Articles
13 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 1 (2024)"
:
13 Documents
clear
<![CDATA[Pidana Pengawasan dalam Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rahmawati, Norwafa]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v9i1.20255
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Pidana Pengawasan dalam Kebijakan Pembaharuan Hukum Pdana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian terhadap norma-norma melalui penelitian kepustakaan (library research) yang bersumber dari 2 (dua) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perbaikan terhadap KUHP dilakukan dengan disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur pidana pengawasan sebagai bentuk pidana baru dalam pidana pokok sebagaimana Pasal 65 sebagai bentuk penyempurnaan dari pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f dalam KUHP yang masih berlaku saat ini yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1946. Menjadi penting bagi Undang-Undang No.1 Tahun 2023 untuk memberikan kepastian hukum terhadap syarat-syarat mengenai pidana pengawasan yang diatur dalam Pasal 76 sebagai wujud perlindungan baik terhadap pelaku maupun korban tindak pidana]]>
<![CDATA[Implementasi Tap MPR RI Nomor: VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara terkait Sumpah Jabatan Pejabat Publik ]]>
<![CDATA[Durahman, Dani]]>;
<![CDATA[Chalil, Sri Mulyati]]>;
<![CDATA[Sihombing, Indra Gatot]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v9i1.19131
<![CDATA[Perilaku pejabat merupakan sauritauladan bagi masyarakat atau rakyat pada umumnya, sudah sepatutnya seorang pejabat publik memberikan contoh yang baik. Perkembangan saat ini terjadi beberapa pejabat yang melanggar atau tidak melaksanakan sumpah jabatannya, padahal ketika seorang pejabat publik menyampaikan sumpahnya maka dirinya sudah berjanji dihadapan publik dan tuhan, sudah semestinya pejabat tersebut melaksanakan apa yang sudah ikrarkan. Tidak adanya sanksi baik administrasi, perdata maupun sanksi pidana terhadap pejabat publik yang tidak menjalankan sumpah jabatannya bukan berarti pejabat dengan bebas melanggarnya, karena semuanya merupakan bagian dari etika politik pejabat, untuk mengeliminir pejabat publik melanggar atau tidak melaksanakan sumpah jabatan maka perlu diatur formula sanksi pidana dikarenakan perbuatan pejabat tersebut termasuk dalam pembohongan publik maka diperlukan sanksi pidana ancaman 5 (lima) tahun kurungan penjara supaya ketika pejabat tersebut terbukti bersalah dan dihukum oleh pengadilan maka pejabat tersebut tidak dapat kembali menjadi pejabat public]]>
<![CDATA[Perluasan Objek Praperadilan dalam Penetapan Tersangka berdasarkan Asas Keadilan Bagi Pelapor ]]>
<![CDATA[Ananda, Fitria]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v9i1.19740
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dapat memberikan jaminan terhadap pelapor, agar perkaranya dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan menganalisa langkah hukum yang dapat dilakukan pelapor apabila tersangka dinyatakan lepas karena penetapan tersangkanya tidak sah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yaitu metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun hasil dari penelitian ini, menganai pembatalan penetapan tersangka ini merupakan kajian yang sama mengenai ruang lingkup Pasal 77 KUHAP. Yang berarti rumusan mengenai hal ini akan berimbas kepada argumentasi hukum yang mengetengahkan apakah kemudian ketentuan praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP ini dapat diupayakan sebuah perluasan obkek praperadilan dalam memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang nyatanya membawa dampak signifikan dengan masifnya permohonan praperadilan yang diikuti putusan pembatalan status tersangka. Sampai saat ini masih belum ada peraturan yang bisa menjamin pelapor dan langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pelapor apabila tersangka lepas karena penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah..]]>
<![CDATA[Penambahan Nama pada Sertifikat Hak Milik Dalam Perjanjian Kredit Oleh Bank ]]>
