Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Widya Wacana : Jurnal Ilmiah Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) Jurnal SOLMA Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Pelita : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Jurnal Soshum Insentif Journal on Education Jurnal Civic Hukum IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application) Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan JURNAL CIVIC EDUCATION: MEDIA KAJIAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Didaktika: Jurnal Kependidikan Jurnal Pendidikan PKn Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Jurnal Paris Langkis Jurnal Pengabdian Masyarakat Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Pendidikan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Innovative and Creativity Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya Pedagogia : Jurnal Ilmiah Pendidikan Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn Journal of Future Education
Agil Nanggala
Universitas Pendidikan Indonesia
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 68 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 68 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Transformative Citizenship Education: Strengthening Civic Engagement to Empower People with Disabilities Nanggala, Agil; Suryadi, Karim; Darmawan, Cecep; Saepudin, Epin
JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 15 No. 1 (2025): JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Faculty of SociaI and Political Sciences (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v15i1.45598

Abstract

Disability in Indonesia and globally remains closely associated with systemic discrimination, as legal protections alone have not been sufficient to dismantle stigma rooted in ableism, isolation, and exclusion. Citizenship education, when integrated with disability studies, offers a constructive framework for promoting inclusivity and civic participation in line with the social model of disability, which challenges the medical and charity models that perpetuate marginalization. This study aims to analyse how disability studies can be integrated into non-formal citizenship education to strengthen civic engagement that empowers people with disabilities and reflects transformative citizenship and civic empowerment. This research used a qualitative descriptive method with purposive and snowball sampling. Data were collected through interviews and observations with people with disabilities and their families, philanthropic communities, election officials, disability service units in higher education, and experts in citizenship education, health, public policy, and Pancasila studies. The findings show that empowerment initiatives—such as philanthropic programs, service learning, and inclusive election practices—are present but remain fragmented, ceremonial, and constrained by weak inter-sectoral collaboration. Nonetheless, the integration of service learning and pentahelix collaboration strengthens civic competence, youth leadership, and inclusive participation in communities. This study concludes that Indonesia’s Pancasila citizenship model provides a strong normative foundation for embedding disability empowerment in citizenship education. Its contribution lies in expanding citizenship education theory through disability perspectives while offering practical strategies for cross-sectoral collaboration. The implication is the need for sustainable policies and civic practices to transform legal guarantees into inclusive social justice.  Disabilitas di Indonesia maupun global masih terkait dengan diskriminasi sistemik, karena perlindungan hukum belum cukup untuk menghapus stigma yang berakar pada ableisme, isolasi, dan eksklusi. Pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi dengan kajian disabilitas menawarkan kerangka untuk memperkuat inklusivitas dan partisipasi kewargaan sesuai model sosial disabilitas, yang menolak model medis dan amal yang sering melanggengkan marginalisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kajian disabilitas dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan kewarganegaraan non-formal untuk memperkuat keterlibatan kewargaan yang memberdayakan penyandang disabilitas serta merefleksikan kewargaan transformatif. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik purposive dan snowball sampling. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap penyandang disabilitas dan keluarga, komunitas filantropi, penyelenggara pemilu, unit layanan disabilitas di perguruan tinggi, serta para ahli pendidikan kewarganegaraan, kesehatan, kebijakan publik, dan Pancasila. Hasil menunjukkan bahwa inisiatif pemberdayaan—seperti program filantropi, service learning, dan praktik pemilu inklusif—sudah ada, namun masih terfragmentasi, seremonial, dan terkendala lemahnya kolaborasi lintas sektor. Meski demikian, integrasi service learning dan kolaborasi pentahelix terbukti memperkuat kompetensi kewargaan, kepemimpinan pemuda, dan partisipasi inklusif di masyarakat. Kesimpulannya, model kewarganegaraan Pancasila memberi dasar normatif kuat untuk mengintegrasikan pemberdayaan disabilitas dalam pendidikan kewarganegaraan. Kontribusi penelitian ini adalah memperluas teori pendidikan kewarganegaraan melalui perspektif disabilitas serta menawarkan strategi praktis kolaborasi lintas sektor. Implikasinya, diperlukan kebijakan berkelanjutan dan praktik kewargaan kolaboratif untuk mewujudkan keadilan sosial yang inklusif.
MENGGAGAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBANTUAN MEDIA PODCAST UNTUK PENGUATAN CIVIC COMPETENCE SISWA DISABILITAS NETRA Nanggala, Agil; Fahmi, Rizal
PELITA JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH Vol 23 No 2 (2023): Pelita : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah [Juli - Desember]
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM SYEKH - YUSUF TANGERANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/pelita.v23i2.7393

Abstract

This study attempts to finalize the idea of civic education assisted by podcast media to strengthen the civic competence of blind students. This research is based on descriptive qualitative, because it is natural, participatory and in-depth. The results of the study are that the idea of civic education assisted by podcast media is able to strengthen the civic competence of blind students because the presentation of civic education material is realized verbally or in dialogue in line with the needs of blind students. The stages of civic education practice assisted by podcast media are, finalizing the theme, interactive dialogue, narrative evaluation and reflection, then overcoming the individual or medical model of disability and also the charity model of disability, then reflecting the social model of disability, then making civic education more inclusive and accommodating to disabilities.
Transformasi Civic Virtue Mahasiswa Melalui Kebijakan Kampus Merdeka Nanggala, Agil; Suryadi, Karim
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 8 No 1 Maret 2021
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v8i1.y2021.p70-80

Abstract

Membentuk mahasiswa sebagai warga negara muda yang beradab, perlu menjadi orientasi atas kolaborasi keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan dengan kebijakan kampus merdeka, sebagai upaya  konkret dalam mengefektifkan pengelolaan bonus demografi Indonesia, karena berdampak pada modern dan komprehensifnya konsep serta praksis mengenai pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada kampus merdeka. Terlebih fakta keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kajian yang luas, baik secara sempit (civic education) maupun secara luas (citizenship education), sehingga memiliki relevansi untuk berkolaborasi dengan kebijakan kampus merdeka, karena mengakomodir pembelajaran di kelas serta bersifat langsung dimasyarakat, yang mengarah pada upaya transformasi keadaban mahasiswa (civic virtue). Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, proses analisis data dalam penelitian ini, tentu berfokus pada reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada konteks hasil penelitiannya adalah: 1) bentuk pebelajaran kampus merdeka, mampu dioptimalkan untuk membentuk keadaban mahasiswa, karena memiliki relevansi dengan dimensi keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya pada dimensi kurikuler dan sosio-kultural, 2) orientasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam kebijakan kampus merdeka, perlu mengakomodir upaya memperkuat kompetensi kewarganegaraan mahasiswa, sehingga menjadi langkah strategis dalam membentuk mahasiswa sebagai warga negara yang beradab. 
Analysis Of The Concept Of Fulfilling The Political Rights Of Disabled People Reviewed From The Perspective Of Civic Education Nanggala, Agil; Suryadi, Karim
Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan) Vol 5, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jppkn.v5i1.76765

Abstract

This research aims to analyze the concept of providing political rights for disabled people from a holistic Civics perspective so that it includes the impression of providing political rights that are limited to channelling political votes in elections, and limited to making disabled people political subjects. This research was carried out based on a qualitative approach, using literature study methods, namely data analysis, reduction, display and verification. The results of the research, namely, the concept of containing political rights in a Civics perspective based on a citizenship education approach and citizenship education containing political education, political empowerment, and political involvement of disabled people, so it becomes a political subject, to increase the capacity of civil competence and political literacy of disabled people. The conclusion is that the analysis of the concept that includes the political rights of disabled people from a Civics perspective, not only aims to realize equality for disabled citizens by holistically overcoming stereotyping but also to increase students' civic competence, through philanthropic actions based on civic education for disabled people.
Tantangan Pemenuhan Hak-Hak Mahasiswa Dan Penguatan Kompetensi Kewarganegaraan Melalui Kebijakan Kampus Merdeka Nanggala, Agil; Suryadi, Karim
JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) Vol 6 No 1 (2021): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/jpk.v6i1.3309

Abstract

Kebijakan kampus merdeka merupakan kebijakan aktual pada bidang pendidikan tinggi, karena menghendaki terjadinya modernisasi dan demokratisasi pendidikan tinggi, sehingga adaptif terhadap realitas kemajuan zaman, juga pada aspek pembelajarannya berdampak nyata bagi mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan kebijakan kampus merdeka dalam memenuhi hak-hak mahasiswa, serta memberikan rasionalisasi pentingnya orientasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada kampus merdeka yang mengarah pada penguatan kompetensi kewarganegaraan mahasiswa, agar menjadi warga negara yang beradab, penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, proses analisis data dalam penelitian ini meliputi: reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) tantangan yang dihadapi oleh kebijakan kampus merdeka, dalam memenuhi hak-hak mahasiswa, umumnya karena belum meratanya kualitas pendidikan, realitas daya saing bangsa dan inovasi nasional, serta kualitas pelayanan dan perlidungan hukum bagi mahasiswa, 2) penguatan kompetensi kewarganegaraan mahasiswa, perlu menjadi orientasi umum dari Pendidikan Kewarganegaraan pada kebijakan kampus merdeka, karena komprehensif, guna mewujudkan mahasiswa yang beradab dan mampu diandalkan oleh negara. Upaya mengatasi tantangan yang berpotensi menghambat berjalan optimalnya kebijakan kampus merdeka, bisa melalui komitmen dan konsistensi berbagai pihak terlebih pemerintah dan pimpinan perguruan tinggi untuk memajukan pendidikan bangsa dan menjamin perlindungan hukum yang adil dan bantuan pendidikan yang tidak diskriminatif. Challenges of Fulfilling Student Rights and Strengthening Citizenship Competence through the Independent Campus Policy. The independent campus policy is an actual policy in the field of higher education, because it requires the modernization and democratization of higher education, so that it is adaptive to the realities of the progress of the times, as well as the aspects of learning which have a real impact on students. This study aims to analyze the challenges of independent campus policies in fulfilling student rights, as well as provide rationalization of the importance of Citizenship Education learning orientation on independent campuses which leads to strengthening student citizenship competencies, in order to become civilized citizens. This research was conducted through a qualitative approach with methods literature study, the data analysis process in this study includes: data reduction, data display, verification and conclusion. The results obtained are 1) the challenges faced by the independent campus policy, in fulfilling the rights of students, generally due to the unequal quality of education, the reality of national competitiveness and national innovation, as well as the quality of services and legal protection for students, 2) strengthening competence Student citizenship needs to become a general orientation of Citizenship Education on an independent campus policy, because it is comprehensive, in order to create civilized students and can be relied on by the state. Efforts to overcome challenges that have the potential to hinder the optimal running of the independent campus policy, can be through the commitment and consistency of various parties, especially the government and university leaders, to advance national education and guarantee fair legal protection and non-discriminatory educational assistance
Kajian Sosioteknologi Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan: Citizenship Competence, Citizenship Education, Sociotechnology, Technology, Information and Communication, Civic Virtue. Nanggala, Agil
Civic-Culture : Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya Vol. 6 No. 1 (2022): June
Publisher : Penerbit STKIP PGRI Bangkalan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31597/ccj.v6i1.737

Abstract

This research was conducted to develop Civics science, especially at the level of using technology, information and communication, so that it is positively beneficial for the nation's civilization and the progress of social life in society, as well as to make Civics science more holistic to address the nation's increasingly dynamic and complex problems. So that the development focuses on analysis as well as reflection on socio-technological studies in the perspective of Civics, which leads to optimal community empowerment through the use of advances in technology, information and communication intelligently, wisely and morally. This research was carried out through a qualitative approach with a literature study method, data analysis focused on: reduction, display and verification or drawing conclusions. The result of the research is that socio-technology studies in the perspective of Civics are able to strengthen civic knowledge, civic skills as well as the civic disposition of citizens that lead to civic virtue, especially in optimizing the existence of technology, information and communication, so that it has a real impact on the progress of social life, because it accommodates civic empowerment and civic movement in utilizing advances in technology, information and communication intelligently, wisely and morally, as social capital to create a civil society based on Pancasila as well as the 1945 Constitution.
Model Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Berbasis Folklore dalam Membina Civic Culture Calon Guru Sekolah Dasar S. Nailul Muna Aljamaliah; Agil Nanggala; Tita Mulyati; Dinie Anggraeni Dewi; Ayu Rahmawati; Alya Rahmadiyani; Yona Wahyuningsih
Pedagogia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Vol. 16 No. 2 (2024)
Publisher : FKIP UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55215/pedagogia.v16i2.6

Abstract

Riset ini berupaya merampungkan model PKn di perguruan tinggi berbasis folklore untuk membina civic culture calon guru sekolah dasar. Riset ini dirampungkan berbasis tradisi kualitatif dengan metode literature review dengan peneliti selaku instrumen kunci atau hidup untuk menelaah literatur yang berkaitan dengan substansi dan konsep penelitian, analisis data yaitu reduksi, display dan juga verifikasi. Hasil penelitian yaitu, pertama, model PKn di perguruan tinggi berbasis folklore untuk membina civic culture calon guru sekolah dasar, selaras dengan teori atau tradisi kewarganegaraan komunitarian, pendekatan kewarganegaraan Pancasila, lalu kapabel direalisasikan selaku civic education yang sifatnya formal, kurikuler dan teoretis juga selaku citizenship education yang sifatnya non-formal, sosio-kultural dan praktis untuk penguatan civic competence, kedua, model PKn di perguruan tinggi berbasis folklore untuk membina civic culture calon guru sekolah dasar, relevan dengan kurikulum PKn yang harus adaptif juga mengakomodir local wisdom, dan berprinsip student centered learning, maka bersifat modern, demokratis juga objektif, termasuk memuat community service dalam kerangka citizenship education selaku wahana peningkatan civic engagement mahasiswa pada pelestarian folklore, local wisdom dan kebudayaan nusantara secara sukarela dan berkualitas. Kesimpulan penelitian yaitu model PKn di perguruan tinggi berbasis folklore untuk membina civic culture bersifat integratif dan holistik, selaku titik temu atas adaptasi PKn pada modernisasi juga tanggung jawab PKn pada pelestarian kebudayaan nusantara dan habituasi civic culture pada calon guru sekolah dasar.
Model Civic Action Pemuda untuk Memberdayakan Disabilitas Berbasis Citienship Education Saepudin, Epin; Nanggala, Agil
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 10, No 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um019v10i2p105-114

Abstract

The purpose of this study is to analyze the role of youth civic action in overcoming the charity model of disability and the medical or individual model of disability, as well as the model of youth civic action in empowering persons with disabilities. This study used a qualitative descriptive method with observation, interviews, and document study techniques. The results show that youth civic action plays an important role in overcoming the stigma of the charity model of disability and the medical or individual model of disability. Youth civic action is guided by the principles of the social model of disability, which views persons with disabilities as capable of empowerment when supported by inclusive factors. Youth civic action models to empower people with disabilities can be implemented in three ways, by joining formal organizations, volunteering with community groups that support people with disabilities, and participating in collective incidental activities.
PEMENUHAN HAK POLITIK DAN PEMBERDAYAAN DISABILITAS MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS SERVICE LEARNING UNTUK CIVIC EQUALITY Agil Nanggala
Bhineka Tunggal Ika Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN
Publisher : Universitas Sriwijaya in Collaboration with AP3Kni (Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia/Indonesia Association Profession of Pancasila and Civic Education)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36706/jbti.v12i1.190

Abstract

Penelitian ini berupaya untuk merampungkan paradigma baru selaku missing link pada upaya pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas melalui PKn berbasis service learning untuk civic equality, karena bersifat integratif. Penelitian ini berbasis literature review, dengan hasil penelitian, yaitu, PKn bersifat holistik untuk mengatasi stereotip ableisme, dan mewujudkan pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, untuk civic equality mengingat memiliki teori relevan, yaitu citizenship transformative dan civic empowerment untuk mengatasi individual atau medical model of disability. PKn selaku civic education adalah wahana strategis untuk memberi informasi holistik mengenai pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, lalu PKn selaku citizenship education adalah wahana strategis pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, yang bersifat sosio-kultural, praktik citizenship education, memuat service learning, agar holistik dan terpadu, lalu mengakomodir siasat kolaborasi pentahelix agar melibatkan lintas sektor, selaku penerapan spirit persatuan nasional, agar representatif dan integratif.   This research seeks to complete a new paradigm as a missing link in efforts to fulfill political rights and empower people with disabilities through service learning-based Civics for civic equality, because it is integrative. This research is based on a literature review, with research results, namely, Civics is holistic to overcome stereotypes of ableism and realizes the fulfillment of political rights and empowerment of people with disabilities, for civic equality considering that it has relevant theories, namely transformative citizenship and civic empowerment to overcome individual or medical models of disability. Civics as civic education is a strategic vehicle for providing holistic information regarding the fulfillment of political rights and empowerment of people with disabilities, then Civics as citizenship education is a strategic vehicle for fulfilling political rights and empowerment of people with disabilities, which is socio-cultural in nature, practices citizenship education, contains service learning, so that it is holistic and integrated, then accommodating pentahelix collaboration strategies to involve cross-sectors, as an implementation of the spirit of national unity, so that it is representative and integrative.
PENGEMBANGAN MODEL RESOLUSI KONFLIK BERBASIS KOLABORASI PENTAHELIX UNTUK MEWUJUDKAN INTEGRASI SOSIAL SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN Agil Nanggala; Bunyamin Maftuh; Elly Malihah; Dodoh Siti Saadah
Bhineka Tunggal Ika Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN
Publisher : Universitas Sriwijaya in Collaboration with AP3Kni (Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia/Indonesia Association Profession of Pancasila and Civic Education)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36706/jbti.v12i2.232

Abstract

Penelitian ini dirampungkan dengan mempertimbangkan potensi konflik yang semakin dinamis dan kompleks, akibat dampak negatif globalisasi dan media sosial, serta kesenjangan dalam pendidikan. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan kualitatif, dengan metode studi pustaka. Analisis data mengarah pada reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian: Pertama, secara konseptual berdasarkan teori kewarganegaraan komunitarian, menegaskan pentingnya kebersamaan dengan melibatkan setiap sektor yang mewakili sifat kerja sama sehingga dapat mewujudkan integrasi sosial, kesejahteraan, keadilan dan penegakan budaya politik Pancasila. Kedua, penerapan model penyelesaian konflik berbasis kolaborasi Pentahelix bersifat preventif, persuasif, inklusif, dan humanis, kemudian secara eksplisit, implementasi model tersebut, adalah: 1) integrasi program kerja, 2) implementasi kolaborasi, 3) evaluasi dan tindak lanjut, serta 4) sosialisasi masif. Kesimpulan dari penelitian tersebut, yaitu pengembangan model penyelesaian konflik berbasis kolaborasi pentahelix untuk mewujudkan integrasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan merupakan upaya ilmiah, kolaboratif, dan inklusif untuk meminimalisir dan mengatasi berbagai konflik sosial, khususnya horizontal di masyarakat, sebagai modal sosial dalam mewujudkan visi masyarakat sipil Indonesia.   This research was completed considering the potential for increasingly dynamic and complex conflicts, due to the negative impact of globalization and social media, as well as gaps in education. This research is based on a qualitative approach, with a literature study method. Data analysis led to reduction, display, and verification. Research results: First, conceptually based on the theory of communitarian citizenship, emphasizing the importance of togetherness by involving each sector that represents the nature of cooperation so that it can realize social integration, welfare, justice and the enforcement of the political culture of Pancasila. Second, the application of Pentahelix's collaboration-based conflict resolution model is preventive, persuasive, inclusive, and humane, then explicitly, the implementation of the model, is: 1) the integration of work programs, 2) the implementation of collaboration, 3) evaluation and follow-up, as well as 4) massive socialization. The conclusion of the study, namely the development of a conflict resolution model based on pentahelix collaboration to realize inclusive and sustainable social integration is a scientific, collaborative, and inclusive effort to minimize and overcome various social conflicts, especially horizontal in society, as social capital in realizing the vision of Indonesian civil society.
Co-Authors Aceng Fahmi Idris Adriansyah, Muhammad Irfan Aljamaliah, S Nailul Muna Aljamaliah, Syifa Nailul Muna Alya Rahmadiyani Asep Rudi Nurjaman Avila, Roel V. AYU RAHMAWATI Ayu Rahmawati Bunyamin Maftuh Cecep Darmawan Dadang Sundawa, Dadang Daniar Asyari Deti Rostika Deti Rostika, Deti Dewi, Dinie Anggraeni Dimas Agustian Maulana Dinie Anggraeni Dewi Dinie Anggraeni Dewi Dipta Afrilia Putri Dodoh Siti Saadah Elly Malihah Fahmi Idris, Aceng Fitriani, Feni Idris, Aceng Fahmi Jenisa Tasya Kamila Karim Suryadi Karim Suryadi Karim Suryadi Karim Suryadi Kokom Komalasari Komariah Komariah MUH. HUSEN ARIFIN Mujahidillah Adzimat Sukmayadi, Qolbi Mulyani, Tresna Sri Muna Aljamaliah , S. Nailul Muna Aljamaliah, S. Nailul Nanda Alyya Riftina Azmi NURUL HIDAYAH Paramita, Arzety Putri Patricia Bunga Juwita Galand Permady, Gigieh Cahya Rachmania, Setyaningsih Rahma Lathifa Utami Rahmadiyani, Alya Risda, Dianni Rizal Fahmi Rizal Fahmi S Siswanto Saadah, Dodoh Siti Sabian Nuraprilia Saepudin, Epin Salsa Berliana Putri Samrotul Fuadah, Intan Sania Putri Cantika Siska Damayanti Siti Hawa sofa, Kharisma Salsabila Sofa Tita Mulyati, Tita Undayasari, Dwi Vesha Nuriefer Haliz Yeni Yuniarti, Yeni Yona Wahyuningsih, Yona Yunus Abidin Zulfikar, Gilang