Articles
198 Documents
<![CDATA[KONSEP PERTANGGUNG JAWABAN DAN TATA KELOLA DALAM PERSEROAN PERORANGAN ]]>
<![CDATA[arinatali, catalina moeliani]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v8i2.16574
<![CDATA[Konsep perseroan perorangan digulirkan Pemerintah Republik Indonesia lewat turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker), sebenarnya bukan hal baru bagi beberapa negara di dunia. Konsep ini telah dikenal di berbagai negara, namun dengan penyebutan yang berbeda-beda. Amerika Serikat, Kanada, dan Singapura menyebut perseroan perorangan dengan Sole Proprietorship, sementara di Inggris disebut dengan Sole Trader. Di Vietnam dengan nama Private Enterprise, dan Belanda dikenal dengan Eenmanszaak. Pada 30 Desember 2022 Undang Undang Cipta Kerja resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 tahun 2022 terbit. Setelah itu, pada tanggal 31 Maret 2023 ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.]]>
<![CDATA[Pidana Pengawasan dalam Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rahmawati, Norwafa]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v9i1.20255
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Pidana Pengawasan dalam Kebijakan Pembaharuan Hukum Pdana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian terhadap norma-norma melalui penelitian kepustakaan (library research) yang bersumber dari 2 (dua) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perbaikan terhadap KUHP dilakukan dengan disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur pidana pengawasan sebagai bentuk pidana baru dalam pidana pokok sebagaimana Pasal 65 sebagai bentuk penyempurnaan dari pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f dalam KUHP yang masih berlaku saat ini yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1946. Menjadi penting bagi Undang-Undang No.1 Tahun 2023 untuk memberikan kepastian hukum terhadap syarat-syarat mengenai pidana pengawasan yang diatur dalam Pasal 76 sebagai wujud perlindungan baik terhadap pelaku maupun korban tindak pidana]]>
<![CDATA[Implementasi Tap MPR RI Nomor: VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara terkait Sumpah Jabatan Pejabat Publik ]]>
<![CDATA[Durahman, Dani]]>;
<![CDATA[Chalil, Sri Mulyati]]>;
<![CDATA[Sihombing, Indra Gatot]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v9i1.19131
<![CDATA[Perilaku pejabat merupakan sauritauladan bagi masyarakat atau rakyat pada umumnya, sudah sepatutnya seorang pejabat publik memberikan contoh yang baik. Perkembangan saat ini terjadi beberapa pejabat yang melanggar atau tidak melaksanakan sumpah jabatannya, padahal ketika seorang pejabat publik menyampaikan sumpahnya maka dirinya sudah berjanji dihadapan publik dan tuhan, sudah semestinya pejabat tersebut melaksanakan apa yang sudah ikrarkan. Tidak adanya sanksi baik administrasi, perdata maupun sanksi pidana terhadap pejabat publik yang tidak menjalankan sumpah jabatannya bukan berarti pejabat dengan bebas melanggarnya, karena semuanya merupakan bagian dari etika politik pejabat, untuk mengeliminir pejabat publik melanggar atau tidak melaksanakan sumpah jabatan maka perlu diatur formula sanksi pidana dikarenakan perbuatan pejabat tersebut termasuk dalam pembohongan publik maka diperlukan sanksi pidana ancaman 5 (lima) tahun kurungan penjara supaya ketika pejabat tersebut terbukti bersalah dan dihukum oleh pengadilan maka pejabat tersebut tidak dapat kembali menjadi pejabat public]]>
<![CDATA[PERSEROAN TERBATAS DALAM INVESTASI PENANAMAN MODAL ASING DAN INVESTASI PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Rosallyna, Dessy Ayu]]>;
<![CDATA[Yanova, Muhammad Hendri]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v8i2.17704
<![CDATA[Mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesiaidan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik iIndonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Cipta kerja diharapkan imampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis inasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dapat mempengaruhi masuknya Investor Asing dan Tenaga Kerja Asing di indonesia dan Peran Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam pembangunan bidang ekonomi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan iglobalisasi ekonomi, Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya.]]>
<![CDATA[Perluasan Objek Praperadilan dalam Penetapan Tersangka berdasarkan Asas Keadilan Bagi Pelapor ]]>
<![CDATA[Ananda, Fitria]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v9i1.19740
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dapat memberikan jaminan terhadap pelapor, agar perkaranya dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan menganalisa langkah hukum yang dapat dilakukan pelapor apabila tersangka dinyatakan lepas karena penetapan tersangkanya tidak sah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yaitu metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun hasil dari penelitian ini, menganai pembatalan penetapan tersangka ini merupakan kajian yang sama mengenai ruang lingkup Pasal 77 KUHAP. Yang berarti rumusan mengenai hal ini akan berimbas kepada argumentasi hukum yang mengetengahkan apakah kemudian ketentuan praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP ini dapat diupayakan sebuah perluasan obkek praperadilan dalam memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang nyatanya membawa dampak signifikan dengan masifnya permohonan praperadilan yang diikuti putusan pembatalan status tersangka. Sampai saat ini masih belum ada peraturan yang bisa menjamin pelapor dan langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pelapor apabila tersangka lepas karena penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah..]]>
<![CDATA[RELEVANSI KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP LAYANAN PAJAK BERBASIS ONLINE DIKAJI DARI TEORI HUKUM PEMBANGUNAN DAN PERUBAHAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[bashel, abdul halim]]>;
<![CDATA[Lestarini, Ratih]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v8i2.16245
<![CDATA[Era globalisasi yang terjadi saat ini memberikan perubahan yang signifikan pada kehidupan manusia. Penerapan teknologi informasi menimbukan berbagai perubahan sosial. Perkembangan teknologi informasi diterapkan pemerintah dalam bentuk penyelenggaraan E-government untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang lebih berbasis pada good governance. Penerapan penyelenggaraan E-government salah satunya adalah penyelenggaraan pelayanan pajak berbasis Online saat ini. Adapun masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem layanan pajak berbasis online di Indonesia menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia; dan Bagaimana relevansi sistem layanan pajak berbasis online di Indonesia dengan teori hukum pembangunan dan perubahan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumupulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil seluruh penjabaran dalam penelitian ini, ditarik kesimpulan bahwa teori hukum pembangunan dan teori perubahan masyarakat mendorong terciptanya pengaturan atau legalisasi terhadap penyediaan layanan pajak berbasis online, dengan teori hukum pembangunan yang mengharuskan adanya pembaharuan hukum tertentu yang dalam hal ini pembaharuan aturan hukum mengenai layanan pajak berbasis online, dan teori perubahan masyarakat yang diartikan dengan perubahan sosial masyarakat yang berubah dari pada saat masyarakat masih terbiasa menggunakan dokumen cetak, beralih dengan kebiasaan masyarakat di media sosial yang sudah lazim dengan media elektronik dan jaringan, sehingga regulasi mengikuti kebiasaan masyarakat untuk memberikan pelayanan pemerintahan secara online, dalam hal penelitian ini pelayanan pajak secara online.]]>
<![CDATA[METODE PENELITIAN HUKUM: ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM DENGAN METODE PENELITIAN NORMATIF DAN EMPIRIS ]]>
<![CDATA[YANOVA, MUHAMMAD HENDRI]]>;
<![CDATA[KOMARUDIN, PARMAN]]>;
<![CDATA[HADI, HENDRA]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v8i2.17423
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemecahan masalah hukum dengan metode penelitian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doctrinal, dengan menggunakan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini adalah Metode penelitian hukum digunakan untuk memecahkan suatu problematika hukum yang sangat kompleks dalam perkembangannya. Penelitian hukum secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua metode penelitian; metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris.]]>
<![CDATA[Penambahan Nama pada Sertifikat Hak Milik Dalam Perjanjian Kredit Oleh Bank ]]>
<![CDATA[Nurani, Rassia]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v9i1.20492
<![CDATA[tujuan dari penelitian ini adalah apakah bank memiliki kewenangan untuk menambahkan nama pada Sertifikat Hak Milik yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit tanpa persetujuan debitur dan mengelaborasi bagaimana akibat hukum dan keabsahan produk dari permohonan perubaham nama yang dilakukan pengajuannya oleh bank. Metode yang digunakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif pendekatan yang digunakan Pendekatan Konseptual dan penelitian perundang-undangan, yaitu pendekatan diberikan akan memberikan landasan yang kuat dan argumentasi yang berbasis hukum untuk memahami bagaimana kewenangan bank terkait dengan penambahan nama pada Sertifikat Hak Milik yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer beruapa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Bank tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pengajuan permohonan balik nama apabila tidak ada surat kuasa atau persetujuan yang diberikan oleh Debitur selaku Pemilik. Pihak debitur juga dapat mengajukan gugatan atas wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 jo. Pasal 1238 KUH Perdata jika perjanjian utang piutang antara bank ternyata tidak mencantumkan klausula perihal syarat-syarat pengalihan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian tersebut kedua Dalam melakukan pendaftaran tanah dan menerbitkan sertifikat sebagai suatu perbuatan hukum, untuk menimbulkan keadaan hukum baru Kesalahan data fisik maupun data yuridis dalam pendaftaran tanah akan menghilangkan unsur kepastian hukum hak atas tanah, sehingga orang yang berhak terhadap tanah tersebut akan dirugikan.]]>
<![CDATA[Penanganan Praktik Prostitusi Anak oleh Satuan Pilisi Pamong Praja Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan ]]>
<![CDATA[Erniyati, Tiya]]>;
<![CDATA[Husna, Nur]]>;
<![CDATA[Wahyuningtyas, Nanda Tri]]>;
<![CDATA[Febriyana, Hana Sajidah]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v8i2.17497
<![CDATA[Penelitian ini merupakan kajian di bidang Ilmu Hukum terkait dengan Penanganan Praktik Prostitusi Anak oleh Pemerintah di Perkotaan Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menangani prostitusi anak dan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam upaya menangani prostitusi anak di banjarmasin. penelitian yang digunakan adalah metode penelitian socio-legal research, metode penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisa normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum dengan menggunakan pendekatan interdisipliner antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis, namun tetap memakai cara analisis kualitatif yang difokuskan pada aspek-aspek normatif dari kehidupan sosial. Penelitian ini adalah penelitian hukum interdisipliner yang berawal pada analisa teks-teks norma hukum dalam perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan/atau doktrin-doktrin hukum. Namun, kata “sosio” bermakna bahwa penelitian ini berorientasi pada pendekatan inter- disipliner, dengan memanfaatkan bahan-bahan ilmu sosial, politik dan ekonomi. Perdekatan inter-disipliner ini berbeda dengan penelitian hukum konservatif. ]]>
<![CDATA[UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SIMPANAN ANGGOTA OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) ]]>
<![CDATA[Purba, Daniel]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v8i2.15974
<![CDATA[Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui pengaturan dan perlindungan hukum terhadap dana anggota pada koperasi yang bermasalah. Mengenai penulisan dalam artikel ini, penulis disini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta komparatif dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian meyimpulkan bahwa hingga saat ini masih belum terdapat pengaturan yang menjelaskan lebih rinci mengenai perlindungan hukum terhadap dana anggota koperasi yang bermasalah, Sehingga perlu adanya pembentukan Lembaga baru beserta dengan pengaturannya. Jika di bandingkan dengan Lembaga Penjamin Simpanan pada Perbankan, LPS Perbankan disini merupakan badan hukum yang pembentukkannya berdasarkan pada UU no. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Simpan Pinjam, dan LPS disini memiliki fungsi untuk melakukan penyelesaian serta menangani bank gagal dan berfokus pada bidang perbankan saja. LPS disini tidak dapat dibentuk dikarenakan tidak sesuai dengan nilai-nilai koperasi. Pemerintah dapat membentuk suatu lembaga baru yang sesuai asas, nilai maupun tujuan koperasi dan memberikan perubahan terhadap UU Perkoperasian yang berlaku saat ini]]>
