cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal Qistie
Contact Email
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Qistie: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Wahid Hasyim Semarang
ISSN : 19790678     EISSN : 2621718X     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Qistie Jurnal Ilmu Hukum adalah sarana publikasi ilmiah yang memuat naskah dalam dua bentuk yaitu Hasil Penelitian dan Artikel Analisis Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang (FH Unwahas). Terbit setahun dua kali yaitu bulan Mei dan November. Penamaan jurnal ini mengambil dari kosakata Bahasa Arab “qistie” yang artinya “adil”. Untuk menunjukkan spesifikasi disiplin ilmu hukum, maka jurnal ini diberi nama lengkap menjadi Qistie Jurnal Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 262 Documents
 7   8   9   10   11 
EKSEKUSI BARANG JAMINAN FIDUSIA DAN HAMBATANNYA DALAM PRAKTEK Masyhuri .
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2016): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v9i2.1956

Abstract

Jaminan fidusia merupakan bentuk jaminan yang sangat disukai oleh pelaku usaha sehari-hari. Dalam pembuatan akta jaminan fidusia disyaratkan dengan Akta Notaris. Undang Undang No. 42 tahun 1999 mensyaratkan bahwa akta jaminan fiducia harus didaftarkan di kantor pendaftaran fiducia tempat tinggal atau tempat kedudukan debitor pemberi fiducia, agar kreditur penerima fiducia mendapatkas sertifikat jaminan fiducia sehigga mempunyai hak preferen. Jika debitor ingkat janji maka kreditor dapat mengeksekusi barang jaminan fiducia tanpa melalui pengadilan. Dalam praktek eksekusi barang jaminan fiducia mengalami hambatan yaitu adanya keberatan dari debitor karena merasa tidak ingkar janji, barang jaminan yang akan dieksekusi tidak diketemukan atau tidak utuh dan ada perlawanan dari pihak ketiga yang merasa mempunyai hak atas barang jaminan fiducia.untuk mengatasi hambatan tersebut pihak Kreditor dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri dan baru bisa mengeksekusi jika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Kata kunci : akta fidusia, pendaftaran , eksekusi. hambatan eksekusi
MEMBANGUN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA SEMARANG Pudjo Utomo
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2016): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v9i2.2448

Abstract

AbstrakRuang terbuka, merupakan konsep penataan lingkungan kota yang berfungsi sebagai tempatyang bisa dipergunakan warga masyarakat terhubung tanpa perbedaan latarbelakang sosial,ekonomi,danbudaya. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwapemenuhan proporsi Ruang Terbuka Hijau sebesar 30% di kawasan perkotaan, hanya dapatdilakukan dengan melibatkan berbagaistakeholder, terutama masyarakat. Peneliti tertarik untukmeneliti lebih jauh mengenai bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayarakatbelum sepenuhnya berperan dalam proses pembentukan serta pemanfaatan Ruang TerbukaHijau. Tujuan penelitian ini adalah membangun peran serta masyarakat untuk aktif, tidak lagisemata-mata sebagai pihak yang terkena dampak, tetapi juga sebagai kelompokinterest danpressure group yang semakin luas dengan ikut melaksanakan pengelolaan bahkan penambahanRuang Terbuka Hijau melalui perjanjian dengan pemerintah, dan pelibatan masyarakat yanglebih luas. Di sisi lain pemerintah diharapkan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkanperan serta masyarakat dengan mendorong penggunaan CSR untuk mengelola Ruang TerbukaHijau dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat.Kata kunci: penataan ruang, ruang terbuka hijau, partisipasi masyarakat.
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM LEGISLASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 Mastur Mastur
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2016): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v9i1.1747

Abstract

Konsekuensi adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terjadi perubahandalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.Perubahan Konstitusimelahirkan sistemKetatanegaraan baru yaitu lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD).Dewan PerwakilanDaerah berperan sebagai lembaga legislatif disamping Dewan Perwakilan Rakyat. KewenanganDPD diatur dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945. DPD sebagai lembaga perwakilan(Representative) mempunyai tiga fungsi yaitufungsi legislasi, fungsi pertimbangan dan fungsi pengawasan. Namun kewenangan dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah sebagai salah satu lembaga perwakilan baik segi dan peraturannya pelaksanaannya belum sesuai dengan harapan dan tujuan dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga perwakilan daerah.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan kedudukan MPR,DPR,DPD,DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan telah mereduksi kewenangan DPD dalam bidang legislasi meskipun telahada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 telah memutuskan memperkuatkewenangan DPD dalam legislasi.Kata kunci :Kewenangan DPD,Legislasi,Putusan MK 
UPAYA KEMANDIRIAN ANAK MENABUNG DI BANK MELALUI KONSTRUKSI HUKUM NASIONAL Muhammad As Ari AM
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2016): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v9i2.1957

