Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.239
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Journal of Governance and Public Policy ARISTO Jurnal Sains Sosio Humaniora POLITICO JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Journal of Government Science Studies Indonesian Governance Journal (Kajian Politik-Pemerintahan) Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan Jurnal Government of Archipelago INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER)
La Suhu, Bakri
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PENANGANAN ILLEGAL FISHING (Studi Pada Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara) La Suhu, Bakri; Pora, Rasid; Ibrahim, Adegair
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 4 No 1 (2023): JGOA Volume 4 Nomor 1 Maret 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Penanganan illegal Fishing pada Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata dan gambar. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Berdasarkan temuan penelitian penulis, maka dapat menunjukan bahwa : pertama, implementasi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang penanganan illegal fishing di Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara sudah dilaksanakan dengan baik. Kedua, Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara dalam pelaksanaan penanganan illegal fishing selalu memprioritaskan pada target sasaran wilayah/daerah yang terjadinya tindakan illegal fishing seperti di Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah. Ketiga, tindakan yang dilakukan Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara dalam penanganan illegal fishing sudah sesuai dengan petunjuk dalam UU No.45/2009 yakni seperti pemeriksaan berbagai dokumen/ijin kapal, dokumen/ijin penangkapan ikan (SIPI) dan sebagainya. Tindakan yang dilakukan semata-mata untuk memastikan kelengkapan surat-surat dokumen bagi masyarakat/warga asing dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah Maluku Utara.
PERAN PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA KIRA KECAMATAN GALELA BARAT KABUPATEN HALMAHERA UTARA Ngolomasarani, Subhan; Suhu, Bakri La; Suaib, Rahmat
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 5 No 2 (2023): JGOA Volume 5 Nomor 2 September 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah sebagai regulator dalam pemberdayaan kelompok tani, peran pemerintah sebagai dinamisator dalam pemberdayaan kelompok tani, dan mengetahui peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Kira Kabupaten Halmahera Utara.Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan.Analisis data menggunakan model analisa interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Kira Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal, hal ini dilihat dari aspek pemerintah sebagai regulator (1) aturan/mekanisme, (2) kebijakan pemerintah belum sepenuhnya baik. Pemerintah sebagai dinamisator yakni (1) Sosialisasi, (2) Pendampingan, (3) Pelatihan, dan (4) kunjungan Lapangan. Dan Pemerintah sebagai fasilitator sebagai penyedia bibit unggul, pupuk, dan sarana produksi telah mampu memfasilitasi masyarakat petani cukup baik.
PEMEKARAN PULAU MANGOLI RAYA SEBAGAI DAERAH OTONOMI BARU ANTARA ISU POLITIK DAN KONFLIK KEPENTINGAN ELITE Umasugi, Gahral; Lating, Ali; Suhu, Bakri La; Pora, Rasid
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 5 No 2 (2023): JGOA Volume 5 Nomor 2 September 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan konflik kepentingan dalam perencanaan pemekaran Pulau Mangoli. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Sementara pengumpulan data yang peneliti lakukan yakni dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, perencanaan Daerah Otonomi Baru Pulau Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula yang menjadi agenda Prioritas Pemerintah Daerah saat ini melahirkan perbedaan pendapat di kalangan Elit Politik, yang dimana aktor strategis sendiri sangat optimis dengan keinginan Tersebut. Sementara dilain pihak elit Legislatif malah menunjukan sikap pesimis bahkan Sebagian masyarakat Pulau Mangoli pun memandangnya dengan berbeda bahwa ada Sebagian yang merasa Pulau Mangoli sangat mungkin untuk dimekarkan dan Sebagian lainnya berada pada posisi dilematis. Kedua, bahwa rencana pemekaran Pulau Mangoli merupakan sebuah keinginan sebagian elit lokal dan mayoritas masyarakat yang telah muncul jauh sebelumnya bersamaan dengan persiapan pemekaran Pulau Taliabu pada tahun 2013 saat itu. Akan tetapi upaya untuk memisahkan Mangoli dari daerah induknya hanyalah sebuah wacana yang bersifat nonformal yang sampai sekarang ini tidak ada arsip terkait dokumen pemekaran tersebut meskipun daerah kesiapan pemekaran (Pulau Mangoli) sangat urgen untuk dipisahkan menjadi sebuah daerah yang mandiri.
STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA AIR TERJUN TIGA BIDADARI DI DESA DAKAINO KECAMATAN WASILE TIMUR KABUPATEN HALMAHERA TIMUR Rauf, Susanti; Pora, Rasid; Suhu, Bakri La; Madjid, Syaiful
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 6 No 1 (2024): JGOA Volume 6 Nomor 1 Maret 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan wisata Air Terjun Tiga Bidadari. dan Kendala-kendala apa saja yang di hadapi dalam pengembangan wisata Air Terjun Tiga Bidadari di Desa Dakaino. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif Menurut Bogdan dan Taylor dalam Rulam, (2016) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. . Hasil penelitian ini yaitu, Strategi yang digunakan dalam upaya pengembangan wisata Air Terjun Tiga Bidadari adalah (1) Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) dengan Mengadakan pembinaan kepada masyarakat sekitar objek wisata untuk menciptakan masyarakat yang sadar wisata, Ikut serta masyarakat dalam melestarikan dan menjaga alam dan hutan, Mengajak masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan di lokasi wisata dengan mengadakan kerja bakti bersama-sama. (2) Membentuk Kelompok Sadar Wisata, (POKDARWIS), (3) Peningkatan fasilitas pendukung wisata, (4) Menciptakan suasana kultural atau Budaya pada lokasi wisata, (5) Menciptakan suasana euforia pada lokasi wisata. Adapun kendala yang dihadapi dalam pengembangan wisata Air Terjun Tiga Bidadari yaitu, batas Administratif Desa, kepastian hukum dan anggaran.
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PENGAMANAN TNI-AD (Studi Tentang Strategi Kompi Senapan E Batalyon Infanteri 732 Banau dalam Pengamanan Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah) Hartanto, Aribowo Dwi; Ibrahim, Abd Halil Hi.; Suhu, Bakri La
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 6 No 1 (2024): JGOA Volume 6 Nomor 1 Maret 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan strategi Kompi Senapan E Batalyon Infanteri 732 Banau dalam Pengamanan Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah, dengan menggunakan metode penelitian yakni deskriptif kualitatif yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam pemecahan masalah yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek-obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Adapun yang menjadi sumber data yaitu berjumlah 5 Orang terdiri dari Danki, Tamudi/Yanrad, Banton TON BAN POKKO, Danton I, dan Danton II. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dokumentasi dan bantuan data sekunder. Hasil penelitian yang menunjukan ada berbagai langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh Kompi Senapan E dalam pengamanan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah, strategi dimaksud yaitu (1) membentuk pos-pos kecil kecil di area-area yang diperkirakan rawan terjadinya gesekan-gesekan antar masa pendukung kandidat calon Bupati, (2) Melaksanakan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar tidak terprovokasi untuk melaksanakan tindakan anarkis serta menghindari bentrokan antar masa, dan (3) Melaksanakan patroli ke wilayah-wilayah, terutama wilayah yang rawan untuk mengantisipasi adanya pergerakan masa yang menjurus kepada tindakan anarkis. Selain strategi yang telah dilakukan, ternyata terdapat kendala-kendala yang dihadapi Kompi Senapan E dalam melaksanakan pengamanan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah, kendala-kendala dimaksud yaitu (1) Minimnya Akomodasi; tempat tinggal anggota, logistik/ makan anggota, (2) Komunikasi yang sulit dilakukan antar anggota, dan (3) Keterbatasan kewenangan dalam mengambil tindakan secara langsung jika terjadi bentrok massa/demonstrasi massa antar pendukung calon Bupati.
PERAN PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN (Studi Pada Kantor Pusat PT. Nusa Halmahera Minerals) Taher, Azwar Anas Do.; Suhu, Bakri La; Pora, Rasid
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 6 No 1 (2024): JGOA Volume 6 Nomor 1 Maret 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan yakni pertama, untuk mengetahui peran pimpinan/ Presiden Direktur dalam meningkatkan disiplin kerja karyawan di Kantor Pusat PT. Nusa Halmahera Minerals, dan kedua, mengetahui bentuk tindakan sanksi yang dilakukan oleh pimpinan terhadap karyawan yang tidak disiplin. Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (lapangan) yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai sifat, keadaan, peristiwa atau aktifitas dalam sebuah lembaga, kemudian menjabarkan dengan permasalahan yang di teliti melalui sejumlah indikator yang berkenaan. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer melalui observasi dan wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder berupa data yang diperoleh melalui arsip-arsip dan dokumen penting yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh Pimpinan/presiden Direktur PT. NHM dalam meningkatkan disiplin kerja karyawan selama ini sudah dilakukan dengan baik. Peran Pimpinan/presiden Direktur yakni dengan menekankan arti pentingnya disiplin kerja, pimpinan senantiasa memberikan contoh kedisplinan, tidak mentoleransi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh karyawan dan memberikan reword terhadap staf yang disiplin. Selain itu juga, peran Pimpinan/ presiden Direktur PT. NHM yakni pertama, selalu memacu, menuntun dan membimbing, membangun dan memberi atau membangun motivasi-motivasi kerja; kedua, selalu memberikan supervisi/pengawasan yang efisien dan membawa para karyawannya kepada sasaran yang ingin dituju sesuai dengan ketentuanwaktu dan rencana; dan ketiga, selalu membuka huubungan dengan pihak-pihak luar untuk memajukan perusahaan. Sedangkan untuk bentuk tindakan sanksi/hukuman bagi karyawan PT. NHM yang tidak disiplin yakni dengan memberikan beberapa peringatan, mulai dari Surat Peringatan Tertulis 1 (SP-1), Surat Peringatan Tertulis 2 (SP-2) dan hingga pada tahapan Surat Peringatan Tertulis 3 (SP-3).
EFEKTIFITAS PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DALAM MELAYANI PASIEN RAWAT JALAN DI PUSKESMAS DESA MADAPOLO KECAMATAN OBI UTARA Suhu, Bakri La; Muhammad, Agun
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 6 No 1 (2024): JGOA Volume 6 Nomor 1 Maret 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelayanan kesehatan gratis dalam melayani pasien rawat jalan di puskesmas desa Madapolo Kecamatan Obi Utara. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam pemecahan masalah yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek-obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dokumen dan bantuan data sekunder. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan kesehatan gratis dalam melayani pasien rawat jalan di Puskesmas Madapolo Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan masih dinilai belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator efektifitas yang belum terpenuhi, terutama kepastian pelaksanaan pelayanan untuk pasien rawat jalan yang waktu kontrol terhadap pasien rawat jalan sama sekali belum sesuai harapan para pasien, karena pihak puskesmas/dokter jarang mengunjungi pasien untuk melakukan pelayanan dan bahkan harus pihak keluarga yang datang langsung ke puskesmas untuk memberitahu kapan pasien dikontrol lagi, belum memadainya sumber daya manusia (SDM) tentang tingkat profesional tenaga medis (khususnya tenaga dokter, bidan dan perawat), serta minimnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas Madapolo. Sedangkan dari aspek keterbukaan informasi kesehatan masih belum berjalan dengan efektif karena faktor rentang kendali antar desa dengan pusat puskesmas yang ada di kecamatan dan faktor kondisi iklim/cuaca yang sering pengalami pancaroba, serta prosedur pelayanan kesehatan dinilai cukup baik namun perlu untuk diatur sesederhana mungkin sehingga alur pelayanan tidak berbelit-belit dan membingunkan para pasien yang datang berkunjung di puskesmas Madapolo.
PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI KECAMATAN PULAU MANGOLI TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA Kemhay, Hardi; Suhu, Bakri La; Lating, Ali; Sangadji, Norita
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 2 No 2 (2021): JGOA Volume II Nomor 2 September 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami persepsi masyarakat terhadap Pemerintah Kecamatan Mangoli Tengah dalam memberikan pelayanan publik pasca pemekaran kecamatan. Penelitain ini menggunaan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis Deskriptif (Descriptif Reseearce) yakni mendeskripsikan fakta-fakta sosial Pollitik yang bersentuhan dengan objek yang diteliti. Sebagaimana yang disarankan dalam teknik Penelitian Deskriptif pada umumnya dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, Pertama : Pelayanan publik di bidang pendidikan pasca pemekaran Kecamatan Mangoli Tengah, telah berjalan dengan baik. Walaupun demikian bentuk pelayanan publik pada sisi pendidikan mesti terus ditingkatkan dengan perlu dibangunnya lembaga pendidikan formal diberbagai desa yang belum ada lembaga tersebut sebaga basis transformasi ilmu pengetahuan. Keciuali itu pula, masih terdapat kekurangan guru. Kedua : Pelayanan publik bidang kesehatan belum berjalan secara maksimal, oleh karena tenaga kesehatan yang ada tidak representative dengan jumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Kecamatan Mangoli Tengah
PERAN PEMERINTAH KOTA TERNATE DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KELURAHAN RUA (Studi Kasus Dinas Perikanan Dan Kelautan Kota Ternate) Iksan, Lifadri; Suhu, Bakri La; Suaib, Rahmat
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 7 No 2 (2024): JGOA Volume 7 Nomor 2 September 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah kota ternate dalam pemberdayaan masyrakat nelayan di kelurahan Rua, dan kendala yang di hadapi pemerintah kota dalam melihat problem yang di alami oleh masyarakat nelayan sehingga menjadi bahan evaluasi guna memberikan kesejahteraan dan upaya pemerintah untuk melaksanakan fungsinya dengan baik. Hasil penelitian menunjukan: Pertama, Peran Pemerintah Kota Ternate Dalam Pemberdayaan Masyarakat nelayan Di Kelurahan Rua berpedoman pada peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku umum. Kota Ternate telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberdayakan nelayan, dengan menyelenggarakan program-program pemberdayaan nelayan seperti kegiatan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, dan kelembagaan nelayan, namun dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya optimal. Kedua, faktor yang mempengaruhi pemberdayaan nelayan meliputi faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung yakni kuantitas sumber daya manusia, bantuan modal usaha dan alat tangkap, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah. Sedangkan faktor penghambat yakni kurangnya kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, keterbatasan fasilitas penunjang dan belum optimalnya kebijakan yang di buat Pemerintah Kota Ternate.
PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENANGANAN SENGKETA TANAH DI KELURAHAN MALIARO KECAMATAN TERNATE TENGAH (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate) Ishak, Sitti Nurul Kholizah; Ibrahim, Abd Halil Hi.; Pora, Rasid; Suhu, Bakri La; Djae, Raoda M.
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 7 No 2 (2024): JGOA Volume 7 Nomor 2 September 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate dalam penyelesaian sengketa tanah di Kelurahan Maliaro. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mencari informasi dari objek yang menjadi pusat peneliti baik itu dengan cara memperoleh sumber dari wawancara, dan dokumen. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) peran BPN dalam proses penyelesaian sengketah tanah melalui dua acara yaitu melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Pada non litigasi di lakukan musyawarah, sedangkan apabila tidak ada kesepakatan jalur akhir melalui litigasi. Dalam hal ini penyelesaian sengketa, khususnya sengketah hak atas tanah secara litigasi akan membuat biaya dan besar waktu yang cukup Panjang, peran atau kehadiran BPN adalah sudah mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat setempat (warga Maliaro) sehingga terrealisasi dalam system penerapan penyelesaian sengketa tanah di berbagai daerah termasuk di Kelurahan Maliaro. (2) faktor-faktor penyebab sengketah tanah di Kelurahan Maliaro yakni, a. persoalan sertifikat tanah yang kurang jelas, b. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata, c.legalitas tanah yang kurang jelas.
Co-Authors Abd Radjak, Darwin Abd. Rasyid Syamsuri Abdul Halil Hi Ibrahim Abdul, Isman Abdulah Kaunar Abdullah Kaunar Adam, Karsan Alhadar, Helmi Damiu, Hasman La Darwin Abd Radjak Djae, Raoda M. Fajri Thaib Girato, Marsel M Hadi, Ayatullah Hadisurja, Sandy Nofrijan Handji, Samsul Bahri Hartanto, Aribowo Dwi Hasan, Ikram Husain, Thamrin Ibrahim, Adegair Ikram Hasan Ikram, Muhammad Iksan R.A. Arsad Iksan, Lifadri Ishak, Sitti Nurul Kholizah Jafar, Abdilah Kaunar, Abdulah Kaunar, Abdullah Kemhay, Hardi La Impi, Iswahyudi Lating, Noval Ali M. Djae2, Raoda Madjid, Syaiful Marno Wance Marno Wance Marsel M Girato Muhammad, Agun Ngolomasarani, Subhan Noor, Nardiansyah Paryanto Pasid Pora Pora, Pasid Pora, Rasid Radjak, Darwin Abd Radjak, Darwin Abd. Rahadi, M. Rizki Rahmat Suaib Rasid Pora Rauf, Susanti Rifjal Tifandy Rulex Sonotox Saiful Madjid Saiful Paturo Salim, Ashari Samsul Bahri Handji Sangadji, Norita Sangaji, Sutriana Soleman, M. Tauhid Sosoda3, Abdurahman Suaib, Rahmat Syamsul Arifin Taher, Azwar Anas Do. Thaib, Fajri Tifandy, Rifjal Tifandy, Rifjal Umar, Bustamin Umasugi, Gahral Vivi Noviyanti, Vivi Wance, Marno Yamin, Mahrizal