Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.683
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota International Journal of Artificial Intelligence Research Jurnal Studi Komunikasi Jurnal Penelitian Pendidikan IPA (JPPIPA) Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Komunikasi Profesional Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences GUYUB: Journal of Community Engagement Jurnal Suara Pengabdian 45 Journal of Research and Development on Public Policy Jurnal Riptek Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia Jurnal Media Administrasi Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Journal of Sustainability, Society, and Eco-Welfare Public Service And Governance Journal Mimbar Administrasi Jurnal Bengawan Solo: Pusat Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta
Indra Kertati
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Mimbar Administrasi

 1 
DEREGULATION AND DEBIROCRATIZATION IN THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM MICRO BUSINESSES FACING THE COVID-19 PANDEMIC Indra Kertati
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 18 No. 1 (2021): April: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v18i1.560

Abstract

Pandemi covid-19 yang berlangsung sejak awal 2020, telah berdampak pada Kesehatan, social dan ekonomi masyarakat. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang biasanya menjadi roda kehidupan keonomi masyarakat tidak mampu bertahan. Berbagai kebijakan yang diuluncurkan pemerintah suka tidak suka harus diterima demi Kesehatan sekaligus uasaha yang tidak berhenti. Deregulasi dan debirokratisasi menjadi tempat untuk menguatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana deregulasi dan debirokratisasi mampu memberikan peluang bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Fokus penelitian ini meliputi respon kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah UMKM, dan kemampuan UMKM dalam meningkatkan kemampuan bertahan menghadapai pandemic covid-19. Lokus penelitian di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukan deregulasi dan debirokratisasi mampu untuk mendorong usaha mikro kecil dan menengah menghadapi pandemic covid-19. Meskipun poeningkatannya masih cenderung melambat namun berbagai upaya telah membantu bangkit dan bekerja.
PEREMPUAN KEPALA KELUARGA MISKIN DAN OTORITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN MASA PANDEMI COVID-19 Indra Kertati
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 19 No. 1 (2022): April: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v19i1.570

Abstract

Perempuan Kepala Keluarga Miskin jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan Laki-laki Kepala Keluarga Miskin. Jumlah yang kecil tidak menandakan persoalan yang dihadapi lebih sederhana. Perempuan kepala keluarga miskin menghadapi persoalan yang rumit terlebih pada masa pandemic covid-19. Kerebatasan Pendidikan, upah yang rendah serta kemampuan menyangga kehidupan ke;luarga dengan beban yang berat dan aksesibilitas yang terbatas, menjadikan mereka berada pada aras marginal. Tantangan yang dihadapi adalah melakukan lompatan ditengah keterbatasan yaitu menjaga agar tidak tertular covid-19 dan sekaligus menyeimbangkan kondisi rumah tangga yang dipimpinnya. Otoritas pengambilan keputusan yang memusat perempuan menjadikan mereka mampu meskipun harus berjuang tanpa batas. Kepala Keluarga menjadi pertaruhan untuk membuat mereka bertahan pada situasi pandemic. Perempuan yang memiliki identitas hukum berupa surat cerai masih mampu untuk mengakses bantuan, namun pada perempuan tanpa identitas hukum, akses tertutup dan harus berjuang sendiri. Temuan penelitian ini menunjukan otoritas pengambilan keputusan dalam rumah tangga mengahdapi pandemic covid-19 sebanyak 98 persen dimiliki sendiri dan 2 persen adalah dukungan anak-anak. Mereka yang berada pada sector informal mengalami kesulitan yang lebih besar dibandingkan yang menggeluti pertanian. Upah yang rendah, waktu yang panjang dan beban yang merat menjadi tantangan yang didapi sehari-hari. Peran pentaholik belum dapat dirasakan untuk meringakan beban mereka. Mereka menghadapi kesulitan dalam keterbatasan dan dalam ujian-ujian yang mempengaruhi pertahanan untuk keberlanjutan hidup.
DEREGULASI DAN DEBIROKRATISASI DALAM PENGEMBANGAN UMKM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 Indra Kertati
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 18 No. 2 (2021): Oktober: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v18i2.575

