Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERKAIT BERITA BOHONG MENURUT UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRAKSAKSI ELEKTRONIK DI POLDA SULAWESI SELATAN Kurniawan Prasatya Atmanagara; Mustawa Nur; Muhammad Halwan
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.2214

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap berita bohong menurut UU ITE di Polda Sulsel dan untuk mengetahui faktor yang jadi penghambat pelaksanaan pertanggung jawaban pidana berita bohong di polda sulsel menurut uu ite. Penelitian ini dilaksanakan di Polda Sulsel dengan menggunakan Metode penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data Wawancara, Studi. Kepustakaan, dan Dokumen. Untuk menganalisis data menggunakan deksriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menemukan Pelaksanaan pertanggung jawaban pidana terhadap berita bohong di Polda Sulsel dimulai dari tahap laporan, penyelidikan, penyidikan hingga berkas perkara berita acara dinyatakan lengkap. Dalam pertanggung jawaban pidana terhadap berita bohong di Polda Sulsel semua tahap sudah dilalui secara hukum sesuai dengan kewenangan kepolisian, kecuali tiga perkara dari tahun 2021-2022 tidak ditindak lanjuti diakibatkan adanya perdamaian melalui penyelesaian dengan restorative justice. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pertanggung jawaban pidana berita bohong di Polda Sulsel dipengaruhi oleh faktor internal yang bersumber dari kepolisian yang menangani kasus berita bohong dengan mengedepankan hukum sebagai sarana dalam penyelesaian termasuk penyelesaian melalui proses hukum hingga berkas dinyatakan lengkap atau P21 dan adanya penyelesaian secara damai melalui restorative justice. This study aims to determine the form of implementation of criminal responsibility for fake news according to uu ITE in the South Sulawesi Regional Police and to find out the factors that hinder the implementation of criminal responsibility for fake news in the South Sulawesi Regional Police according to uu ite. This research was carried out at the South Sulawesi Regional Police using normative-empirical legal research methods using interview data collection techniques, studies. Libraries and Documents. To analyze the data using descriptive qualitative. The results of this study found that the implementation of criminal responsibility for fake news at the South Sulawesi Regional Police started from the report, investigation, investigation stage until the case file was declared complete. In criminal responsibility for fake news at the South Sulawesi Regional Police, all stages have been legally passed according to police authority, except for three cases from 2021-2022 which were not followed up due to peace through settlement with restorative justice. Factors that hinder the implementation of criminal responsibility for fake news at the South Sulawesi Regional Police are influenced by internal factors. peace through restorative justice

SINGKRONISASI SISTEM PEMBERITAAN PERS DALAM MENERAPKAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW Mustawa Nur; Siti Zubaedah; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2203

Singkronisasi sistem pemberitaan pers dalam menerapkan prinsip Due Process of Law dalam Undang-Undang Pers mempunyai fungsi yang sangat penting, antara pengaturan materi yang satu dengan materi lain agar bisa saling melengkapi guna mengungkap kebenaran dan demi tegaknya prinsip hukum yang wajar (Due Process of Law). Tujuannya agar tidak terjadi kekosongan hukum, karena hal-hal atau keadaan yang belum diatur dalam Undang-Undang Pers, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang- undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Kekosongan hukum akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid), yang lebih jauh lagi akan menimbulkan kekacauan hukum (rechtsverwarring). Selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh. Inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan sehingga menjadi tidak adanya kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi. The synchronization of the press coverage system in applying the principle of Due Process of Law in the Press Law has a very important function, between the arrangement of one material and another so that they can complement each other in order to reveal the truth and for the sake of upholding the principle of Due Process of Law. . The aim is to prevent a legal vacuum from occurring, because matters or circumstances have not been regulated in the Press Law, or even though they have been regulated in a statutory regulation but are unclear or even incomplete. Legal vacuum eventually creates legal uncertainty (rechtsonzekerheid), which will furthermore lead to legal chaos (rechtsverwarring). As long as it is not regulated, it means that it is permissible, as long as there are no clear and regulated procedures, it means that it is not allowed. This is what causes confusion (chaos) in society regarding what rules must be used or applied so that there is no certainty of the rules that are applied to regulate things or circumstances that occur.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE DI KOTA MAKASSAR Abd Haris Hamid; Siti Zubaidah; Ruslan Renggong; Mustawa Nur
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2340