<![CDATA[Nurani, Rassia]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v9i1.20492
<![CDATA[tujuan dari penelitian ini adalah apakah bank memiliki kewenangan untuk menambahkan nama pada Sertifikat Hak Milik yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit tanpa persetujuan debitur dan mengelaborasi bagaimana akibat hukum dan keabsahan produk dari permohonan perubaham nama yang dilakukan pengajuannya oleh bank. Metode yang digunakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif pendekatan yang digunakan Pendekatan Konseptual dan penelitian perundang-undangan, yaitu pendekatan diberikan akan memberikan landasan yang kuat dan argumentasi yang berbasis hukum untuk memahami bagaimana kewenangan bank terkait dengan penambahan nama pada Sertifikat Hak Milik yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer beruapa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Bank tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pengajuan permohonan balik nama apabila tidak ada surat kuasa atau persetujuan yang diberikan oleh Debitur selaku Pemilik. Pihak debitur juga dapat mengajukan gugatan atas wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 jo. Pasal 1238 KUH Perdata jika perjanjian utang piutang antara bank ternyata tidak mencantumkan klausula perihal syarat-syarat pengalihan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian tersebut kedua Dalam melakukan pendaftaran tanah dan menerbitkan sertifikat sebagai suatu perbuatan hukum, untuk menimbulkan keadaan hukum baru Kesalahan data fisik maupun data yuridis dalam pendaftaran tanah akan menghilangkan unsur kepastian hukum hak atas tanah, sehingga orang yang berhak terhadap tanah tersebut akan dirugikan.]]>
<![CDATA[Penerapan Teknologi Blockchain dalam Penyimpanan Protokol Notaris ]]>
<![CDATA[Karlina, Tiara]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v9i1.19794
<![CDATA[Sehubungan berkembangnya di era digitalisasi teknologi informasi yang sangat pesat membuat perubahan dalam penyimpanan arsip dari konvensional kedalam digitalisasi.penyimpanan protocol Notaris oleh notaris bertujuan untuk memastikan keberlangsungan yuridis dari akta Notaris sebagai yang kuat bagi para pihak. penerapan penyimpanan protokol dalam konsep cyber notary penyimpanan produk teknologi blockchain salah satu solusi dalam menghadapi tantangan pada penyimpanan digital. Notaris bisa menggunakan blockchain yang bersifat private. yang menjadi permasalahan penerapan teknologi blockchain masih belum diatur ecara khusus dalam Undang-Undang Jabatan Notaris selain itu juga bagaimana teknologi blockchain ini dapat diimplementasikan dalam penyimpanan protokol notaris serta resiko apa yang timbul dari penerapan teknologi blockchain dalam penyimpanan protokol notaris. metode yang digunakan penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual penelitian ini juga bersifat perspektif .hasil dari penelitian ini adalah Penyimpanan protokol notaris secara elektronik atau digital sangat penting untuk diimplementasikan karena dengan cara ini, notaris dapat menjalankan kewajibannya dalam menyimpan dokumen-dokumen dengan lebih aman, efektif, dan efisien Namun implementasi teknologi ini masih dihadapkan pada beberapa kendala, terutama karena belum adanya undang-undang dan peraturan yang secara khusus mengatur tentang penyimpanan protokol secara digital atau elektronik yang kedua reiko yang perlu diperhatikan mencakup potensi serangan siber yang dapat mengancam keamanan data, risiko terpapar virus, kemungkinan peretasan yang dapat mengganggu integritas sistem, serta masalah privasi data yang memerlukan perlindungan tambahan Blockchain juga dapat menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan, mengingat adanya kebutuhan akan infrastruktur dan perawatan yang diperlukan untuk menjaga sistem berjalan dengan lancar]]>
<![CDATA[Kebijakan Pemerintah Daerah Tanah Laut dalam Melindungi Pembeli Tanah Eks Transmigrasi ]]>
<![CDATA[Zakiyah, Zakiyah]]>;
<![CDATA[Tavinayati, Tavinayati]]>;
<![CDATA[Ma’rifah, Rabiatul]]>;
<![CDATA[Fitriah, Nur Aina]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v9i1.18982
