cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Ifrani, S.H., M.H
Contact Email
ifrani@ulm.ac.id
Phone
+625113305255
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Badamai Law Journal
Published by Universitas Lambung Mangkurat
ISSN : 25014086     EISSN : 25030884     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 198 Documents
 15   16   17   18   19 
PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI MINUMAN KERAS DI KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI (Nomor:59/Pid.Sus/2022/PNBkt) khaira, putri kuntum; Yustrisia, Lola; Munandar, Syaiful
Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i2.17363

Abstract

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yaitu melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Minuman Keras di Kejaksaan Negeri Bukittinggi yang dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor dalam pelaksanaan putusan pengadilan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan bahwa barang bukti minuman keras tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti merupakan tindak lanjut penegakan hukum dari aparat penegak hukum.Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan terhadap pemusnahan barang bukti minuman keras di Kejaksaan Negeri Bukittinggi dengan Putusan (Nomor: 59/Pid.Sus/2022/PNBkt) pada tanggal 23 Agustus 2022 dan apa upaya dalam mengatasi hambatan eksekusi putusan terhadap pemusnahan barang bukti minuman keras di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, yaitu meminta informasi dan data mengenai masalah yang akan diteliti pada bagian  Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti minuman keras di Kejaksaan Negeri Bukittinggi setelah keluarnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap lalu jaksa membuat surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan, berita acara pelaksanaaan putusan, berita acara pemusnahan barang bukti, setelah itu pemusnahan barang bukti minuman keras dilakukan berupa menghancurkan botol dan mengeluarkan isi minuman keras tersebut sehingga menghilangkan fungsi dari minuman keras tersebut.
PELAKSANAAN PERMOHONAN PENUNTUT UMUM DALAM PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bukittinggi No. 39/pid.sus/2022/PN Bkt) Khairiah, Nurul; Gusman, Erry; Z, Yenny Fitri
Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i2.17361

Abstract

Anak yang menjadi korban dari kejahatan kekerasan seksual memiliki dampak yang sangat besar, untuk itu anak yang menjadi korban kekerasan sekual wajib mendapatkan perlindungan dan  haknya sebagai korban. Salah satu hak anak yang menjadi korban tindak pidana adalah mendapatkan restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Permohonan Penuntut umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak korban Tindak Pidana Pencabulan dan untuk Mengetahui Kendala yang dihadapi Penuntut umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak korban tindak pidana Pencabulan serta Upaya penyelesaiannya.berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materill dan immaterill yang diderita oleh korban. Jenis Penelitian ini  adalah Penelitian Empiris, yang bersifat Deskriptif. Data primer diperoleh dengan cara  Wawancara bersama Penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Data sekunder berupa bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berasal dari memperoleh data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.Hasil dari Penelitian ini yaitu : Pertama, Pelaksanaan Penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana pencabulan ini adalah Melakukan tuntutan dan Melaksanakan Penetapan hakim. Kedua, Kendala yang dihadapi Penuntut Umum dalam Pemenuhan hak restitusi ini adalah Kondisi ekonomi pelaku; tidak ada pengaturan mengenai sanksi apabila tidak membayar restitusi; Tidak ada upaya paksa; dan Sulit menghadirkan pihak ketiga.
AKSESIBILITAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA YANG KEDUA Akhmad Rusadi
Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i1.16959

