Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

6.776

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam El-HARAKAH : Jurnal Budaya Islam Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial El-Mashlahah Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Unes Law Review HUMANISMA : Journal of Gender Studies Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos) Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam HUMANISMA : Journal of Gender Studies Islam Transformatif : Journal of Islamic Studies Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora MILRev: Metro Islamic Law Review Journal of Innovative and Creativity USRATY : Journal of Islamic Family Law Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Journal of Islamic Law and Wisdom

Dahyul Daipon

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Author-ID : 1005520

Religion Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 59 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI (Studi Kasus Perkara Nomor 081/Pdt.G/2013/PA.Bkt dan Perkara Nomor 0328/Pdt.G.2015/PA.Bkt) Setia Handayani; Aidil Alfin; Dahyul Daipon
Alhurriyah Vol 4, No 1 (2019): Januari-Juni 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

The provision of polygamy as regulated in Law Number 1 of 1974 states that a husband who is going to polygamy must meet alternative and cumulative requirements. Without the fulfillment of the two conditions mentioned, the application for polygamy will be rejected by the judge. But in reality, the Bukittinggi Religious Court differed in ruling two polygamy cases which both met cumulative requirements and did not meet alternative conditions. In the first case case Number 081 / Pdt.G / 2013 / PA.Bkt the judge has accepted the request for polygamy, while in the second case case Number 0328 / Pdt.G / 2015 / PA.Bkt. the judge did not accept (NO) the case. The implementation of Law Number 1 of 1974 concerning polygamy permits in the Bukittinggi Religious Court is not absolute, the consideration of judges who receive and examine cases Number 081 / Pdt.G / 2013 / PA.Bkt is the emergence of mudharat if the case is rejected even though the alternative conditions are not met . Whereas the judge examining case 0328 / Pdt.G / 2015 / PA.Bkt was based on the provisions of article 4 of Law Number 1 of 1974 rejecting the case because it did not meet alternative conditions. Due to the non-fulfillment of alternative conditions by the Petitioner, the request for polygamy permit had a formal defect. For this reason, the panel of judges no longer needs to examine the subject matter.

STUDI KOMPARATIF TERHADAP ULAMA HANAFIYYAH DAN SYAFI’IYYAH TENTANG WAKAF TUNAI Rahmat Hidayat; Dahyul Daipon
Alhurriyah Vol 3, No 1 (2018): Januari-Juni 2018
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.Para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan wakaf tunai ini.Wakaf tunai telah dipraktekkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi. Imam Bukhari mengutip pendapat imam Az-Zuhri juga membolehkan wakaf dinar dan dirham. Caranya yaitu menjadikan dinar dan dirham sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya untuk wakaf. Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian atas dasar Istihsan bil ‘urfi, karena telah banyak dilakukan oleh masyarakat.Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘uruf” (adat) mempunyai kekuatan yang sama berdasarkan nash. Di sisi lain, dasar hukum yang digunakan oleh ulama Hanafiyyah adalah penetapan hakim dalam menetapkan kebolehan hukum wakaf uang. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyyah mewakafkan uang ada dua pendapat di kalangan mereka. Pertama, membolehkan mewakafkan uang. Kedua, tidak membolehkannya. Adapun alasan mereka yang tidak membolehkan adalah karena cara memanfaatkan uang dengan menghilangkan bendanya dan juga menurut mereka hukum mewakafkan uang terhubung dengan apabila uang tersebut dicuri, maka pihak pengelola uang tersebut tidak wajib mengganti, maka harta wakaf tersebut tidak bisa diambil manfaatnya lagi.

KOMPARATIF HUKUM ACARA PIDANA POSITIF DAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM (JINAYAH) ACEH DALAM PROSES PENYIDIKAN Dahyul Daipon
El-Mashlahah Vol 10, No 1 (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/maslahah.v10i1.1780

AbstractThis research aims to examine the differences of investigation process between the book of Procedural Criminal Law Constitution (KUHAP) or the Constitution number 8 of 1981 about Positive Procedural Criminal Law and Qanun Aceh number 7 of 2013 about Jinayat Procedural Law. The method used is the yuridis normative law research method. The Identification of problem is How is the investigation process based on the book of Procedural Criminal Law Constitution (KUHAP)? How is the investigation process based on Qonun Aceh number 7 of 2013 about Jinayat Procedural Law? What is the differences of investigation process based on Positive Procedural Criminal Law and Qanun Aceh number 7 of 2013 about Jinayat Procedural Law? The Result of analysis is Investigation process in KUHAP starts of the Investigation. Enforcement, Examination, Settlement, and Submition the case file to the public presecutor, it is process of investigation that written in the Constutition number 7 of 2013 about Jinayat Procedural Law. It mentions in verse 110 until 132. The differences of investigation process based on Positive Procedural Criminal Law and Qanun Aceh number 7 of 2013 about Jinayat Procedural Law are (1)related to paradigms of investigation description that different managed, (2) related to the investigator authority, and (3) related to the direct investigation of crime/jarimah. AbstrakTujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji perbedaan proses penyidikan antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Positif dengan Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Adapun metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif yuridis (yuridis normative). Rumusan masalahnya ialah Bagaimana Proses Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)? Bagaimana Proses Penyidikan menurut Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat? Apa Perbedaan Proses Penyidikan menurut Hukum Acara Pidana Positif dan Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat? Adapun hasil dan pembahasannya ialah Proses Penyidikan menurut KUHAP ialah mulai dari Penyelidikan. Penindakan, Pemeriksaan, Penyelesaian dan serta penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, Bahwa proses Penyidikan yang tercatum di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat ialah tercantum di dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 132. Adapun terkait Perbedaan Proses Penyidikan menurut Hukum Acara Pidana Positif dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat ialah (1) terkait tentang paradigma penjelasan penyidikan yang diatur berbeda, (2) terkait tentang wewenang penyidik dan (3) terkait dengan penyidikan langsung tindak pidana/jarimah.Kata Kunci: Proses, Penyidikan, Qonun, Aceh,

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERBASIS MASJID DI KOTA BUKITTINGGI Bustamar .; Dahyul Daipon
Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol 9, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Sexual violence against children is one of the most damaging problems for the future of humans and this nation. Indonesia was once an emergency of sexual violence against children, because the data from year to year always increases significantly, including in the City of Bukittinggi. For this reason, it is necessary to prevent this case. One of the roles for this prevention is the mosque as a religious institution. Mosques must be institutions that are concerned with this prevention, because mosques carry out religious and learning activities that educate their people. Such a role can be used as a medium for prevention of this case. Mosques can play a role as a place for handling, prevention and at the same time forming a character to prevent such cases.

Values behind Osong Kapali Ceremony: Sociocultural Review of Indigenous and Religious Tradition Fahmil Samiran; Elfiani Elfiani; Dahyul Daipon; Rahmiati Rahmiati; Hendri Hendri
el Harakah: Jurnal Budaya Islam Vol 24, No 2 (2022): EL HARAKAH
Publisher : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/eh.v24i2.17338

This study describes the domination of local custom and religion behind the tradition of Osong Kapali among Sungai Patai community in Tanah Datar, Minangkabau, Indonesia during the decease of Datuak (the leader of ethnic group). It employs a qualitative method with observation, interviews, and documentation as research instruments. It revealed, for people, that the majesty of datuak is reflected on not only the time he receive the tittle but also the time he passes away. This ceremony is intended to honor the dead datuak. The tradition begins with baretong (planning), mangkaji adaik (discussing the tradition), mancabiak kain kafan (tearing the shroud), osong kapali (putting on the traditional fabric), marocak (spreading the coin along the way to Datuak grave), pidato alam (welcoming speech), and manigo ari (praying after the funeral procession). It contains values within, such as the leader’s majesty, datuak wisdom, and symbols of broad and clean thought. In addition, it holds sharia, educational, and social values. Osong kapali tradition is a combination of custom and religion represented in the ceremonial sequences which agree with the ideology of sarak basandi kitabullah, the Quran-based tradition. Penelitian ini mendeskripsikan dominasi adat dan agama pada tradisi Osong Kapali yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sungai Patai kabupaten Tanah Datar di Minangkabau Indonesia ketika seorang datuak meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai instrumen penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi masyarakat kebesaran seorang Datuak tidak hanya tergambar pada upacara pengangkatan gelar namun juga pada saat seorang datuak tersebut tutup usia. Upacara adat ini bertujuan untuk penghormatan kepada seorang datuak yang meninggal. Upacara Osong Kapali dimulai dengan baretong (Perencanaan), mangkaji adaik (mendiskusikan adat), mancabiak kain kafan (merobek kain kafan), Osong Kapali, pemasangan kain adaik (Pemasangan kain adat), maroncak (Menyebar koin sepanjang perjalanan ke kuburan Datuak), pidato alam (Pidato), dan manigo hari (berdoa setelah upacara pemakaman). Terdapat nilai nilai seperti kebesaran seorang pemimpin, kebijaksanaan seorang datuak dan symbol pemikiran yang luas dan bersih. Selain itu terdapat nilai teologi yakni nilai syari’ah, pendidikan dan sosial. Osong Kapali ini merupakan kombinasi antara adat dan agama yang terlihat dari rangkaian pelaksanaannya sesuai dengan filosofi adat ”sarak basandi kitabullah”.

ENKULTURASI BUDAYA UNSUR PETINGGI ADAT MINANGKABAU TALI TIGO SAPILIN DI SUMATERA BARAT Ismail Ismail; Dahyul Daipon; Muhiddinur Kamal; Muhamad Rezi
PERADA Vol 6 No 1 (2023)
Publisher : STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/perada.v6i1.823

As a tourist destination, West Sumatra will certainly interact directly with foreign cultures. This interaction has the potential to result in the emergence of changes and shrinkage of the pattern of traditional community life. This study examines the enculturation of Minangkabau customs by local leaders (Tali Tigo Sapilin). The problems in this research are, first, how is the process of cultural enculturation carried out by Tali Tigo Sapilin's leadership in West Sumatra? Second, what factors influenced Tali Tigo Sapilin's leadership in the enculturation process in West Sumatra? This study uses a qualitative approach by collecting data through observation, in-depth interviews, and documentation studies, as well as with Focus Group Discussions (FGD). The results of this research indicate that the inheritance of cultural values by Tali Tigo Sapilin's leadership is carried out through alek batagak penghulu, batamat kaji/Khatam Qur'an, Malapeh paga, and badoa bajamba. The factors that influence Tali Tigo Sapilin's leadership in the enculturation process in West Sumatra are the changing role of Tali Tigo Sapilin's leadership in Development, Changes in the Role of Ninik Mamak in Land Ownership.

Strategi dalam Menajaga Ketahanan Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kecamatan Candung, Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat) Dahyul Daipon; Abul Khair
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v1i2.6835

The title of this research is "The Efforts of a Husband and Wife with Disabilities in Forming a Sakinah Family (Case Study in Cdung District, Agam Regency)." The author, Abul Khair, discusses the sakinah family, which includes understanding each other, exercising rights and obligations, providing peace, love and happiness among family members. This study aims to determine the efforts of married couples with disabilities in creating a sakinah family. The research method used was field research in Cdung District, Agam Regency, with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the study showed that five couples with disabilities succeeded in creating a sakinah family. In forming a sakinah family, several important factors were found, including compatibility between husband and wife, partnership, complementing each other's weaknesses, accepting each other's strengths and weaknesses, supporting each other, and carrying out God's commands. Even though they have physical limitations, marriages between people with disabilities bring the same spirit of struggle in building a family life. This encourages married couples with disabilities to create a sakinah family, because they feel that they have physical equality and equality in deficiencies, thus proving that harmony in a marriage does not depend on physical conditions, can be one word or compound words.

