cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadek Agus Sudiarawan
Contact Email
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Phone
+6281916412362
Journal Mail Official
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Udayana Jalan Pulau Bali No.1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030550     DOI : 10.24843
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Wicara diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana secara berkala1 bulanan. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara Hukum Tata Negara Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,078 Documents
 10   11   12   13   14 
SIKAP DIAM BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN SEBAGAI OBJEK GUGATAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA I Putu Agus Prapta Adiyasa; I Ketut Tjukup; Nyoman A. Martana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul dari Jurnal ini “Sikap Diam Badan Atau Pejabat Pemerintahan Sebagai Objek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara”. Sikap diam dari badan atau pejabat tata usaha negara disebut sebagai KTUN Fiktif. Namun dalam penormaannya, sikap diam dari badan atau pejabat tata usaha negara dibedakan menjadi KTUN Fiktif Negatif dan KTUN Fiktif Positif yang menimbulkan konflik norma dalam penerapannya. Keadaan tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan atau permohonan dalam menggunakan KTUN Fiktif Negatif dan KTUN Fiktif Positif sebagai objek sengketa tata usaha negara. Sehingga dalam tulisan ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi dari masing-masing ketentuan yang mengatur KTUN Fiktif Negatif dan KTUN Fiktif Positif dan mengetahui upaya untuk mengatasi konflik norma tersebut. Jenis penelitian yang dipergunakan merupakan jenis penelitian normatif dengan mengutamakan penelitian terhadap kaidah atau norma hukumnya dan asas hukum serta norma hukum yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa norma hukum yang mengatur KTUN Fiktif Negatif dan KTUN Fiktif Positif masing-masing masih diakui keberlakuannya dalam beberapa Putusan PTUN yang menerima KTUN Fiktif Negatif atau KTUN Fiktif Positif sebagai objek sengketa tata usaha negara. Hal tersebut terlihat pada ketentuan Peralihan UU AP tidak mencabut ketentuan Pasal 3 UU PTUN. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik norma adalah dengan menggunakan asas hukum yaitu lex posterior derogat legi priori (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama). Kata Kunci : Sikap Diam, Badan/Pejabat Pemerintahan, Objek Sengketa PTUN
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI KOTA DENPASAR I Nengah Arya Sedana Yoga; Gde Made Swardhana; A.A. Ngurah Wirasila
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 05, November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penanggulangan terhadap kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Denpasar. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada umumnya berusia 14 sampai 17 tahun. Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi anak dan Bagaimana penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Denpasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini memperoleh bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Upaya penanggulangan yang dilakukan adalah upaya preventif dan upaya represif. Kata Kunci : Penanggulangan Tindak Pidana, Anak, Penyalahgunaan Narkotika
GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Ida Ayu Dwi Wirautami; Anak Agung Sri Utari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan menganalisis permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 12B tentang gratifikasi belum secara tegas menyebutkan layanan seksual sebagai salah satu bentuk gratifikasi. Rumusan masalah yang dapat ditarik dari penulisan ini adalah bagaimana sebaiknya gratifikasi seksual diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Supaya pemerintah dapat mengantisipasi gratifikasi seksual ini dengan lebih teliti dan segera merancang aturan khusus yang mampu mengatur secara keseluruhan aspek dalam gratifikasi seksual supaya tercapainya pemerintahan yang aman dan bersih di masa yang akan datang. Metode penulisan yang di gunakan adalah Metode yuridis normative karena adanya norma kabur khususnya mengenai gratifikasi dalam bentuk layanan seksual yang seringkali terjadi namun Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum menyebutkannya secara tegas sebagai salah satu bentuk gratifikasi. Pemerintah Indonesia perlu melakukan perbandingan hukum dengan negara Singapura. Meskipun Singapura tidak memiliki aturan khusus mengenai gratifikasi seksual namun Singapura tetap bisa memidanakan pelaku gratifikasi seksual Kata Kunci: Gratifikasi, Seksual, Tindak Pidana
Wanprestasi Dalam Pengaturan Perjanjian Barang dan Jasa I Putu Eka Juliawan; I Made Dedy Purwanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara atau belanja daerah.”Pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah dilakukan dengan cara pelelangan.”Pelelangan tersebut dilakukan dengan cara menyeleksi secara umum, secara terbatas, seleksi langsung. Penetapan pemenang dilakukan dengan cara klarifikasi dan negosiasi.”Begitu juga dengan Kantor Wilayah Bali Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam melakukan pengadaan barang dan jasa tentu saja disusun yang namanya perjanjian dalam pengadaan tersebut dengan pihak vendor atau pihak penyedia barang dan jasa tersebut. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan merujuk kepada peraturan undang-undang Perpres no 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa dan pendekatan fakta. Akibat hukum pengaturan melakukan wanprestasi akan dikenakan denda dengan dilakukan sommasi terlebih dahulu. Pengadaan barang dan jasa pemerintah dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara atau belanja daerah.”Pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah dilakukan dengan cara pelelangan.”Pelelangan tersebut dilakukan dengan cara menyeleksi secara umum, secara terbatas, seleksi langsung. Penetapan pemenang dilakukan dengan cara klarifikasi dan negosiasi.”Begitu juga dengan Kantor Wilayah Bali Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam melakukan pengadaan barang dan jasa tentu saja disusun yang namanya perjanjian dalam pengadaan tersebut dengan pihak vendor atau pihak penyedia barang dan jasa tersebut. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan merujuk kepada peraturan undang-undang Perpres no 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa dan pendekatan fakta. Akibat hukum pengaturan melakukan wanprestasi akan dikenakan denda dengan dilakukan sommasi terlebih dahulu.
EKSISTENSI ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK PENANAMAN MODAL Feri Ambarawan; I Wayan Wiryawan; A.A. Gde Agung Darma Kusuma
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, April 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existance of proporsionalities principle in capital investmentagreement is wthin pre-agreement step, proporsionalities principle opensnegotiation among parties to interchange rights and duties, in fair, information step of agreement, this principle guarantees the equal rights andmakes free in controlling rights and duties proportions, in agreementimplementation proporsionalities principle guarantees for implementationof rights and duties interchange distribusion in accordance with proportionagreed and in case failure and dispute take place, so proporsionalitiesprinciple must be assesed proportinally about failure taken place andstresses on provement burden among parties.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MASKAPAI PENERBANGAN DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN PESAWAT UDARA Theresia Carmenia Yudithio; Ni Putu Purwanti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The title of this paper is “Airlines Criminal Liability In Aircraft Accident". Commercial air transport is currently experiencing very rapid progress, it can be seen from the many airline companies that provide air transportation services are cheap and convenient for the passangers. Sometimes, problems arise, such as aircraft accidents. It can not be separated from the role that airlines sometimes more concerned with profits than the safety of passengers only user services. Thus the necessary legal framework in order to provide legal protection for air travelers and strict criminal penalties for violating the airline.
DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN PADA KREDIT DI BANK MANDIRI CABANG SANUR I Made Dwi Ika Ganantara; Putu Tuni Cakabawa Landra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini berjudul “Deposito Sebagai Jaminan Pada Kredit Di Bank Mandiri Cabang Sanur”. Deposito merupakan simpanan dana berkala di bank. Dalam penulisan ini masalah yang diangkat bagaimana persyaratan deposito sebagai jaminan kredit dan bagaimana jika dalam perjanjian kredit debitur melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris dengan sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari sumber utama yang dihimpun oleh peneliti, data sekunder didapatkan dengan melakukan penelitian kepustakaan (Library Research) yakni mengadakan penelitian terhadap bahan-bahan bacaan untuk mendapat data secara teoritis. Kesimpulan yang diperoleh adalah Persyaratan deposito sebagai jaminan di Bank Mandiri cabang Sanur yakni apabila jenis deposito yang dijaminkan telah bersifat Athomatic Roll Over (ARO). Khusus untuk deposito berjangka dapat dijadikan jaminan kredit dengan syaratnya yaitu Bilyet deposito diterbitkan oleh Bank, Jangka waktu deposito sama dengan jangka waktu kredit, Maksimal kredit yang diterbitkan 70-80 % dari nilai nominal deposito berjangka, Mata uang deposito sama dengan valuta mata uang kredit, Asli bilyet deposito disimpan di bank di beri stempel “dijaminkan” dan dilembar bilyet deposito sebaliknya setelah ditanda tangani oleh pemilik deposito. Dan apabila debitur melakukan wanprestasi maka pihak bank berhak atas pencairan dana atas deposito tersebut untuk pelunasan seluruh utang debitur, apabila pihak bank menyatakan debitur telah digolongkan kredit yang diragukan pelunasannya, setelah pihak bank mengirim surat peringatan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARTIS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DI INDONESIA Kadek Cintyadewi Permana; I Gusti Ketut Ariawan; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 06, November 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This thesis entitled "Legal Protection Against Artist as Victims of Crime Cyberbullying On Social Media Instagram in Indonesia". The research problems are criminal acts of the criminal policy of cyberbullying on instagram social media in Indonesia and legal protection for victims of crime of cyberbullying on instagram social media in Indonesia. The method used is a normative legal research moved from the vacuum of legal norms relating to this study. The conclusion of this study is the crime of cyberbullying arrangements contained in the Penal Code as well as the ITE Law, only those settings to snare the perpetrators only, while arrangements regarding legal protection can be given to victims of crime of cyberbullying is not regulated in legislation in Indonesia. Criminal policy criminal acts of cyberbullying have been discussed in the Draft Bill, it's just that there are still some deficiencies.
DASAR HUKUM KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM MEMUTUS PENETAPAN TERSANGKA Cok Istri Brahmi Putri Biya; Anak Agung Sri Utari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 01, Jan 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan yang berjudul dasar hukum kewenangan praperadilan dalam memutus penetapan tersangka ini dilaksanakan dalam mengetahui dasar hukum ditambahkannya kewenangan praperadilan dalam memutus penetapan status tersangka pada seseorang dan latar belakang dilakukannya hal tersebut. Makalah ini ditulis dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan merujuk pada bahan pustaka yang dikaji melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil yang diperoleh melalui penulisan makalah ini adalah dasar hukum kewenangan praperadilan dalam memutus penetapan tersangka yakni putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penetapanstatus tersangka termasuk ke dalam objek praperadilan dan juga dalam amar putusannya bahwa Pasal 77 KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang praperadilan tersebut tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Hal yang melatarbelakanginya adalah penetapan status tersangka merupakan hasil akhir dari kegiatan penyidikan yang dilakukan yang tidak lain dan tidak bukan merupakan objek dari praperadilan.