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada penipuan arisan online. Penelitian ini dilaksanakan di Wiliyah Hukum Polrestabes Makassar dengan menggunakan Metode peneilitian hukum yuridis-empiris yakni empiris yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan dan dibenturkan dengan kenyataan yang terjadi pada praktiknya. Dan akan disajikan sebagai narasi yang deksriptif dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa untuk membuktikan unsur tindak pidana penipuan arisan online harus sesuai dengan rumusan norma yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan unsurnya merupakan berita bohong yang menyesatkan dan berita bohong yang dimaksud disini adalah berita yang mengiklankan atau menyiarkan suatu produk atau jasa namun berita tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian berita tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik dan Penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana arisan online khususnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar telah menempuh jalur restorative justice dalam rangka memenuhi dan mengembalikan hak-hal korban yaitu kerugian berupa modal yang dikeluarkan untuk menjadi member arisan online. This study aims to determine the evidence of the elements of a crime in online social gathering fraud. This research was carried out at the Makassar Polrestabes Law Area by using the juridical-empirical legal research method, namely empirical research that uses a research approach to legislation and is collided with the reality that occurs in practice. And will be presented as a descriptive narrative using a qualitative analysis approach. The results of this study found that to prove the element of fraudulent online social gathering must be in accordance with the formulation of norms regulated in Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) and the element is misleading fake news and fake news referred to here is news that advertise or broadcast a product or service but the news is not in accordance with the reality. Then the news can bring harm to consumers in conducting electronic transactions and legal settlement of criminal acts of online social gathering, especially in the jurisdiction of the Makassar Police, has taken the path of restorative justice in order to fulfill and restore the rights of victims, namely losses in the form of capital issued to become members. online gathering.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM MENJALANKAN TUGAS MELIPUT BERITA Anggristiyani Meilinda Manasa; Baso Madiong; Mustawa Nur
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2610

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum dan factor-faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita. Penelitian ini merupukan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kantor Aliansi Jurnalis Independen Makassar, Lembaga Bantuan Hukum Pers Makassar dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Metode yang gunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita dilakukan berupa (1) upaya hukum organisasi wartawan dilakukan dengan cara menjalin koordinasi dan komunikasi dengan Lembaga Bantuan Hukum Pers Makassar, (2) upaya hukum Lembaga Bantuan Hukum Pers dengan langkah preventif berupa workshop, dan diskusi, langkah refresif berupa menerima laporan, pengumpulan melalui investigasi dan penyerahan laporan ke Kepolisian, (3) upaya hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam bentuk penyelidakan dan penyidikan, serta Sidang Komisi Kode Etik Polri bagi pelaku anggota Kepolisian. Sementra faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita adalah: (1) faktor internal, berasal dari dalam diri wartawan sendiri seperti masih kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh wartawan yang bersangkutan, (2) faktor eksternal, berasal dari luar diri wartawan seperti adanya bujukan, ancaman kekerasan baik fisik maupun psikis dari pelaku, dan aparat Kepolisian kadang tidak memproses laporan kekerasan yang dialami oleh wartawan. This study aims to identify and analyze the implementation of legal protection and the factors that become obstacles in legal protection for journalists who are victims of violence in carrying out their duties to cover news. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach that was conducted at the Makassar Independent Journalist Alliance Office, the Makassar Press Legal Aid Institute and the South Sulawesi Regional Police. The methods used are library research, interviews, and documentation studies. The results of the study show that the implementation of legal protection for journalists who are victims of violence in carrying out their duties covering news is carried out in the form of (1) legal remedies for journalists' organizations are carried out by establishing coordination and communication with the Makassar Press Legal Aid Institute, (2) legal remedies for the Press Legal Aid Institute with preventive steps in the form of workshops and discussions, repressive steps in the form of receiving reports, collecting through investigations and submitting reports to the Police, (3) legal efforts carried out by the South Sulawesi Regional Police in the form of investigations and investigations, as well as the National Police Code of Ethics Commission Session for perpetrators Police member. While the factors that become obstacles in the legal protection of journalists who are victims of violence in carrying out their duties covering news are: (1) internal factors, originating from within the journalists themselves such as the lack of legal understanding and awareness possessed by the journalist concerned, (2) external factors, originating from outside the journalists such as persuasion, threats of violence both physical and psychological from the perpetrators, and the Police sometimes do not process reports of violence experienced by journalists.

ANALISIS HUKUM PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MAJENE: STUDI KASUS PENANGANAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DI BAWASLU TAHUN 2020 Idil Fitri; Marwan Mas; Mustawa Nur
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2612

