Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.239
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Journal of Governance and Public Policy ARISTO Jurnal Sains Sosio Humaniora POLITICO JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Journal of Government Science Studies Indonesian Governance Journal (Kajian Politik-Pemerintahan) Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan Jurnal Government of Archipelago INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER)
La Suhu, Bakri
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERAN PEMERINTAH KOTA TERNATE DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KELURAHAN RUA (Studi Kasus Dinas Perikanan Dan Kelautan Kota Ternate) Iksan, Lifadri; Suhu, Bakri La; Suaib, Rahmat
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 7 No 2 (2024): JGOA Volume 7 Nomor 2 September 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah kota ternate dalam pemberdayaan masyrakat nelayan di kelurahan Rua, dan kendala yang di hadapi pemerintah kota dalam melihat problem yang di alami oleh masyarakat nelayan sehingga menjadi bahan evaluasi guna memberikan kesejahteraan dan upaya pemerintah untuk melaksanakan fungsinya dengan baik. Hasil penelitian menunjukan: Pertama, Peran Pemerintah Kota Ternate Dalam Pemberdayaan Masyarakat nelayan Di Kelurahan Rua berpedoman pada peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku umum. Kota Ternate telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberdayakan nelayan, dengan menyelenggarakan program-program pemberdayaan nelayan seperti kegiatan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, dan kelembagaan nelayan, namun dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya optimal. Kedua, faktor yang mempengaruhi pemberdayaan nelayan meliputi faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung yakni kuantitas sumber daya manusia, bantuan modal usaha dan alat tangkap, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah. Sedangkan faktor penghambat yakni kurangnya kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, keterbatasan fasilitas penunjang dan belum optimalnya kebijakan yang di buat Pemerintah Kota Ternate.
PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENANGANAN SENGKETA TANAH DI KELURAHAN MALIARO KECAMATAN TERNATE TENGAH (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate) Ishak, Sitti Nurul Kholizah; Ibrahim, Abd Halil Hi.; Pora, Rasid; Suhu, Bakri La; Djae, Raoda M.
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 7 No 2 (2024): JGOA Volume 7 Nomor 2 September 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate dalam penyelesaian sengketa tanah di Kelurahan Maliaro. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mencari informasi dari objek yang menjadi pusat peneliti baik itu dengan cara memperoleh sumber dari wawancara, dan dokumen. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) peran BPN dalam proses penyelesaian sengketah tanah melalui dua acara yaitu melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Pada non litigasi di lakukan musyawarah, sedangkan apabila tidak ada kesepakatan jalur akhir melalui litigasi. Dalam hal ini penyelesaian sengketa, khususnya sengketah hak atas tanah secara litigasi akan membuat biaya dan besar waktu yang cukup Panjang, peran atau kehadiran BPN adalah sudah mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat setempat (warga Maliaro) sehingga terrealisasi dalam system penerapan penyelesaian sengketa tanah di berbagai daerah termasuk di Kelurahan Maliaro. (2) faktor-faktor penyebab sengketah tanah di Kelurahan Maliaro yakni, a. persoalan sertifikat tanah yang kurang jelas, b. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata, c.legalitas tanah yang kurang jelas.
IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENERBITAN DAN PENANDAAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI KANTOR POLRES PULAU MOROTAI Suhu, Bakri La; Ikram, Muhammad
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 8 No 1 (2025): JGOA Volume 8 Nomor 1 Maret 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Kebijakan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi di Kantor Polres Pulau Morotai. Metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil temuan penelitian dan analisis data yang penulis lakukan bahwa pelaksanaan Peraturan Kapolri (PERKAP) No.5/2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM di Kantor POLRES Pulau Morotai sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan; Pertama, Aspek sumber daya manusia/jumlah personil yang ditugaskan sudah cukup memadai yakni 7 orang personil, sisi keuangan juga sudah cukup memadai karena biaya pengelolaan SIM berjumlah Rp. 37.440.000/tiap tahun, yang sumbernya berasal dari PNBP. Kedua, Aspek komunikasi antara personil Polres Pulau Morotai dan Masyarakat/pemohon juga sudah baik. Ketiga, Aspek disposisi/pembagian tugas sudah sesuai dengan Keputusan Kapolres Pulau Morotai No:KEP/25/XII/2020. Keempat, Aspek struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Kapolri dan SOP tentang Pelayanan SIM di Polres Pulau Morotai sudah diatur kedalam Keputusan Kapolres Pulau Morotai No:KEP/25/XII/2020 tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan SIM. Namun yang perlu diperhatikan yakni waktu pelayanan SIM yang dinilai terlalu lama, yakni pelayanan SIM Bagian Service Delivery dan pelayanan SIM Hilang yang waktunya 95 menit dan SIM Hilang hanya 15 menit.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI RUMPUT LAUT DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (Studi Desa Mano Kecamatan Obi Selatan) Suhu, Bakri La; Wance, Marno
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 4, No 2 (2019): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (51.903 KB) | DOI: 10.52447/gov.v4i2.1456

