Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Disparitas Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian Afrizal Laia, Yusrat; Sumiadi, Sumiadi; Saputra, Ferdy
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21341

Abstract

Disparitas putusan hakim adalah perbedaan hukuman terhadap perkara dan pelanggaran yang sama dalam kondisi serupa, yang mencerminkan ketidakadilan dan inkonsistensi hukum. Fenomena ini terjadi dalam tiga putusan kekerasan, yaitu Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rbi, 211/Pid.B/2024/PN Rbi, dan 212/Pid.B/2024/PN Rbi, meskipun ketiganya melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Terdapat perbedaan mencolok dalam lama hukuman, padahal unsur pidananya sama. Penelitian ini bertujuan mengkaji dasar pertimbangan hakim dan penyebab terjadinya disparitas. Metodenya adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan unsur objektif (actus reus), dan mengabaikan unsur subjektif (mens rea) seperti tingkat kesalahan, niat, kondisi mental, serta usia terdakwa saat kejadian. Disparitas terjadi karena tidak adanya batas minimum pemidanaan dalam KUHP dan kebebasan hakim yang cenderung subjektif. Akibatnya, rasa keadilan belum terpenuhi.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn) Damayanti, Army; Sumiadi, Sumiadi; Nur, Muhammad
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn menegaskan bahwa meskipun pelaku perdagangan orang terhadap anak telah dihukum, hak-hak korban belum sepenuhnya terlindungi sesuai UUD 1945, UU Perlindungan Anak, dan UU PTPPO. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban anak serta aspek yang terabaikan dalam putusan tersebut dengan metode yuridis normatif melalui studi putusan dan analisis deskriptif. Hasilnya menunjukkan perlindungan hukum mencakup aspek preventif, kuratif, rehabilitatif, dan reintegratif, namun implementasi pada putusan masih lemah, khususnya terkait pemulihan korban. Kesimpulannya, terdapat kekosongan perlindungan hukum yang mengabaikan prinsip non-viktimisasi dan keadilan restoratif, sehingga perlu penegakan hukum yang juga mengakomodasi hak-hak korban secara komprehensif.
ANALISI PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAKPIDANA PERZINAHAN DALAM KUHP LAMA DAN KUHP BARU ( UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 2023 ) Anggraini, Silvia Dea; Akli, Zul; Sumiadi, Sumiadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana perzinahan antara KUHP lama (Pasal 284) dan KUHP baru (Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023), serta menelaah hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan kebijakan peraturan-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP lama hanya mengatur perzinahan yang dilakukan oleh pihak yang telah menikah dan bersifat delik aduan terbatas. Sementara KUHP baru memperluas definisi perzinahan mencakup seluruh hubungan seksual di luar perkawinan, baik yang dilakukan oleh orang yang sudah maupun belum menikah, serta bersifat delik aduan absolut. Perubahan ini mencerminkan pergeseran nilai sosial dan upaya pembaharuan hukum nasional. Oleh karena itu, disarankan kepada aparat penegak hukum agar dalam penanganan kasus ini tidak pilih kasih sehingga aturan hukum itu bisa dijatuhkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan pembuat pihak legislatif atau UUD diharapkan lebih spesifik nilai-nilai norma yang hidup dalam masyarakat dan pelaku perzinahan diharapkan memahami bahwa perbuatan tersebut bukan hanya melanggar norma hukum tetapi juga norma agama dan sosial dimana perbuatannya ditanggung jawabnya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Wilayah Polres Takengon) Rahayu, Nurhapsyah; Sumiadi, Sumiadi; Thani, Shira
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun pelaksanaan undang-undang tersebut oleh instansi terkait, khususnya di wilayah Polres Takengon, dinilai belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap korban KDRT di wilayah hukum Polres Takengon, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang menghadang dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data meliputi penelitian lapangan melalui observasi, wawancara terhadap responden dan informan, serta penelitian kepustakaan melalui literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Polres Takengon belum berjalan secara optimal, khususnya dalam menyediakan hak psikologis dan rehabilitasi korban. Kendala utama yang dihadapi meliputi persepsi masyarakat yang masih menganggap KDRT sebagai masalah domestik, serta ketakutan korban untuk melaporkan akibat tekanan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan sosialisasi mengenai prosedur pengaduan, serta pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT secara profesional dan berperspektif korban.
TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS TIDAK MEMATUHI KETENTUAN BERHENTI DAN PARKIR (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe) Yusriyana, Yusriyana; Sumiadi, Sumiadi; Nur, Muhammad
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelanggaran lalu lintas terkait ketentuan berhenti dan parkir merupakan permasalahan yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Permasalahan ini tidak hanya menyebabkan kemacetan lalu lintas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan mengganggu ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelanggaran serta menelaah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran dipicu oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan fasilitas parkir, budaya berkendara yang kurang tertib, serta lemahnya pengawasan. Lokasi pelanggaran umumnya berada di area strategis seperti pasar, rumah sakit, dan pusat kota. Satlantas Polres Lhokseumawe telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, patroli, peneguran, penilangan, dan operasi gabungan, baik secara persuasif maupun represif. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa kurangnya fasilitas, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan personel pengawasan.
Assessment of the Pelangwot-Sedayu Lawas Floodway Capacity for Managing Floods in the Lower Bengawan Solo River Amalia, Dewi; Sumiadi, Sumiadi; Dermawan, Very; Ivan, Hans
Jurnal Teknik Pengairan: Journal of Water Resources Engineering Vol. 15 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.pengairan.2024.015.02.7

Abstract

The Pelangwot-Sedayu Lawas floodway is the main infrastructure for a flood control system in the Lower Bengawan Solo. However, frequent flooding still occurs in the Turi and Kali Tengah subdistricts of Lamongan Regency. Therefore, the number of emergency gates in the floodway has been increased. An important aspect of this flood control is ensuring that, despite the increase in capacity of the Pelangwot-Sedayu Lawas floodway gates, the water surface elevation at Pelangwot does not lead to overflow and that the floodway channel from Pelangwot to Sedayu Lawas effectively conveys the maximum discharge. This study aims to assess the capacity of the emergency gates to convey a flood discharge of 1000 m³/s and the capability of the floodway channel to accommodate flows from both the emergency gates and outlet of Jabung Retarding Basin, which amounts to 1140 m³/s. The analysis of floodway capacity involves calculating the discharge through five floodway gates and simulating the floodway channel to manage flood discharge using the HEC-RAS 5.0.7 software. Results indicate that with a gate opening of 5 m, the five gates can discharge 1000 m³/s at a water surface elevation of +7.03 masl, reducing floods by 32.09%. To improve capacity, the embankment must be elevated by 1.0 meters, with a crest width of 4.00 meters along the left bank for 4.4 km and the right bank for 4.35 km. These modifications are essential to enhance flood management and protect downstream areas.