Garuda - Garba Rujukan Digital

Juridical Analysis of Primary Clinic Permits As Aesthetic Clinics Susanti, Yulia; Khairani, Khairani; Syofyan, Syofirman; Yuniarti, Elsa
Journal of Law Science Vol. 6 No. 3 (2024): July : Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v6i3.5366

The increasing public need for health services in the field of medical aesthetics has led to an increase in the number of aesthetic clinics in Indonesia. The types of aesthetic clinics encountered in licensing can be in the form of primary clinics and primary clinics. Primary care clinics that offer basic health services are operated by doctors, but additional expertise in medical aesthetics for doctors has not been recognized by the government. This study uses a normative legal research method to find out the extent of legal provisions regarding the licensing of primary clinics that operate as aesthetic clinics. This research is expected to be useful for the government, aesthetic primary clinic operators and the community in explaining how the legal aspects of licensing primary clinics as aesthetic clinics

Kepastian Hukum Bagi Pegawai Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Notaris Hakim, Fadilhamzah Zikril; Syofyan, Syofirman; Mannas, Yussy Adelina
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2376

Kurangnya substansi hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengenai kewajiban dan tanggung jawab pegawai notaris sebagai saksi akta untuk merahasiakan isi akta notaris tentunya menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Tidak adanya aturan yang mengatur mengenai pegawai notaris sebagai saksi akta untuk merahasiakan isi akta, tentu dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran yang dimana ada pro dan kontra, sehingga dibutuhkan pembaharuan peraturan akan permasalahan tersebut didalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Putusan Pengadilan dijadikan sebagai faktor pendukung dari judul tesis ini. Berdasarkan Kekosongan norma tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimana kepastian hukum terhadap pegawai notaris dalam memberikan keterangan yang dapat membuka rahasia akta notaris? 2) Bagaimana implikasi hukum jika terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan akta notaris oleh pegawai notaris?. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Bahan utama penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai data yang sudah ada sebelumnya berdasarkan Undang-Undang, literatur dan kajian hukum lain. Metode pengumpulan data dengan studi dokumen dan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi pegawai notaris sebagai saksi akta tidak ada diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Didalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 347/Pdt.G/2020/PN Btm, pegawai notaris sebagai saksi akta memberikan keterangan dan barang bukti kepada hakim dipengadilan berupa rahasia isi akta notaris. Implikasi hukum dari pelanggaran terbukanya rahasia isi akta oleh pegawai notaris sebagai saksi akta termasuk perbuatan melawan hukum, dapat dikenakan sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi perdata berupa ganti rugi sebagaimana terdapat pada Pasal 1365 BW dan sanksi pidananya dapat dihukum sembilan bulan dan denda sebagaimana terdapat pada Pasal 322 ayat 1 KUHP.

Notary Authority in Apostille Documents to be Used Abroad Through Apostille: Realizing the Ease of Document Legalization in Border Areas, Especially in Indonesia Saskia Nabilah; Ferdi; Syofirman Syofyan
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 1 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i1.938

The legalization of notary authority in Indonesia is a complex problem, with the issuance of an Apostille certificate to certify the authenticity of the signature, the ability of the person who signed it, as well as the identity of the stamp and seal. This is in line with Article 3 of the Convention on the Elimination of Requirements for the Legalization of Foreign Public Documents or the 1961 Hague Convention (Apostille Convention). The authority of Indonesian notaries to conduct apostille on Notary Deeds used abroad is related to the application of the Apostille Convention. The research used is normative juridical research, focusing on the relationship between the arrangement of apostille on documents used abroad and the application of the Apostille Convention. The authority to issue an apostille certificate depends on the individual country's regulations and the nature of the document. The allocation of authority to grant an Apostille depends on the legal nature of the document and the authority or institution that issued it. The proposed amendment to Permenkumham No. 6 of 2023 aims to delegate the authority to affix signatures on Notarus documents used abroad to notaries.

Protection for Saviour Sibling Children Reviewed from, Medical Bioethics and Indonesian Positive Law Syofyan, Syofirman; Mannas, Yussy Adelina; Susanti, Yulia
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 5 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i5.1818

The development of assisted reproductive technologies such as In Vitro Fertilization (IVF) and Preimplantation Genetic Diagnosis (PGD) currently allows the birth of a child for the purpose of saving a sick sibling through a stem cell transplant or better known as saviour sibling. This practice was first successfully carried out in 2000 and continues to grow to this day around the world. This article aims to examine the bioethical aspects and legal arrangements related to the practice of saviour sibling in Indonesia, which until now has no specific regulations despite the continuous development of related technologies. The research method used is normative legal research, with qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. This article compares the arrangements of saviour sibling practices in several countries to identify the principles relevant to the regulation in Indonesia. The results of the study showed that this practice has significant benefits, such as saving the lives of patients with hematopoietic disorders, but also poses physical and psychological risks to children born as saviour sibling. This article recommends the need for special arrangements in Indonesia that cover aspects of ethics, law, and child welfare to ensure their implementation responsibly

Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Dikota Padang) Latifa, Shintia; Khairani; Syofyan, Syofirman
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/5s2e4b11

Penegakan hukum terhadap Notaris yang melanggar UUJN dilakukan demi melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin pelaksanaan jabatan Notaris sesuai dengan aturan yang berlaku, agar menghindari Notaris yang tidak bertanggungjawab dan tidak mentaati serta menjalankan jabatannya.Di Kota Padang pada Tahun 2023 terdapat Notaris yang diberikan sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf a UUJN. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Metode pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris merupakan penelitian yang memperoleh data langsung dan masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara. Berdasarkan penelitian penulis menemukan bahwa; 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Notaris dilakukan secara preventif dan kuratif, Pengawasan terhadap Notaris yang dilaporkan karena adanya pelanggaran terhadap jabatannya bersifat pengawasan kuratif, pengawasan setelah terjadinya dugaan pelanggaran dengan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Notaris atas adanya laporan dan pemberian teguran. 2)Akibat hukum dari tindakan Notaris Husnah Prima Ramadhani yang melanggar Pasal 16 Ayat (1) huruf a UUJN diberikan sanksi administratif yaitu pemberhentian sementara dari pelaksanaan jabatan Notaris tersebut bersifat mengikat dan berkekuatan hukum tetap dan Notaris harus melaksanakan putusan tersebut dan kehilangan kewenangan dalam melaksanakan jabatan Notaris. 3)Penegakan hukum terhadap Notaris dilakukan oleh MPN secara berjenjang dari MPD, MPW dan MPP, bahwa tindakan yang dilakukan Husnah Prima Ramadhani yang tidak menjalankan sanksi yang diberikan oleh MPP dan tidak melakukan serah terima protokol Notaris, dalam hal ini MPN tidak bisa mengeksekusi protokol tersebut dan upaya yang dilakukan hanya memberikan teguran. Seharusnya MPN diberi kewenangan untuk melakukan eksekusi protokol tersebut untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap praktik Notaris yang bersangkutan.

Pengaturan Pelayanan Kesehatan Paliatif Bagi Masyarakat Miskin dalam Jaminan Kesehatan Nasional Susanti, Yulia; Syofyan, Syofirman
Nagari Law Review Vol 8 No 3 (2025): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.8.i.3.p.596-606.2025

Health services are the rights of every individual that the state must guarantee through sustainable policies and systems. Law Number 17 of 2023 concerning Health has included palliative services as part of health services. Still, its implementation in the National Health Insurance (JKN) has not been explicitly regulated in other regulations, such as Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System and Presidential Regulation Number 59 of 2024 concerning Health Insurance. This creates legal uncertainty, especially in ensuring poor access to palliative services, resulting in significant social, economic, and infrastructure barriers. This study aims to analyze the arrangement of palliative health services in the JKN system, identify the obstacles faced by people experiencing poverty in accessing these services, and determine what efforts can be made. The research was conducted with a normative juridical approach, using secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis was conducted qualitatively to understand the legal problem and its impact on implementing palliative services. The results show that palliative care has not been explicitly recognized as part of the guaranteed benefits in JKN, leading to uncertainty in financing, a lack of service standards, and discrimination against the poor in access. To overcome this, it is necessary to strengthen regulations, prepare national guidelines for palliative services, increase the capacity of health workers, and allocate special budgets. This effort is expected to ensure equitable access to palliative services for all levels of society, especially low-income people.

Kepastian Hukum Bagi Pegawai Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Notaris Hakim, Fadilhamzah Zikril; Syofyan, Syofirman; Mannas, Yussy Adelina
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2376

Kurangnya substansi hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengenai kewajiban dan tanggung jawab pegawai notaris sebagai saksi akta untuk merahasiakan isi akta notaris tentunya menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Tidak adanya aturan yang mengatur mengenai pegawai notaris sebagai saksi akta untuk merahasiakan isi akta, tentu dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran yang dimana ada pro dan kontra, sehingga dibutuhkan pembaharuan peraturan akan permasalahan tersebut didalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Putusan Pengadilan dijadikan sebagai faktor pendukung dari judul tesis ini. Berdasarkan Kekosongan norma tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimana kepastian hukum terhadap pegawai notaris dalam memberikan keterangan yang dapat membuka rahasia akta notaris? 2) Bagaimana implikasi hukum jika terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan akta notaris oleh pegawai notaris?. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Bahan utama penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai data yang sudah ada sebelumnya berdasarkan Undang-Undang, literatur dan kajian hukum lain. Metode pengumpulan data dengan studi dokumen dan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi pegawai notaris sebagai saksi akta tidak ada diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Didalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 347/Pdt.G/2020/PN Btm, pegawai notaris sebagai saksi akta memberikan keterangan dan barang bukti kepada hakim dipengadilan berupa rahasia isi akta notaris. Implikasi hukum dari pelanggaran terbukanya rahasia isi akta oleh pegawai notaris sebagai saksi akta termasuk perbuatan melawan hukum, dapat dikenakan sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi perdata berupa ganti rugi sebagaimana terdapat pada Pasal 1365 BW dan sanksi pidananya dapat dihukum sembilan bulan dan denda sebagaimana terdapat pada Pasal 322 ayat 1 KUHP.

