Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.762
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance and Public Policy ARISTO Jurnal Sains Sosio Humaniora POLITICO JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Journal of Government Science Studies Indonesian Governance Journal (Kajian Politik-Pemerintahan) INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER) Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan Jurnal Government of Archipelago
La Suhu, Bakri
Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERAN LURAH DALAM PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KELURAHAN (DPPK) TAHUN 2017 DI PULAU TERNATE (Studi Kantor Lurah Soa Kecamatan Ternate Utara) La Suhu, Bakri; Suaib, Rahmat; Yamin, Mahrizal
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 3 No 1 (2022): JGOA Volume III Nomor 1 Maret 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jgoa.v3i1.1020

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran Lurah dalam Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (DPPK) Tahun 2017 di Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yakni berusaha mengeksplorasi dan mengklasifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial-politik dengan berupaya mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit masalah yang diteliti. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (DPPK) Tahun 2017, Lurah sangat berperan penting dalam mengelola DPPK. Ini dikarenakan, Lurah sebagai pemerintah kelurahan memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan. Melalui tugas pokok tersebut, maka Lurah miliki tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan dan bahkan pertanggung jawabkan seluruh rangkaian program dari DPPK. Tahap perencanaan program DPKK, Lurah berperan dalam menyusun rencana awal program DPPK dan membangun komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), masyarakat untuk ikut serta kegiatan Musrenbangkel. Pada tahap pelaksanaan program DPPK, peran Lurah mengontrol dan mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan Program DPPK, sedangkan pada tahap pelaporan pertanggungjawaban (LPJ), peran Lurah hanya memonitoring dan memeriksa laporan pertanggungjawaban, karena yang menyusun laporan pertanggungjawaban adalah LPMK dibantu staf kelurahan.
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TALAGAMORI KECAMATAN OBA KOTA TIDORE KEPULAUAN Suaib, Rahmat; La Suhu, Bakri; Sangaji, Sutriana
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 3 No 1 (2022): JGOA Volume III Nomor 1 Maret 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Talagamori, penelitian ini menggunakan Deskriptif kualitatif yakni berusaha mengeksplorasi dan mengklasifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial-dengan berupaya mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit masalah yang diteliti.Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dokumen dan bantuan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat di simpulkan bahwa pengelolaan Bumdes di Desa Talagamori bahwa belum efektif, karena masih ada beberapa hal yang bisa di bilang belum memenuhi syarat yaitu ada beberapa unit usaha yang masih direncanakan dan belum di laksanakan pembuatannya yaitu, pertama tempat pembuangan sampah terpadu, kedua, pembangunan pasar desa, dan kurangnya perhatian dari kepala desa dan Direktur Bumdes dalam pengelolaannya sehingga beberapa unit usaha yang belum bisa di bangun karena kendala-kendala yang di hadapi oleh Bumdes itu sendiri, sehingga Badan Usaha Milik Desa di Desa Talagamori belum bisa di katakan efektif. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Bumdes antara lain; pertama minimnya sarana dan prasarana dan kedua, minimnya komunikasi yang baik sehingga muncul berbagai kesalahpahaman diantara pengelola Bumdes dan masyarakat.
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2019 DI DESA DAMA KECAMATAN LOLODA KEPULAUAN Suhu, Bakri La; Hi. Ibrahim, Abdul Halil; Kaunar, Abdullah; Umar, Bustamin
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 3 No 2 (2022): JGOA Volume 3 Nomor 2 September 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tahun 2019 di Desa Dama dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BPD dalam pengawasan dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tahun 2019 di Desa Dama. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu peneliti berusaha memberikan pemahaman secara mendalam tentang obyek yang di teliti serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yakni peneliti berusaha memberikan gambaran secara umum mengenai masalah yang di teliti. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen. Berdasarkan hasil temuan penelitian penulis menunjukan bahwa pertama, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pembangunan desa tahun 2019 sudah dilaksanakan dengan baik sesuai harapan BPD dan masyarakat itu sendiri. BPD Desa Dama selalu terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pada tahap pengawasan pembangunan dengan cara memeriksa dokumen APBDes tahun 2019 dan kemudian meninjau langsung ke lapangan untuk melihat pembangunan fisik yang telah dilaksanakan. Kedua, Pembangunan fisik yang telah dilaksanakan pemerintah Desa Dama seperti (a) Pembangunan Draenase/Selokan pada RT.02/RW.01, (b) Pembangunan Draenase/Selokan pada RT.05/RW.03 dan (c) Pembangunan jalan Setapak telah selesai dilaksanakan dan sumber anggarannya berasal dari Dana Desa (DD) dengan total anggaran pembangunan desa sebesar Rp.163.849.000.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PENANGANAN ILLEGAL FISHING (Studi Pada Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara) La Suhu, Bakri; Pora, Rasid; Ibrahim, Adegair
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 4 No 1 (2023): JGOA Volume 4 Nomor 1 Maret 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Penanganan illegal Fishing pada Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata dan gambar. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Berdasarkan temuan penelitian penulis, maka dapat menunjukan bahwa : pertama, implementasi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang penanganan illegal fishing di Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara sudah dilaksanakan dengan baik. Kedua, Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara dalam pelaksanaan penanganan illegal fishing selalu memprioritaskan pada target sasaran wilayah/daerah yang terjadinya tindakan illegal fishing seperti di Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah. Ketiga, tindakan yang dilakukan Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara dalam penanganan illegal fishing sudah sesuai dengan petunjuk dalam UU No.45/2009 yakni seperti pemeriksaan berbagai dokumen/ijin kapal, dokumen/ijin penangkapan ikan (SIPI) dan sebagainya. Tindakan yang dilakukan semata-mata untuk memastikan kelengkapan surat-surat dokumen bagi masyarakat/warga asing dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah Maluku Utara.
PERAN PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA KIRA KECAMATAN GALELA BARAT KABUPATEN HALMAHERA UTARA Ngolomasarani, Subhan; Suhu, Bakri La; Suaib, Rahmat
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 5 No 2 (2023): JGOA Volume 5 Nomor 2 September 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah sebagai regulator dalam pemberdayaan kelompok tani, peran pemerintah sebagai dinamisator dalam pemberdayaan kelompok tani, dan mengetahui peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Kira Kabupaten Halmahera Utara.Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan.Analisis data menggunakan model analisa interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Kira Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal, hal ini dilihat dari aspek pemerintah sebagai regulator (1) aturan/mekanisme, (2) kebijakan pemerintah belum sepenuhnya baik. Pemerintah sebagai dinamisator yakni (1) Sosialisasi, (2) Pendampingan, (3) Pelatihan, dan (4) kunjungan Lapangan. Dan Pemerintah sebagai fasilitator sebagai penyedia bibit unggul, pupuk, dan sarana produksi telah mampu memfasilitasi masyarakat petani cukup baik.
PEMEKARAN PULAU MANGOLI RAYA SEBAGAI DAERAH OTONOMI BARU ANTARA ISU POLITIK DAN KONFLIK KEPENTINGAN ELITE Umasugi, Gahral; Lating, Ali; Suhu, Bakri La; Pora, Rasid
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 5 No 2 (2023): JGOA Volume 5 Nomor 2 September 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan konflik kepentingan dalam perencanaan pemekaran Pulau Mangoli. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Sementara pengumpulan data yang peneliti lakukan yakni dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, perencanaan Daerah Otonomi Baru Pulau Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula yang menjadi agenda Prioritas Pemerintah Daerah saat ini melahirkan perbedaan pendapat di kalangan Elit Politik, yang dimana aktor strategis sendiri sangat optimis dengan keinginan Tersebut. Sementara dilain pihak elit Legislatif malah menunjukan sikap pesimis bahkan Sebagian masyarakat Pulau Mangoli pun memandangnya dengan berbeda bahwa ada Sebagian yang merasa Pulau Mangoli sangat mungkin untuk dimekarkan dan Sebagian lainnya berada pada posisi dilematis. Kedua, bahwa rencana pemekaran Pulau Mangoli merupakan sebuah keinginan sebagian elit lokal dan mayoritas masyarakat yang telah muncul jauh sebelumnya bersamaan dengan persiapan pemekaran Pulau Taliabu pada tahun 2013 saat itu. Akan tetapi upaya untuk memisahkan Mangoli dari daerah induknya hanyalah sebuah wacana yang bersifat nonformal yang sampai sekarang ini tidak ada arsip terkait dokumen pemekaran tersebut meskipun daerah kesiapan pemekaran (Pulau Mangoli) sangat urgen untuk dipisahkan menjadi sebuah daerah yang mandiri.
STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA AIR TERJUN TIGA BIDADARI DI DESA DAKAINO KECAMATAN WASILE TIMUR KABUPATEN HALMAHERA TIMUR Rauf, Susanti; Pora, Rasid; Suhu, Bakri La; Madjid, Syaiful
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 6 No 1 (2024): JGOA Volume 6 Nomor 1 Maret 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan wisata Air Terjun Tiga Bidadari. dan Kendala-kendala apa saja yang di hadapi dalam pengembangan wisata Air Terjun Tiga Bidadari di Desa Dakaino. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif Menurut Bogdan dan Taylor dalam Rulam, (2016) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. . Hasil penelitian ini yaitu, Strategi yang digunakan dalam upaya pengembangan wisata Air Terjun Tiga Bidadari adalah (1) Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) dengan Mengadakan pembinaan kepada masyarakat sekitar objek wisata untuk menciptakan masyarakat yang sadar wisata, Ikut serta masyarakat dalam melestarikan dan menjaga alam dan hutan, Mengajak masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan di lokasi wisata dengan mengadakan kerja bakti bersama-sama. (2) Membentuk Kelompok Sadar Wisata, (POKDARWIS), (3) Peningkatan fasilitas pendukung wisata, (4) Menciptakan suasana kultural atau Budaya pada lokasi wisata, (5) Menciptakan suasana euforia pada lokasi wisata. Adapun kendala yang dihadapi dalam pengembangan wisata Air Terjun Tiga Bidadari yaitu, batas Administratif Desa, kepastian hukum dan anggaran.
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PENGAMANAN TNI-AD (Studi Tentang Strategi Kompi Senapan E Batalyon Infanteri 732 Banau dalam Pengamanan Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah) Hartanto, Aribowo Dwi; Ibrahim, Abd Halil Hi.; Suhu, Bakri La
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 6 No 1 (2024): JGOA Volume 6 Nomor 1 Maret 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan strategi Kompi Senapan E Batalyon Infanteri 732 Banau dalam Pengamanan Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah, dengan menggunakan metode penelitian yakni deskriptif kualitatif yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam pemecahan masalah yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek-obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Adapun yang menjadi sumber data yaitu berjumlah 5 Orang terdiri dari Danki, Tamudi/Yanrad, Banton TON BAN POKKO, Danton I, dan Danton II. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dokumentasi dan bantuan data sekunder. Hasil penelitian yang menunjukan ada berbagai langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh Kompi Senapan E dalam pengamanan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah, strategi dimaksud yaitu (1) membentuk pos-pos kecil kecil di area-area yang diperkirakan rawan terjadinya gesekan-gesekan antar masa pendukung kandidat calon Bupati, (2) Melaksanakan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar tidak terprovokasi untuk melaksanakan tindakan anarkis serta menghindari bentrokan antar masa, dan (3) Melaksanakan patroli ke wilayah-wilayah, terutama wilayah yang rawan untuk mengantisipasi adanya pergerakan masa yang menjurus kepada tindakan anarkis. Selain strategi yang telah dilakukan, ternyata terdapat kendala-kendala yang dihadapi Kompi Senapan E dalam melaksanakan pengamanan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah, kendala-kendala dimaksud yaitu (1) Minimnya Akomodasi; tempat tinggal anggota, logistik/ makan anggota, (2) Komunikasi yang sulit dilakukan antar anggota, dan (3) Keterbatasan kewenangan dalam mengambil tindakan secara langsung jika terjadi bentrok massa/demonstrasi massa antar pendukung calon Bupati.
PERAN PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN (Studi Pada Kantor Pusat PT. Nusa Halmahera Minerals) Taher, Azwar Anas Do.; Suhu, Bakri La; Pora, Rasid
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 6 No 1 (2024): JGOA Volume 6 Nomor 1 Maret 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan yakni pertama, untuk mengetahui peran pimpinan/ Presiden Direktur dalam meningkatkan disiplin kerja karyawan di Kantor Pusat PT. Nusa Halmahera Minerals, dan kedua, mengetahui bentuk tindakan sanksi yang dilakukan oleh pimpinan terhadap karyawan yang tidak disiplin. Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (lapangan) yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai sifat, keadaan, peristiwa atau aktifitas dalam sebuah lembaga, kemudian menjabarkan dengan permasalahan yang di teliti melalui sejumlah indikator yang berkenaan. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer melalui observasi dan wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder berupa data yang diperoleh melalui arsip-arsip dan dokumen penting yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh Pimpinan/presiden Direktur PT. NHM dalam meningkatkan disiplin kerja karyawan selama ini sudah dilakukan dengan baik. Peran Pimpinan/presiden Direktur yakni dengan menekankan arti pentingnya disiplin kerja, pimpinan senantiasa memberikan contoh kedisplinan, tidak mentoleransi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh karyawan dan memberikan reword terhadap staf yang disiplin. Selain itu juga, peran Pimpinan/ presiden Direktur PT. NHM yakni pertama, selalu memacu, menuntun dan membimbing, membangun dan memberi atau membangun motivasi-motivasi kerja; kedua, selalu memberikan supervisi/pengawasan yang efisien dan membawa para karyawannya kepada sasaran yang ingin dituju sesuai dengan ketentuanwaktu dan rencana; dan ketiga, selalu membuka huubungan dengan pihak-pihak luar untuk memajukan perusahaan. Sedangkan untuk bentuk tindakan sanksi/hukuman bagi karyawan PT. NHM yang tidak disiplin yakni dengan memberikan beberapa peringatan, mulai dari Surat Peringatan Tertulis 1 (SP-1), Surat Peringatan Tertulis 2 (SP-2) dan hingga pada tahapan Surat Peringatan Tertulis 3 (SP-3).