Abstract

Pandemi covid-19 yang berlangsung sejak awal 2020, telah berdampak pada Kesehatan, social dan ekonomi masyarakat. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang biasanya menjadi roda kehidupan keonomi masyarakat tidak mampu bertahan. Berbagai kebijakan yang diuluncurkan pemerintah suka tidak suka harus diterima demi Kesehatan sekaligus uasaha yang tidak berhenti. Deregulasi dan debirokratisasi menjadi tempat untuk menguatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana deregulasi dan debirokratisasi mampu memberikan peluang bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Fokus penelitian ini meliputi respon kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah UMKM, dan kemampuan UMKM dalam meningkatkan kemampuan bertahan menghadapai pandemic covid-19. Lokus penelitian di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukan deregulasi dan debirokratisasi mampu untuk mendorong usaha mikro kecil dan menengah menghadapi pandemic covid-19. Meskipun poeningkatannya masih cenderung melambat namun berbagai upaya telah membantu bangkit dan bekerja.
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Indra Kertati
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 20 No. 1 (2023): April : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v20i1.682

Abstract

Child marriage occurred long before the emergence of the Marriage Law number 1 of 1974 and its amendment, namely Law number 16 of 2019. The difference lies in the reason for the marriage itself. Long before the reason for underage marriages was a growing culture that women were considered sufficient to be at home, and to be the mother of the children they were born with. The strengthening patriarchal culture has an impact on the marginalization of women. The term women are kitchens, mattresses, legendary wells and perpetuate underage marriages. Issues that develop are different because child marriage now leads to promiscuity. The problem currently encountered is the increasing number of child marriages. The purpose of this study was to analyze the role of local government in preventing child marriage, with the locus in Grobogan Regency. This research used a qualitative descriptive approach. The results of the study show that the role of local government is not optimal. Prevention of child marriage is not as easy as solving other social problems. Family isolation, and scattered locations make it difficult for local governments to control child marriage. The role of stakeholders in preventing child marriage is not strong. Child marriage is considered a sensitive area that is not easy to touch.
Reformasi Birokrasi Perspektif Gender Wulan Aji Prabawaningrum; Indra Kertati
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 20 No. 2 (2023): Oktober : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v20i2.1133

Abstract

Bureaucratic reform is one of the government's efforts to realize good governance and carry out reforms and fundamental changes in the governance system, especially from the institutional (organizational) aspects, management and human resources apparatus. Bureaucratic reform is the basis for changes in the life of the nation and state. Through bureaucratic reform, the provision of an efficient and effective government management system can be carried out. Public service is a reflection of the bureaucratic condition of a region, because public service is directly related to the real needs of the community and the government's role is to provide the needs of the public service itself. The protection of women and children from acts of violence is part of the public services provided by the government for women and children victims of violence. Violence against women and children is one of the issues that is of concern to the government. There is a trend of increasing cases of violence against women and children. The increase in incidents of violence has provided a solid basis for the government and stakeholders to accelerate progress on reducing violence against women and children.Protection of women and children as part of public services carried out by the government in the implementation of bureaucratic reform is carried out according to applicable regulations, to optimize the function of services for protecting women and children, it is necessary to optimize the role of service implementers, implementing human resources who have competence, collaboration of all relevant stakeholders, preparing tools which will serve as a guideline and carry out monitoring and evaluation functions.
Keadilan Sosial dalam Kebijakan Makan Siang Gratis: Studi pada Sekolah di Wilayah Tertinggal di Kabupaten Merauke, Papua Selatan Indra Kertati; Karningsih Karningsih; Christine DW
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 22 No. 1 (2025): April : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/dr1xrs93

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Free Nutritious Meal Program (MBG) in underdeveloped regions, with a case study conducted in Merauke Regency, South Papua Province. The main focus is to examine to what extent the policy reflects the principles of social justice, particularly for vulnerable groups such as students from low-income families, indigenous communities, and those living in remote areas. This research adopts a descriptive qualitative approach using in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings reveal that the MBG program has positively contributed to student attendance, improved nutritional intake, and alleviated household economic burdens. However, disparities in access, logistical challenges, and resource limitations remain significant obstacles. From  social justice, the program has yet to fully meet the difference principle, as students in the most disadvantaged areas face the greatest barriers to access. Likewise, through the lens of capability approach, institutional limitations and a lack of community engagement hinder the program’s effective utilization. The study concludes that while MBG is a progressive public policy initiative, improvements are needed in implementation design, inter-agency coordination, and local-based approaches. Recommendations include strengthening logistics, promoting local food diversification, and establishing participatory evaluation mechanisms to ensure the program’s sustainability and equity.
Sekolah Perempuan dan Hutan Mangrove: Transformasi Peran Perempuan Waropen Papua dalam Pembangunan Berkelanjutan Indra Kertati; Christine DW; Selvina Y.Imbiri; Arifa Kohinoor Jadida
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 22 No. 2 (2025): Oktober : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v22i2.3240