Abstract

This study aims to find out the form of comunity of seaweed farming and the factors that inhibit the farming community in developing seaweed cultivation in Mano Village, South Obi Subdistrict, South Halmahera Regency. Using descriptive qualitative research as a research procedure that produces descriptive data in the form of written or oral words from people and observable behavior, This study is design explain things or problems that occur and are described according to the focus of the research problem. Data sources used are primary data and secondary data. Inahich data the collection are through observation, interviews and documents analysis.Based on the result of the study, it shows that there are several forms of empowerment program of the Mano seawid Regional Government in this marine office of the South Halmahera District case and Fisheries Service, including (1) the establishment of seaweed farmer groups, the formation of graps support this group was from 2011 to 2015 and now there are 19 groups of seaweed farmers, (2) Providing in the form of production equipment in the form of “pelompong” and seawed drying, but the assistance provided is not fully distributed to 19 groups due to limited budget so that assistance in the form of pelompong is only 192 units for 5 groups and seawed drying equipment 16 units for only 2 groups. While the inhibiting factors of farmers in cultivnting seawed include (1) lack of marketing program to sell the seaweed, (2) lack of business capital in the development of seaweed cultivation, and (3) absence of training and counseling activities on dewed cultivation for the farming communities.
Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara Wance, Marno; Suhu, Bakri La
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 4, No 2 (2019): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.315 KB) | DOI: 10.52447/gov.v4i2.1455

Abstract

This study aims to find out the participation of first-time voters in determining political choices and to find out the behavior of first-time voters in determining the candidates for regional elections in North Maluku. This study uses descriptive qualitative which is can as a series of procedures used in solving problems investigated / examined by describing the state of the objects of research at time based on existing facts. Data sources used are primary data and secondary data, Data collection done through observation, interviews and documents analysis.Based on the findings of the study, the level of political participation of first-time voters in determining their political choices in North Maluku regional head elections can be described; the voters are rational enough in deciding their political choices, because the indicators for chosing candidates are based on figures the and datas and the products of political issues sold by the candidatsin their qeetion programs. In addition it also turns out that the first time voters still use an emotional approach with the candidates in channeling voting rights in the elections.This study aims to find out the participation of first-time voters in determining political choices and to find out the behavior of first-time voters in determining the candidates for regional elections in North Maluku. This study uses descriptive qualitative which is can as a series of procedures used in solving problems investigated / examined by describing the state of the objects of research at time based on existing facts. Data sources used are primary data and secondary data, Data collection done through observation, interviews and documents analysis.Based on the findings of the study, the level of political participation of first-time voters in determining their political choices in North Maluku regional head elections can be described; the voters are rational enough in deciding their political choices, because the indicators for chosing candidates are based on figures the and datas and the products of political issues sold by the candidatsin their qeetion programs. In addition it also turns out that the first time voters still use an emotional approach with the candidates in channeling voting rights in the elections.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2009, TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Di Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan): Prodi Ilmu Pemerintahan Suhu, Bakri La; Damiu, Hasman La
JOURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO Vol. 8 No. 1 (2025): JGOA Volume 8 Nomor 1 Maret 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ada di desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu peneliti menguraikan dan menggambarkan tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan implementasi Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2009. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer yang terdiri dari hasil wawancara peneliti dengan informan dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dokumen dan bantuan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, implementasi Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2009 tentang pengelolaan keuangan desa khususnya di desa Mano dinilai belum efektif, karena secara konseptual dengan adanya Peraturan Bupati tersebut merupakan wujud dari aturan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Namun implementasi dari pemberlakuan peraturan tersebut tidak didasarkan pada hal-hal yang dianggap prinsip, dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah desa melalui pelatihan dan sosialisasi. Karena secara realitas, latar belakang pendidikan para aparatur pemerintah desa sangat relatif rendah sehingga proses pelatihan dan pembekalan akan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien oleh pemerintah kebupaten sangat dibutuhkan dalam merangsang kreatifitas dan etos kerja para aparatur desa, agar dapat mengarah pada proses pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Selain itu dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa Mano masih mengharapkan Alokasi Dana Desa (ADD) per tahunnya tanpa mengelola sumber-sumber keuangan dan pendapatan desa lainnya.
Challenges of Local Government in Formation of New Autonomous Regions Radjak, Darwin Abd.; Ibrahim Tjan, Abdul Halil Hi.; Suhu, Bakri La
REFORMASI Vol 15, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i1.7048

Abstract

The formation of new regions does not merely mean reducing the administrative area so that government functions can be carried out more optimally, it also reduces the level of their political alienation so that people rediscover their role in the dynamics of government politics in their region. The concurrent creation of autonomous areas is the emergence of an independent status based on the goals and actual circumstances of the local population in a specific region or area as a component of the Indonesian nation and national territory. The objective of this study is to undertake a research and understanding process based on a technique that examines human problems and societal phenomena using a qualitative approach.  Using a spiral data analysis paradigm, information was gathered via observations, interviews, and documentation.. The results of the study are that the formation of new autonomous regions is a process carried out so that autonomous regions can have a strong autonomous status as provincial capitals, so that the process of forming this autonomous region is very important and must be considered, but the approach of community proposals or community participation is important, this stage must go through from below (grass roots). Third, it cannot be denied that economic factors are one of the main triggers for the desire to form autonomous regions, because every new region is entitled to an allocation of funds. Pembentukan daerah otonom baru tidak hanya berarti pengurangan wilayah administratif agar fungsi pemerintahan dapat dijalankan secara lebih optimal, tetapi juga mengurangi tingkat keterasingan politiknya sehingga masyarakat dapat menemukan kembali perannya dalam dinamika politik pemerintahan di daerahnya. Pembentukan daerah otonom secara bersamaan adalah munculnya status kemandirian berdasarkan tujuan dan keadaan nyata penduduk setempat di suatu daerah atau wilayah tertentu sebagai komponen bangsa dan wilayah nasional Indonesia.  Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan proses penelitian dan pemahaman berdasarkan teknik yang mengkaji permasalahan manusia dan fenomena kemasyarakatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan paradigma analisis data spiral, informasi dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan daerah otonom baru merupakan proses yang dilakukan agar daerah otonom dapat memiliki status otonomi yang kuat sebagai ibu kota provinsi, sehingga proses pembentukan daerah otonom ini sangat penting dan harus diperhatikan, namun pendekatan usulan masyarakat atau partisipasi masyarakat menjadi penting, tahapan ini harus melalui dari bawah (akar rumput). Ketiga, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu utama keinginan untuk membentuk daerah otonom, karena setiap daerah baru berhak mendapatkan alokasi dana. 
Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Logistik Pasca Bencana Pada Kantor BPPD Kabupaten Halmahera Selatan La Suhu, Bakri; Ibrahim, Abdulhalil Hi; Jafar, Abdilah; Wance, Marno
Journal of Government Science Studies Vol 2 No 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/jgssvol2issue2page110-123

Abstract

This study uses a qualitative research type by focusing on the study of the performance of South Halmahera Regency BPBD employees in post-disaster logistics services. Qualitative research emphasizes inductive analysis, not deductive analysis. The data sources used are primary data and secondary data, with data collection techniques through observation, interviews and documentation. Based on the results of the study, it was shown that the performance of BPBD employees in South Halmahera Regency, seen from the productivity aspect of post-disaster logistics services, had not been maximally implemented. The aspect of the quality of logistics services has also not been maximally implemented, because the timeliness of logistics services is sometimes not timely when distributing them to villages, while the attitude of BPBD staff is very good. The aspect of employee responsiveness has been very good in post-disaster logistics services, employees are very responsive to various logistical issues and are not selective in providing logistics services.
The Performance of the Regional Disaster Management Agency of North Maluku Province in Disaster Logistics Distribution Services in Central Halmahera Regency La Suhu, Bakri; Radjak, Darwin Abd; Ibrahim, Abdul Halil Hi; Rahadi, M. Rizki
Journal of Government Science Studies Vol 4 No 1 (2025): April 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/jgssvol4issue1page37-49

Abstract

The purpose of this research is to understand and explain the performance of the BPBD of North Maluku Province in the logistics distribution service in Messa Village and Kotalo Village, East Weda District, Central Halmahera Regency. This research uses a qualitative descriptive method aimed at describing events or activities within an institution and then elaborating on the issues being studied through several relevant indicators. Data collection techniques through; observation, interviews, documentation, data analysis techniques through; data reduction, data presentation, and conclusion, drawing, or verification. Based on the research results; first, the productivity of the BPBD of North Maluku Province in the logistics distribution service in Messa and Kotalo Villages has not been effectively implemented due to limited resources, Second, the quality of service has not been optimally carried out because the distribution of logistics does not yet have SOPs that are by field conditions, and the logistics distribution in terms of timeliness is still not appropriate because it takes about 4 days to reach the disaster-affected location. Third, the responsiveness of the BPBD of North Maluku Province in the logistics distribution service process in Messa Village and Kotalo Village has been very good. The team from the BPBD of North Maluku Province consistently responds well to the needs of the disaster-affected community, and fourth, the accountability of the BPBD of North Maluku Province's performance has been carried out and accounted for by the regulations and is reported through SAKIP and LKIP.
POLICY MODELS IN HANDLING BOUNDARY DISPUTES IN TERNATE CITY FROM THE PERSPECTIVE OF LOCAL GOVERNMENT Bakri La Suhu; Marno Wance; Darwin Abd Radjak; Rasid Pora
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS Vol. 2 No. 12 (2025): INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER)
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research explains and analyses the policy models that have been carried out in handling boundary disputes in Ternate City. There are several policy models that have been carried out by the government and there are also policy models carried out by the Sultanate of Ternate. Of course, the policies that have been carried out by the Sultanate of Ternate are part of local wisdom policies based on the values of the Ternate indigenous people. The results show that the government policy model in handling boundary disputes in Ternate City is through multilevel mediation, starting from village level mediation to the Ternate City government. In addition, there is also a policy model carried out by the Sultanate of Ternate in deciding several options in determining boundaries in accordance with Idin Kolano (Order of the Sultan of Ternate), namely the first option, after opening the location of the Deru-deru Book Landfill (TPA), then the southern landfill boundary with the determination of the Yakis Fruit District (Jambu Monkey) is divided in half between Takome and Sulamadaha, the second option, the entrance to Jiko Malamo is divided in half between Takome and Sulamadaha, and the third option, the landfill location is divided in half between Takome and Sulamadaha.
Co-Authors Abd Radjak, Darwin Abd. Rasyid Syamsuri Abdul Halil Hi Ibrahim Abdul, Isman Abdullah Kaunar Adam, Karsan Alhadar, Helmi Damiu, Hasman La Darwin Abd Radjak Djae, Raoda M. Fajri Thaib Girato, Marsel M Hadi, Ayatullah Hadisurja, Sandy Nofrijan Handji, Samsul Bahri Hartanto, Aribowo Dwi Hasan, Ikram Husain, Thamrin Ibrahim, Adegair Ikram Hasan Ikram, Muhammad Iksan R.A. Arsad Iksan, Lifadri Ishak, Sitti Nurul Kholizah Jafar, Abdilah Kaunar, Abdulah Kaunar, Abdullah Kemhay, Hardi La Impi, Iswahyudi Lating, Noval Ali M. Djae2, Raoda Madjid, Syaiful Marno Wance Marno Wance Marsel M Girato Muhammad, Agun Ngolomasarani, Subhan Noor, Nardiansyah Paryanto Pora, Pasid Pora, Rasid Radjak, Darwin Abd Radjak, Darwin Abd. Rahadi, M. Rizki Rahmat Suaib Rasid Pora Rauf, Susanti Rifjal Tifandy Rulex Sonotox Saiful Madjid Saiful Paturo Salim, Ashari Samsul Bahri Handji Sangadji, Norita Sangaji, Sutriana Soleman, M. Tauhid Sosoda3, Abdurahman Suaib, Rahmat Syamsul Arifin Taher, Azwar Anas Do. Thaib, Fajri Tifandy, Rifjal Tifandy, Rifjal Umar, Bustamin Umasugi, Gahral Vivi Noviyanti, Vivi Wance, Marno Yamin, Mahrizal