Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.331
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Thengkyang Journal of Social and Policy Issues Jurnal Dinamika Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Riwayat: Educational Journal of History and Humanities JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa Multidisciplinary Indonesian Center Journal Kalisa Journal of Applied Artificial Intelligence in Education Khazanah: Journal of Islamic Education and Science Journal of Governance and Law Reform
Chitra Imelda
Universitas Tamansiswa Palembang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Sosialisasi dan Edukasi Hukum Implementasi Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 Untuk Optimalisasi Penugasan Dan Penempatan Guru Sebagai Kepala Sekolah Imelda, Chitra; Hasanuddin, H.
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 3 No. 4 (2025): Bulan Juli
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v3i4.292

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi hukum kepada Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) wilayah Banyuasin III, Provinsi Sumatera Selatan, terkait implementasi Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan dan penempatan guru sebagai kepala sekolah. Permasalahan yang diangkat adalah minimnya pemahaman stakeholder pendidikan terhadap regulasi baru ini, khususnya mengenai prosedur seleksi, persyaratan administratif, dan aspek hukum yang terkait dengan penugasan kepala sekolah. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan pendekatan simulasi atau role playing, di mana peserta berperan sebagai berbagai pihak yang terlibat dalam proses seleksi seperti calon kepala sekolah, panitia seleksi, dan pejabat terkait. Kegiatan ini melibatkan dosen Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti sebagai narasumber dan dihadiri oleh kepala sekolah serta guru di wilayah Banyuasin III. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap prosedur hukum yang ditetapkan dalam Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025, termasuk tahapan seleksi yang transparan, penerapan asas keadilan, dan reformasi sistem manajerial pendidikan. Peserta juga memahami potensi tantangan implementasi seperti risiko korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pentingnya pengawasan yang ketat dalam proses seleksi. Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas stakeholder pendidikan untuk mengimplementasikan regulasi baru secara tepat dan adil, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas kepemimpinan pendidikan di Indonesia.
Analisis Sosial dan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Jasa Logistik terhadap Kerusakan Barang Milik Konsumen di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Ditinjau dari Perspektif Pelayanan Publik Imelda, Chitra
Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa Vol. 2 No. 2 (2025): Juli
Publisher : Amirul Bangun Bangsa Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpnmb.v2i2.497

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha jasa logistik terhadap kerusakan barang konsumen di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam perspektif pelayanan publik. Di tengah pesatnya perkembangan sektor logistik, terutama transportasi udara, masalah kerusakan barang dalam pengiriman menjadi isu penting yang perlu diatasi. Berdasarkan regulasi yang ada, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perhubungan, pelaku usaha jasa logistik diharuskan bertanggung jawab atas kerusakan barang yang terjadi selama proses pengiriman. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kewajiban hukum bagi pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi, implementasi tanggung jawab hukum di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dan praktik di lapangan. Upaya preventif seperti pelatihan SDM, penggunaan teknologi pelacakan, dan penerapan SOP yang ketat dioptimalkan untuk meminimalisir kerusakan barang. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi, transparansi dalam prosedur klaim, dan penguatan infrastruktur serta teknologi untuk memperbaiki layanan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen.
Realizing Fair and Sustainable National Sports Governance: Perspectives of Legal Protection and State Administration Imelda, Chitra; Hasanuddin, Hasanuddin; Waliadin, Waliadin; Sangkut, M.; Novianti, Liza
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 9, No 4 (2024): November, I Special Issue on "Educational design research for human beings learn
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v9i4.33737

Abstract

National sports governance is a key element in the development of globally competitive human resources. Sport not only serves as physical development, but also as a means of strengthening the values of togetherness and justice. Based on Law Number 11 of 2022 and various related regulations, this governance system emphasizes legal protection for athletes, coaches and support personnel through fair employment contracts and social security. However, implementation challenges, such as budget constraints, human resource competencies, and supervision, hinder the effectiveness of the policy. Synergy between a comprehensive legal framework and adaptive public administration is needed to create an inclusive, sustainable and competitive sport system.
The Potential of a Win-Win Solution as a Means of Resolving Political and Legal Conflicts in the 2024 Regional Head Election in South Sumatra: A Strategic Analysis Imelda*, Chitra; Aritama, Randi; Hasanuddin, Hasanuddin; Waliadin, Waliadin
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 9, No 3 (2024): Agustus, Education, Social Issue and History Education.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v9i3.31387

Abstract

This research analyzes the win-win solution strategy as a means to address legal political conflicts in the regional head elections in South Sumatra in 2024. With a focus on seeking solutions that benefit all parties involved, the win-win solution approach is identified as an effective method to reduce tension, create conducive conditions for development, and build trust and cooperation among conflicting parties. Through rule adjustments, strengthening legal frameworks, training, and the implementation of information technology, this approach is expected to make a significant contribution to resolving legal political conflicts in an effective, fair, and democratic manner.
Implementasi Asas Equality Before The Law Terhadap Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Tinggi Palembang Saadah*, Hj. Dedeh; Meidianti, Silfi; Hasanuddin, H.; Waliadin, Waliadin; Imelda, Chitra
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.28908

Abstract

Pemerintah Kota Palembang dalam memberikan menyediakan aksesibilitas disetiap fasilitas umum, fasilitas sosial dan perlindungan hukum terhadap penyandang Disabilitas melalui pendekatan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untukpenyandang disabilitas dalam proses peradilan, akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, berdasarkan persamaan hak dan kesempatan serta menghilangkan praktik diskriminasi. Oleh karena itu, penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yangsama dan pemberian akses penuh ke semua layanan di pengadilan. Proses peradilan khususnya didalam penelitian ini yaitu Pengadilan Tinggi Kota Palembang, menyediakan akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan mencakup penyediaan pelayanan serta sarana dan prasarana yang disediakan Pengadilan Tinggi Palembang
Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Kabupaten Banyuasin Imelda, Chitra; H. Hasanuddin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 1 No. 2 (2022): Bulan November
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v1i2.22

Abstract

Peran Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan terhadap eksistensi peningkatan pelayanan publik dibidang pendidikan melalui implementasi otonomi daerah merupakan sarana perlindungan hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengingat hal tersebut sebagai bentuk dari good governance dari Pemerintah dan Pemerintahan daerah, sebagian masyarakat di Kabupaten Banyuasin masih kurang memahami tentang hal tersebut, maka kami melakukan sosialisasi dalam bentuk pengabdian pada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman perlindungan hukum terhadap para Pendidik Dan Tenaga Kependidikan di SD Negeri 11 Kabupaten Banyuasin. Kesimpulan  dari  kegiatan  pengabdian  ini  yaitu, agar mereka memahami hak-hak mereka secara hukum sesuai ketetapan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Serta Kewajiban Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mewujudkan pelayanan publik dibidang pendidikan
Sosialisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Imelda, Chitra; Saadah, Dedeh; Hasanuddin; Maidianti, Silfy; Aritama, Randi; Indianto; Waliadin; Nofianti, Liza
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 1 No. 4 (2023): Bulan Juli
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v1i4.60

Abstract

Negara Indonesia tercatat sebagai Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara, yakni 277,43 juta jiwa pada 2023, apabila pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia tidak terkontrol secara efektik, maka dapat menimbulkan permasalahan terkait pengelolaan lingkungan hidup. Kesimpulan  dari  kegiatan  pengabdian  ini  yaitu, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan umum untuk mengatasi permasalahan lingkungan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dengan muatan substansi meliputi perencanaan, pemanfataan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan faktor-faktor lingkungan hidup yang relevan dan mempengaruhi penegakan hukum terkait lingkungan hidup dan administrasi negara. Oleh sebab itu, suatu kebijakan publik yang dikeluarkan  pemerintah, memerlukan partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan kebijakan
Integrasi Nilai Budaya Lokal dalam Pelayanan Publik Digital: Perspektif Hukum Administrasi Negara Imelda, Chitra; Hasanuddin, Hasanuddin; Waliadin, Waliadin
Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa Vol. 2 No. 8 (2026): Januari
Publisher : Amirul Bangun Bangsa Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpnmb.v2i8.712

Abstract

Transformasi digital pelayanan publik telah menjadi agenda strategis dalam reformasi administrasi pemerintahan di Indonesia, termasuk di tingkat pemerintah daerah. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Namun, implementasi transformasi digital di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesiapan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, serta kesenjangan literasi digital masyarakat. Dalam konteks tersebut, integrasi nilai budaya lokal menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik digital dapat diterima, digunakan, dan dipercaya oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai budaya lokal dalam pelayanan publik digital dari perspektif hukum administrasi negara di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris (socio-legal research). Data diperoleh melalui studi dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta wawancara mendalam dengan aparatur pemerintah daerah dan masyarakat pengguna layanan publik digital. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPBE telah mendorong modernisasi pelayanan publik, namun belum sepenuhnya mengakomodasi nilai budaya lokal secara eksplisit dalam kerangka regulasi dan desain layanan digital. Integrasi budaya lokal, seperti nilai gotong royong, musyawarah, dan identitas budaya daerah, terbukti meningkatkan penerimaan masyarakat dan legitimasi kebijakan pelayanan publik digital. Oleh karena itu, diperlukan strategi transformasi digital yang holistik dengan mengintegrasikan aspek hukum, kebijakan publik, teknologi, kualitas pelayanan, dan nilai budaya lokal guna mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkelas dunia.
Pendampingan Penyusunan Kontrak Pengadaan Kapal Pemerintah Berbasis Undang-undang No. 66 Tahun 2024 untuk Akuntabilitas Pelayanan Publik Imelda, Chitra; Hasanuddin, Hasanuddin; Waliadin, Waliadin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 3 (2026): Bulan Februari
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i3.1003

Abstract

Kapal-kapal pemerintah merupakan instrumen strategis untuk menjamin keamanan, kedaulatan, dan kualitas pelayanan publik di sektor kemaritiman, sehingga kontrak pengadaan kapal pemerintah harus selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 66 Tahun 2024. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kapasitas hukum dan administrasi publik mitra dalam menyusun kontrak pengadaan kapal yang sesuai UU 66/2024, dengan menekankan klausul akuntabilitas kinerja, force majeure, hardship, pengelolaan risiko, serta integrasi e-procurement sebagai instrumen pencegahan korupsi. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) melalui lokakarya, klinik kontrak, simulasi negosiasi, dan refleksi bersama dengan PT Kapal Indonesia Mandiri dan Kapalindo. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman normatif peserta terhadap keterkaitan norma UU 66/2024 dengan substansi kontrak, tersusunnya template kontrak, policy brief, dan draf SOP internal yang lebih sistematis, serta penguatan perspektif perlindungan hukum preventif–represif dan partisipasi publik dalam tata kelola pengadaan. Secara praktis, program ini berkontribusi pada pembentukan organisasi pembelajar di lingkungan mitra dan penguatan akuntabilitas pelayanan publik di sektor kemaritiman melalui kontrak pengadaan kapal pemerintah yang lebih adaptif, responsif, dan berintegritas.
Penguatan Literasi Politik Generasi Muda dalam Kebijakan Publik Digital Chitra Imelda; Aris Munandar; Novita Wulandari
Master Kajian Literasi Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2026): Mei
Publisher : CV. Master Literasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63461/kalisa.v21.316

Abstract

Transformasi digital telah merekonfigurasi komunikasi politik dan kebijakan publik melalui ruang digital yang terbuka, namun rentan terhadap disinformasi. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kerentanan generasi muda terhadap manipulasi informasi serta pentingnya penguatan literasi politik dalam kebijakan publik digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif kebijakan publik digital dan merumuskan model kebijakan ideal dalam menghadapi disinformasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah terkait literasi politik dan digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi literasi digital, media, dan kewarganegaraan, pendekatan partisipatif, transparansi algoritma, serta perlindungan data menjadi elemen kunci kebijakan. Disimpulkan bahwa kebijakan publik digital harus berbasis pemberdayaan, inklusif, dan deliberatif dengan menempatkan generasi muda sebagai subjek kebijakan dalam ekosistem demokrasi digital yang berkelanjutan dan adaptif.
Co-Authors Abdul Najib Alfitri Andries Lionardo Aris Munandar Aris Munandar Aris Munandar Aritama, Randi Asni Furoidah Dedeh Saadah* Derriansya Putra Jaya Fauziah Fauziah H. Hasanuddin Hanny Saykarua Hardi Dwi Saputra Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin, H. Husyam, Husyam Indianto Lies Nur Intan Liza Nofianti Maulana Maulana Maulana Meidianti, Silfi Nofianti, Liza Noka, Isara Abda Novianti, Liza Novita Wulandari Novita Wulandari Novita Wulandari Randi Aritama Risdiana Risdiana Saadah*, Hj. Dedeh Saadah, Dedeh Sangkut, M. Sangkut, Muhammad Silfy Maidianti Siti Rohmah Waliadin Waliadin, Waliadin