normatif, yang menekankan pada analisa terhadap peraturan perundang-udangan yang berkaitan dengan bidang perekonomian. Globalisasi sangat mempengaruhi pembangunan bidang ekonomi, sebab pembangunan ekonomi yang semula mendasarkan pada Pancasila danUUD’45, dengan berasakan kebersamaan dan kekeluargaan telah bergeser ke arah fahamGlobalism yang mendasarkan pada Liberlism dan Individualism. Pengaruh tersebut telahberimplikasi pada pembentukan hukum bidang ekonomi, dimana seluruh peraturan perundangundangan(hukum)dibidangekonomi(HukumEkonomi)telahmendapatpengaruhdarifahamliberalisme/kapitalisme.HukummenjadiberfungsisebagaialatatausaranauntukmengekploitasiSumberDayaAlamdanSumberDayaManusia,gunamendapatkankeuntunganekonomisecaraindividual,denganmengesampingkankepentinganbersamabangsadannegara.Kata kunci: Pembangunan Ekonomi, Globalisasi, Implikasi Hukum
REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DALAM PERSPEKTIF UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN Endar Susilo
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2016): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v9i2.1955

Abstract

Limitations minimum age for Indonesian workers abroad pose a problem, especially for workers who want to work in the non-formal as a housekeeper for prospective workers abroad wanted to be able to work abroad while their ages are not yet qualified in the country of destination , The problems of this study are (1) Why legal protection workers who were sent abroad had not been effective, (2) How the constraints of legal protection workers who were sent abroad at this time, (3) How is the reconstruction of legal protection protection of Indonesian labor law were sent abroad based on values of justice. The research method uses sociological juridical approach. Data collection techniques with interviews, observation, and documentation. Data were analyzed using interactive analysis method.The results of this study were (1) the ineffectiveness of legal protection for migrant workers, especially migrant workers abroad is due: The Role of Diplomacy Indonesia are weak because many of the problems migrant workers who have not received the attention or significant advocacy and thorough, weak law guaranteeing migrant workers with problems outside country, the government is not able to create jobs in Indonesia, Indonesia Indonesian representatives existence can not function optimally, lack of bilateral agreements between Indonesia and receiving countries migrant workers. (2) Constraints faced in the legal protection for workers or migrant workers today are: Low level of legal awareness prospective migrants / migrant workers, law enforcement weak, Weak surveillance systems workers, Reconstruction of the legal protection of migrant workers outside the country in accordance with the values of justice are in: Article 35 with the changes: Aged at least 18 (eighteen) years for prospective migrant workers who will be employed in both formal and informal (individual users), Article 42 with the changes added: (e) Provide sufficient knowledge about morals, manners, morals, and religion more deeply to potential migrant workers, Article 51 with the changes: (f) Passports can be issued by all the immigration office, which includes a written PPTKIS that processed and dispatched, Article 76 with changes in: (d) Handling and visas as well as the process requirements keberangatan others, (e) Require compensation to prospective migrants if for prospective workers is not so go abroad, Article 90 with changes in: (a) Provide guidance and advocacy for workers ranging from pre-placement, term placement and after placement by establishing legal aid (LBH) migrant workers in every region of the Republic of Indonesia, Article 95 with changes in: (10) Contribute to become law enforcement officers for workers, prospective workers and PPTKIS that can be served as investigator, investigator, and claimant to the achievement of a justice, Articles 105 and 106 with the changes: workers who go abroad can not be set off individually or independently migrant workerKeywords: Law Protection, Indonesian Workers Abroad, Justice
PERLINDUNGAN HAK DASAR PEKERJA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA Pudjo Utomo
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2016): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v9i1.2446

Abstract

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek pendukung keberhasilanpembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidangketenagakerjaan diperlukan kebijakan dan upaya dalam mengatasinya. Kebijakan dan upayakhusus untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungihak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hak pekerja dalamKonstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 , Pasal 28 dan diatur dalamUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan tentangketenagakerjaan berdasarkan pada Konvensi dasar International Labour Organisation ( ILO ),GATT, ASEAN Economic Community (AEC).Dengan demikian pembangunan ketenagakerjaan diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yangkondusif bagi pembangunan dunia usaha. Ttenaga kerja harus diberdayakan supaya memilikinilai lebih dalam arti lebih mampu, lebih terampil, dan lebih berkualitas agar dapat berdayaguna secara optimal dalam pembangunan nasional dan mampu bersaing dalam eraglobal.Dalam era globalisasitenaga kerja Indonesia dituntut harus mampun bersaing dengantenaga kerja dari negara lain.Kemampuan, keterampilan dan keahlian tenaga kerja perluditingkatkan melalui perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan termasukpelatihan, pemagangan, dan pelayanan penempatan tenaga kerja.Kata kunci : Perlindungan pekerja, hak azasi manusia, Globalisasi
ANALISIS KECAKAPAN BERTINDAK DEMI PEMBERIAN PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK Muhammad As Ari AM
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2016): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v9i1.1746

Abstract

Kecakapan bertindak merupakan aturan yang terdapat di dalam KUHPerdata dimanaaturan ini menjadi payung hukum segala perbuatan di bidang perdata. Sebagai payung hukum,aturan kecakapan bertindak mempengaruhi seluruh peraturan yang berkaitan dengan perbuatandalam ranah hukum perdata termasuk perbuatan menabung dalam dunia perbankan. Seseorangyang akan menabung mengikuti syarat pembukaan rekening dari perbankan sedangkanperbankan dalam membuat syarat tersebut sangat terikat dengan ketentuan KUHPerdata. Perbankan telah memiliki aturan sendiri terkait dengan syarat menabung melaluiUndang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7Tahun 1992 tentang perbankan. Namu sayangnya pengaturan syarat menabung yang terdapat dalam UU perbankan belum jelas atau belum mengatur secara konkret persyaratannya tetapi pengaturan syaratnya masih diserahkan kepada para pihak sedangkan menginterpretasi aturantersebut dengan cara mengikuti syarat- syarat sebuah perjanjian yang diatur dalamKUHPerdata. Perbuatan perbankan yang menafsirkan syarat menabug secara normatif melahirkanpenyimpangan perlindungan terhadap hak hak anak berupa menabung secara mandiri.Penyimpangan perlindungan terhadap hak anak ini merupakan sikap yang tidak sesuai dengankonstitusi negara Indonesia sehingga perlu analisa kecakapan bertiindak yang tidak hanyamenggunakan pendekatan normatif tetapi menggunakan pula pendekatan interdispliner.Kata kunci: Kecakapan bertindak, perlindungan hak asasi anak 

Page 8 of 27 | Total Record : 262

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum (In Progress) Vol 18 No 1 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2019): Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2019): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2019): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2017): Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2017): Qistie Vol 9, No 2 (2016): Qistie Vol 9, No 1 (2016): Qistie Vol 8, No 2 (2015): Qistie Vol 8, No 2 (2015): Qistie Vol 8, No 1 (2015): Qistie Vol 7, No 2 (2014): Qistie Vol 7, No 1 (2014): Qistie Vol 6, No 2 (2012): Qistie Vol 6, No 1 (2012): Qistie Vol 5, No 1 (2011): Qistie Vol 4, No 1 (2010): Qistie Vol 3, No 4 (2009): Qistie Vol 3, No 3 (2009): Qistie Vol 1, No 1 (2008): Qistie More Issue