<![CDATA[Ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi melarang transmigran menjual lahan miliknya sebelum 15 tahun sejak penempatan. Pelanggaran ketentuan ini diancam dengan pencabutan hak. Dari sisi hukum jual beli menimbulkan persoalan mengenai kewenangan dari penjual dan apakah jual beli tersebut sah. Jual beli tanah harus melalui PPAT, namun yang terjadi jual beli lahan eks transmigrasi tersebut dilakukan dibawah tangan, hal ini menjadikan posisi pembeli tidak terlindungi oleh hukum. Kesulitan pembeli tanah eks transmigrasi dalam melakukan proses balik nama dikarenakan penjualnya (transmigran) tidak diketahui keberadaannya. Secara hukum pembeli belum menjadi pemilik dari tanah yang dibelinya, Ketidakjelasan status tanah menimbulkan permasalahan apabila si pembeli akan menjual kembali tanah tersebut, atau pada saat akan jadikan jaminan kredit ke bank. Selain itu juga menimbulkan masalah waris. Ahli waris tidak dapat melakukan pemecahan waris karena sertipikat masih nama penjual. Penelitian akan menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah dalam melindungi pembeli tanah eks transmigrasi.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada penelitian lapangan (field research) untuk mendapatkan data primer, penelitian lapangan dilakukan di kabupaten Tanah Laut karena merupakan program transmigrasi pertama di Propinsi Kalimantan Selatan. Selain penelitian lapangan diperlukan penelitian kepustakaan (library research) yang berfungsi memperkuat dasar teori dan menunjang data yang didapatkan di lapangan. Peneliti mengkaji dan menganalisis data yang didapatkan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pembeli tanah eks transmigrasi baik itu dijual sebelum atau setelah lewat waktu 15 tahun berada pada pihak yang dirugikan, karena penjual yang menjual lahannya sebelum jangka waktu 15 tahun sehingga tidak memiliki kedudukan hukum sebagai penjual. Apabila jual beli dilakukan setelah jangka waktu 15 tahun penjual memiliki kedudukan hukum sebagai penjual tetapi hak milik belum beralih karena dilakukan dibawah tangan.Dalam memberikan kepastian hukum memberi perlindungan kepada pembeli yang akan melakukan proses balik nama tetapi terkendala karena penjual tidak diketahui keberadaannya, Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut berkolaborasi dengan Kantor Pertanahan dan Pengadilan Negeri Pelaihari membuat suatu program kolaborasi untuk mengatasi permasalahan tanah eks transmigrasi di Tanah Laut secara terpadu yang dikenal dengan nama Kijang Mas Tala (Kolaborasi Layanan Penunjang Penyelesaian Masalah Bidang Tanah Eks Transmigrasi Di Wilayah Kabupaten Tanah Laut).]]>
<![CDATA[Anak Sebagai Aktor Kriminal dalam Perspektif Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Rahim, Muhammad Rizky Pratama Ar]]>;
<![CDATA[Haiti, Diana]]>;
<![CDATA[Anwary, Ichsan]]>;
<![CDATA[Zainuddin, Zainuddin]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v9i1.19543
<![CDATA[Tidak sedikit anak dalam hal ini menjadi pelopor kejahatan atau dengan kata lain memiliki pemikiran kriminal.terlibat dalam kejahatan pembunuhan,narkotika dan lain sebagainya. Tindakan tindakan anak yang memiliki pemikiran kriminal ini harusnya menjadi suatu pembeda dengan kenakalan anak atau juvenile delinquency. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), penelitian ini memberikan sebuah formulasi dalam penjatuhan pidana bagi aktor kriminal anak yang melakukan tindak pidana seperti perampokan,penganiayaan berat, pembunuhan, pemerkosaan. pengedar narkotika dan terorisme dengan menggunakan 2 golongan pemidanaan yaitu golongan pertama restorative justice/diversi dan rehabilitasi yang berbasis spiritual serta golongan ke dua adalah pidana dengan bentuk pemberatan]]>
<![CDATA[Implementasi Persyaratan Dasar Pemekaran Kecamatan: Studi Kasus Pemekaran Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan ]]>
<![CDATA[Yusnita, Yusnita]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v9i1.19653
<![CDATA[Penelitian ini berfokus pada kasus pemekaran Kecamatan Halong di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, dan bagaimana persyaratan dasar pemekaran kecamatan diatur dalam Pasal 4 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 diterapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah proses pemekaran Kecamatan Halong sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan meninjau dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemekaran Kecamatan Halong telah memenuhi sebagian besar persyaratan dasar yang ditetapkan, tetapi ada beberapa masalah dalam menjalankan proses tersebut, terutama terkait dengan demografi dan ketersediaan sarana. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan koordinasi antar pemangku kepentingan sangat penting dalam pembentukan pemekaran kecamatan yang efektif. Diharapkan temuan ini akan membantu evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pemekaran wilayah Indonesia]]>
<![CDATA[Enforcement of Law Against Understanding Product Businesses and Fertilizer Districts in the Framework of Realizing Food Security ]]>
<![CDATA[Ramdania, Dini]]>;
<![CDATA[Setiadi, Edi]]>;
<![CDATA[Herniarti, Dini Dewi]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v9i1.19063
<![CDATA[Fertilizer is an important element in agriculture besides seeds and water, so the state then stipulates SNI obligations for fertilizer products to make agricultural products a success and also to protect the nutrients contained in the soil so that they are not damaged. But in reality, it is often found in the field that there are certain parties who produce and distribute non-SNI fertilizers for personal gain. In fact, fertilizers that do not have SNI with unclear content will cause damage to the soil and recovery will take a long time. Unfortunately, criminal acts of product and distribution of non-SNI fertilizer continue to occur in different locations, as if there is no deterrent effect on the perpetrators because in several cases the production and distribution of non-SNI fertilizer only reaches the level of investigation due to lack of experts from the Ministry of Agriculture. Law no. 20 of 2014 concerning standardization and conformity assessment and other laws regulate them but are difficult to implement in the field because there must be coordination between institutions.]]>
<![CDATA[Kekerasan Seksual terhadap Anak yang dilakukan oleh Ayah Kandung ]]>
<![CDATA[Saprida, Saprida]]>;
<![CDATA[Nurunnisa, Nurunnisa]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v9i1.19418
<![CDATA[Untuk Menganalisa sanksi pidana terhadap ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya, dan Untuk Menganalisa perbandingan sistem sanksi hukum pidana dengan sistem sanksi pidana islam terhadap ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, teori–teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli, dianalisis dan ditarik kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan mengkaji bahan hukum Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah Sanksi pidana terhadap ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam beberapa Peraturan tersebut mengenai sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak ada yang memuat mengenai sanksi Pidana mati untuk pelaku, kecuali dengan pemberatan dan sanksi pidana kebiri kimia. Perbandingan antara sistem sanksi hukum pidana yang ada dengan sistem sanksi pidana Islam terhadap ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya adalah adanya hukuman yang lebih berat karena hukuman bagi pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah perzinaan atau persetubuhan dengan kekerasan. Dalam Islam apabila seseorang berzina atau bersetubuh atas dasar suka sama suka saja akan diberi hukuman/sanksi razam kepada pelaku yang sudah pernah menikah, apalagi jika kondisi persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan dan dilakukan oleh ayah kandung kepada anak nya maka hukumannya adalah di rajam dengan cara setengah badan di tanam didalam tanah dan dilempari batu dihadapan orang-orang hingga mati. Hukuman diterapkan demikian sesuai dengan apa yang diatur dalam Al-Qur’an sebab zina masuk dalam jarimah hudud. Zina termasuk jarimah hudud yang hukumannya merupakan hak Allah dan masyarakat]]>
