Articles
198 Documents
<![CDATA[PRACTICES OF COLLATERAL GOODS AUCTION AT BANJARMASIN SHARIA PAWNSHOPS (BANJARMASIN ULAMA PERSPECTIVE ANALYSIS) ]]>
<![CDATA[Umi Hani]]>;
<![CDATA[Parman Komarudin]]>;
<![CDATA[Rahmatul Huda]]>;
<![CDATA[Abdul Hadi]]>;
<![CDATA[Zakiyah Zakiyah]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v8i1.16260
<![CDATA[Auction is the sale of goods in public which is preceded by efforts to gather interested parties through announcements made by and in front of the auction official with the achievement of the optimal price through verbal bidding up and down or down and or in writing. The process of the role of the ulema in society, makes the ulema not only have theological validity but also social validity and its existence is firmly rooted in society. From this it can be understood that scholars are not only followed by their opinions in the religious field, but even in the social field, including the economic field. Many say that Banjarmasin is a religious city, it can be seen that the people of Banjarmasin are still strong in following the opinions/words of the scholars. The formulation of the problem in this paper is how is the practice of auctioning collateral at sharia pawnshops in Banjarmasin and how is the perspective of Ulama Banjarmasin the practice of auctioning collateral. This study uses qualitative research with the type of field research (field research), the nature of the research is a case study (case study). The results of this study are that there are two methods used in the auction system, namely open auctions and closed auctions. A closed auction is an auction in which the applicant submits the price of the property he is interested in in a sealed or confidential envelope. Meanwhile, in the opinion of the Banjarmasin scholars, the practice of auctioning collateral items is not prohibited by sharia and the law is permissible as long as it is in accordance with the provisions of the DSN-MUI Fatwa, Guarantees in sharia pawnshops function as proof of the customer's commitment to paying off the financing.]]>
<![CDATA[PROBLEMATICS OF THE DEVELOPMENT OF SHARIA MUTUAL FUNDS IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Sodiki]]>;
<![CDATA[Parman Komarudin]]>;
<![CDATA[Mahmud Yusuf]]>;
<![CDATA[Hendera Hadi]]>;
<![CDATA[Imro Atut Toyyibah]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 7, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v7i2.16010
<![CDATA[ABSTRACTThe development of the capital market in Indonesia has become a special attraction for investors to invest in the stock exchange. However, to be able to invest directly, there are several obstacles faced by investors such as limited knowledge, information and time. One alternative investment instrument that can be a solution to these problems is mutual funds. The development of Islamic mutual funds in Indonesia has indeed been under pressure in the past year. This is reflected in the decline in the managed funds of Islamic mutual funds which appear to decline at the end of 2021 and tend to be flat until the first quarter of 2022 to March 2022. The purpose of this research is to analyze the problems in the development of Islamic mutual funds in Indonesia. In this study using the method of literature (library research) with a qualitative approach. The results of the study show that the obstacles to developing Islamic mutual funds are caused by several factors, including: lack of literacy about mutual funds, dualism that occurs in the capital market, the need for assistance from stakeholders to work together. Another factor that can cause mutual funds to decline is inflation, causing the purchasing power of public money in general to decrease. ]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM DALAM EKSEKUSI DAN LELANG SAHAM SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[Ahmad Saleh]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v8i1.15873
<![CDATA[Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian kepustakaan (library research). Dengan mengkaji mengenai berbagai objek penelitian yang berupa peraturan/norma yang berkaitan dengan Eksekusi dan Lelang Jaminan Fidusia. Adapun penelitian ini bersifat preskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Kemudian yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah Pertama, Tentang ketentuan tentang eksekusi dan pelelangan objek Jaminan Fidusia berupa saham dan Kedua, Analisa mengenai perlindungan hukum bagi debitur terhadap pelelangan objek Jaminan Fidusia berupa saham.]]>
