cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
trio saputra
Contact Email
trio_saputra@unilak.ac.id
Phone
+6285364465335
Journal Mail Official
jurnalniara@gmail.com
Editorial Address
jl. yos sudarso Km.08 Rumbai Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
jurnal niara
Published by Universitas Lancang Kuning
ISSN : 16933516     EISSN : 25287575     DOI : 10.31849
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
The scope includes but is not limited to topics, e.g. public policy, administrative reform, corporate governance, collaborative governance, dynamic public services, e-government, digital governance, e-commerce, local government studies, multi-level governance, financial institutions, behavioral finance, innovation, entrepreneurship, microfinance, human resource, knowledge management, leadership, strategic management, organizational development, institutionalization, organizational behavior, learning culture, fiscal policy, tax administration, international tax, politics of taxation, welfare and national security, and sustainable development
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 509 Documents
 44   45   46   47   48 
Dinamika Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Pada Level Sekolah Menengah Atas Pertama Negeri Di Pulau Bengkalis Muchid Muchid; Adianto; Indry; Ayu Tri Utami
Jurnal Niara Vol. 18 No. 3 (2026): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/vnm54w72

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika implementasi kebijakan pendidikan gratis pada tingkat Sekolah Menengah Atas Pertama Negeri di Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dengan fokus pada faktor pendukung, penghambat, serta konsistensi pelaksanaannya di lapangan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan telaah dokumen kebijakan. Teknik analisis yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berlangsung cukup efektif ditandai dengan meningkatnya akses pendidikan dan berkurangnya beban biaya bagi siswa, namun dinamika pelaksanaan masih dipengaruhi oleh ketidaksesuaian alokasi anggaran, keterbatasan sarana pendukung, serta variasi kapasitas manajerial sekolah. Disimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada sinkronisasi regulasi, ketepatan pendanaan, dan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan
Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Viktimologi dan Pengaturan Hukum Positif Eva Silvia Ningsih; Yoserwan; Nani Mulyati
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/qej76y29

Abstract

The high rate of sexual violence against children in Indonesia is not matched by the effectiveness of fulfilling restitution rights. This research aims to analyze the regulation of restitution for child victims of sexual violence through a victimology perspective. The research method used is normative judicial with a legal comparison approach between Indonesia and California. The results show that the restitution mechanism in Indonesia is still hampered by complicated application procedures and the existence of substitute imprisonment which is often chosen by perpetrators. In contrast, the California system through the California Victim Compensation Board implements automatic restitution orders. In conclusion, Indonesia needs legal reform by adopting automatic restitution and strengthening compensation funding institutions. A paradigm shift from retributive justice to victim-oriented justice is crucial to prevent secondary victimization and ensure comprehensive victim recovery.  
Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental: Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Jepang, dan Kanada Nurul Fadhilah Syakbani; Ismansyah; Nani Mulyati
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/2gtkgm44

Abstract

Legal uncertainty in the application of Article 44 of the Criminal Code against perpetrators of criminal acts with mental disabilities in Indonesia, which often leads to disparity of decisions. The research method used is juridical normative approach to comparative law between Indonesia, Japan, and Canada. The results showed that in contrast to Indonesia, which does not yet have a strong post-verdict supervision mechanism, Japan through the Medical Treatment and Supervision Act (MTSA) and Canada through the Review Board system have integrated medical and legal assessments systematically. The discussion revealed that the absence of standardized forensic psychiatric evaluation standards in Indonesia resulted in a waiver of rehabilitation rights for perpetrators. In conclusion, Indonesia needs regulatory reform that adopts an integrated surveillance model and the construction of forensic mental health facilities to ensure legal certainty and community safety. This comparative study recommends the establishment of a special authority institution to supervise the process of treating mentally disabled offenders so as not to re-commit criminal acts.
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyusunan APBKam Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Muhammad Fadli Tambunan; Agus Mandar; Baskoro Wicaksono
Jurnal Niara Vol. 18 No. 3 (2026): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/zys9qm84

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di Kecamatan Kandis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance di tingkat kampung belum sepenuhnya berjalan efektif. Transparansi telah diterapkan melalui papan pengumuman dan musyawarah kampung, namun pemanfaatan media informasi digital serta keterlibatan masyarakat masih terbatas. Akuntabilitas diwujudkan melalui laporan keuangan, tetapi pemahaman aparatur terhadap regulasi masih lemah sehingga pelaksanaannya belum maksimal. Partisipasi masyarakat juga tergolong rendah, dengan tingkat kehadiran sekitar 30% dari warga yang diundang, menyebabkan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam perencanaan anggaran. Faktor penghambat penerapan prinsip good governance antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur kampung, lemahnya koordinasi antara pemerintah kampung, BAPEKAM, dan masyarakat, serta intervensi pemerintah daerah yang mengurangi otonomi kampung dalam menentukan prioritas pembangunan. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi, dan pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kampung yang transparan, akuntabel, dan partisipatif
Pendampingan Program “BKK Menyapa” Terhadap Kesiapan Kerja Siswa SMKN Dander Bojonegoro Stephanie Novita Asarianti; Irma Russanti; Tri Wrahatnolo; I Gusti Putu Asto Buditjahjanto
Jurnal Niara Vol. 18 No. 3 (2026): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/tbd0p004

