cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ADMINISTRATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science, Education,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education
Arjuna Subject : -
Articles 1,124 Documents
 108   109   110   111   112 
TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA STUDI KASUS DESA PARANGEN KECAMATAN RAINIS KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Mercylia Makarilang
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memgetahui bagaimana pengelolaan keuangan dana desa di Desa Parangen Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud dan untuk mengetahui bagaiamana transparansi dalam pengelolaan anggaran dan desa di Desa Parangen Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengelolaan dana desa di Desa Parangen Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk mendukung pendaanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 2. Transparansi dana desa meliputi publikasi keuangan dan kegiatan desa, penggunaan sistem keuangan desa, kepatuhan proses penganggaran dan dokumentasi, serta kelengkapan daftar kekayaan milik desa. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah dalam pengelolaan anggaran dana desa seperti yang terjadi di Desa Parangen Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud. Kata Kunci : dana desa, transparansi, Desa Parangen
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS KARYA TULIS MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Glory Jeslavsmi Laipiopa; Emma V .T. Senewe; Meylan Maramis
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi membawa berbagai dampak terhadap berbagai aspek salah satunnya terhadap Hak Kekayaan Intelektual dengan hadirnya kejahatan yeng menyerang kekayaan intelektual seseorang melalui media elektronik. Karya tulis sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi denagn Hak Cipta yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual turut menjadi objek kejahatan yang menyerang kekayaan inlektual melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas penegakan hukum terhadap Hak Cipta atas karya tulis melalui media elektronik dan upaya pemerintah dalam penguatan perlindungan Hak Cipta karya tulis melalui media elektronik sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang berperan dalam pembangunan nasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian normatif dengan menganalisa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait namun juga didukung dengan data empiris berupa pandangan masyarakat terhadap perlindungan Hak Cipta khususnya terhadap karya tulis melalui media elektronik. Dari penelitianini kemudian dapat disimpulkan bahwa efektifnya penegakan hukum terhadap hak cipta terhadap karya tulis saat ini dipengaruhi beberapa faktor, antara lain yaitu; (1) peran yang belum cukup maksimal dari peegak hukum, (2) sistem perlindungan yang belum cukup kuat, (3) pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Hak Cipta terhadap karya tulis. Kata Kunci: Hak Cipta, Karya Tulis, Media Elektronik
Tinjauan Hukum Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Diatas Tanah Milik Pribadi Mohamad Saady Alamri
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah negara yang dianugerahi kekayaan alam melimpah, yang tercermin dari letak geografisnya yang berada di pertemuan tiga lempeng kerak bumi, yakni lempeng Eurasia, lempeng India-Australia, dan lempeng Samudra Pasifik. Kekayaan alam Indonesia mencakup berbagai sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, seperti emas, batubara, nikel, dan bahan tambang lainnya, menjadikannya sebagai salah satu negara penyumbang komoditas tambang global. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengelolaan sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Namun, meskipun sektor pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, realitas pengelolaan pertambangan di Indonesia menunjukkan adanya permasalahan, termasuk praktik pertambangan ilegal yang tersebar di berbagai wilayah. Salah satu contoh kasus tersebut adalah pertambangan emas tanpa izin yang marak terjadi di Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini menjadi masalah yang tidak hanya berpotensi merusak lingkungan, tetapi juga melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam konteks ini, pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dan berkelanjutan, serta penegakan hukum yang tegas, menjadi kunci untuk memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola secara optimal demi kesejahteraan rakyat. Kata kunci: Kekayaan alam, pertambangan ilegal, pengelolaan sumber daya alam, hukum, Indonesia.
PERAN TEKNOLOGI DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN TATA TERTIB BERLALU-LINTAS Joseph Ackley Melope; Debby T. Antow; Deizen D. Rompas
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana landasan dasar dari pengaturan penerapan teknologi dalam mendukung penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran tata tertib berlalu-lintas dan untuk mengetahui bagaimana proses untuk bertanggung jawab dari penerapan teknologi yang digunakan dalam mendukung penegakan hukum pidana dalam berlalu-lintas. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Dasar pengaturan hukum dan penerapan dari teknologi E-TLE dalam mendukung penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran tata tertib berlalu-lintas untuk menunjang keabsahan alat bukti elektronik Pasal 272 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Sistem Elektronik. 2. Pertanggungjawaban pidana terhadap masyarakat yang melanggar peraturan tata tertib berlalu-lintas yang telah di jelaskan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan telah mengatur aturan untuk pelanggaran pada pasal 291 ayat (1) dan pasal 287 ayat (2) terkait yang tidak mau mengenakan helm dan tidak mematuhi alat pemberi isyarat lalu lintas saat melakukan konvoi. Pidana denda dapat diselesaikan melalui sistem tilang elektronik (ETLE) atau melalui pengadilan. Kata Kunci : pelanggaran lalu lintas, ETLE
ASPEK HUKUM TERHADAP PEMBATALAN MEREK DAGANG KARENA MELANGGAR HAK MEREK DAGANG PIHAK LAIN Mario V. J. Imbang; Emma V .T. Senewe; Merry Elisabeth Kalalo
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum terkait gugatan pembatalan merek dagang yang melanggar hak merek dagang pihak lain dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa gugatan pembatalan atas merek dagang yang melanggar hak merek dagang pihak lain. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Aspek hukum dalam gugatan pembatalan merek dagang meliputi; tujuan gugatan yang bertujuan untuk melindungi hak eksklusif pemilik sah merek dan memastikan tidak ada pendaftaran merek yang melanggar hukum. Tehadap alasan-alasan gugatan pembatalan merek dagang karena adanya persamaan pada pokoknya dan adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. 2. Mekanisme penyelesaian sengketa melibatkan Pengadilan Niaga sebagai forum utama dengan kompetensi absolut mengenai gugatan pembatalan merek. Pengajuan gugatan dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak pendaftaran, kecuali jika ada itikad tidak baik atau pelanggaran moralitas, agama dan ketertiban umum, yang dapat diajukan tanpa batas waktu. Keputusan pengadilan dapat berupa pembatalan pendaftaran merek dan pencoretan dari Daftar Umum Merek. Selain melalui pengadilan, alternatif penyelesaian sengketa juga dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik yang timbul. Kata Kunci : pembatalan hak merek dagang
KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PEDOFILIA SEBAGAI SANKSI UNTUK MEMBERIKAN EFEK JERA Vicenzo D.M.Manalip; Dani R.Pinasang; Jemmy Sondakh
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan praktik kebiri kimia dan implikasi hukumnya dimsayarakat. Agar masing-masing anak mampu untuk mengemban tanggung jawab itu, maka mereka berhak memperoleh mendapatkan perlindungan dari negara serta kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara jasmani dan rohani. Pada kenyataanya anak tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam ancaman seperti mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang baik kehidupan dan penghidupan. Dalam lingkup keluarga maupun masyarakat, anak menjadi salah satu objek kejahatan, maupun penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa individu, baik itu dalam lingkungan rumah tangga oleh orang tua maupun dalam lingkungan sosial yang ada dimasyarakat. Data menujukan bahwa tingkat pelaku tindak kejahatan terhadap anak semakin meningkat di Indonesia tercatat pada Tahun 2022 oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) sebanyak 21. 241 kasus anak menjadi korban kekerasan Kejahatan seksual terhadap anak adalah fakta yang tak terbantahkan lagi. Fakta atas kasus pelecehan, penganiayaan seksual, perkosaan, prostitusi anak, pelacuran anak, pedofilia, perdagangan anak dan pornografi anak sering terbuka terutama melalui pemberitaan media massa. Pedofilia merupakan suatu kelaianan atau gangguan terhadap kejiwaan pada seseorang dalam tindakannya dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran dari tindakan itu, pada umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan dan mengkhawatirkan karena yang menjadi korban itu sendiri adalah anak-anak, pelecehan seksual ini dapat menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Pelaku pedofilia memiliki ciri khusus dengan menunjukan ketidakmampuan dalam berhubungan dengan sesama dewasa sehingga memilih anak-anak sebagai pelampiasannya, kebanyakan penderita pedofilia adalah korban pelecehanseksual pada masa kanak-kanaknya Kata kunci: Kebiri Kimia, Pedofilia, Efek Jerah.
KEDUDUKAN BUMDES DALAM PEMERINTAHAN DESA Teofilus G. A. Rondonuwu; Lendy Siar; Josepus J. Pinori
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi desa yang berlandaskan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan BUMDes dalam struktur pemerintahan desa, peranannya dalam mendukung pembangunan ekonomi desa, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes memiliki kedudukan yang strategis sebagai lembaga yang berada di bawah kewenangan pemerintah desa, namun bersifat semi- otonom untuk menjalankan usaha ekonomi. Meski demikian, terdapat kendala berupa kurangnya kapasitas manajerial, keterbatasan modal, dan belum optimalnya regulasi yang mendukung operasional BUMDes. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan sinergis antara pemerintah desa, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk mengoptimalkan peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal. Kata kunci : Bumdes, Pemerintahan Desa, Pembangunan Ekonomi.
ANALISIS HUKUM DAMPAK REKLAMASI PANTAI TERHADAP EKOSISTEM LAUT DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO Rafael Josep Lahutung; Herlyanty Y. A. Bawole; Edwin N. Tinangon
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami regulasi reklamasi pantai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan untuk mengetahui dan memahami penegakkan hukum terhadap dampak yang ditimbulkan reklamasi pantai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengelolaan reklamasi berpedoman pada regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil. 2. Penegakkan hukum terhadap dampak yang ditimbulkan akibat reklamasi pantai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, masih menghadapi banyak kendala baik dari segi regulasi maupun implementasi. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak reklamasi pantai terhadap ekosistem laut di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, menjadi suatu masalah serius dan berdampak besar terhadap ekosistem laut ketika reklamasi pantai dibiarkan. Kata Kunci : reklamasi pantai, kabupaten kepulauan Sitaro
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN PRIVASI BERDASARKAN UU NO 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (Studi Kasus Tokopedia) Jelvica Meiceline Tampi
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak signifikan terhadap aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perlindungan data pribadi. Salah satu tantangan yang muncul adalah meningkatnya kasus pelanggaran privasi, terutama dalam sektor perdagangan elektronik (e-commerce). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap pelanggaran privasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dengan studi kasus kebocoran data pengguna Tokopedia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP telah memberikan landasan hukum yang jelas terkait perlindungan data pribadi, implementasi dan pengawasan terhadap pelanggaran privasi masih menghadapi berbagai kendala. Studi kasus Tokopedia menunjukkan bahwa kebocoran data yang terjadi menimbulkan kerugian bagi konsumen dan mencerminkan lemahnya sistem pengamanan data oleh penyelenggara sistem elektronik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam penguatan regulasi, penerapan sanksi, dan peningkatan kesadaran publik terkait perlindungan data pribadi. Pelanggaran privasi yang terjadi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek psikologis pengguna. Banyak pengguna merasa kehilangan rasa aman dalam bertransaksi secara digital akibat insiden kebocoran data. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada perlu lebih diperkuat dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat serta pemberian sanksi yang lebih berat bagi pihak yang lalai dalam menjaga data pribadi penggunanya. Selain itu, peran pemerintah dan lembaga terkait dalam pengawasan pelaksanaan UU PDP harus lebih aktif. Langkah-langkah preventif seperti edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keamanan data pribadi dan kewaspadaan dalam memberikan informasi kepada pihak ketiga juga harus ditingkatkan. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga data pribadi akan sangat membantu dalam mengurangi risiko pelanggaran privasi di masa mendatang. Dengan semakin berkembangnya teknologi, perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem digital. Penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, serta kerja sama antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat akan menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya. Kata Kunci : Pelanggaran privasi, Perlindungan Data Pribadi, UU No 27 Tahun 2022, Tokopedia, E-commerce.
PENGGUNAAN PMC (PRIVATE MILITARY COMPANY) DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Jeremy George Lengkong; Lusy K.F.R. Gerungan; Stefan Obaja Voges
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan Private Military Company (PMC) dalam konflik bersenjata internasional ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional (HHI). Berkembang dari praktik historis penggunaan tentara bayaran, PMC menghadirkan tantangan kontemporer terhadap hukum humaniter internasional . Latar belakang penggunaan PMC didorong oleh faktor-faktor seperti demiliterisasi, pemotongan anggaran militer, dan kebutuhan akan tenaga profesional di bidang keamanan . PMC didefinisikan sebagai entitas bisnis swasta yang menyediakan jasa militer dan keamanan, dengan karakteristik seperti struktur komando, penggunaan senjata secara terbuka, dan motif keuntungan finansial. Status hukum PMC dalam HHI masih belum jelas, berada dalam area abu-abu. Meskipun bukan bagian dari angkatan bersenjata resmi suatu negara, personil PMC terikat untuk mematuhi HHI dan hukum nasional yang berlaku. Oleh karena itu, studi ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan kerangka hukum yang komprehensif yang mengklarifikasi status PMC, memastikan kepatuhan mereka terhadap hukum humaniter internasional, dan menetapkan mekanisme akuntabilitas untuk mengurangi risiko terhadap penduduk sipil dan menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan selama konflik bersenjata. Kata kunci : Private Military Company, Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter Internasional.

Page 110 of 113 | Total Record : 1124

 108   109   110   111   112 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 2 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Administratum Vol 10, No 1 (2022): Lex Administratum Vol 9, No 8 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 7 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 6 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 4 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 3 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 2 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 1 (2021): Lex Administratum Vol 8, No 5 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 4 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 3 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 2 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 1 (2020): Lex Administratum Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 3 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 2 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 1 (2019): Lex Administratum Vol 6, No 4 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 3 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 2 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 1 (2018): Lex Administratum Vol 5, No 9 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 6 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 3 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 2 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 1 (2017): Lex Administratum Vol 4, No 4 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 3 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 2 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 1 (2016): Lex Administratum Vol 3, No 8 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 6 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 5 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 4 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 3 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 2 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 1 (2015): Lex Administratum Vol 2, No 3 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 1 (2014): Lex Administratum Vol 1, No 3 (2013): Lex Administratum Vol 1, No 2 (2013): Lex administratum Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum More Issue