Abstract

 AbstrakTujuan dari penelitian tesis ini adalah unuk Untuk mengkaji dan menganalisis perspektif kepastian hukum keadilan terhadap upaya hukum peninjauan kembali perkara perdata yang diajukan kedua kal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pembatasan PK dalam perkara perdata hanya dapat dilakukan satu kali saja demi adanya kepastian hukum (rects zekerheids) hakikatnya bersifat formal legalistik dan demi untuk mencegah maupun agar tidak menjadi berlaru-larutnya setiap perkara karena bagaimanapun setiap perkara harus ada akhirnya (litis finiri oportet) di satu sisi bersifat positif yaitu demi adanya keseragaman (uniformitas) dan kesatuan (unifikasi). Akan tetapi, di sisi lainnya aspek dan dimensi demikian secara substansial dan gradual akan menimbulkan problematika dari dimensi keadilan berupa "kepastian hukum yang adil" dan "kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan PK kepada para pihak”. Pembatasan ini dirasakan masih sangat minimalis sehingga tidak mampu menahan besarnya keinginan pencari keadilan untuk meminta keadilan ke pengadilan tertinggi tersebut. Peluang pengajuan PK lebih dari satu kali yang didasarkan pada tujuan, terciptanya keadilan, juga telah dimanfaatkan oleh pihak yang kalah untuk menunda pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Dengan demikian diperlukan adanya pengaturan pembatasan dalam proses pengajuan PK, baik pembatasan berupa alasan pengajuannya maupun waktu serta prosedur pengajuannya dalam ketentuan Hukum Acara Perdata.
PERANAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMBERI PETUNJUK KEPADA PENYIDIK DALAM PROSES PRA PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bukittinggi) Putri, Nadia Rahmadani; Sukmareni, Sukmareni; Zulfiko, Riki
Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i2.17362

Abstract

Pra penuntutan merupakan salah satu mekanisme dalam penyelesaian perkara pidana sebelum dilakukannya penuntutan. Pra penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh  dengan cara wawancara bersama Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berasal dari memperoleh data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan ini adanya pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik untuk dilengkapi serta penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidik untuk menggali sikap batin tersangka saat melakukan penusukan kepada korban dalam kasus penganiayaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Penuntut Umum dalam memberikan petunjuk kepada penyidik dalam tahap Pra Penuntutan dan untuk mengetahui Kendala yang dihadapi oleh Penuntut umum dalam memberikan petunjuk kepada penyidik saat penyempurnaan BAP serta upaya atau solusi dalam mengatasi kendala tersebut.
LANGKAH HUKUM BAGI PIHAK KETIGA TERHADAP EKSEKUSI RIIL Muhammad Maulana
Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i1.16960

Abstract

AbstrakSuatu putusan hakim dapat saja dianggap oleh Ketua Pengadilan Negeri bahwa putusan tersebut memiliki daya eksekusi yang menjangkau pihak-pihak diluar pihak yang berperkara. Hal semacam ini, tentunya sangat mencemaskan, sekaligus merupakan krisis hukum bagi pihak ketiga terkait kepastian hukum dan penerapan hukum yang berkeadilan bagi pihak ketiga diluar perkara tentang hak keperdataannya. Bahwa terkait persoalan tersebut, terdapat perbedaan bilamana menyangkut kepentingan pihak ketiga dengan adanya rencana eksekusi menyangkut hak keperdataannya. Maka dalam hal ini, langkah hukum apakah yang dapat diambil oleh pihak ketiga ketika menghadapi tantangan terkait adanya permohonan eksekusi sehingga dapat menunda atau menangguhkan eksekusi riil tersebut, dan apakah pihak ketiga dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek perkara yang sudah dieksekusi. Bahwa perlunya pembahasan mengenai hal tersebut, guna menganalisis langkah hukum konkrit, efektif dan efisien yang dapat diambil oleh pihak ketiga untuk mempertahankan hak-haknya. Dalam hukum acara perdata tersedia langkah hukum yang dapat diambil berkaitan dengan adanya pihak ketiga dalam posisi yang tidak mengetahui atau tidak dilibatkan sebagai pihak dalam suatu perkara perdata, yaitu berupa upaya hukum derden verzet atau juga disebut perlawanan pihak ketiga atau juga disebut bantahan pihak ketiga. Namun perlu dikaji lebih mendalam terkait perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini, apakah memungkinkan dilakukan oleh pihak ketiga bilamana perkara perdata yang hendak dilawan itu putusannya ternyata telah berkekuatan hukum tetap dan/atau objek perkaranya sudah dieksekusi.
EFEKTIFITAS PERAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANJARBARU Indah Dewi Megasari; Abdul Hamid; Noor Azizah
Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i1.17604

Abstract

Sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Peraturan yang mengatur mediasi ini juga terdapat pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dan PP Nomor 54 Tahun 2000 yang mana merupakan landasan yuridis bagi penyelenggaraan mediasi di luar pengadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang kesungguhan semua hakim untuk mengusahakan perdamaian. Dan juga terdapat dalam PERMA yang mengatur yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2003, PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan yang terbaru PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dimana PERMA tersebut semuanya mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam proses penerapannya mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru belum sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sehingga, apa yang diharapkan dari terbitnya PERMA ini belum tercapai secara maksimal. Karena nyatanya angka perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru masih sangat tinggi. Sehingga efektifitas PERMA dan optimalisasi peran Mediator dalam meminimalisir angka perkara perceraian belum tercapai, dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu. Kepatuhan terhadap PERMA, waktu proses mediasi, budaya masyarakat Indonesia, pola berfikir masyarakat Indonesia, tenaga ahli, data terkait mediasi, dan pembekalan ilmu sebelum menikah (pra nikah).
PERAN JAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN Wulandari, Nabila; Gusman, Erry; Z, Yenny Fitri
Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i2.17364

Abstract

Pencurian adalah salah satu tindak pidana, bila dilakukan oleh orang dewasa maka hal tersebut sudah umum dan biasanya bila tertangkap akan menjalani proses hukum yang sudah umum. Namun berbeda jika tindak pidana pencurian dilakukan oleh anak dibawah umur dan tentu proses hukum yang diberlakukan juga berbeda. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan Yuridis-Empiris, yaitu dengan langsung turun kelapangan melakukan Observasi, Wawancara dan Mengkaji bahan pustaka. Sumber data pada penelitian ini adalah data yang didapat melalui responden yaitu jaksa penuntut umum berupa hasil wawancara dan bahan pustaka lainnya. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan : pertama, Peran Jaksa di kejaksaan negeri bukittinggi dalam memberikan penegakan hukum dan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian sudah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Kedua, kendala atau hambatan yang dihadapi seperti singkatnya masa penuntutan anak, dan factor lain seperti factor internal dan factor eksternal.
PROBLEMATIKA NORMATIF PERMENAKER RI NO 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN (PP) SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) DI PT PK MANUFACTURING INDONESIA Ibrahim, Ibrahim; Santoso, Imam Budi; Agusmidah, Agusmidah; Khakim, Abdul
Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i2.16975

Abstract

Abstrak: Peran karyawan dalam pembangunan nasional sangat besar dengan berbagai tantangan yang dihadapi. Oleh karenanya kepada mereka sangat perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan. Dimana  saat ini Peraturan Perusahaan di PT PK Manufacturing Indonesia akan segera berakhir, sehingga perlu dilakukan perpanjangan kembali ke Disnakertransnas Kabupaten Karawang. Dengan adanya serikat pekerja di perusahaan maka pengusaha dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku PP dengan pertimbangan perusahaan merubah status dari PP ke PKB. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data penelitian berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data yaitu wawancara dan dokumentasi kepada Kepala Bidang Hubungan Industrrial, Karyawan HRD, Serikat Pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengusaha selalu mengajak Serikat Pekerja untuk melanjutkan peraturan perusahaan saat akan berakhir masa berlakunya dan Serikat Pekerja menyetujui hal tersebut mengingat saat penyusunan Peraturan Perusahaan dalam menentukan isinya terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak diadakan secara berunding atas kepentingan para pihak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. (2) Prosedur Penyusunan Peraturan Perusahaan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja yaitu (a) Pengusaha membuat draft perubahan PP; (b) Pengusaha memberikan draft perubahan PP kepada Serikat Pekerja agar didapatkan saran dan pertimbangan; (c) Pelaksanaan Perundingan PP antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja; (d) Kesepakatan Hasil Perundingan; (e) Pengesahan PP oleh Pimpinan Perusahaan; (f) Pendaftaran PP di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang; dan (g) Pelaksanaan PP oleh pihak-pihak terkait. (3) Faktor pendukung dalam proses penyusunan PP adanya sosialisasi/pengarahan dari Serikat Pekerja kepada anggotanya terkait dengan penyusunan PP; dan adanya dukungan penuh dari Disnakertrans Kota Karawang dalam pendaftaran PP.
PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA Eva Norjanah; M Ali Amrin
Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i1.16751

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi sistem persidangan secara elektronik menurut PERMA No.4 Tahun 2020 dan UU No.8 Tahun 1981 dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia dan untuk menganalisis persidangan secara elektronik sesuai dengan tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materiil. Jenis Penelitian, yaitu penelitian hukum normatif, Sifat Penelitian, yaitu Preskriftip, Tipe Penelitian, yaitu pembaharuan hukum atau reformasi hukum, Pendekatan Penelitian statue aprroach, conceptual approach and case approach. Hasil penelitian pertama ditemukan bahwa permasalahan yang dihadapi persidangan elektronik memiliki beberapa kendala normatif maupun teknis. Secara normatif persidangan pidana elektronik sebagaimana yang diatur didalam PERMA mengalami pergeseran konsep dan prinsip pokok persidangan pidana pada umumnya yang telah diatur dalam KUHAP. Hasil penelitian yang kedua ditemukan bahwa masih ada keraguan yang cukup besar untuk keyakinan Hakim dalam menilai kebenaran materiil pada persidangan yang dilakukan secara elektronik. Proses pembuktian secara elektronik berpotensi mengganggu prinsip fair trial yaitu peradilan yang jujur dan adil. Sebab, banyaknya kendala-kendala seperti infrastruktur untuk mendukung peradilan online yang kurang memadai sehingga potensial mengurangi keabsahan proses pembuktian. Persidangan yang dilakukan secara elektronik yang hanya berlandaskan PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik tidak dapat memenuhi tujuan dari hukum acara pidana dalam menemukan kebenaran materiil, karena proses pembuktian dalam persidangan perkara pidana secara elektronik tidak cukup hanya dengan Peraturan Mahkamah Agung saja, tentunya diharapkan peraturan hukum acara yang ada harus diperbarui, agar memiliki landasan hukum yang kuat terhadap pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik.
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG (Surat Ketetapan NO. B-3482/1.3.10/Eoh.2/09/2022) Kiranti, Yolla Priska; Gusman, Erry; Munandar, Syaiful
Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i2.17357

Abstract

Keadilan Restorative yang diterapkan di Indonesia merupakan salah satu mekanisme penyelesaian perkara untuk mengubah formalitas pemidanaan yang awalnya fokus pada pemberian sanksi dan nestapa kepada si pelaku menjadi mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang terkait dengan kasus untuk sama-sama menciptakan kesepakatan penyelesaian perkara yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak yang tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Padang. Hasil penelitian diperoleh pertama, pelaksanaan Restorative Justice oleh jaksa penuntut umum dalam tindak pidana percobaan pencurian memenuhi syarat sesuai ketentuan dengan perdamaian yang disepakati tanpa syarat dari pihak korban kepada tersangka. Kedua, kendala yang dihadapi jaksa adalah sulit untuk berkomunikasi dengan pelaku, mencapai kesepakatan kedua belah pihak, menghadirkan pihak-pihak korban/pelaku, saksi korban/pelaku, tokoh masyarakat, dan lainnya. Perlu adanya substansi yang menyesuaikan pelaksanaan Restorative Justice secara baik dan lengkap, sehingga proses penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu dapat dilakukan melalui restoratif, dengan lebih cepat, adil, sederhana dan tidak memakan waktu serta biaya yang mahal.

Page 17 of 20 | Total Record : 198

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue