cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Ifrani, S.H., M.H
Contact Email
ifrani@ulm.ac.id
Phone
+625113305255
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Badamai Law Journal
Published by Universitas Lambung Mangkurat
ISSN : 25014086     EISSN : 25030884     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 207 Documents
 17   18   19   20   21 
Hak Asasi Manusia: Pilar Utama dalam Pembangunan Karakter Bangsa Ariany, Lies Ariany; Erlina, Erlina; Buana, Mirza Satria; Mursalin, Arisandy; Husna, Nur; Fahlani, Soffyan Angga; Rahman, Eko Taufikur; Sari, Septiana
Badamai Law Journal Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v10i2.24192

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang latar belakang, dan menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang adil dan bermartabat. Dalam konteks pembangunan karakter bangsa, HAM berperan sebagai pedoman moral yang mengarahkan individu untuk hidup dalam harmoni, menghormati perbedaan, dan menjunjung nilai kemanusiaan. Artikel ini membahas pengertian dan prinsip dasar HAM, perannya dalam pembentukan karakter bangsa, serta tantangan dan strategi penegakannya di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah studi pustaka melalui analisis literatur dari peraturan perundang-undangan, dokumen internasional, dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa integrasi nilai HAM dalam pendidikan dan kebijakan publik merupakan langkah strategis untuk membangun karakter bangsa yang kuat dan beretika.
Penyelesaian Sengketa Masyarakat Bantaran Sungai Di Kota Banjarmasin Dalam Perspektif Sosio-Legal Syahrida, Syahrida; Erliyani, Rahmida; Rahmawati, Diana; Mursalin, Arisandy; Rahman, Eko Taufikur; Ramadhaniah, Putri; Farah, Gusti Alya Fathia
Badamai Law Journal Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v10i2.24778

Abstract

Penelitian ini mengkaji dimensi sosial-hukum pluralisme hukum dengan menganalisis interaksi antara hukum adat, norma-norma Islam, dan budaya hukum Masyarakat di bantaran sungai  Banjarmasin, Indonesia. Sebagai masyarakat mayoritas Muslim dengan tradisi adat yang kuat, Banjarmasin menawarkan studi kasus yang menarik untuk memahami bagaimana sistem hukum plural beroperasi di pemukiman tepi sungai di Kota Banjaramsin meliputi 5 kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin. Dengan menggunakan penelitian lapangan etnografis, wawancara semi-terstruktur, dan analisis dokumen, studi ini meneliti bagaimana penyelesaian sengketa berbasis komunitas berfungsi di luar kerangka hukum formal. Dalam perspektif sosio legal riset ini menunjukkan temuan bahwa sengketa yang ada pada masyarakat di bantaran sungai di Kota Banjarmasin, melibatkan hubungan keluarga, kepemilikan tanah, dan konflik antar warga (tetangga) sering diselesaikan melalui model penyelesaian sengketa secara mediasi berbasis hukum adat yang diwarnai dengan prinsip-prinsip etika Islam. Proses ini menekankan rekonsiliasi, tanggung jawab kolektif, dan pelestarian harmoni sosial daripada hasil hukuman atau sanksi. Koeksistensi antara hukum negara, norma adat, dan nilai-nilai Islam mencerminkan budaya hukum yang dinamis yang beradaptasi dengan tantangan kontemporer sambil mempertahankan dasar-dasar tradisionalnya. Penelitian ini berkontribusi pada kajian sosio-legal dengan memberikan wawasan empiris tentang kekuatan sistem hukum plural dan signifikansinya bagi akses ke keadilan di masyarakat mayoritas Muslim. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan mekanisme penyelesaian sengketa yang berakar pada budaya ke dalam kerangka hukum formal untuk mengembangkan model keadilan yang inklusif dan responsif
PENDEKATAN BERBASIS LINGKUNGAN UNTUK PENCEGAHAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN LAHAN BASAH KOTA BANJARMASIN Firdaus, Muhammad Ananta; Indrawan, Rudi; Hafidah, Noor; Ristiawati, Risni
Badamai Law Journal Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i2.25553

Abstract

Kota Banjarmasin, sebagai salah satu kota penyangga Ibu Kota Negara, menghadapi tantangan besar terkait perumahan kumuh dan pemukiman kumuh yang semakin meningkat akibat pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perubahan tata ruang wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengaturan pencegahan dan penanggulangan kawasan perumahan kumuh di lingkungan lahan basah Banjarmasin dan merumuskan konsep penanggulangan yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah socio-legal research dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi permukiman kumuh di Banjarmasin disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan lahan, kesenjangan ekonomi, dan kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Penambahan kawasan kumuh akibat perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2022-2026 menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih komprehensif dalam tata kelola kawasan perkotaan. Oleh karena itu, formulasi kebijakan yang tepat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan fokus pada perbaikan infrastruktur, sanitasi, dan peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan di tingkat lokal untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni sesuai dengan hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan.
PERKEMBANGAN FIKTIF NEGATIF DAN TINDAKAN FAKTUAL BERSIFAT OMISI DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA Aju Putrijanti; Dani Habibi; Anggita Doramia Lumbanraja
Badamai Law Journal Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v11i1.25391