Abstract

Indonesia telah merancang budaya menabung sejak dini melalui lembaga otoritas jasa keuangan atau OJK yang dikenal dengan nama Simpanan Pelajar selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut SimPel. Simpanan pelajar ini dikeluarkan tidak berdasarkan pada aturan tertulis tetapi hanya berpedoman pada dokumen generic model saja sehingga implementasi simpanan pelajar ini tidak memiliki kekuatan mengikat karena generic model yang dikeluarkan oleh OJK tersebut hanya bersifat anjuran saja. Tabungan yang dikenal dengan nama simpanan pelajar ini bukan satu-satunya tabungan yang menyasar segmen anak tetapi sebelum simpanan pelajar keluar, sebelumnya sudah ada simpanan yang bertujuan untuk menyasar anak seperti tabungan Junior dari Bank BTN, tabungan taplus anak dari BNI dan sebagainya. Eksistensi tabungan yang menyasar segmen anak tersebut belum sepenuhnya memberikan akses kemandirian anak menabung di bank karena bank masih menerapkan aturan umum persyaratan perjanjian pada kegiatan menabung. Bank menerapkan syarat perjanjian menabung masih mengacu pada aturan yang terkandung dalam pasal 1320 BW yang menyatakan bahwa harus ada unsur kecakapan bertindak bagi seseorang yang akan melakukan perjanjian. Penerapan syarat perjanjian menurut pasal 1320 BW pada perbuatan menabung membuat anak tidak dapat melaksanakan secara mandiri keinginannya untuk menabung di bank. Pelaksanaan kegiatan menabung secara mandiri bagi anak di bank merupakan hal yang urgen karena kemandirian tersebut akan membuat segmen anak menabung menjadi budaya, selain itu banyak orang tua yang memiliki kegiatan super sibuk tidak memiliki peluang atau waktu banyak untuk mengantar anak membuka rekening di bank. Perlu dingat bank memberlakukan system ateri bagi calon penabung sehingga hal ini menyita waktu banyak bagi calon penabung sehingga orangtua yang memiliki kegiatan banyak akan terasa berat mengantarkan anak menabung di bank sehingga perlu upaya kemandirian anak dalam membuka rekening di bank. Kata Kunci : Kemandirian Anak Menabung, Hukum Nasional
PENERAPAN GUGATAN CLASS ACTION GUNA MENCAPAI ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN (STUDI KASUS DI LINGKUNGAN HIDUP) Arista Candra Irawati
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v11i2.2588

Abstract

Sistem hukum acara perdata Indonesia, yang dapat menjadi pihak dalam sengketa perdata antara lain manusia serta badan hukum melalui wakilnya/kuasa hukumnya. Pada tanggal 26 April 2002, Mahkamah Agung mengadakan suatu trobosan hukum baru dengan mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2002. Penulis akan membahas permasalahan yang berkenaan dengan penerapan gugatan class action guna mencapai asas cepat, mudah dan biaya ringan (studi kasus di lingkungan hidup). Metode Penelitian yang digunakan yuridis normatif yang didukung data empiris dengan spesifikasi Penelitian deskriptif analisis. Analisa data yang digunakan analisa data kualitatif. Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum anatara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Penerapan Class Action dalam lapangan hukum acara perdata mempunyai peranan yang sangat efektif dan efisien. Karena pihak Penggugat dan Tergugat hanya satu kali mengeluarkan biaya untuk berperkara. Tentunya hal ini akan menguntungkan kedua belah pihak dan dapat memenuhi asas biaya ringan dalam proses pengadilan sehingga mencapai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Kata Kunci: Gugatan Class Action, Asas Peradilan, Lingkungan Hidup
PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Mastur Mastur; Muhamad Mas’ud
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v11i2.2593