Pengajuan Hak Cuti Bagi Notaris Dalam Keadaan Mendesak Menurut UUJN Alendina, M. Irdhan Dwiko; Khairani; Syofyan, Syofirman
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2439

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik dan kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang dan hak-haknya dijamin secara konstitusional. Cuti merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh seorang Notaris. Salah satu syarat yang harus dipenuhi Notaris untuk memperoleh hak cuti adalah telah menjalankan masa jabatan selama 2 (dua) tahun sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Jabatan Notaris. Di Sumatera Barat pada Tahun 2019, salah satu Notaris mengajukan izin cuti sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun dengan alasan berdasarkan keadaan mendesak, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris memberikan izin cuti kepada Notaris tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme pengajuan cuti bagi Notaris berdasarkan keadaan mendesak sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun, 2) Bagaimana pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan cuti kepada Notaris berdasarkan keadaan mendesak sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian diketahui bahwa pertama, mekanisme pengajuan cuti yang diterapkan pada Notaris berdasarkan keadaan mendesak sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun, sebagaimana dalam hal ini oleh Majelis Pengawas Notaris yaitu 1) mengajukan pemberitahuan atau pelaporan kepada Majelis Pengawas Notaris, mengenai jangka waktu izin cuti, 2) penerimaan izin cuti oleh Majelis Pengawas Notaris. Kedua, pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan izin cuti kepada Notaris berdasarkan keadaan mendesak sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun, dalam hal ini terhadap salah satu Notaris yang mengajukan izin cuti untuk melaksanakan ibadah haji. Bahwa pertimbangan Majelis Pengawas Notaris adalah keberangkatan ibadah haji tidak ditentukan oleh Notaris sendiri melainkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Terkait pelaksanaan ibadah haji, Majelis Pengawas Notaris juga memberikan pertimbangan yang lain karena memang harus diterimanya permohonan izin cuti tersebut agar hak yang dimiliki oleh Notaris terpenuhi dalam rangka ibadah.

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DELIK OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Arfiani, Arfiani; Syofyan, Syofirman; Delyarahmi, Sucy
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.294

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang memerlukan perhatian khusus di Indonesia. Tidak hanya merugikan keuangan negara, namun korupsi juga menghilangkan legitimasi penegakan hukum dengan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Tentu dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut tidak akan berjalan lancar jika masih terdapat pihak-pihak yang berupaya menciderai proses penegakan hukum berupa menghalangi dan merintangi proses penegakan hukum atau dikenal dengan istilah Obstruction of Justice. Namun dalam pengaturannya, Obstruction of Justice masih menyisakan masalah. Dimana, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) yang mengatur Obstruction of Justice memunculkan kerancuan dalam memahami maksud delik ini. Khususnya dalam frasa â€œsengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsungâ€. Menjawab persoalan tersebut, maka perlu diketahui bagaimana eksistensi pengaturan Obstruction of Justice dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan UU PTPK dan bagaimana pula penegakan hukum dan kendala yang dihadapi untuk menindak Obstruction of Justice tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa eksistensi pengaturan Obstruction of Justice perlu ditata ulang sehingga dapat ditentukan apakah suatu perbuatan tersebut dianggap sengaja untuk menghalangi proses hukum berdasarkan parameteter yang telah ditentukan. Studi ini menyarankan perlunya merevisi UU PTPK, memperkuat sinergitas antar lembaga penegak hukum, memanfaatkan undang-undang terkait korupsi yang ada, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, dan meningkatkan kesadaran publik. Upaya ini penting dilakukan sebagai pendekatan di masa depan dalam melawan korupsi.

Tanggung Jawab Pidana Rumah Sakit Terhadap Penerapan Patient Safety Dalam Pelaksanaan Asuhan Keperawatan dari Perspektif Hukum Pidana Sagita, Agnesia Wettry; Sabri, Fadillah; Elvandari, Siska; Syofyan, Syofirman; Rias, A. Irzal; Suryani, Nilma
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.378

Topik baru di dalam ilmu kesehatan Indonesia melahirkan pertanyaan terhadap kedudukan rumah sakit untuk bertanggungjawab secara pidana terhadap penerapan sistem patient safety dalam menyelenggarakan asuhan keperawatan. Patient safety atau dikenal dengan keselamatan pasien menjadi topik penting dalam menghindari bahaya atau kemungkinan cedera pada pasien selama masa rawatan inap di rumah sakit. Rumah sakit sebagai korporasi bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh stafnya berdasarkan hubungan kerja yang terjalin di antara keduanya. Saat ini, dalam menetepkan tanggung jawab pidana rumah sakit dilakukan dengan melakukan proses penemuan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kebijakan hukum lainnya yang memiliki relevansi. Dalam penerapannya, patient safety sudah diatur secara hukum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1691/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien yang diperbaharui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatannya dilakuaan dengan pemberian asuhan keperawatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Keperawatan.

Title

Found 46 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 46 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 46 Documents
Search