Personal Loans (PINPRI) in the Review of Positive Law and Islamic Law Dahyul Daipon; Basri Naali; Hamdani Hamdani; Fajrul Wadi; Hendri Hendri
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 10, No 1 (2024): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/iqt.v10i1.15218

This research aims to answer a problem regarding the practice of pinpri loans that have not been registered with the Financial Services Authority and how Islamic law reviews the reasons people make pinpri loans. The research method used is statute approach analysis and comparison. Based on the results of the study the practice of personal loans (pinpri) is a cash loan that has not been registered with the Financial Services Authority is the practice of lending through individuals and has not been registered or even licensed by the Financial Services Authority so that it can be said to be illegal and violates Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning LPMUBTI, then in the practice of personal loans (pinpri) there are additional funds and have regulations that are not by the operational system listed in the cash loan rules. In terms of Islamic law, the reason why people practice personal loans (pinpri) is because of urgent needs, easy disbursement, and consumptive behavior, while this is contrary to the concept of Islamic law in qardh theory. Because in the practice of personal loans (pinpri) that have not been registered with the Financial Services Authority, several elements are not by Islamic law, namely usury, gharar, dharar, and zhulm so the law is haram and harms and brings mudharat to the community

PERNIKAHAN MAMBALAH SIBA BAJU DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH DI JORONG PADANG PANJANG NAGARI PARIANGAN Hanif, Muhammad; Daipon, Dahyul
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 4, No 2 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v4i2.26372

Skripsi ini berjudul “Pernikahan Mambalah Siba Baju Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah Di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan” yang disusun oleh Muhammad Hanif, NIM 1119.177 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya larangan secara adat di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan untuk melaksanakan pernikahan antara dua orang yang sesuku walaupun beda rumah gadang. Hubungan kekerabatan yang sangat dekat antara dua orang yang sesuku beda rumah gadang ini atau biasa disebut dengan mambalah siba baju, membuat mereka mempunyai rasa kekeluargaan dan dilarang untuk menikah. Bila kita lihat dalam aturan fiqh maka tidak ditemukan larangan untuk menikah dengan orang yang mempunyai hubungan mambalah siba baju dengan kita. Kemudian, timbul keinginan penulis untuk meneliti alasan syari’ah (maqasid syari’ah) dalam penetapan aturan adat tersebut. Penulis bertujuan untuk menemukan perspektif yang tepat mengenai larangan pernikahan mambalah siba baju ini berdasarkan prinsip-prinsip maqashid syari’ah. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan, namun penulis juga memanfaatkan data dari pustaka dalam bentuk literatur-literatur terkait. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah niniak mamak dan tokoh masyarakat di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan, sedangkan untuk sumber sekunder adalah buku, jurnal dan berbagai sumber kepustakaan yang terkait dengan pembahasan skripsi ini. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deduktif.Berdasarkan hasil penilitian dapat ditemukan bahwa terminologi mambalah siba baju di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan merujuk pada hubungan kekerabatan antara orang-orang sesuku yang merupakan penghuni dua rumah gadang atau lebih. Pada dasarnya mereka berasal dari satu rumah gadang yang menunjukkan bahwa mereka pada awalnya tinggal satu atap dan berasal dari satu nenek. Dalam aturan adat yang berlaku, mereka dilarang untuk saling menikah.Larangan pernikahan ini dalam perspektif maqashid syari’ah adalah bertujuan untuk menjaga keturunan (hifz an nasl). Hal yang menjadikan pernikahan itu dilarang adalah untuk menghindari lahirnya keturunan yang lemah, karena mereka merasa seperti satu keluarga, sedangkan pernikahan yang terjadi antara orang yang tidak saling merasa asing akan melahirkan keturunan yang lemah. Alasan lain dilarangnya adalah ditakutkan adanya hubungan radha’ah antara keduanya, karena mereka tinggal dalam satu rumah gadang dan sudah menjadi kebiasaan bahwa seorang anak disusui oleh perempuan yang bukan ibunya di rumah tersebut. Sehingga indikasi adanya hubungan radha’ah di antara mereka sangat rentan terjadi.