TINJAUAN MENGENAI SANKSI REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA Anak Agung Sagung Istri Brahmanda Febriyanti; Ibrahim R; I Made Walesa Putra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan dalam melancarkan aksi mereka seperti contoh peredaran narkotika yang berdampak pada banyaknya penyalahguna narkotika di Indonesia. Permasalahan yang diangkat mengenai pengaturan sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dan konsep sanksi rehabilitasi tersebut dalam konteks pembaharuan hukum pidana. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis hukum positif yang berlaku. Butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 mengatur bahwa rehabilitasi dalam kejahatan narkotika dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu dimana terdiri dari tim dokter yaitu dokter dan psikolog, tim hukum yaitu dari unsur Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mengeluarkan rekomendasi bahwa seseorang pengguna tersebut apakah merangkap sebagai pengedar atau murni sebagai pecandu saja. System pemidanaan yang dituangkan di dalam Konsep Rancangan KUHP dilatarbelakangi oleh berbagai ide dasar atau prinsip-prinsip yang salah satunya adalah ide penggunaan double track system (antara pidana dan tindakan) sehingga di dalam konsep terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak ada di dalam KUHP yang berlaku saat ini yang salah satunya adalah dimungkinkannya penggabungan jenis sanksi (pidana dan tindakan). Peraturan mengenai sanksi rehabilitasi masih belum ada pengkategorian lamanya seseorang harus menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi dalam pembaharuan hukum pidana ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan individu yang bersangkutan. Kata kunci: Jangka waktu, Rehabilitasi, Penyalahgunaan, Nakotika

Page 12 of 108 | Total Record : 1078

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 09 (2024) Vol 13 No 08 (2024) Vol 13 No 07 (2024) Vol 13 No 06 (2024) Vol 13 No 05 (2024) Vol 13 No 04 (2024) Vol 13 No 03 (2024) Vol 13 No 02 (2024) Vol 12 No 12 (2023) Vol 12 No 11 (2023) Vol 12 No 10 (2023) Vol 12 No 09 (2023) Vol 12 No 08 (2023) Vol 12 No 07 (2023) Vol 12 No 06 (2023) Vol 12 No 05 (2023) Vol 12 No 04 (2023) Vol 12 No 03 (2023) Vol 12 No 02 (2023) Vol 13 No 1 (2023) Vol 12 No 01 (2022) Vol 11 No 12 (2022) Vol 11 No 11 (2022) Vol 11 No 10 (2022) Vol 11 No 9 (2022) Vol 11 No 8 (2022) Vol 11 No 7 (2022) Vol 11 No 6 (2022) Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 10 No 12 (2021) Vol 10 No 11 (2021) Vol 10 No 10 (2021) Vol 11 No 1 (2021) Vol 10 No 9 (2021) Vol 10 No 8 (2021) Vol 10 No 7 (2021) Vol 10 No 6 (2021) Vol 10 No 5 (2021) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 9 No 12 (2020) Vol 9 No 11 (2020) Vol 9 No 10 (2020) Vol 10 No 1 (2020) Vol 9 No 9 (2020) Vol 9 No 8 (2020) Vol 9 No 7 (2020) Vol 9 No 6 (2020) Vol 9 No 5 (2020) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 8 No 12 (2019) Vol 8 No 11 (2019) Vol 8 No 10 (2019) Vol 9 No 1 (2019) Vol 8 No 9 (2019) Vol 8 No 8 (2019) Vol 8 No 7 (2019) Vol 8 No 6 (2019) Vol 8 No 5 (2019) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol. 07, No. 05, November 2018 Vol.07, No. 04, Agustus 2018 Vol. 07, No. 03, Mei 2018 Vol. 07, No. 02, Maret 2018 Vol. 07, No. 01, Jan 2018 Vol 8 No 1 (2018) Vol. 06, No. 05, Desember 2017 Vol. 06, No. 04, Oktober 2017 Vol. 06, No. 03, Jun 2017 Vol. 06, No. 02, April 2017 Vol. 06, No. 01, Januari 2017 Vol. 05, No. 06, November 2016 Vol. 05, No. 05, Juli 2016 Vol. 05, No. 04, Juni 2016 Vol. 05, No. 03, April 2016 Vol. 05, No. 02, Februari 2016 Vol. 05, No. 01, Februari 2016 Vol. 05, No. 02, Juni 2015 Vol. 04, No. 03, September 2015 Vol. 04, No. 01, Februari 2015 Vol. 03, No. 03, Juli 2014 Vol. 03, No. 02, Mei 2014 Vol. 03, No. 01, Maret 2014 Vol. 02, No. 02, April 2013 Vol. 01, No. 05, November 2013 Vol. 01, No. 04, September 2013 Vol. 01, No. 03, Juli 2013 Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013 Vol 1 No 01 (2012) More Issue