<![CDATA[IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIR MENURUT HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Indah Dewi Mega Sari]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 7, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v7i2.16262
<![CDATA[Iddah bagi wanita yang sedang di cerai suaminya atau suaminya meninggal dunia. Selama masa tersebut wanita dilarang menikah dengan laki-laki lain. Demikian juga dengan masa berkabung seorang wanita tidak boleh bersolek atau berhias dengan memakai perhiasan juga tidak boleh keluar rumah tanpa adanya keperluan untuk menghormati, serta pertimbangan moral dan etika iddah memiliki fungsi untuk melindungi sedangkan masa modern sekarang banyak wanita karier yang aktif di bertbagai bidang, baik politik, social , budaya maupun bidang lainnya,.tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan hokum bagi wanita yang tetap menjalankan kesehariannya dengan bekerja diluar rumah menurut hokum Islam.jenis penelitan adalah study literatur. Kesimpulan Pertama, Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau Iddah, kecuali qabladdukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Kedua, Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qabladdukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;.Ketentuan hukum Iddah dan Ihdad jika dikaitkan dengan wanita karier bisa berlaku dengan beberapa alasan.]]>
<![CDATA[URGENSI PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[NAHDHAH NAHDHAH]]>;
<![CDATA[Munajah Munajah]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v8i1.15891
<![CDATA[Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan fenomena yang terjadi pada saat ini. Dalam peraturan perundang-undangan sudah sangat jelas mengatur tentang perkawinan di Indonesia yangmana sahnya perkawinan jika merujuk kembali kepada agama masing-masing. Penolakan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap JR Pasal 2 ayat (1) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait pernikahan beda agama diharapkan dapat menjadi acuan ketika masih terjadi penyelundupan hukum yaitu pernikahan beda agama. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsekuensi hukum ketika terjadi perkawinan beda agama di Indonesia sehingga pengaturan ini dianggap sangat penting. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normative dengan mengkaji undang-undang perkawinan yang berlaku. Adapun hasil penelitian yaitu dalam undang-undang perkawinan dan hasil JR tidak mengatur perkawinan beda agama akan tetapi hal ini masih terjadi di Indonesia oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa tidak cukup hanya dengan JR saja, sanksi terhadap pelaku penyelundupan hukum harus diatur dengan jelas sehingga mampu memberikan efek jera demi terciptanya kepastian hukum.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN BANJAR ]]>
<![CDATA[Ningrum Ambarsari]]>;
<![CDATA[Adwin Tista]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 7, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v7i2.16272
<![CDATA[Hukum Adat Banjar merupakan hukum asli yang berlaku pada masyarakat Banjar, yang sifatnya tidak tertulis, sekalipun demikian Hukum Adat itu telah terakomodir dalam beberapa tulisan dan dokumen-dokumen, seperti yang tertuang dalam Undang-undang Sultan Adam Tahun 1835 dan dalam Kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary. Eksistensi Adat pada masyarakat Banjar yang mewarnai kehidupan sehari-hari masih terlihat pada upacara adat perkawinan, mewaris, baantar jujuran, mandi-mandi sedangkan untuk urusan hukum tanah pada Banjar meskipun masih dipengaruhi nuansa adat tetapi sudah mengarah ke kemilikan personal/individu berdasarkan warisan turun temurun dari generasi sebelumnya.]]>
<![CDATA[EKSEKUSI KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA KERJASAMA TERTUANG DALAM AKTA NOTARIS PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Irsa Setiawan Husaini]]>;
<![CDATA[Mulyani Zulaeha]]>;
<![CDATA[Rahmida Erliyani]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v8i1.16039
<![CDATA[Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang banyak digunakan pada saat ini. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tergolong lebih mudah dibandingkan menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum persidangan. Keberhasilan mediasi diatur dalam surat kesepakatan yang di sahkan oleh pejabat yang berwenang (notaris). Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah pertama kekuatan eksekutorial akta notaris tentang kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa kerjasama dan kedua, perspektif kepastian hukum eksekusi akta notaris tentang kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa kerjasama kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni dengan menganalis norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan melalui pendekatan yuridis normatif yang nantinya dirumusakan kedalam suatu konstruksi hukum yang mana sifat dalam penelitian ini adalah perskriptif.]]>