DETERMINING THE PRICE OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN THE REVIEW OF SHARIAH ECONOMIC LAW (STUDY OF THE VILLAGE CIMPAGO MARKET IN PARIAMAN) Daipon, Dahyul; Putri, Yulinda Dewi; Hendri, Hendri; Bustamar, Bustamar
JURNAL HAKAM Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v7i2.6855

Review of Islamic Law Regarding the Setting of the Selling and Buying Prices of Agricultural Products at the Nagari Campago Market in District V Koto Kampung Dalam, Padang Pariaman Regency, is the topic of this thesis. The writers of this publication combine library research with a form of outdoor research. where information is gathered via documentation, interviews, and observation. Permanent traders and migrant traders (urang darek) serve as the study's main sources of information. Based on the study's findings, it can be concluded that price fixing mechanism is carried out by permanent traders in Nagari Campago, namely by seeking information regarding prices that are based on other markets, besides that regular traders are also based on the previous market price. Not only that, in addition to being based on market prices on the previous Sunday, traders still apply prices from migrant traders, in the sense that traders still take goods from migrant traders A, but traders still ask the selling price of goods to newcomer traders B. Muamalah Fiqh's view regarding the determination of buying and selling prices for agricultural products that occurs at the Nagari Campago Market, V Koto Kampung Dalam District has become an Urf which means something that is no longer foreign to a community because it has become a habit and is integrated into their lives in the form of actions and words.

Co-Authors Abdulwahab Yusuf Tahir Abul Khair Adriyeni, Adriyeni Adriyeni Ahmad Alfarisi Ahmad Zaky Alfiani Safitri Alfin, Aidil Anggi Sepriyardi Annisa Fithri, Annisa Aulia, Ulfita Azzahra Dwi Puteri Basri Na'ali Basri Naali Beni Firdaus Bustamar Bustamar Bustamar Bustamar, Bustamar Demiral, Ferik Edi Rosman Elfiani elfiani, elfiani Endri Yenti Fahmil Samiran Fajri, dion Fajrul Wadi Fajrul Wadi Fauzan . Fauzan Fauzan Febrina Sari Ferik Demiral Hamdani Hamdani Handayani, Setia Hardi Putra Wirman Hasibuan, Pendi Helfi Helfi, Helfi Hendri Hendri Hendri Hendri Hendri Hendri Hendri Hendri Hendri, Hendri Hesi Eka Puteri Hiddayatul Hayani Hoirol Anuar Mak Din Ilma Dzumirrah Ismail Juszal Mita Lestari, Ulvia Bunga Mak Din, Hairol Anuar Mhd Asyraful Badri Miswardi Muhammad Azam Muhammad Hanif Muhammad Reyhan Muhammad, Fajar Alief Muhiddinur Kamal Mutia Urdatul Usqho Pendi Hasibuan Putri, Yulinda Dewi Rahmat Hidayat Rahmat Hidayat Rahmiati Rahmiati Rahmiati Rahmiati Rezi, Muhamad Rika Putri Rinjani Ritonga, Zulkarnaen Rizky Al Ikhsan Saiful Amin Saiful Amin Sari, Febrina Selvia Ramadhani Setia Handayani Soraya Oktarina Trisgia, Trisgia Ulfita Aulia Usqho, Mutia Urdatul Wadi, Fajrul Wahyuni, Zikra Yesi Oktaviani Putri Zul Adli Zulkifli Firdaus Zulkifli Zulkifli Zuyyina Mardhatillah

Title

Found 59 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 59 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 59 Documents
Search