Abstract

Kesiapan kerja lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi perhatian penting dalam menghadapi tuntutan dunia industri yang semakin kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program pendampingan "BKK Menyapa" dan menganalisis kontribusinya terhadap kesiapan kerja siswa di SMKN Dander Bojonegoro. Program BKK Menyapa merupakan layanan bimbingan karier yang diselenggarakan oleh Bursa Kerja Khusus (BKK) sekolah melalui serangkaian kegiatan terstruktur, meliputi sosialisasi mengenai dunia kerja, pelatihan keterampilan soft skills, penyuluhan tentang kesiapan kerja, workshop penyusunan portofolio, dan simulasi wawancara kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode survei yang melibatkan 372 siswa kelas XII dari berbagai program keahlian sebagai responden. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner dengan skala Likert 1-5. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan perhitungan persentase dan kategorisasi kualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BKK Menyapa dinilai "sangat baik" oleh 51,88% siswa dan "baik" oleh 30,91% siswa, mengindikasikan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pelaksanaan program. Adapun kesiapan kerja siswa berada dalam kategori "sangat siap" (30,10%) dan "siap" (50%), dengan total 80,10% siswa merasa siap memasuki dunia kerja. Program ini terbukti efektif membantu siswa memahami ekspektasi industri, meningkatkan kepercayaan diri, mengembangkan keterampilan interpersonal, dan mempersiapkan kompetensi dasar dalam menghadapi proses seleksi kerja. Temuan penelitian merekomendasikan penguatan materi praktik wawancara, peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, serta intensifikasi frekuensi pendampingan untuk mengoptimalkan kesiapan kerja seluruh siswa
Tanggung Jawab Perdata BAZNAS atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Pengelolaan Dana Zakat Umni Khoirunnisa; Yasniwati; Devianty Fitri
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dqvtzb13

Abstract

The construction of BAZNAS’s civil liability in cases of unlawful acts in zakat management arises from the absence of explicit regulation in Law No. 23 of 2011. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches through the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that although not expressly regulated, BAZNAS may still be held civilly liable based on Articles 1365–1367 of the Indonesian Civil Code, the principles of good governance contained in the Administrative Governance Law, and constitutional guarantees of legal protection. The discussion further emphasizes that BAZNAS’s civil liability may take the form of material and immaterial compensation, restitution, and mandatory systemic improvements to prevent future violations. The study concludes that mechanisms of civil liability remain applicable and relevant to BAZNAS, even though they are not explicitly formulated within the Zakat Management Law.
Implementasi Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) Di Kabupaten Siak Tahun 2024 Dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nadia Marsanda; Agus Mandar; Baskoro Wicaksono
Jurnal Niara Vol. 18 No. 3 (2026): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/s6vxqn61

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Siak pada tahun 2024 dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan Teori yang digunakan adalah implementasi kebijakan menurut David Korten (Akib & Tarigan,2008) yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu kesesuaian program dengan kelompok sasaran, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian organisasi pelaksana dengan kelompok sasaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam Implementasi kebijakan TAKE di Kabupaten Siak pada tahun 2024 dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan adanya penyesuaian antara program, organisasi pelaksana dan kelompok sasaran (pemanfaat). Implementasi kebijkan TAKE di Kabupaten Siak kepada Kampung dalam merealisasikan program masih memiliki anggaran yang inkonsistensi. Adanya penurunan dan perbedaan sumber dana antara ADK dan DBH DR memperlihatkan eksistensi kebijakan TAKE belum ditopang oleh kerangka fiskal yang konsisten. Kesesuaian pada pemanfaat dalam Implementasi TAKE di tingkat Kampung realitasnya sebagian belum mencerminkan praktik keberlanjutan yang ideal, karena pada pelaksanaannya lebih berorientasi pada pemenuhan administratif dan capaian program jangka pendek. Faktor intenal yang mempengaruhi implementasi kebijakan TAKE pada penelitian ini adalah komitmen organisasi pelaksana, sumber daya manusia dan anggaran. Faktor eksternal yang mempengaruhi adalah keterlibatan dari NGo dan budaya yang ada di masyarakat
Putusan MA Membatalkan Sertifikat, Memulihkan Status Tanah Serta Perlindungan Hukum Pemilik Atasnya Syaira Chairunissa; Rembrandt; Yasniwati
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/g4d40661

