Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

Analisis Implementasi Aplikasi Digipay Satu Pada Satuan Kerja di Wilayah Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara Erma Maslahatul Umami; Meita Istianda; Muhammad Sawir
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (Maret - April 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jemsi.v6i4.4396

Abstract

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui dan menganalisis implementasi aplikasi digipay satu pada satuan kerja di wilayah BPS Provinsi Kalimantan Utara, dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi  aplikasi digipay satu pada satuan kerja di  wilayah BPS   Provinsi Kalimantan Utara. Teknik pengambilan informan menggunakan non probality sampling. Sedangkan teknik analisis data menggunakan   teknis analisis kualitatif dengan kondensasi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Digipay satu pada satuan kerja di wilayah BPS Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan teori imolementasi Edward  III sudah dijalankan oleh satuan kerja di wilayah Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara  namun masih terkendala dengan:  (1) kurangnya informasi dan mindset penyedia/vendor bahwa pengadaan bisa diatur, (2) sering terjadinya rotasi SDM pengadaan pada satker  menyebabkan terputusnya kontinuitas dalam proses pengadaan (3) aplikasi digipay yang sering mengalami error, (4)  penggunaan digipay baru dapat dilakukan untuk pengadaan dan pembayaran kepada rekanan/penyedia yang memiliki rekening bank penyedia platform aplikasi digipay yang digunakan oleh satker, (5) penggunaan digipay alurnya lebih panjang dan rumit dibandingkan dengan aplikasi pengadaan lainnya dan belum ada peraturan mengenai sanksi bagi satuan kerja yang tidak menggunakan digipay, dan (6) dari sisi vendor/penyedia jasa pelaku usaha masih enggan bergabung menjadi vendor pada digipay satu karena mekanisme transaksi yang dinilai  lebih panjang. Meskipun sudah  didukung oleh faktor: (1)  digipay berkontribusi terhadap efisiensi proses keuangan, (2)  digipay satu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, (3) kemudahan integrasi dengan sistem keuangan lainnya,  (4) peningkatan layanan publik , (5) dukungan terhadap ekonomi digital dan   (6) dukungan dari pimpinan.
Melihat ke Belakang: Panggung Gemoy dan Dinamika Politik Masa Kini Susilawaty; Laela Tambawang; Muhammad Sawir; Rhina Pongtuluran
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1886

Abstract

Artikel ini membahas fenomena "Panggung Gemoy" sebagai representasi simbolis dari dinamika politik masa kini, dengan menelusuri akar sejarahnya. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Panggung Gemoy mencerminkan perkembangan politik saat ini dan implikasinya bagi masyarakat. Objek riset artikel ini adalah analisis sejarah Panggung Gemoy dan kaitannya dengan konteks politik masa kini. Metode penelitian yang digunakan mencakup studi literatur dan analisis konten untuk melacak perubahan dan konsistensi dalam penggunaan simbol ini dalam konteks politik. Hasil analisis menunjukkan bahwa Panggung Gemoy tidak hanya menjadi cerminan dari pertarungan kekuasaan politik, tetapi juga memperlihatkan perubahan dalam narasi politik dan identitas politik masyarakat. Secara khusus, artikel ini menyoroti evolusi peran media sosial dalam mengubah dinamika politik, serta implikasinya terhadap partisipasi politik dan solidaritas sosial. Kesimpulannya, artikel ini mengilustrasikan betapa pentingnya memahami asal-usul dan makna simbol-simbol politik dalam konteks sejarah untuk memahami dinamika politik masa kini dengan lebih baik.
Potential and Challenges of Digital Governance at the Local Level in Central Sulawesi, Indonesia Kisman Karinda; Erwin Nursin; Muhammad Sawir; Thanaporn Sriyakul
Journal of Contemporary Governance and Public Policy Vol. 5 No. 2 (2024): (October 2024)
Publisher : Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora Kontemporer, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46507/jcgpp.v5i2.246

Abstract

Many countries, as well as several regions in Indonesia, are adopting digital government with the urgency that this approach is helpful as a bridge to good governance. However, more examination is needed to see both the opportunities and obstacles of digital government by assessing cases at the local level. This research analyses the potential and challenges of developing digital government locally with a case study in Central Sulawesi Province. The region was selected for analysis because Central Sulawesi has developed the necessary telecommunications infrastructure and internet access. The study relies on online research methods to collect data and information via the internet and other digital technology. This study employs NVivo 12 Plus for analysis. The findings of this research reveal that Central Sulawesi has great potential in developing digital government, such as optimising data management, accelerating administrative processes and increasing citizen involvement. However, the study also identifies challenges, such as poor access to digital infrastructure in rural areas and limited digital skills among government employees. Therefore, strong efforts are needed to expand the reach of internet access, improve digital skills and increase citizen participation in the development of digital government. This research provides an in-depth understanding of the potential and challenges of developing digital government in Central Sulawesi as well as relevant policy recommendations to increase digital adaptation at the local level.
Efektivitas Pelayanan Perizinan Berbasis Teknologi Informasi di DPMPTSP Lombok Tengah Putri Rahmadani; Muhammad Sawir; Pardamean Daulay
JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS) Vol. 4 No. 2 (2026): APRIL : JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jupendis.v4i2.3906

Abstract

The advancement of information technology has encouraged governments to develop digital-based public services to enhance efficiency, transparency, and accessibility. One of the key implementations is the electronically integrated business licensing system known as the Online Single Submission (OSS). The Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) of Central Lombok Regency has adopted this system as an innovation in licensing services. However, its implementation still faces several challenges, including technical issues, limited digital infrastructure, and the readiness of human resources. This study aims to analyze the effectiveness of information technology-based licensing services at the DPMPTSP of Central Lombok Regency. A qualitative method with a descriptive approach was employed, involving interviews with 32 informants consisting of officials, staff, and service users. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of IT-based licensing services has generally been effective. Based on the five service quality indicators proposed by Parasuraman—tangibles, reliability, responsiveness, empathy, and assurance—only the responsiveness dimension has not been optimal. This is primarily due to low digital literacy among the public and the limited responsiveness of staff in addressing service complaints. Furthermore, other constraints include uneven internet infrastructure, concerns over data security and public trust, lack of assistance during the digital registration process, and insufficient socialization and public education.
EVALUASI KEBIJAKAN KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DISTRIK DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG Moritz Johanes Lombogia; Muhammad Sawir; Agus Prastyawan
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 1 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i1.1589

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan mengenai kedudukan dan tugas pokok distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat optimalisasi kinerjanya. Sebagai perangkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat, distrik memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebijakan dan implementasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan evaluasi kebijakan publik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi untuk memperoleh gambaran sistematis mengenai fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok distrik belum berjalan secara optimal, terutama di wilayah perbatasan dan daerah terpencil yang sulit dijangkau. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan aksesibilitas, sumber daya, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, tantangan geografis yang ekstrem dan kondisi keamanan yang tidak stabil menjadi faktor krusial yang menurunkan efektivitas pelayanan publik. Penelitian ini menyarankan penguatan kapasitas aparatur, perbaikan infrastruktur komunikasi dan transportasi, serta sinkronisasi program kerja untuk memastikan pemerataan kualitas pelayanan di seluruh wilayah distrik. Strategi khusus juga sangat diperlukan guna mengatasi kendala keamanan agar proses kepemerintahan tetap berjalan kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat
Food Self-Sufficiency and the Challenges of Family Resilience in Indonesia: Bridging Adaptive Policies Muhammad Sawir; Susilawaty Susilawaty
Journal of Governance Volume 11 Issue 2: (2026)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jog.v11i2.37016

Abstract

This study aims to analyze the impact of the food self-sufficiency policy on family resilience, identify existing barriers, and formulate adaptive strategies to sustainably strengthen family resilience. This study used qualitative methods and was analyzed using NVivo 12 Plus. The study's findings indicate that although the food self-sufficiency policy in Indonesia has successfully maintained rice availability and reduced food insecurity in some regions, its impact on family resilience remains limited. Inequality in nutritional consumption, the high prevalence of stunting, and the large proportion of household expenditure on food indicate that focusing on production quantity is insufficient to address the issues of nutritional quality, affordability, and equitable access to food. Barriers such as dependence on rice, limited logistical infrastructure, the socio-economic conditions of smallholder farmers, and weak price stabilization exacerbate these conditions. Therefore, adaptive policies based on food diversification, farmer protection, nutrition education, and strengthened distribution.
Efektivitas Pelatihan Tenaga Potensi dalam Pelaksanaan Operasi Search and Rescue (SAR) Terhadap Kinerja di Kantor Pencarian dan Pertolongan di Sorong Budiyani Paramita; Syahruddin Hattab; Muhammad Sawir
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.2030

Abstract

This study is grounded in the increasing complexity of Search and Rescue (SAR) operations in the Sorong region, which necessitates the readiness of professional, responsive, and well-coordinated human resources. Training for SAR potential personnel constitutes a strategic instrument to enhance such capacity; however, its effectiveness in supporting operational performance requires empirical examination. Accordingly, this research addresses two primary questions: (1) what are the supporting and inhibiting factors in the transfer of training outcomes into actual SAR operations; and (2) how does SAR potential training impact the overall effectiveness of SAR operations. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design to examine training effectiveness at the result level. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and document analysis involving training organizers, instructors, and participants. The data analysis utilizes the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, while the theoretical framework is based on Kirkpatrick’s training evaluation model and public value theory to assess the contribution of training to public organizational performance. The findings indicate that the transfer of training in SAR operations is determined by the interaction of individual, organizational, and public policy factors. Supporting factors include instructor quality, relevance of training materials, institutional support, and stakeholder involvement, whereas inhibiting factors encompass limited resources, weak coordination, and the absence of systematic post-training follow-up. Furthermore, the training significantly contributes to improved response time, coordination quality, and rescue success rates. Nevertheless, such effectiveness is conditional and requires consistent integration within policy frameworks, continuous evaluation, and systemic organizational capacity building to generate optimal public value.
PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA PUSAT PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP PAPUA Ina Sanchezy Tiariny Udju; Fernandes Simangunsong; Muhammad Sawir
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1838

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pengembangan organisasi terhadap kualitas pelayanan publik pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Papua. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 91 Aparatur Sipil Negara pada Dinas Lingkungan Hidup provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua yang dipilih menggunakan rumus Slovin. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring menggunakan skala Likert dan dianalisis dengan uji validitas, uji reliabilitas, statistik deskriptif, serta regresi linear berganda menggunakan IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan kualitas pelayanan publik berada pada kategori baik serta seluruh instrumen penelitian valid dan reliabel. Namun demikian, kualitas sumber daya manusia dan pengembangan organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = 41,705 − 0,059X₁ + 0,036X₂ dengan koefisien determinasi (R²) sebesar 0,013, yang menunjukkan bahwa kedua variabel hanya menjelaskan 1,3% variasi kualitas pelayanan publik. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti dukungan kelembagaan, kondisi geografis, sarana dan prasarana, serta efektivitas sistem pelayanan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik memerlukan penguatan tata kelola organisasi dan sistem pelayanan secara berkelanjutan.
Inovasi Digital Governance dalam Tata Kelola Wilayah Maritim Pesisir Muhammad Sawir; Anirwan Anirwan
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 1 (2025): Nopember 2025, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i1.894

Abstract

Wilayah maritim pesisir Papua memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar, namun masih menghadapi sejumlah tantangan dalam tata kelola, seperti kurangnya data, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kualitas layanan publik di sektor kelautan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang untuk menerapkan digital governance sebagai pendekatan inovatif dalam kebijakan pengelolaan wilayah maritim pesisir. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran inovasi digital governance dalam meningkatkan efektivitas tata kelola wilayah maritim pesisir Papua serta mengidentifikasi tantangan kebijakan yang muncul dalam pelaksanaannya. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kebijakan melalui analisis dokumen regulasi, kebijakan pemerintah, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan digital governance memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi, integrasi data kelautan, akuntabilitas kebijakan, serta kualitas layanan publik di wilayah pesisir. Namun, keterbatasan infrastruktur digital, kapasitas sumber daya manusia, dan kesenjangan literasi digital masyarakat pesisir masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan publik yang adaptif, inklusif, dan kontekstual untuk memastikan inovasi digital governance dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dalam tata kelola wilayah maritim pesisir Papua.
Tata Kelola Kebijakan Perlindungan Mangrove Berbasis Collaborative Governance Muhammad Sawir; Sumardi Sumardi
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 5 No. 2 (2025): Oktober 2025, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v5i2.895

Abstract

Ekosistem mangrove memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir, perlindungan keanekaragaman hayati, serta menopang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Di Papua, kebijakan perlindungan mangrove masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pendekatan kebijakan yang cenderung top-down, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum optimalnya pelibatan masyarakat adat sebagai aktor kunci dalam pengelolaan sumber daya alam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kebijakan perlindungan mangrove berbasis collaborative governance sebagai alternatif inovasi kebijakan publik di Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kebijakan melalui analisis dokumen regulasi, kebijakan pemerintah, serta kajian literatur terkait pengelolaan mangrove dan tata kelola kolaboratif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan mangrove di Papua belum sepenuhnya mengintegrasikan peran masyarakat adat dan pemangku kepentingan non-negara dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Penerapan collaborative governance yang menekankan kemitraan antara pemerintah, masyarakat adat, dan aktor terkait lainnya berpotensi meningkatkan efektivitas kebijakan, legitimasi publik, serta keberlanjutan pengelolaan mangrove. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola kolaboratif merupakan strategi penting dalam mendorong kebijakan perlindungan mangrove yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan di Papua.