cover
Contact Name
Dr. Ifrani, S.H., M.H
Contact Email
ifrani@ulm.ac.id
Phone
+625113305255
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Badamai Law Journal
ISSN : 25014086     EISSN : 25030884     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 203 Documents
Hak Asasi Manusia: Pilar Utama dalam Pembangunan Karakter Bangsa Ariany, Lies Ariany; Erlina, Erlina; Buana, Mirza Satria; Mursalin, Arisandy; Husna, Nur; Fahlani, Soffyan Angga; Rahman, Eko Taufikur; Sari, Septiana
Badamai Law Journal Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v10i2.24192

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang latar belakang, dan menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang adil dan bermartabat. Dalam konteks pembangunan karakter bangsa, HAM berperan sebagai pedoman moral yang mengarahkan individu untuk hidup dalam harmoni, menghormati perbedaan, dan menjunjung nilai kemanusiaan. Artikel ini membahas pengertian dan prinsip dasar HAM, perannya dalam pembentukan karakter bangsa, serta tantangan dan strategi penegakannya di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah studi pustaka melalui analisis literatur dari peraturan perundang-undangan, dokumen internasional, dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa integrasi nilai HAM dalam pendidikan dan kebijakan publik merupakan langkah strategis untuk membangun karakter bangsa yang kuat dan beretika.
Penyelesaian Sengketa Masyarakat Bantaran Sungai Di Kota Banjarmasin Dalam Perspektif Sosio-Legal Syahrida, Syahrida; Erliyani, Rahmida; Rahmawati, Diana; Mursalin, Arisandy; Rahman, Eko Taufikur; Ramadhaniah, Putri; Farah, Gusti Alya Fathia
Badamai Law Journal Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v10i2.24778

Abstract

Penelitian ini mengkaji dimensi sosial-hukum pluralisme hukum dengan menganalisis interaksi antara hukum adat, norma-norma Islam, dan budaya hukum Masyarakat di bantaran sungaiĀ  Banjarmasin, Indonesia. Sebagai masyarakat mayoritas Muslim dengan tradisi adat yang kuat, Banjarmasin menawarkan studi kasus yang menarik untuk memahami bagaimana sistem hukum plural beroperasi di pemukiman tepi sungai di Kota Banjaramsin meliputi 5 kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin. Dengan menggunakan penelitian lapangan etnografis, wawancara semi-terstruktur, dan analisis dokumen, studi ini meneliti bagaimana penyelesaian sengketa berbasis komunitas berfungsi di luar kerangka hukum formal. Dalam perspektif sosio legal riset ini menunjukkan temuan bahwa sengketa yang ada pada masyarakat di bantaran sungai di Kota Banjarmasin, melibatkan hubungan keluarga, kepemilikan tanah, dan konflik antar warga (tetangga) sering diselesaikan melalui model penyelesaian sengketa secara mediasi berbasis hukum adat yang diwarnai dengan prinsip-prinsip etika Islam. Proses ini menekankan rekonsiliasi, tanggung jawab kolektif, dan pelestarian harmoni sosial daripada hasil hukuman atau sanksi. Koeksistensi antara hukum negara, norma adat, dan nilai-nilai Islam mencerminkan budaya hukum yang dinamis yang beradaptasi dengan tantangan kontemporer sambil mempertahankan dasar-dasar tradisionalnya. Penelitian ini berkontribusi pada kajian sosio-legal dengan memberikan wawasan empiris tentang kekuatan sistem hukum plural dan signifikansinya bagi akses ke keadilan di masyarakat mayoritas Muslim. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan mekanisme penyelesaian sengketa yang berakar pada budaya ke dalam kerangka hukum formal untuk mengembangkan model keadilan yang inklusif dan responsif
PENDEKATAN BERBASIS LINGKUNGAN UNTUK PENCEGAHAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN LAHAN BASAH KOTA BANJARMASIN Firdaus, Muhammad Ananta; Indrawan, Rudi; Hafidah, Noor; Ristiawati, Risni
Badamai Law Journal Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i2.25553

Abstract

Kota Banjarmasin, sebagai salah satu kota penyangga Ibu Kota Negara, menghadapi tantangan besar terkait perumahan kumuh dan pemukiman kumuh yang semakin meningkat akibat pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perubahan tata ruang wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengaturan pencegahan dan penanggulangan kawasan perumahan kumuh di lingkungan lahan basah Banjarmasin dan merumuskan konsep penanggulangan yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah socio-legal research dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi permukiman kumuh di Banjarmasin disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan lahan, kesenjangan ekonomi, dan kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Penambahan kawasan kumuh akibat perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2022-2026 menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih komprehensif dalam tata kelola kawasan perkotaan. Oleh karena itu, formulasi kebijakan yang tepat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan fokus pada perbaikan infrastruktur, sanitasi, dan peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan di tingkat lokal untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni sesuai dengan hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan.