Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.331
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan JUSTISI Abdimas: Papua Journal Of Community Service Indonesian Journal of Engagement, Community Services, Empowerment and Development (IJECSED) PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesian Collaboration Journal of Community Services (ICJCS) Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Journal of Law Justice Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat
Rajab Lestaluhu
Universitas Muhammadiyah Sorong
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : JUSTISI

 1 
Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sorong Lestaluhu, Rajab
JUSTISI Vol 5, No 2 (2019): Juli 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v5i2.541

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sorong. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam memberikan  penetapan mengenai Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sorong.Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sorong, Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan yuridis empiris, kemudian tekhnik pengumpulan data dengan cara  wawancara Majelis Hakim Pengadilan Agama dan Panmud Permohonan dan studi dokumen-dokumen atau bahan pustaka yang menyangkut data yang di perlukan.Hasil penelitian mengenai pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sorong setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu secara keseluruhan tahap dan prosedurnya sudah sesuai dengan hukum Acara Peradilan Agama sebagaimana yang ada dalam HIR / R.Bg. dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan prosedur pengajuan perkara itsbat nikah yang sudah berjalan di Pengadilan Agama Sorong dapat dikelompokkan menjadi (5) lima yaitu mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Sorong, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dari pengadilan, menghadiri persidangan dan putusan pengadilan. 
Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sorong Rajab Lestaluhu
JUSTISI Vol. 5 No. 2 (2019): Juli 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v5i2.541

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sorong. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam memberikan  penetapan mengenai Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sorong.Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sorong, Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan yuridis empiris, kemudian tekhnik pengumpulan data dengan cara  wawancara Majelis Hakim Pengadilan Agama dan Panmud Permohonan dan studi dokumen-dokumen atau bahan pustaka yang menyangkut data yang di perlukan.Hasil penelitian mengenai pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sorong setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu secara keseluruhan tahap dan prosedurnya sudah sesuai dengan hukum Acara Peradilan Agama sebagaimana yang ada dalam HIR / R.Bg. dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan prosedur pengajuan perkara itsbat nikah yang sudah berjalan di Pengadilan Agama Sorong dapat dikelompokkan menjadi (5) lima yaitu mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Sorong, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dari pengadilan, menghadiri persidangan dan putusan pengadilan. 
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Eksploitasi Pada Kawasan Hutan Konservasi di Wilayah Kota Sorong Hidaya, Wahab Aznul; Lestaluhu, Rajab; Simanjuntak, Kristi Warista; Hadi Tuasikal; Hasriyanti, Hasriyanti
JUSTISI Vol. 8 No. 2 (2022): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v8i2.1663

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Penerapan sanksi dalam melaksanakan prosedur yang  telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang korelasi yuridisnya berkaitan dengan  tugas  dan  fungsi  kinerja  BKSDA  sebagaimana  tertuang dalam Undang-Undang No  5  Tahun  1990, dengan kajian dan analisa mendalam terhadap penerapan  sanksi  pidana  dan  penghambat keberhasilan pelaksanaan BKSDA, serta  pandangan  masyarakat terhadap kinerja BKSDA kota Sorong.Penelitian  ini  di  laksanakan  di  BKSDA  Kota  sorong  dengan  mengambil  sampel  pegawai BKSDA  Kota sorong,  yang dilakukan dengan pengamatan secara mendalam mengenai gejala  yang  diteliti.  Di  samping  wawancara  terstruktur  dengan  responden,  dengan  lokasi  yang berbeda–beda, sehingga peneliti dapat menelaah rasionalitas dan akurasi implementasi atau pelaksanaan penerapan sanksi yang dilakukan oleh BKSDA Kota sorong, dan  rating  ekspektasi publik  terhadap  bobot  pelaksanaan penerapan sanksi terhadap eksploitasi pada kawasan  hutan konservasi di Kota sorong.Temuan yang diperoleh dalam penelitian diantara lain adalah: (1) Mengetahui penghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan liar terbuka di dalam kawasan hutan konservasi. (2) BKSDA Kota sorong  mampu  untuk  menerapkan  sanksi  pidana  terhadap  penyelenggara eksploitasi di Kota  sorong  yang  pada  aspek  hukum  terhadap  tindak  pidana pelaku penambangan liar terbuka di dalam  kawasan  konservasi  hutan dan  mampu  untuk  bisa  terealisasi  dengan  baik  yang  telah ditetapkan  pada  peraturan perundang–undangan yang mengatur tentang  terkait  Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam pada kawasan Hutan.Sebagai bahan informasi  bagi masyarakat mengenai  potensi  sumber  daya  hutan  serta  cara  pengelolaannya di Kota sorong, sehingga mampu untuk dijadikan sebagai salah satu bahan pada bagian stakeholder, pemerintah, maupun swasta dalam pengambilan keputusan dan berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang terdapat pada kawasan hutan konservasi Agraria kehutanan yang berada pada wilayah Kota sorong sebagai Zona yang memiliki kawasan hutan yang begitu besar dan sangat bermanfaatkan bagi masyarakat Kota Sorong.
Tinjaun Hukum Bagi Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Menurut Adat Suku Tehit Markus, Dwi Pratiwi; Lestaluhu, Rajab
JUSTISI Vol. 9 No. 1 (2023): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jurnaljustisi.v9i1.1957

Abstract

Marriage in the view of Article 26 of the Civil Code is only limited to civil relations. This means a relationship that only involves one person in terms of the outer bond between a man and a woman and is separated from spiritual or religious elements. In contrast to the case with customary law in general, Indonesia views marriage as a kinship bond of neighbours. Children outside of marriage are still a child who will live together as a family in society, so that they have the same protection rights as a child born in a legal marriage, even if in a legal marriage. In certain contexts, children outside marriage are considered a despicable event in people's lives. This research is empirical research, namely legal research by using field data as primary data sources, such as the results of interviews, observations and documentation. Then it is supported by secondary data, namely articles, journals and previous research. The results of this study indicate that: 1). The position of children born out of wedlock according to the Tehit Tribe and Positive Law Children born outside only have a relationship with their mother and their mother's family. 2). Legal protection for children out of wedlock in terms of the Tehit Tribe and positive law A woman and her child are given the opportunity by law to prosecute and fight for the rights of children out of wedlock to have a civil relationship with their father.
Rethinking Dispute Resolution: Moi Customary Law within Indonesia’s Legal Pluralism Rajab Lestaluhu; Sokhib Naim; Cintia Dwi Puspita; Sayed Husaini; Wahab Aznul Hidaya
JUSTISI Vol. 12 No. 2 (2026): JUSTISI Inpress
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v12i2.4872

Abstract

This study aims to analyze the process of resolving customary land disputes among the Moi indigenous community and to identify the obstacles faced within the framework of legal pluralism in Indonesia. This study employs a normative legal research approach (doctrinal legal research), focusing on the analysis of legal norms, principles, and doctrines related to customary law and national law. Data were collected through literature review, including primary, secondary, and tertiary legal materials, and analyzed using a qualitative normative method with interpretive and comparative approaches. The novelty of this study lies in the development of a reimagined dispute resolution approach by integrating Moi customary law into the discourse of Indonesian legal pluralism, which highlights normative and socio-cultural dimensions. The results of the study indicate that dispute resolution among the Moi community prioritizes non-litigious mechanisms based on deliberation, the principles of restorative justice, and local wisdom values, with the Customary Institution (LMA Malamoi) playing a central role. However, this process faces significant obstacles, including emotional factors, low legal awareness, unclear land boundaries, overlapping ownership claims, and external intervention. This study concludes that while customary mechanisms are effective in maintaining social harmony, their interaction with the formal legal system poses challenges within the context of legal pluralism. Therefore, harmonization between customary law and state law, strengthening customary institutions, and enhancing public legal awareness are crucial for achieving fair, effective, and sustainable dispute resolution.
Co-Authors Ajang Maruapey Akhmad ali Aresil, Alfian Arpipy, Mozahra Camelia Barru, Agustina Arusano Gloria Bayu Purnama Bustamin Wahid Chatarina Umbul Wahyuni Cintia Dwi Puspita Dwi Pratiwi Markus, Dwi Dwi Saleha Fajrianto Saeni Ferdinan Nuru Hadi Tuasikal Harun Salfle Hasriyanti Irnawati Irnawati Kadir, Muhammad Arifin Abd Kamaluddin Kamaluddin Kamaluddin Kariadi Kariadi M. Saleh Refra Mahmudah, Masrifatun Maipauw, Niny J. Marselus Nauw Maruapey, Azis Maruapey, M. Husein Mira Herawati Soekamto Muhammad Ali Muhammad Husein Maruapey Muharuddin Muharuddin Muharuddin, Muharuddin mursid, akhmad faqih Naim, Sokhib Nanlohy, Lona H Nanlohy, Lona H. Nanlohy, Lona Helti Nurlela Nurlela Nurlela Nurlela Nurul Fajeriana M Rahma Lakamudi Refra, Mohamad Saleh Saeni, Agil Saeni, Fajrianto salimubun, ahmad firmansyah Sanny Hahury, Sanny Sayed Husaini Selvia Tharukliling Simanjuntak, Kristi Warista Sokhib Naim Suaib, Muhammad Ridha Tabara, Reijeng Vegitya Ramadhani Putri