EFEKTIFITAS PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DALAM MELAYANI PASIEN RAWAT JALAN DI PUSKESMAS DESA MADAPOLO KECAMATAN OBI UTARA Suhu, Bakri La; Muhammad, Agun
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 6 No 1 (2024): JGOA Volume 6 Nomor 1 Maret 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelayanan kesehatan gratis dalam melayani pasien rawat jalan di puskesmas desa Madapolo Kecamatan Obi Utara. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam pemecahan masalah yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek-obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dokumen dan bantuan data sekunder. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan kesehatan gratis dalam melayani pasien rawat jalan di Puskesmas Madapolo Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan masih dinilai belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator efektifitas yang belum terpenuhi, terutama kepastian pelaksanaan pelayanan untuk pasien rawat jalan yang waktu kontrol terhadap pasien rawat jalan sama sekali belum sesuai harapan para pasien, karena pihak puskesmas/dokter jarang mengunjungi pasien untuk melakukan pelayanan dan bahkan harus pihak keluarga yang datang langsung ke puskesmas untuk memberitahu kapan pasien dikontrol lagi, belum memadainya sumber daya manusia (SDM) tentang tingkat profesional tenaga medis (khususnya tenaga dokter, bidan dan perawat), serta minimnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas Madapolo. Sedangkan dari aspek keterbukaan informasi kesehatan masih belum berjalan dengan efektif karena faktor rentang kendali antar desa dengan pusat puskesmas yang ada di kecamatan dan faktor kondisi iklim/cuaca yang sering pengalami pancaroba, serta prosedur pelayanan kesehatan dinilai cukup baik namun perlu untuk diatur sesederhana mungkin sehingga alur pelayanan tidak berbelit-belit dan membingunkan para pasien yang datang berkunjung di puskesmas Madapolo.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Abdilah Jafar Abdul Halil Hi Ibrahim Abdul, Isman Adam, Karsan Alhadar, Helmi Damiu, Hasman La Darwin Abd Radjak Djae, Raoda M. Fajri Thaib Girato, Marsel M Hadi, Ayatullah Hadisurja, Sandy Nofrijan Handji, Samsul Bahri Hartanto, Aribowo Dwi Hasan, Ikram Husain, Thamrin Ibrahim, Adegair Ikram Hasan Ikram, Muhammad Iksan R.A. Arsad Iksan, Lifadri Ishak, Sitti Nurul Kholizah Kaunar, Abdulah Kaunar, Abdullah Kemhay, Hardi La Impi, Iswahyudi Lating, Noval Ali M. Djae2, Raoda M. Rizki Rahadi Madjid, Syaiful Marsel M Girato Muhammad, Agun Ngolomasarani, Subhan Noor, Nardiansyah Paryanto Pora, Pasid Pora, Rasid Radjak, Darwin Abd Radjak, Darwin Abd. Rauf, Susanti Rifjal Tifandy Rulex Sonotox Saiful Madjid Salim, Ashari Samsul Bahri Handji Sangadji, Norita Sangaji, Sutriana Soleman, M. Tauhid Sosoda3, Abdurahman Suaib, Rahmat Syamsul Arifin Taher, Azwar Anas Do. Thaib, Fajri Tifandy, Rifjal Tifandy, Rifjal Umar, Bustamin Umasugi, Gahral Vivi Noviyanti, Vivi Wance, Marno Yamin, Mahrizal