Abstract

Proses pembangunan di kota Semarang mengakibatkan mobilitaspenduduk semakin meningkat sehingga keadaan ini membuka peluang untukmeningkatkan sistem perekonomian dan meningkatnya masalah pencemaran.Upaya pembangunan lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan diharapkan mampu mendukung masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang dimilikinya dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terhadap pelaksanaan pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan di kota Semarang dan untuk mengetahui kenndala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup kota Semarang terhadap pelaksanaan pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian diperoleh bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup kota Semarang dalam melaksanakan pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan di kota Semarang berpedoman pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsinya. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam melaksanakan pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan di Kota Semaran adalah kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai bersama bagi sumber daya alam, kondisi daya dukung lingkungan hidup semakin menurun; kurangnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam perilaku budaya yang ramah lingkungan.Untuk mengatasi kendala-kendala terhadap pelaksanaan pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan di kota Semarang yaitu dengan penanggulangan pencemaran air udara dan tanah, pelestarian keanekaragaman hayati, pengembangan lembaga daerah dan lembaga pusat studi lingkungan, pembinaan sarana informasi yang menunjang pengelolaan lingkungan, pengembangan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Peran Dinas Lingkungan Hidup, Pembangunan, Berwawasan Lingkungan
DILEMA KEBEBASAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MINIMUM KHUSUS Dedy Muchti Nugroho
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v11i2.2595

Abstract

Dalam praktik persidangan mengenai independensi kekuasaan kehakiman dalam hal menyangkut kebebasan hakim di dalam memertimbangkan dan memutus perkara pidana di luar KUHP ternyata tidak berjalan penuh sebagaimana mestinya seperti yang diamanatkan undang-undang, landasan teori, dan ketentuan hukum internasional. Hal tersebut terjadi karena pembuat undang-undang sekarang ini mempunyai kecenderungan agar di dalam setiap peraturan perundang-undangan yang dibuatnya terutama yang berkaitan dengan undangundang yang mengandung sanksi pidana selalu memuat dan mencantumkan ketentuan sanksi pidana minimum yang notabene harus dipenuhi dan dijatuhkan hakim di dalam menjatuhkan putusan. Untuk melaksanakan fungsi yudisial maka pelaksanaan tugas dilakukan oleh hakim selaku pejabat peradilan negara yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara. Meskipun memiliki kemerdekaan yudisial, namun dalam melaksanakan tugasnya hakim selaku pejabat negara bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.Kata Kunci : Kebebasan Hakim, Pidana Minimum Khusus
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUM WARIS ISLAM DI NEGARA JEPANG Sulhiyah Sulhiyah; Khifni Kafa Rufaida
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v11i2.2594

Abstract

Ciri khas Negara Jepang terletak pada kebudayaan tradisionlanya yang bertahan sampai saat ini. Dalam kebudayaan tradisional Jepang kita akan melihat salah satu sistem kelompok sosial yang sampai saat ini masih dipertahankan yaitu sistem Ie. Secara garis besar. Berbeda dengan di Indonesia, yakni terdapat tiga sistem pewarisan, karena begitu kentalnya budaya masyarakat Jepang pembagian waris pun dilakukan dengan cara adat. Dimana ketentuan adat tersebut sangat jauh berbeda dengan ketentuan dalam hukum waris Islam (ilmu faraidh). Hal ini menarik, karena beberapa Masyarakat Jepang pun ada yang berkepercayaan Islam. Metode Penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari Studi Kepustakaan, sehingga dari sana akan diperoleh data yang akurat sedangkan permasalahannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jika dipandang dari segi Islam, kebiasaan nakayoushi yang ada di Jepang tidak mencerminkan keadilan yang sesuai dengan syari‟at Islam. Padahal sebagaimana yang kita ketahui, hukum waris dibentuk sedemikian rupa dan diwujudkan dalam suatu ilmu waris Islam atau biasa disebut ilmu faraidh adalah semata-mata untuk menghindari dari permusuhan dan menciptakan suatu keadilan bagi umat muslim di dunia.Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Waris Jepang
PROBLEMATIK HAK CIPTA ATAS CIPTAAN BERDASARKAN PESANAN ATAU HUBUNGAN KERJA (STUDI PADA PRODUK BATIK KOTA SEMARANG) Dewi Sulistianingsih; Rini Fidiyani; Pujiono Pujiono; Hesty Alya Utami
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v11i2.2590

Abstract

Ciptaan yang dibuat atau diciptakan oleh pencipta merupakan hasil karya kreativitasnya yang terjadi karena intelektual dari si pencipta. Hak cipta umumnya dimiliki oleh orang yang membuat ciptaan tersebut, namun ada beberapa pengecualian yaitu diantaranya ciptaan yang dibuat berdasarkan pesanan atau hubungan kerja. Pada umumnya pemberi kerja akan memiliki hak kekayaan intelektual yang dibuat oleh karyawannya selama masa kerja mereka. Karyawan yang menciptakan karya tanpa ada hubungannya dengan perusahaan dimana dia bekerja, maka kepemilikan hak cipta atas ciptaan tersebut ada pada si karyawaan. Konflik akan muncul jika lahirnya suatu ciptaan tanpa ada ketentuan yang jelas mengenai siapa pencipta dari karya tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan problematik kepemilikan hak cipta dimana ciptaan dibuat atas dasar pesanan atau hubungan kerja. Tulisan ini berdasarkan Penelitian yang dilakukan dengan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Semarang. Data penelitian dikumpul dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi langsung di lapangan. Pelaku usaha produk Batik di Kota Semarang selain memperjualkan produk batik buatan sendiri juga menjual produk berdasarkan pesanan dari sebuah perusahaan atau isntansi. Pesanan ini tidak hanya berupa kain tetapi dapat pula sampai berupa kain yang sudah dijahitkan menjadi sebuah pakaian jadi. Motif yang digunakan dapat bervariasi, umumnya atas permintaan dari pihak pemesan itu sendiri. Kegiatan sederhana ini menjadi tantangan bagi pelaku usaha maupun pihak pemesan. Manakala terjadi konflik penentuan siapa pemegang hak cipta atas motif tersebut. Jika perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha dengan pihak pemesan sudah membicarakan hal tersebut, hal ini akan lebih mudah untuk menentukan siapa pemilik hak cipta tersebut, namun jika perjanjian tidak menjelaskan siapa pemegang hak ciptanya maka akan terbuka konflik kepemilikan hak cipta atas motif produk batik pesanan tersebut. Kata kunci: pencipta, ciptaan, hubungan kerja
PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN HASIL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI DESA PATEMON KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO DENGAN PENDAFTARAN MEREK Dyah Ochtorina Susanti; A’an Efendi; Nuzulia Kumala Sari
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v11i2.2591

Abstract

Penelitian ini bertitik tolak dari fakta bahwa produk makanan dan minuman hasil UMKM di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo dengan merek BARSAH, Patelas, dan Miki Noni belum didaftarkan. Akibat hukumnya pemilik merek hanya sebagai pemilik de facto bukan de jure. Dengan menggunakan tipe penelitian hukum empiris, dan dari rumusan masalah yang ditetapkan hasil penilitian ini meliputi: (1) Merek BARSAH, Patelas, dan Miki Noni belum didaftarkan karena pemilik merek menganggap pendaftaran merek tidak penting, pemilik merek tidak atau belum mengetahui bahwa merek harus didaftarkan, dan pemilik merek beranggapan pendaftaran merek rumit dan mahal; (2) Alasan hukum perlindungan merek harus dengan pendaftaran merek karena tanpa pendaftaran merek tidak menciptakan hak hukum berupa hak ekslusif atas merek bagi pemiliknya; dan (3) Peran Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam rangka perlindungan hukum merek BARSAH, Patelas, dan Miki Noni dengan pendaftaran merek adalah memberikan pemahaman terkait pentingnya pendaftaran merek, pendampingan dalam proses pendaftaran merek, insentif bagi pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek, dan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki sentra kekayaan intelektual yang memiliki perhatian d alam pengembangan dan pemberdayaan kekayaan intelektual.Kata Kunci: perlindungan hukum, merek, UMKM

Page 9 of 27 | Total Record : 262

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum (In Progress) Vol 18 No 1 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2019): Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2019): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2019): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2017): Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2017): Qistie Vol 9, No 2 (2016): Qistie Vol 9, No 1 (2016): Qistie Vol 8, No 2 (2015): Qistie Vol 8, No 2 (2015): Qistie Vol 8, No 1 (2015): Qistie Vol 7, No 2 (2014): Qistie Vol 7, No 1 (2014): Qistie Vol 6, No 2 (2012): Qistie Vol 6, No 1 (2012): Qistie Vol 5, No 1 (2011): Qistie Vol 4, No 1 (2010): Qistie Vol 3, No 4 (2009): Qistie Vol 3, No 3 (2009): Qistie Vol 1, No 1 (2008): Qistie More Issue