Abstract

This research focus on the development of fictitious negative and factual act omission after Supreme Court Regulation Number 2 of 2024 issued. The principle lex posteriori derogat legi priori was implemented against Article Number 3 of Law Number 5 of 1986 of Administrative Court. It was caused by the stipulation of Article Number 53 of Law Number 30 of 2014 of Government Administration, stated that the Administrative Court has authority to examine fictitious positive application, but then it was eliminated by Law Number 11 of 2020 of Job Creation. This elimination caused legal gap and legal uncertainty about the mechanism to get government decree and access to justice. People tried to used mechanism of factual act omission lawsuit, to get justice, because, first, there is no certain regulation which gives authority to Administrative Court to examine fictitious positive application, second, to give justice and legal certainty. The aims of this research are to get to know the development of fictitious negative and factual act omission lawsuit and the regulation refer to fictitious negative and factual act omission lawsuit as access to justice. This research used a doctrinal method and statute approach, conceptual approach and comparative approach to analysis and answer the legal problems. Research results shows fictitious negative lawsuit mechanism can be used to get access to justice, because, there is no cancellation of this regulation, and to give legal certainty and justice to whomsoever might needed. Government should make a new regulation according to Administrative Court system, which resolve the legal problems and legal certainty, and to fulfilled   access to justice.  
PERILAKU DIGITAL SISWA PADA SATUAN PENDIDIKAN TINGKAT ATAS DI KABUPATEN BARITO KUALA DALAM MENGGUNAKAN DATA PRIBADI DI MEDIA SOSIAL Nurunnisa Nurunnisa; Mispansyah Mispansyah Mispansyah; Ahmad Syaufi; Diana Haiti Diana Haiti; Achmad Ratomi; Yusuf Hermansyah; Ahmad Anwar
Badamai Law Journal Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v11i1.24562

Abstract

Perilaku dan literasi Siswa dalam menggunakan data pribadi media sosial sangat penting untuk dilindungi, terlebih bagi sekolah yang tidak berasrama seperti di SMAN 1 Alalak, SMKN 2 Marabahan dan MAN 2 Barito Kuala. Tujuan penelitian ini pertama, menganalisis perilaku siswa pada satuan pendidikan tingkat atas di Kabupaten Barito Kuala dalam melindungi dan menggunakan data pribadi di media sosial. Kedua untuk menganalisis literasi hukum siswa pada satuan pendidikan tingkat atas di Kabupaten Barito Kuala terhadap perlindungan data pribadi di media sosial. Hasil penelitian pertama, bahwa semua siswa di tiga sekolah memiliki alat komunikasi (Hanphone 99,4%, Samsung A16 0,6%, laptop 15%, Notebook 2,3%, tablet 2,3%), perilaku digital siswa mereka mengabadikan setiap momen di media sosial seperti acara bersama teman sebanyak 56,1%, momen acara pribadi 28,3%, momen acara sekolah 11% dan acara keluarga 4,6%, kemudian sebanyak  0,5% siswa yang tidak melakukan pengecekan berita atau lainnya sebelum memposting di media sosial, ada sekitar 10,4% siswa yang meposting tengang penyakitnya di media sosial, dan sebanyak 19,1% yang pernah memposting tiket perjalanan
Konseptualisasi Lembaga Arbitrase Pertanahan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Progresif Indah Ramadhany; Arida Mahmudyah; Risni Ristiawati; Cindyva Thalia Mustika; Sendy Salsabila Saiffudin
Badamai Law Journal Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v11i1.24868

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hakikat arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tetap eksis dan berkembang secara progresif hingga saat ini, khususnya dalam memberikan pelayanan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemanfaatan bagi manusia, sebagaimana dikaji melalui perspektif teori hukum progresif. Selain itu, penelitian ini menganalisis urgensi pembentukan Lembaga Arbitrase Pertanahan Nasional (LAPN) sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan yang efektif, efisien, dan berkeadilan, baik melalui pembentukan peraturan perundang-undangan khusus maupun melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal, yang bertujuan menemukan norma, asas, serta doktrin hukum yang relevan dengan isu yang dikaji. Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan argumentasi hukum dan rekomendasi normatif berupa konsep pembentukan LAPN sebagai solusi atas permasalahan penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia.
Kompetensi Peradilan Terhadap Pelaku Militer Aktif Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Kamaruddin Kamaruddin; Rudy Indrawan
Badamai Law Journal Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v11i1.26020

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi peradilan terhadap prajurit militer aktif yang melakukan tindak pidana umum serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan asas equality before the law dalam sistem hukum Indonesia. Fenomena yang dikaji adalah bertahannya dualisme yurisdiksi yang menciptakan ketidaksinkronan norma dan hambatan bagi tercapainya keadilan substantif bagi masyarakat sipil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian teoretis yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan putusan pengadilan militer, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik terkait. Temuan utama menunjukkan bahwa pendekatan personal jurisdiction dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bertentangan dengan mandat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, sehingga menciptakan "arsitektur impunitas" dan disparitas pemidanaan yang mencolok bagi oknum militer. Temuan ini berkontribusi pada penguatan diskursus mengenai transformasi kewenangan peradilan menuju standar hak asasi manusia modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformulasi yurisdiksi dari personal jurisdiction ke arah subject matter jurisdiction melalui revisi UU Peradilan Militer merupakan langkah mendesak untuk menjamin kepastian hukum. Implikasinya, negara harus mengharmonisasikan regulasi agar tindak pidana umum oleh militer sepenuhnya diadili di peradilan umum guna mewujudkan sistem peradilan pidana nasional yang terpadu dan adil. 

Page 21 of 21 | Total Record : 207

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2026) Vol 10, No 2 (2025) Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue