cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Ifrani, S.H., M.H
Contact Email
ifrani@ulm.ac.id
Phone
+625113305255
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Badamai Law Journal
Published by Universitas Lambung Mangkurat
ISSN : 25014086     EISSN : 25030884     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 198 Documents
 16   17   18   19   20 
Penerapan Teknologi Blockchain dalam Penyimpanan Protokol Notaris Karlina, Tiara
Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i1.19794

Abstract

Sehubungan berkembangnya di era digitalisasi teknologi informasi yang sangat pesat membuat perubahan dalam penyimpanan arsip dari konvensional kedalam digitalisasi.penyimpanan protocol Notaris oleh notaris bertujuan untuk memastikan keberlangsungan yuridis dari akta Notaris sebagai yang kuat bagi para pihak. penerapan penyimpanan protokol dalam konsep cyber notary penyimpanan produk teknologi blockchain salah satu solusi dalam menghadapi tantangan pada penyimpanan digital. Notaris bisa menggunakan blockchain yang bersifat private. yang menjadi permasalahan penerapan teknologi blockchain masih belum diatur ecara khusus dalam Undang-Undang Jabatan Notaris selain itu juga bagaimana teknologi blockchain ini dapat diimplementasikan dalam penyimpanan protokol notaris serta resiko apa yang timbul dari penerapan teknologi blockchain dalam penyimpanan protokol notaris. metode yang digunakan penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual penelitian ini juga bersifat perspektif .hasil dari penelitian ini adalah Penyimpanan protokol notaris secara elektronik atau digital sangat penting untuk diimplementasikan karena dengan cara ini, notaris dapat menjalankan kewajibannya dalam menyimpan dokumen-dokumen dengan lebih aman, efektif, dan efisien Namun implementasi teknologi ini masih dihadapkan pada beberapa kendala, terutama karena belum adanya undang-undang dan peraturan yang secara khusus mengatur tentang penyimpanan protokol secara digital atau elektronik yang kedua reiko yang perlu diperhatikan mencakup potensi serangan siber yang dapat mengancam keamanan data, risiko terpapar virus, kemungkinan peretasan yang dapat mengganggu integritas sistem, serta masalah privasi data yang memerlukan perlindungan tambahan Blockchain juga dapat menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan, mengingat adanya kebutuhan akan infrastruktur dan perawatan yang diperlukan untuk menjaga sistem berjalan dengan lancar
Kebijakan Pemerintah Daerah Tanah Laut dalam Melindungi Pembeli Tanah Eks Transmigrasi Zakiyah, Zakiyah; Tavinayati, Tavinayati; Ma’rifah, Rabiatul; Fitriah, Nur Aina
Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i1.18982

Abstract

Ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi melarang transmigran menjual lahan miliknya sebelum 15 tahun sejak penempatan. Pelanggaran ketentuan ini diancam dengan pencabutan hak. Dari sisi hukum jual beli  menimbulkan persoalan mengenai kewenangan dari penjual dan apakah jual beli tersebut sah. Jual beli tanah harus melalui PPAT, namun yang terjadi jual beli lahan eks transmigrasi tersebut dilakukan dibawah tangan, hal ini menjadikan posisi pembeli tidak terlindungi oleh hukum. Kesulitan pembeli tanah eks transmigrasi dalam melakukan proses balik nama dikarenakan penjualnya (transmigran) tidak diketahui keberadaannya. Secara hukum pembeli belum menjadi pemilik dari tanah yang dibelinya, Ketidakjelasan status tanah menimbulkan permasalahan apabila si pembeli akan menjual kembali tanah  tersebut, atau pada saat akan jadikan jaminan kredit ke bank. Selain itu juga menimbulkan masalah waris. Ahli waris tidak dapat melakukan pemecahan waris karena sertipikat masih nama penjual. Penelitian akan menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah dalam melindungi pembeli tanah eks transmigrasi.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris   yang menitikberatkan pada penelitian lapangan (field research) untuk mendapatkan data primer, penelitian lapangan dilakukan di kabupaten Tanah Laut karena merupakan program transmigrasi pertama di Propinsi Kalimantan Selatan.  Selain penelitian lapangan  diperlukan penelitian kepustakaan (library research) yang berfungsi memperkuat dasar teori dan menunjang data yang didapatkan di lapangan. Peneliti mengkaji dan menganalisis data yang didapatkan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pembeli tanah eks transmigrasi  baik itu dijual sebelum atau setelah lewat waktu 15 tahun berada pada pihak yang dirugikan, karena penjual yang menjual lahannya sebelum jangka  waktu 15 tahun sehingga tidak memiliki kedudukan hukum sebagai penjual. Apabila jual beli dilakukan setelah jangka waktu 15 tahun penjual memiliki kedudukan hukum sebagai penjual tetapi hak milik belum beralih karena dilakukan dibawah tangan.Dalam memberikan kepastian hukum memberi perlindungan kepada pembeli yang akan melakukan proses balik nama tetapi terkendala karena penjual tidak diketahui keberadaannya, Pemerintah daerah Kabupaten  Tanah Laut berkolaborasi dengan Kantor Pertanahan dan Pengadilan Negeri Pelaihari membuat suatu program kolaborasi untuk mengatasi permasalahan tanah eks transmigrasi di Tanah Laut secara terpadu yang dikenal dengan nama Kijang Mas Tala (Kolaborasi Layanan Penunjang Penyelesaian Masalah Bidang Tanah Eks Transmigrasi Di Wilayah Kabupaten Tanah Laut).
Anak Sebagai Aktor Kriminal dalam Perspektif Hukum Pidana Rahim, Muhammad Rizky Pratama Ar; Haiti, Diana; Anwary, Ichsan; Zainuddin, Zainuddin
Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i1.19543

Abstract

Tidak sedikit anak dalam hal ini menjadi pelopor kejahatan atau dengan kata lain memiliki pemikiran kriminal.terlibat dalam kejahatan pembunuhan,narkotika dan lain sebagainya. Tindakan tindakan anak yang memiliki pemikiran kriminal ini harusnya menjadi suatu pembeda dengan kenakalan anak atau juvenile delinquency. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), penelitian ini memberikan sebuah formulasi dalam penjatuhan pidana bagi aktor kriminal anak yang melakukan tindak pidana seperti perampokan,penganiayaan berat, pembunuhan, pemerkosaan. pengedar narkotika dan terorisme  dengan menggunakan 2 golongan pemidanaan yaitu golongan pertama restorative justice/diversi dan rehabilitasi yang berbasis spiritual serta golongan ke dua adalah pidana dengan bentuk pemberatan
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP ENDORSEMENT DI SOSIAL MEDIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Yose, Michaell
Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i2.16098

Abstract

Iklan merupakan sarana bagi konsumen untuk mengetahui barang dan/jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha dalam hal ini pengiklan, karena konsumen mempunyai hak, khususnya untuk hak untuk mendapat informasi dan hak untuk memilih. Bagi perusahaan para pebisnis, iklan merupakan bagian dari kegiatan pemasaran produknya dan iklan dianggap berhasil apabila terdapat peningkatan jumlah pembeli produk yang ditawarkannya. Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa “Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barangdan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan”. Salah satu metode iklan yang dapat dilakukan di media sosial adalah endorsement. Endorsement adalah strategi pemasaran yang melibatkan seseorang dengan pengaruh publik yang kuat untuk mempromosikan suatu produk. Endorsement dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memublikasikan pemakaian produk, membuat ulasan positif tentang produk, dan mempersuasi publik untuk membeli suatu produk.  Endorsement  memiliki sejumlah dampak positif bagi beberapa pihak. Akan tetapi, di sisi lain, terdapat dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan endorsement ini. Salah satu jenis konten yang diunggah oleh para influencer untuk memenuhi asupan konten para penggunanya adalah konten ulasan. Konten ulasan ini terkadang disalahgunakan oleh influencer untuk mempromosikan suatu produk. Ulasan yang seharusnya bersifat jujur dan sesuai dengan pengalaman sang influencer malah disusupi promosi berbayar. Hal ini dapat merugikan para pengikutnya karena mereka mengharapkan ulasan yang sebenar-benarnya, sedangkan ulasan yang diberikan oleh sang influencer tidak sepenuhnya jujur.
Implementasi Persyaratan Dasar Pemekaran Kecamatan: Studi Kasus Pemekaran Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan Yusnita, Yusnita
Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i1.19653

Abstract

Penelitian ini berfokus pada kasus pemekaran Kecamatan Halong di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, dan bagaimana persyaratan dasar pemekaran kecamatan diatur dalam Pasal 4 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 diterapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah proses pemekaran Kecamatan Halong sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan meninjau dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemekaran Kecamatan Halong telah memenuhi sebagian besar persyaratan dasar yang ditetapkan, tetapi ada beberapa masalah dalam menjalankan proses tersebut, terutama terkait dengan demografi dan ketersediaan sarana. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan koordinasi antar pemangku kepentingan sangat penting dalam pembentukan pemekaran kecamatan yang efektif. Diharapkan temuan ini akan membantu evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pemekaran wilayah Indonesia
Enforcement of Law Against Understanding Product Businesses and Fertilizer Districts in the Framework of Realizing Food Security Ramdania, Dini; Setiadi, Edi; Herniarti, Dini Dewi
Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i1.19063

Abstract

Fertilizer is an important element in agriculture besides seeds and water, so the state then stipulates SNI obligations for fertilizer products to make agricultural products a success and also to protect the nutrients contained in the soil so that they are not damaged. But in reality, it is often found in the field that there are certain parties who produce and distribute non-SNI fertilizers for personal gain. In fact, fertilizers that do not have SNI with unclear content will cause damage to the soil and recovery will take a long time. Unfortunately, criminal acts of product and distribution of non-SNI fertilizer continue to occur in different locations, as if there is no deterrent effect on the perpetrators because in several cases the production and distribution of non-SNI fertilizer only reaches the level of investigation due to lack of experts from the Ministry of Agriculture. Law no. 20 of 2014 concerning standardization and conformity assessment and other laws regulate them but are difficult to implement in the field because there must be coordination between institutions.
Kekerasan Seksual terhadap Anak yang dilakukan oleh Ayah Kandung Saprida, Saprida; Nurunnisa, Nurunnisa
Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i1.19418

Abstract

Untuk Menganalisa sanksi pidana terhadap ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya, dan Untuk Menganalisa perbandingan sistem sanksi hukum pidana dengan sistem sanksi pidana islam terhadap ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, teori–teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli, dianalisis dan ditarik kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan mengkaji bahan hukum Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah Sanksi pidana terhadap ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam beberapa Peraturan tersebut mengenai sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak ada yang memuat mengenai sanksi Pidana mati untuk pelaku, kecuali dengan pemberatan dan sanksi pidana kebiri kimia. Perbandingan antara sistem sanksi hukum pidana yang ada dengan sistem sanksi pidana Islam terhadap ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya adalah adanya hukuman yang lebih berat karena hukuman bagi pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah perzinaan atau persetubuhan dengan kekerasan. Dalam Islam apabila seseorang berzina atau bersetubuh atas dasar suka sama suka saja akan diberi hukuman/sanksi razam kepada pelaku yang sudah pernah menikah, apalagi jika kondisi persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan dan dilakukan oleh ayah kandung kepada anak nya maka hukumannya adalah di rajam dengan cara setengah badan di tanam didalam tanah dan dilempari batu dihadapan orang-orang hingga mati. Hukuman diterapkan demikian sesuai dengan apa yang diatur dalam Al-Qur’an sebab zina masuk dalam jarimah hudud. Zina termasuk jarimah hudud yang hukumannya merupakan hak Allah dan masyarakat
KEDUDUKAN SURAT PENGAKUAN UTANG YANG DI BUAT DI BAWAH TANGAN DALAM PEMBUKTIAN KASUS WANPRESTASI Kuswono, Anggie Saphira
Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i2.16372

Abstract

Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pada perjanjian kredit inilah segala hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur dicantumkan. Surat pengakuan utang di bawah tangan berisikan kewajiban kreditur untuk segera mencairkan kredit apabila akad kredit telah dilangsungkan dan hak kreditur untuk menagih angsuran serta mengeksekusi benda jaminan apabila terjadi wanprestasi, maupun mengenai hak debitur untuk mencairkan dana kredit serta kewajiban debitur untuk membayar angsuran kredit tepat pada waktunya serta kewajiban- kewajiban lainnya yang terkait dengan syarat- syarat kredit nantinya akan dicantumkan secara terperinci dalam akta perjanjian kreditnya.Surat pengakuan utang di bawah tangan inilah yang nantinya akan dijadikan alat bukti dikemudian hari apabila debitur tidak memenuhi prestasinya sebagaimana apa yang dijanjikan dalam perjanjian kredit dalam surat pengakuan utang yang telah disepakati bersama. Penanganan atau penyelesaian wanprestasi dalam hal kredit bermasalah dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian secara litigasi dilakukan dengan menggunakan cara atau melalui jalur pengadilan. Pihak Bank atau Kreditur harusnya melakukan upaya hukum yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur yang tidak dapat melakukan pelunasan hutangnya dalam hal terjadi kredit macet dengan mengidentifikasi sedini mungkin terjadinya kredit macet dan mengintensifkan penagihan, melakukan musyawarah mufakat untuk menemukan jalan keluar yang dikehendaki kedua belah pihak (win-win solution). Selain upaya hukum tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 1131 KUHPerdata tentang jaminan umum dapat digunakan sebagai pelunasan utang debitur dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. 
Proses Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) Rosydati, Alfi; Erlina, Erlina
Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i1.20072

Abstract

Tujuan penelitian proses harmonisasi rancangan peraturan daerah (berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) untuk mengetahui  proses harmonisasi rancangan peraturan daerah berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan untuk mengetahui akibat hukum apabila tidak dilakukan harmonisasi rancangan peraturan daerah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian proses harmonisasi rancangan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sedangkan hasil penelitian ini adalah bahwa proses harmonisasi rancangan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan perlu dibuat peraturan pelaksananya secepat mungkin agar bisa memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah. Keberadaan peraturan pelaksana sangat penting dalam mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini merupakan bagian dari upaya penataan regulasi produk hukum di daerah, sehingga peraturan daerah dapat dibentuk dan dilaksanakan secara tepat sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Adapun akibat hukum apabila tidak dilakukan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan perintah Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka terjadi cacat hukum. cacat hukum ini terjadi  disebabkan karena  Jika tahapan pengharmonisasian tidak dilakukan, maka produk hukum yang dihasilkan dapat mengandung cacat secara hukum. karena cacat prosedural karena dalam pembentukan peraturan daerah tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dapat dilakukan Judicial Review terhadap Peraturan Daerah  oleh masyarakat. Untuk itulah perlu diatur dalam peraturan pelaksana nantinya mengenai sanksi apabila tidak dilakukan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa proses harmonisasi dilaksanakan dengan baik berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan.
Realisasi Kebijakan Politik Hukum Pangan dalam Pemberdayaaan Perempuan pada Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara Erliyani, Rahmida; Ratomi, Achmad; Farah, Gusti Alya Fathia; Kusumawardhani, Nurul Aini
Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i1.19196

Abstract

: Pemerintah sudah  mencanangkan kebijakan  ketahanan pangan yang dituangkan dalam  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kebijakan ini berupaya menuju peningkatan ketahanan pangan masyarakat yang diawali dari upaya pencapaian kemandirian pangan keluarga.Secara hukum dapat kita lihat pada tataran regulasinya, baik dalam lingkup lokal maupun secara nasional. Adanya UU tentang Pangan ini yang kemudian di turunkan dalam berbagai peraturan pelaksananya baik dalam lingkup nasional maupun daerah Kabupaten HSU, menarik untuk dikatehui dalam aspek hukum ini. Kemudian bagaimana  realiasasi politik hukum pangan di Kabupaten HSU ini dalam proses penyelenggaraan pangan dengan melibatkan peran perempuan sebagai pemberdayaan perempuan. Hal ini menjadi penting untuk dianalisis karena peran perempuan sangat singnifikan dalam upaya peningkatan ketahan keluarga dalam aspek ekonomi maupun kesehatan .Implementasi berbagai regulasi hukum terkait uapaya mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan mengedepankan upaya mencapai kemandirian pangan keluarga, peran perempuan niscahya ditiadakan. Oleh karena itu menarik untuk terus dilakukan riset terkait pemberdayaan perempuan dalam keluarga pada masyarakat Kabupaten HSU terutama terkait pemberdayaan perempuan pada persolan kemandiran keluarga termasuk dalam hal ini kemandirian pangan keluarga.Metode yang digunakan dalam Penelitian ini  adalah penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara ( HSU), dengan pendekatan statute approad dan conceptual approad.Data yang digunakan adalah data primer didukung data sekunder.Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi pemerintah daerah Kabupaten HSU dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan pada masyarakat untuk penyelenggaraan pangan  dan kemandirian ekonomi keluarga memang secara aturan hukumnya tidak diatur secara khusus dalam tataran regulasi daerah.namun terdapat dalam berbagai peraturan nasional terkait penyelenggaraan pangan dan juga sebagian tertuang dalam regulasi daerah.yang bersifat umum tentang kebijakan terkait penyelenggaran pangan dan pembinaan ketahanan keluarga. Realisasi kebijakan poltik hukum pangan di kabuapten HSU dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan terkait program ketahanan pangan yang dilakukan secara terpadu oleh dinas PPPA&KB, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas dukcapil, Dinas Peternakan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perindag. Bentuk kegiatannya adalah: Penyuluhan penyuluhan untuk kemandirian pangan masyarakat, kegiatan berbagai penyuluhan  tentang kesehatan keluarga, ibu dan anak,Kegiatan penyuluhan dan pembinaan pencegahan perkawinan usia dini. Dan kegiatan Penyuluhan dan pembinaan pencegahan stanting bagi anak,kegiatan pelatihan keterampilan pengolahan makanan industri rumahan, kegiatan pelatihan keterampilan kewirausahaan dan pedagang/usaha kecil. Juga kegiatan  pembinaaan usaha pertanian dan perkebunan, usaha perikanan serta kegiatan pembinaan peningkatan kawasan wisata perairan dan sungai dan menjalin berbagai kerjasama dengan pihak instansi terkait untuk upaya peningkatan pemeliharaan dan pemenfataan lahan gambut, rawa dan sungai.    

Page 19 of 20 | Total Record : 198

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue