Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.309

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Indo-Islamika Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan LAW REVIEW JURNAL PengaMAS To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Kajian Ilmiah JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT CAHAYA MANDALIKA (ABDIMANDALIKA) Devotion: Journal of Research and Community Service Bulletin of Community Engagement IBLAM Law Review Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Ilmiah Multidisiplin (JUKIM) Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Greenation International Journal of Law and Social Sciences INTELEKTUAL: JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN MAHASISWA DAN AKADEMISI

Jantarda Mauli Hutagalung

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Author-ID : 10430445

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

Penerapan Alat Gece Untuk Mendeteksi Bakat Atlet Berbasis Kearifan Lokal di Muara Gembong Ery Teguh Prasetyo; Juli Candra; Eskar T Denantara; Prio Kustanto; I Gede Aditya Pratama; Jatandra M.
To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5, No 2 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/tomaega.v5i2.983

Kecamatan Muara Gembong merupakan suatu wilayah di Kabupaten Bekasi profinsi Jawa Barat, secara geografis letak wilayahnya sebagian besar adalah perairan. Tujuan kegiatan abdimas adalah mendeteksi bakat pada anak usia dini berdasarkan kondisi atau kearifan lokal dengan menggunakan suatu alat ukur yang merupakan hasil pengembangan dosen Program Studi Kepelatihan Olahraga di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Metode kegiatan dengan menggunakan kegiatan ceramah, pelatihan dan pendampingan.Â Hasil kegiatan menunjukkan bahwa anak-anak usia dini di daerah Muara Gembong secara kemampuan fisik yang dibentuk oleh kondisi alam mempunyai kemampuan untuk menjadi atlet. Alat Gece mampu mendeteksi kemampuan fisik anak yang mempunyai potensi sebagai atlet.

PENYELESAIAN SENGKETA KEBIJAKAN PRODUK KEMASAN POLOS PRODUK ROKOK AUSTRALIA DALAM WTO [Resolution of the Dispute over Australia's Rules and Policies for the Plain Packaging of Cigarette Products in the WTO] Jantarda Mauli Hutagalung; Clara Ignatia Tobing
Law Review Volume XX, No. 1 - July 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v20i1.2437

AbstractThe sovereignty of a country to issue a policy or regulation in the field of international trade is limited by the enactment of the provisions in the World Trade Organization (WTO), especially for countries that have ratified the GATT / WTO. If a country issues rules and/or policy that conflict with WTO provisions, it will result in the country being sued by another country. As happened with the policy issued by Australia. Indonesia is suing Australia to the WTO for the rules and/or policies for the plain packaging of cigarette products (The Tobacco Plain Packaging Act 2011) imposed by Australia. The policy is considered contrary to the provisions of the WTO, specifically the provisions of TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). This research utilizes a normative juridical method by paying attention to legal materials such as legal principles, legal principles, international conventions, and legislation relating to the problem of The Tobacco Plain Packaging Act. From the results of the study can be seen WTO considerations in this case. In addition, there are also advantages and disadvantages of the implementation of The Tobacco Plain Packaging Act in the future.Keywords: WTO/GATT, The Tobacco Plain Packaging Act, International Economic Law AbstrakKedaulatan suatu negara untuk mengeluarkan suatu kebijakan atau peraturan dalam bidang perdagangan internasional dibatasi oleh berlakunya ketentuan-ketentuan dalam World Trade Organization (WTO), terutama bagi negara-negara yang telah meratifikasi GATT/WTO. Apabila negara mengeluarkan aturan dan/atau kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan WTO akan mengakibatkan negara tersebut digugat oleh negara lain. Seperti yang terjadi dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Australia. Indonesia menggugat Australia ke WTO atas aturan dan/atau kebijakan kemasan polos produk rokok (The Tobacco Plain Packaging Act 2011) yang diberlakukan oleh Australia. Kebijakan tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan WTO, khususnya ketentuan TRIPS (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memperhatikan bahan hukum seperti asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, konvensi internasional, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah The Tobacco Plain Packaging Act. Dari hasil penelitian dapat terlihat pertimbangan WTO dalam kasus ini. Selain itu, terlihat juga keuntungan dan kekurangan dari pemberlakuan The Tobacco Plain Packaging Act ke depannya.Kata kunci: WTO/GATT, The Tobacco Plain Packaging Act, Hukum Ekonomi Internasional

PENTINGNYA PENDIDIKAN BAGI ANAK DALAM PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN, DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI KOTA BEKASI Octo Iskandar; Jantarda Mauli Hutagalung; Fransiska Novita Eleanora
JURNAL PengaMAS Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : UNIVERSITAS KHAIRUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/pengamas.v3i1.1463

Narkoba disingkat narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya sudah beredar luas di kalangan masyarakat, dan bukan itu saja bahkan sampai juga kepada anak-anak yang masih duduk atau berada dibangku sekolah. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada siswa dan siswi di Sekolah SMA Taman Harapan 2 Harapan Baru Bekasi, mengenai pentingnya pendidikan dalam pecegahan, serta pemberantasan dan penyalahgunaan akan peredaran gelap narkoba (P4GN) di kota Bekasi. Harapannya setelah pelaksanaan pengabdian kegiatan masyarakat ini diharapkan adanya kesadaran serta pemahaman akan dampak dan pengaruh akan narkoba yang meningkat dan kesadaran akan adanyapendidikan mengenai P4GN bagi anak khususnya dalam lingkungan sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui berbagai tahap, yakni pengisian kuesioner, pemaparan atau presentasi narasumber, dan juga dilaksanakan tanya jawab dari setiap peserta. Kata Kunci ; narkoba, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran

Peningkatan Kemampuan Gross Motor Skill Terhadap Anak-Anak di Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi Dengan Menggunakan Media GECE (Gerak Cepat) Juli Candra; Ery Teguh Prasetyo; Gede Aditya Pratama; Prio Kustanto; Eskar Tri Denatara; Jantarda Mauli Hutagalung
Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 21 No. 4 (2021): Edisi Khusus: Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Desember 2021)
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP)

Kemampuan Gross Motor Skill anak-anak di Kecamatan Muara Gembong kabupaten Bekasi belum sesuai dengan tumbuh kembang dikarenakan proses pembelajaran pendidikan akibat dampak Covid 19 dilakukan secara daring, sehingga berdampak pada penurunan kemampuan Gross Motor Skill dan menurunnya kebugaran jasmani para siswa. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan gross motor skill dengan mengunakan media GeCe (Gerak Cepat) suatu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan, kelincahan, kelenturan. Metode yang dilakukan dengan menggunakan metode ceramah untuk kegiatan sosialisasi alat, pelatihan penggunaan alat, dan pendampingan. Hasil kegiatan menunjukan bahwa penerapan alat GeCe mampu meningkatkan kemampuan Gross Motor Skill anak-anak di wilayah Muara Gembong. Kesimpulan, kegiatan abdimas memberikan dampak positif terhadap masyarakat di Kecamatan Muara Gembong khusunya membantu dalam mengembangkan dan meningkatkan Gross Motor Skill. Keterbatasan dalam kegiatan ini adalah waktu yang relatif singkat sehingga tujuan kegiatan belum bisa optimal dalam pencapaiannya.Saran Untuk pelaksanaan abdimas kedepanya dapat dilakukan secara lebih baik dan berkelanjutan karena diwilayah Muara gembong masih sangat banyak sekali kegiatan yang perlu dilakukan dalam pengembangan kegiatan masyarakat dalam peningkatan sumber daya manusia

Rights to Restitution of Victims of Criminal Actions According to Article 7 Section (1) Law Number 13 of 2006 Junction Law 31 of 2014 Concerning the Protection of Witnesses and Victims Hotma P Sibuea; Indra Lorenly Nainggolan; Jantarda Mauli Hutagalung
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.5253

Several research problems that need to be answered are as follows. First, can the granting of victims' restitution rights based on Article 7A paragraph 1 (one) of Law Number 31 of 2014 be carried out by the aims and objectives of the legal principle of "fair legal protection" as regulated in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution? Second, is it necessary to reconstruct the arrangement for granting restitution rights in Article 7A paragraph (1) of Law Number 31 of 2014 so that the legal principle of "fair legal protection" as referred to in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution can be realized in the Indonesian welfare law state? The research method used is the juridical-normative research method. The conclusions that can be put forward are as follows. First, the granting of restitution rights to victims of criminal acts based on Article 7A paragraph 1 (one) of Law Number 31 of 2014 cannot be carried out by the principle of "fair legal protection" in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution because of the legal vacuum regarding the perpetrators. Able to pay restitution. Second, the granting of restitution rights to victims must involve the state when there is a legal vacuum so that the principle of "fair legal protection" based on Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution can be realized in the Indonesian criminal justice system and the Indonesian welfare law state.

Tradisi Hukum Indonesia: Sejarah, Produk Hukum dan Kebijakan di Masa Orde Baru Jantarda Mauli Hutagalung; Tantri Gloriawati
Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1502

Indonesia adalah salah satu negara yang menganggap hukum sebagai bagian terpenting bagi kehidupan bernegara, selain politik dan juga ekonomi. Pada dasarnya, dalam sebuah Negara Hukum, sejatinya pemerintahan yang menjadi tombak hukum sebagai sebuah sistem. Sistem hukum Indonesia sendiri adalah sistem hukum yang terbentuk dari sejarah panjang akulturasi adat masuknya agama Islam serta sistem hukum sipil yang dibawa oleh Belanda. Sejarah panjang ini turut membentuk sistem hukum Indonesia yang memiliki produk hukum dan kebijakan yang unik. Tulisan ini mengangkat tentang Ciri-ciri hukum Indonesia terlihat dari konsep hukumnya, terlepas dari dinamika perkembangan tradisi hukum Indonesia yang bertumpu pada sejarah nomaden masyarakat Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tradisi hukum Indonesia bercirikan penghormatan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Sistem hukum Indonesia secara keseluruhan tetap berkomitmen untuk menghormati agama dan budaya yang berbeda, bergerak menuju demokrasi dan supremasi hukum.

Efektivitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 terhadap Capaian Vaksinasi di Kota Padang Jantarda Mauli Hutagalung; Clara Ignatia Tobing
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 13 No 02 (2022)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v13i02.7187

COVID-19 has become a global threat that affects most countries in the world. The existence of COVID-19 has pressured and pushed the Government to do something to at least reduce the number of virus spread and reduce the death rate. One of the programs made by the Government is to carry out the COVID-19 vaccination to create herd immunity in Indonesian society. To create herd immunity, at least 70% of the Indonesian population is included in the COVID-19 vaccine target. This is then used as a target for achieving COVID-19 vaccination. In order to accelerate vaccination, the government issued various related regulations. The city of Padang which is the capital city of West Sumatra Province is included in the province with the lowest achievement. This study aims to see the effectiveness of the rules on the achievement of vaccination in the city of Padang. The method used in this research is quantitative juridical research. Through searching secondary data by analyzing data on the first and second doses of COVID-19 vaccination in the city of Padang. The results of the analysis will then show that the existing regulations have an effective effect in increasing the number of COVID-19 vaccination achievements in the city of Padang.

PENYULUHAN HUKUM KEAMANAN MEDIA SOSIAL BAGI IBU-IBU PKK DI RT 10 RW 12 PERUMAHAN THE PALM KEC TAMBUN UTARA Clara Tobing; Jantarda Mauli Hutagalung
Abdi Bhara Vol 1 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Media sosial sering kali digunakan untuk menyampaikan berbagai hal negatif. Hoax, fitnah, ujaran kebencian, hujatan bermunculan tanpa henti di media sosial. Salah satu golongan masyarakat yang banyak terlibat dalam penyebaran berita palsu ini adalah kalangan ibu rumah tangga. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan yang berujung pada tindak pidana yang juga tidak diketahui oleh ibu-ibu rumah tangga atas konsekuensi dalam penyebaran informasi bohong melalui media sosial. Untuk mencegah hal itu maka diadakan penyuluhan kepada kelompok PKK RT 10 RW 12 Perumahan The Palm yang berlokasi di wilayah Tambun Utara, Bekasi. Kegiatan pengabdian ini menawarkan solusi dalam bentuk seminar dan edukasi konsep dan aturan terkait kemanan bermedia sosial, dengan luaran peningkatan pemahaman peserta terkait identifikasi, penggunaan dan pencegahan berita palsu atau hoax.

Konsep Politik Legislasi Hukum Keluarga Di Indonesia Jantarda Mauli Hutagalung; Tantri Gloriawati
Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 23 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP)

The issue of family law based on Islamic law, concerning marriage, inheritance and so on which can not be equated with non-Muslims, is one reason for the importance of Islamic Family Law itself. The enactment of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and KHI (Compilation of Islamic Law) is the answer to the problem of the uncertainty and the demands of the Muslim community to be a guide, and a reference in overcoming problems surrounding family law. In this paper, we will discuss the Political Concept of Islamic Family Law Legislation. This is important, because every policy or law issued by the government, at the same time there is a long political process so that the policy reaches the people. As it is known that not all juridical products are in line with the aspirations of the people. There are juridical products that are considered by the community to be contrary to the enforcement of democracy. One of the causes is the intervention of political interests in the internal power.

PENYULUHAN HUKUM PELAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE SEBAGAI KONVENSI KETATANEGARAAN PEMILU Indra Lorenly Nainggolan; Nina Zainab; Jantarda Mauli Hutagalung
Abdi Bhara Vol 2 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/abhara.v2i1.2431

Pelaporan dana kampanye merupakan perintah yang diatur dalam UU No.7 Tahun 2017. Dana kampanye bersumber dari partai politik, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, termasuk pula dari sumbangan yang sah berdasarkan hukum. Pelaporan sumbangan dana kampanye yang didapatkan dari pihak lain tidak ada pengaturannya. Pemilu tahun 2014 dan tahun 2019 telah ada peraturan KPU yang mengaturnya. Khusus untuk pemilu tahun 2024 belum dibentuk aturan pelaksananya. Ketiadaan pengaturannya, membuat tindakan tersebut tidak konsinten terhadap pemilu sebelumnya dan akan melahirkan potensi pelanggaran pemilu. Mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Bawaslu Kota Bekasi. Peserta kegiatan pengabdian diperhadapkan permasalahan apakah perlu pelaporan sumbangan dana kampanye dari pihak lain dan bagaimana dasar hukumnya. Kegiatan pengabdian ini menawarkan solusi bahwa KPU seharusnya tetap membuat peraturan pelaksana terkait pelaporan sumbangan dana kampanye yang didapatkan dari pihak lain. Adapun argumentasinya adalah konvensi ketatanegaraan pemilu tahun 2014 dan tahun 2019 yang mengatur ketentuan tersebut dan konsekuensi pasal 334 ayat 2 UU No.7 Tahun 2017.

Co-Authors Adhalia Septia Saputri Adhalia Septia Saputri Al-Kindi, M. Ijlal Shidqi Amalia Syauket Ardhana Ulfa Azis Athalariq Rayhan Amri Atmoko, Dwi Baihaki, Ahmad Clara Ignatia Tobing Clara Ignatia Tobing Clara Tobing Dwi Atmoko Dwi Atmoko Dwi Atmoko Endang Hadrian Ery Teguh Prasetyo Ery Teguh Prasetyo Eskar T Denantara Fransiska Novita Eleanora Gede Aditya Pratama HERU SISWANTO Hotma P Sibuea Hotma P. Sibuea I Gede Aditya Pratama Indra Lorenly Nainggolan Juli Candra Kustanto , Prio Masae, Murnee Masri, Esther Muhammad Andi Prastio Nina Zainab Nina Zainab Noviriska Noviriska Noviriska Noviriska Octo Iskandar Otih Handayani Rayhan Amri, Athalariq RR Dijan Widijowati Rr. Dijan Widijowati Saputra, Trias Saputri, Adhalia Septia Septina Rahmi Kinasih Sugeng Sugeng Sugeng Suminar, M. Zaki As Tantri Gloriawati Tantri Gloriawati Tantri Gloriawati Zara Pebrianto

Title

Found 31 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 31 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 31 Documents
Search