Abstract

Implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/TUN/2023 yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan banding terkait sengketa sertifikat tanah, dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) atas dasar kompetensi absolut. Putusan ini secara yuridis mengembalikan validitas formal Sertifikat Hak Milik Tergugat karena sengketa kepemilikan tanah adat belum diputus oleh Pengadilan Negeri. Namun, putusan ini menyisakan persoalan hukum mengenai status kepemilikan bangunan dan tanaman yang telah didirikan oleh Penggugat di atasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Penggugat dan merumuskan konstruksi perlindungan hukum atas aset yang tertanam di atas tanah sengketa melalui jalur hukum perdata. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini membedah potensi penerapan asas pemisahan horizontal (Horizontale Scheiding) dan doktrin Unjust Enrichment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Penggugat kehilangan upaya administratif, ia memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perdata sebagai Penguasa Beriktikad Baik (Bezitter te Goeder Trouw). Dalam perspektif Hukum Agraria Nasional, kepemilikan bangunan dapat dipisahkan dari kepemilikan tanah. Oleh karena itu, doktrin Unjust Enrichment dapat digunakan sebagai dasar gugatan ganti rugi di Pengadilan Negeri agar pemilik tanah memberikan kompensasi yang layak atas nilai bangunan, guna mencegah terjadinya penguasaan aset secara sepihak tanpa kompensasi.
Penyelesaian Sengketa Pemberhentian PNS Melalui Banding Administratif Pada Badan Pertimbangan ASN Nabila Hanindiaz; Azmi Fendri; Anton Rosari
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/kveafw54

Abstract

Sengketa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian dari sengketa kepegawaian yang dapat timbul akibat penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat berwenang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur penyelesaian sengketa melalui upaya administratif, salah satunya Banding Administratif yang dilaksanakan oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan: Pertama, keabsahan pertimbangan hukum BPASN dalam memutus Banding Administratif terhadap SK Sekretaris Mahkamah Agung RI (SK SEKMA) Nomor 283/SEK/SK.KP8.2/II/2024; dan Kedua, tindak lanjut Mahkamah Agung RI atas Keputusan BPASN terkait sengketa pemberhentian PNS di Pengadilan Tinggi Padang. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan data sekunder ditunjang data primer berupa wawancara dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, BPASN secara sah memperingan SK SEKMA karena KTUN tersebut cacat substansi dalam penetapan jenis sanksi; Kedua, Mahkamah Agung menindaklanjuti Keputusan BPASN secara patuh dengan menerbitkan SK baru menetapkan jabatan pelaksana bagi PNS yang bersangkutan. Namun demikian, tantangan pasca-keputusan tetap ada karena kondisi kesehatan jiwa PNS tersebut terus mempengaruhi kinerjanya.
Tata Kelola Penyediaan Dan Pendistribusian Air Bersih Dikabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Tembilahan Rangga Maharestu; Seno Andri; Abdul Sadad; Abdul Mirad; Widia Astuti
Jurnal Niara Vol. 18 No. 3 (2026): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/08brne34

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola penyediaan dan pendistribusian air bersih oleh Perumda Tirta Indragiri di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Permasalahan utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan jangkauan layanan, gangguan kontinuitas suplai air, kualitas air yang belum optimal, serta respons pelayanan yang dinilai belum maksimal oleh sebagian masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola penyediaan dan pendistribusian air bersih di Kecamatan Tembilahan belum sepenuhnya memenuhi prinsip governance yang baik, khususnya pada aspek efektivitas pelayanan, akuntabilitas, dan responsivitas. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan infrastruktur, pipa distribusi yang sudah tua, sumber daya teknis yang belum memadai, serta kurang optimalnya pengelolaan pengaduan pelanggan. Meskipun demikian, terdapat upaya perbaikan yang dilakukan Perumda Tirta Indragiri melalui peningkatan kapasitas produksi dan pengembangan jaringan distribusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan tata kelola diperlukan melalui penguatan koordinasi, transparansi pelayanan, dan peningkatan investasi infrastruktur agar pelayanan air bersih di Kecamatan Tembilahan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan

Page 46 of 51 | Total Record : 509

 44   45   46   47   48 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 2 (2026): September Vol. 19 No. 1 (2026): Mei Vol. 18 No. 3 (2026): Januari Vol. 18 No. 2 (2025): September Vol. 18 No. 1 (2025): Mei Vol. 17 No. 3 (2025): Januari Vol. 17 No. 2 (2024): September Vol. 17 No. 1 (2024): Mei Vol. 16 No. 3 (2024): Januari Vol. 16 No. 2 (2023): September Vol. 16 No. 1 (2023): Mei Vol. 15 No. 3 (2023): Januari Vol. 15 No. 2 (2022): September Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2022) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 2 (2021) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 2 (2020) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 2 (2019) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 2 (2018) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol. 9 No. 2 (2017) Vol. 9 No. 1 (2016) More Issue