<![CDATA[PELAKU YANG MENJADI JUSTICE COLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN ASAS KEADILAN ]]>
<![CDATA[adi suparna]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v8i1.15875
<![CDATA[Justice Collaborator sendiri yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya, Dalam hal ini, sekalipun ia telah melakukan tindk pidana namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan yang mana peran serta tindakan yang dilakukan Justice Collaborator yang dapat membantu Penyidik serta alasan-alasan lainnya yang dapat meringankan seorang Justice Collaborator. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Yang jadi permaslaahan dalam penelitian ini ialah yang pertama perlindungan hukum terhadap pelaku yang menjadi justice collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan yang kedua pelaku yang menjadi justice collaborator mendapatkan keringanan dalam putusan pidana]]>
<![CDATA[KREDIT MACET DENGAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN PASANGAN HIDUP PEMOHON KREDIT ]]>
<![CDATA[Rini Winarsih]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v8i1.16495
<![CDATA[Permohonan pengajuan kredit oleh seseorang yang berstatus kawin kepada lembaga keuangan tentunya disyaratkan menyertakan nama suami atau istri dari pemohon dan ikut membubuhkan tanda tangan sebagai kepastian bahwa ia mengetahui dan menyetujui pengajuan kredit tersebut dan terhadap barang yang dijadikan jaminan kredit itu. Peneliti tertarik untuk menganalisa perjanjian kredit yang tidak diketahui oleh pasangan hidup pemohon kredit serta ada pengikatan Hak Tanggungan terhadap harta bersama, karena permasalahan ini sering terjadi pada hubungan perkawinan yang tidak sehat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Melalui study kepustakaan (library research) degan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Aprroach) karena dalam mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat perlu menelaah materi muatan dari pada perundang-undangan yang terkait dengan berlandaskan pada pemahaman atas asas perundang-undangan yang berkaitan dengan undang-undang yang dijadikan bahan penelitian. Perjanjian kredit dengan pembebanan Hak Tanggungan atas harta bersama yang dilakukan oleh istri atau suami tanpa persetujuan pasangan hidupnya, maka perjanjian kredit itu tidak memenuhi syarat obyektif dari sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata yaitu terhadap syarat “sebab yang halalâ€. Guna menjaminkan harta bersama yang dilakukan istri seharusnya mengetahui dan seizin suami pasangan hidupnya sebagai syarat setuju dan mengetahui sebagaimana dimaksudkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.Perjanjian pembebanan hak tanggungan merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian kredit. Jika perjanjian pokoknya tidak sah, maka perjanjian ikutannya juga menjadi tidak sah atau batal menurut hukum.]]>
<![CDATA[ISTRI SEBAGAI PELAKU KDRT (KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA) DITINJAU DARI TEORI SEBAB AKIBAT DALAM HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Nazmi, Nahdia]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v8i2.15866
<![CDATA[Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan fenomena gunung es yang akhir-akhir ini seringkali menjadi topik yang hangat diperbincangkan dan mencuat dipermukaan publik bahkan beritanya bertebaran di sosial media yang dialami oleh rakyat biasa maupun selebritis yang beberapa diantaranya tersangkut kasus KDRT, namun acapkali yang kita dengar sebagian besar para suami atau laki-laki yang menjadi pelaku KDRT dan istri yang menjadi korbannya, sedangkan diketahui bahwa dalam rumah tangga siapapun memiliki peluang yang besar untuk menjadi pelaku KDRT, disinilah penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pidana memandang perbuatan istri yang melakukan KDRT yang dihubungkan dengan teori sebab akibatnya. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, sedangkan beberapa pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), Adapun hasil penelitian ini adalah teori Individualiserende theorie, teori ini memandang perbuatan-perbuatan masalah dipilih “satu” perbuatan yang dianggap sebagai sebab dari pada akibat, walaupun demikian segala sebab-sebab tersebut tetap dikenai pertanggungjawaban pidana akan tetapi harus dilihat kronologisnya seperti apa sebagai dasar penetapan vonis berat ringannya hukuman.]]>