Abstract

Mangroves are tropical coastal ecosystems that play a vital role in climate change mitigation, ecosystem service provision, and supporting the livelihoods of local communities. However, over the past five decades, the world has lost nearly one-third of its mangrove forests due to land conversion, coastal development, and overexploitation. In Papua, Waropen represents one of the regions with extensive mangrove coverage while simultaneously facing ecological degradation pressures. This study aims to examine the role of Waropen women in mangrove management, particularly following the Women’s School (Sekoper Waropen) initiative launched in 2018, which graduated its first cohort in 2019. The research employed a descriptive qualitative approach, relying on secondary data from government reports, scholarly publications, and media documentation. Thematic analysis was conducted to identify changes in women’s social, economic, and ecological roles post-Sekoper. The findings reveal a significant transformation in women’s roles. Prior to Sekoper, women were mostly confined to subsistence use of mangrove resources for household consumption and had limited involvement in public forums. After participating in Sekoper, women became more engaged in mangrove rehabilitation, village decision-making processes, and economic ventures such as mangrove-based food and beverage products, including crab dishes and mangrove fruit syrup. The program also enhanced women’s environmental literacy, self-confidence, and social recognition as agents of change. Nevertheless, challenges remain, including limited access to capital, technology, and policy support. This study highlights the importance of gender mainstreaming in coastal ecosystem governance and offers recommendations to strengthen women’s role as key actors in sustainable development.
Co-Authors Abdullah, Dessy Ade Sony Noverianto Adhi Nur Setyo Adimagistra, Tiasa Agusta Ari Wibowo Agusta Ari Wibowo Amelia, Rinita Arifa Kohinoor Jadida Aris Toening Winarni Bambang Irawan Bambang Irawan /E21207042 Candra Aeni Chan, Zamsari Christine Diah Wahyuningsih Christine DW Cucun Supredi Dalilati Hazhiyah, Hizwati Desi Asmaret Dewi, Nafa Febrianti Mutia Dwi Zulkarnaen Fadil Mas’ud Francisco Amaral Francisco Amaral Guna, Tedo Hindami Gunawan Adi Pratio Hanung Basworo, Fajar Harsoyo Harsoyo Herdis Herdiansyah Hery Winoto TJ Hizwati Dalilati Hazhiyah Husain, Muhammad Najib Karningsih Karningsih Karningsih Karningsih Kartikasari Handayani, Titis Kunawi Lase, Delipiter Lazuardi, Sinan Vidi Lollyta Lollyta Made Agtya Kusumayudha Made Agyta Kusumayudha Margono Margono Maruf, Irma Rachmawati marwazi, Maryeti Muhammad Basri Muhammad Dheo Adrian Muhari Nety Novita Hariyani Nova, Riki Panggabean, Christina Innocenti Innocenti Tumiar Parinem Putri, Fithrina Nur Rahmadanty Rahmad Purwanto Widyastomo Rinita Amelia, Rinita Amelia Rizal Makarim, Fadhli Rizki, Mochammad Naufal Rony, Zahara Tussoleha S. Hardi Widiyanto Salam, Rahmat Sanchez, Carlos Y.T. Selvina Y.Imbiri Setyohadi Pratomo Sindu Rizky Utomo Sudrajat, Agus Sarwo Edy Sumarmo Sumarmo Suparno Suparno Suparno Susetyo Darmanto Syahrul R, Syahrul Tamara, Anindya Putri Tijjani, Syafrina Tumangkar, Totok Wahyu Wirasati Wicaksono, Muhammad Bagus Adi Wulan Aji Prabawaningrum Y. Setyohadi Pratomo