Articles
<![CDATA[PENGATURAN TINDAK PIDANA SODOMI DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT ]]>
<![CDATA[Nadhirah, NADHIRAH]]>;
<![CDATA[Sumiadi, Sumiadi]]>;
<![CDATA[Zulfan, Zulfan]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 4 (2023): (Oktober) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13089
<![CDATA[Dalam menjalankan syari’at Islam Aceh memberlakukan Qanun. Salah satu pengaturan dalam Qanun terdapat Sanksi pidana terhadap pelaku homoseksual yang di atur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Namun pengaturan tersebut masih kurang dan perlu adanya penambahan pengaturan. Apalagi terhadap korban yang berstatus sebagai anak-anak pada mana dasarnya memiliki perlindungan khusus. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tindak pidana sodomi menurut Qanun dan menurut Undang-Undang perlindungan anak beserta keefektifannya dan bagaimana pengaturan untuk tindak sodomi yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan mengumpulkan buku-buku, artikel, Undang-Undang dan lain sebagainya dari berbagai sumber yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas. Hasil dari penelitian, Di dalam Qanun sudah di atur dengan khusus mengenai sodomi disebut dengan liwath sedangkan istilah sodomi dikenal sebagai salah satu bentuk pencabulan dalam peraturan perundang Undangan di Indonesia. Didalam Undang-Undang perlindungan Anak sebagai korban pelaku akan mendapat tambahan hukuman yang dilipat gandakan pabila korban tersebut memiliki keterkaitan hubungan kekeluargaan atau kerabat dekat dan Anak sebagai korban akan mendapatkan penanganan khusus hingga menjamin masa pemulihan sedangkan pada Qanun pengaturan tersebut belum terlaksanakan yang mana hal terpenting inilah yang menjadikan Qanun masih kurang dalam pelaksanaan penanggulangan kasus berkelanjutan sodomi sebab potensi korban sebagai pelaku sangat besar pabila tidak ada rehabilitasi secara tuntas. Disarankan Kepada Pemerintah maupun penegak hukum Daerah Aceh agar dapat melaksanakan hal terpenting dari pencegahan kasus berkelanjutan yaitu memberikan perlindungan terkait psikis anak atau adanya dampingan psikiater dalam pemulihan korban tindak pidana sodomi pada Qanun yang menyangkut perlindungan korban Anak/Anak sebagai korban, sebagaimana Undang-Undang perlindungan Anak yang menjamin pemulihan mental korban sampai masa pemulihan total. Kata Kunci: Pengaturan sodomi, Perlindungan Anak, rehabilitasi ]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh No.6 /JN/2023/Ms.Bna) ]]>
<![CDATA[Rahmahtillah, Rahmahtillah]]>;
<![CDATA[Sumiadi, Sumiadi]]>;
<![CDATA[Sulaiman, Sulaiman]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 2 (2024): (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16783
<![CDATA[Putusan No.6/JN/2023/Ms..Bna merupakan salah satu bentuk putusan yang belum memenuhi standar pembuktian. Hal ini berkaitan dengan alat bukti yang digunakan hakim sebagai pertimbangan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Permasalahan yang akan dibahas adalah standar pembuktian dari alat-alat bukti yang dihadirkan untuk membentuk suatu keyakinan hakim yang memiliki kekuatan pembuktian serta melihat kedudukan saksi a de charge di dalam Putusan No.6/JN/2023/Ms.Bna. Penelitian ini menggunakan metode Normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penellitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum ialah studi kepustakaan. Hasil penelitian yaitu standar pembuktian pada Putusan No.6/JN/2023/Ms.Bna belum terpenuhi karena hakim mempertimbangkan kedudukan saksi testimonium de auditu yang tidak memiliki kekuatan pembuktian kemudian dipersandarkan dengan putusan MK No.65/PUU-viii/2010, dalam pertimbangannya mengabaikan keterangan saksi fakta, artinya saksi yang melihat, mendengar, mengalami sendiri peristiwa pidana dan memiliki kekuatan pembuktian. Kedudukan saksi A de Charge juga terpengaruh kekuasaan hakim untuk dapat menolak atau menerima.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN KETENTUAN ASAS LEGALITAS DALAM KUHP LAMA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN KUHP BARU UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 ]]>
<![CDATA[Hasibuan, Milhan]]>;
<![CDATA[Sumiadi, Sumiadi]]>;
<![CDATA[Sastro, Marlia]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 3 (2024): (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17104
<![CDATA[Membahas hukum pidana di Indonesia, dimulai dari KUHP Lama hingga KUHP Baru. Kritik terhadap KUHP Lama mendorong perlunya reformasi hukum untuk memperkuat supremasi hukum, sehingga dalam KUHP Lama mengalami perubahan signifikan, terutama dalam konsep asas legalitasnya. Meskipun dalam KUHP Baru dipertahankan asas legalitas, namun rancangan dalam implementasinya diperluas dengan mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk tindak pidana adat, yang menimbulkan perdebatan akademik yang cukup krusial dengan KUHP Lama.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dalam memperoleh bahan hukum primer seperti Undang-Undang, serta bahan hukum sekunder seperti buku referensi dan sumber-sumber internet yang relevan. Analisis data dilakukan secara berkelanjutan menggunakan metode kualitatif, dengan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan masalah yang diteliti untuk menarik kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berlakunya KUHP Baru mengakibatkan perubahan dalam pengaturan asas legalitas dibandingkan dengan KUHP Lama. KUHP Baru secara eksplisit menguatkan asas legalitas yaitu larangan penafsiran analogi serta pengakuan dalam hukum adat. Sedangkan KUHP Lama pengaturan asas legalitas nya tidak dipertegaskan dalam mencapai kepastian hukumnya yaitu mengunakan penafsiran analogi serta tidak mengakui hukum adat dilingkungan masyarakat.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Penelitian Di Polres Langkat) ]]>
<![CDATA[Zuran, M Adhit]]>;
<![CDATA[Sumiadi, Sumiadi]]>;
<![CDATA[Subaidi, Joelman]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 2 (2024): (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16102
<![CDATA[Narcotics abuse in Indonesia has reached a very worrying level. Narcotics abuse is regulated in the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The role of law enforcement officers and community participation is needed in preventing and eradicating narcotics abuse. Witness and victim protection aims to provide a sense of security so that they can provide information honestly and openly. Currently, witnesses and reporters of narcotics crimes still lack legal protection, making them vulnerable to threats and terror. Discussions regarding legal protection for reporting witnesses and obstacles in its implementation are the main focus. The research method used is an empirical juridical research method, with a descriptive research nature that focuses on field studies. The data used are primary and secondary data. The research results show that legal protection for reporting witnesses includes maintaining identity confidentiality and providing security protection for reporting witnesses from physical threats so that reporting witnesses feel safe in providing information that they know about a narcotics crime that has occurred or is currently occurring. The obstacles in carrying out legal protection are because there is still fear from reporting witnesses and also a feeling of ignorance from the public about criminal acts that occur around them, which becomes an obstacle for the police in providing protection. Efforts to increase legal protection for witnesses and victims by the authorities require improvements in the systems, services and procedures that have been regulated within the witness and victim protection framework. It is recommended that the police need to increase awareness of protection for reporting witnesses. It is important to socialize the role of witnesses in uncovering narcotics crimes. With more effective outreach, it is hoped that the public will be braver and more active in utilizing the protection services provided by these two institutions, increasing their trust and participation.]]>
<![CDATA[SANKSI NDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Edira jasmin, Ridho Alawiyah]]>;
<![CDATA[Nur, Muhammad]]>;
<![CDATA[Sumiadi, Sumiadi]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 3 (2024): (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17134
<![CDATA[Sanksi tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum pidana positif belum mampu menanggulangi kasus yang ada. Hal ini dibuktikan dengan kasus kekerasan seksual yang semakin tinggi dari tahun 2021-2024. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap sanksi kekerasan seksual dan pertanggungjawaban tindak pidana kekerasan seksual di tinjau dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sanksi pidana yang ditetapkan dalam pasal 82 ayat 2 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, belum memberikan efek jera kepada para pelaku kekerasan seksual. Penulis menyarankan agar sanksi bagi pelaku kekerasan seksual harus lebih diperhatikan, perlu adanya solusi dengan menggunakan hukum pidana Islam karena aturan hukumnya bersumber berdasarkan Al-Quran dan hadits. ]]>
<![CDATA[KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP KETENTUAN MEMAKAI HELM STANDAR NASIONAL INDONESIA DI KABUPATEN PASAMAN BARAT ]]>
<![CDATA[Mustafa, Rois]]>;
<![CDATA[Sumiadi, Sumiadi]]>;
<![CDATA[Asmara, Romi]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 3 (2024): (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16887
<![CDATA[Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia menjadi suatu hal yang penting, untuk melindungi kepala dari benturan benda-benda keras saat terjadinya kecelakaan. Masyarakat kurang memahami manfaat penggunaan helm, sehingga terkesan memakai helm karena takut pada kepolisian. Ketentuan memakai helm diatur dalam Pasal 291 Undang-undang nomor 22 tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan memakai helm SNI, faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak memakai helm, dan upaya yang dilakukan Satlantas Polres Pasaman Barat dalam meminimalisir pelanggaran. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data yang diperoleh melalui teknik studi lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian menggunakan alat pengumpulan data yaitu wawancara. Tahap menganalisis data yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, penampilan data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan data jumlah pelanggaran lalu lintas yang tidak menggunakan helm dalam kurun waktu tiga tahun, kepatuhan masyarakat Pasaman Barat dalam menggunakan helm SNI dapat dikatakan cukup rendah, ini berdasarkan data pelanggaran yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Pasaman Barat masih tinggi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor penyebab pengendara tidak menggunakan helm SNI salah satunya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya Satlantas dalam mengatasi rendahnya penggunaan helm SNI yakni dengan upaya preventif seperti sosialisasi, dan upaya represif berupa tilang. Disarankan kepada Satlantas Polres Pasaman Barat agar lebih sering melakukam penertiban lalu lintas, dan tidak hanya di wilayah tertib lalu lintas saja tetapi diluar wilayah tertib lalu lintas di Kabupaten Pasaman Barat juga perlu dilakukan penertiban lalu lintas.]]>
<![CDATA[Pemanenan Air Hujan (Rainwater Harvesting) Desa Sama Guna ]]>
<![CDATA[Andawayanti, Ussy]]>;
<![CDATA[Lufira, Rahmah Dara]]>;
<![CDATA[Prasetyorini, Linda]]>;
<![CDATA[Sajali, M Amar]]>;
<![CDATA[Sumiadi, Sumiadi]]>;
<![CDATA[Sofriansyah, Rafi Satria]]>;
<![CDATA[Dewanti, Wahyuning]]>
<![CDATA[ UN PENMAS (Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri) Vol 4 No 2 (2024): UN PENMAS Vol 4 No 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Narotama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29138/un-penmas.v4i2.2916
<![CDATA[Krisis air pasca gempa 2018 masih berdampak pada masyarakat Lombok, terutama Lombok Utara. Untuk mencegah kekurangan air bersih di masa depan, khususnya saat musim kemarau, sistem pemanenan air hujan diusulkan. Inisiatif ini bertujuan mengatasi ketersediaan air bersih di Desa Sama Guna. Metodenya melibatkan survei, dengan data curah hujan dari 1994-2020 menunjukkan rata-rata 249,7 mm per tahun. Dengan luas atap 118,8 m², potensi penampungan air hujan mencapai 28,4 m³ per tahun. Sistem penyimpanan dirancang dengan bak persegi (4m x 4m x 2m) yang dapat menampung 28.423 liter per tahun. Untuk memastikan kualitas air, digunakan filter persegi (1m x 1m x 1,3m) dengan lapisan kerikil, arang aktif, zeolit, dan pasir silika. Sistem ini diharapkan dapat menyediakan pasokan air yang stabil dan berkualitas bagi warga Desa Sama Guna.]]>
<![CDATA[Assessment of the Pelangwot-Sedayu Lawas Floodway Capacity for Managing Floods in the Lower Bengawan Solo River ]]>
<![CDATA[Amalia, Dewi]]>;
<![CDATA[Sumiadi, Sumiadi]]>;
<![CDATA[Dermawan, Very]]>;
<![CDATA[Ivan, Hans]]>
<![CDATA[ Jurnal Teknik Pengairan: Journal of Water Resources Engineering Vol. 15 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.pengairan.2024.015.02.7
<![CDATA[The Pelangwot-Sedayu Lawas floodway is the main infrastructure for a flood control system in the Lower Bengawan Solo. However, frequent flooding still occurs in the Turi and Kali Tengah subdistricts of Lamongan Regency. Therefore, the number of emergency gates in the floodway has been increased. An important aspect of this flood control is ensuring that, despite the increase in capacity of the Pelangwot-Sedayu Lawas floodway gates, the water surface elevation at Pelangwot does not lead to overflow and that the floodway channel from Pelangwot to Sedayu Lawas effectively conveys the maximum discharge. This study aims to assess the capacity of the emergency gates to convey a flood discharge of 1000 m³/s and the capability of the floodway channel to accommodate flows from both the emergency gates and outlet of Jabung Retarding Basin, which amounts to 1140 m³/s. The analysis of floodway capacity involves calculating the discharge through five floodway gates and simulating the floodway channel to manage flood discharge using the HEC-RAS 5.0.7 software. Results indicate that with a gate opening of 5 m, the five gates can discharge 1000 m³/s at a water surface elevation of +7.03 masl, reducing floods by 32.09%. To improve capacity, the embankment must be elevated by 1.0 meters, with a crest width of 4.00 meters along the left bank for 4.4 km and the right bank for 4.35 km. These modifications are essential to enhance flood management and protect downstream areas.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA LHOKSEUMAWE ]]>
<![CDATA[Husaini, Muhammad]]>;
<![CDATA[Sumiadi, Sumiadi]]>;
<![CDATA[Akli, Zul]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 4 (2024): (Oktober) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19211
<![CDATA[Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kota Lhokseumawe marak terjadi. Jenis kenakalan ini termasuk dalam tindak pidana yang diatur pada pasal 351 hingga 358 KUHP, yang mencakup tindakan kekerasan yang dapat merugikan fisik hingga menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui penyebab dan upaya penanggulangan penganiayaan oleh anak di kota tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan data utama dari hasil observasi di lapangan dan data pendukung dari jurnal serta buku. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu mengkaji fenomena saat ini secara rinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan oleh anak mencerminkan masalah sosial yang kompleks. Penyebabnya meliputi faktor emosional, dendam, pengaruh lingkungan sosial, lemahnya kontrol emosi, dan desensitisasi terhadap kekerasan. Untuk menangani masalah ini, diperlukan pendekatan menyeluruh, seperti meningkatkan pengawasan dan komunikasi dalam keluarga, memberikan pendidikan karakter dan kontrol emosi di sekolah, serta melibatkan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi anak. Peneliti menyarankan agar kepolisian dan pemerintah menangani kasus penganiayaan oleh anak dengan perhatian khusus sesuai aturan hukum. Hal ini penting agar kejadian serupa dapat dicegah dan masyarakat tidak merasa takut atau terganggu.]]>
<![CDATA[Flood Discharge Reduction Analysis of Ciawi and Sukamahi Dry Dams ]]>
<![CDATA[Dasylva, Iqbal Zaenal]]>;
<![CDATA[Sumiadi, Sumiadi]]>;
<![CDATA[Prasetyorini, Linda]]>;
<![CDATA[Beselly, Sebrian Mirdeklis]]>
<![CDATA[ Jurnal Teknik Pengairan: Journal of Water Resources Engineering Vol. 16 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.pengairan.2025.016.01.1
<![CDATA[Floods are a natural disaster often experienced by the people of Indonesia, especially in Jakarta. In 2022, the government inaugurated the upstream area of the Ciliwung River Basin. The research provides an in-depth analysis of the reductions achieved by the two dry dams across a range of return periods (Q), specifically 2, 5, 10, 25, 50, and 100 years, highlighting their performance in reducing peak flow volumes and their effectiveness in flood risk management under varying hydrological conditions. Currently, both do not have intake on their conduit channels. With this research, it is hoped that it can be determined whether or not the reduction results will be optimal by adding intake to their conduit channels. The results and analysis obtained on the Ciawi dry dam, namely Q2 can reduce up to 73.49%; Q5 can reduce up to 76.17%; Q10 can reduce up to 78.49%; Q25 can reduce up to 80.33%; Q50 can reduce up to 66.93%; and Q100 can reduce up to 54.98% while for the results and analysis of reduction in the Sukamahi dry dam for Q2 can reduce up to 78.40%; Q5 can reduce up to 82.24%; Q10 can reduce up to 83.38%; Q25 can reduce up to 84.41%; Q50 can reduce up to 84.94%; and Q100 can reduce up to 85.26%.]]>