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah sertaÂ kendala yg menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penanganan hukum pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Bawaslu Kabupaten Majene. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dan data yang digunakan adalah data hukum Primer, sekunder dan tersier. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif agar mudah dipahami dalam menguraikan masalah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan penanganan penyelesaian pelanggaran dalam pemilukada di Kabupaten Majene belum terlaksana dengan baik, dikarenakan rekomendasi Bawaslu dari hasil pemeriksaan kepada KPU maupun lembaga terkait tidak ditindaklanjuti dengan baik. Sementara kendala yang teridentifikasi sebagai faktor penghambat dalam penyelesaian pelanggaran disebabkan oleh ketidak jelasan aturan, intervensi dan keamanan terhadap pihak bawaslu yang melakukan pemeriksaan atas temuan pelanggaran. This study aims to analyze the handling of regional head election violations and the constraints that become inhibiting factors in the implementation of legal handling of regional head election violations in the Bawaslu of Majene regency. The research method used is empirical juridic research and data used primary, secondary, and tertiary legal data. Data were analyzed qualitatively so that it was easy to understand in describing the problem. Based on the result of the research, it is known that the handling of violations in post-conflict local elections in Majene Regency has not been carried out properly because the bawaslu recommendations from the examination result to the KPU and related institutions have not been followed up properly. At the same time, the obstacles identified as inhibiting factors in the resolution of violations were caused by unclear rules. Interventions and security for the Bawaslu, which conducted examinations of violation findings.

Pengaturan Sistem Pemberitaan Pers Dalam Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Menurut Undang-Undang Pers Mustawa
Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 1 No. 1 (2022): Juli 2022
Publisher : Jurnal Delik ADPERTISI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

JURNAL ini bertujuan untuk mengkaji sistem pemberitaan pers dalam pelaksanaan asas praduga tak bersalah menurut Undang-Undang Pers, baik pada aspek pengaturan kompetensi wartawan dan standar profesi wartawan. Kedua aspek pengaturan tersebut, tidak menjadi bagian dari pengaturan sebagai suatu sistem dalam pemberitaan pers, sehingga pers sering kali tampil ‘menghakimi’ melalui media. Pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan pers yang secara filosofi membutuhkan keserasian antara peraturan yang berlaku buat pers harus serasi dan seimbang dengan kebebasan dan ketertibannya. Pers tidak boleh mengatasnamakan kebebasan pers, tapi justru sebaliknya harus menjaga jangan sampai pers meronrong ketertiban masyarakat. Atas dasar itu dibutuhkan harmonisasi pengaturan sistem pemberitaan pers guna mencegah terjadinya pelanggaran asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan pers ke dalam Undang- Undang. Pegaturan sebagai sistem inilah, maka Undang_undang Pers memberikan kontribusi dalam peningkatan profesionalisme bagi wartawan

PENYELESAIAN PERKARA DENGAN METODE RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELAUI MEDIA SOSIAL Bahar, Nur Hijir Ismail; Renggong, Ruslan; Nur, Mustawa
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4025

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan restorative justice dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Bulukumba dan untuk mengetahui faktor penghambat penerapan restorative justice pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Bulukumba. Jenis penelitian Empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Lokasi penelitian di kantor Kepolosian Resort (Polres) Kabupaten Bulukumba. Pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner dan wawancara. Data-data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Polres Bulukumba sebenarnya telah berjalan optimal akan tetapi belum sepenuhnya karena dalam beberapa kasus masih terdapat tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak pelapor dan terlapor yang menyebabkan perdamaian sebagai syarat formil dalam upaya restorative justice tidak tercapai. 2) Faktor penghambat penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Polres Bulukumba dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu: a. Faktor hukum yang mengakibatkan pihak korban dan pihak pelaku tidak tercapai kesepakatan perdamaian. b. Faktor ekonomi yang dimana pihak pelapor menuntut bayaran ganti rugi yang tidak disanggupi oleh terlapor. c. Faktor sosial yaitu adanya intervensi dari pihak ketiga dalam hal ini keluarga This study aims to find out how the application of restorative justice in cases of criminal defamation through social media at the Bulukumba Police Station. This type of empirical research, namely research conducted with an approach to legal reality in society. The research location is at the Polres Resort (Polres) office of Bulukumba Regency. Data collection was carried out through questionnaires and interviews. The data were analyzed using a qualitative approach. The results of the study show: 1) The application of Restorative Justice in the Criminal Case of Defamation through Social Media at the Bulukumba Police has actually been running optimally but not yet fully because in several cases there was still no agreement between the two parties who reported and reported which led to peace as a formal requirement in restorative justice efforts are not achieved. 2) The inhibiting factors for the implementation of Restorative Justice in the Criminal Act of Defamation through Social Media at the Bulukumba Police Station are influenced by 3 factors, namely: a. Legal factors that result in the victim and the perpetrator not reaching a peace agreement. b. Economic factors in which the reporting party demands compensation payments that the reported party cannot afford. c. The social factor is the existence of intervention from a third party in this case the family

PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DI POLRES PELABUHAN SOEKARNO HATTA Tulak, Wulan Sari; Renggong, Ruslan; Nur, Mustawa
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5438

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum Penanganan Tindak Pidana Pemerasan di Pelabuhan Soekarno Hatta Tahun, dari 2021 hingga Tahun 2023 dan Faktor yang menjadi Penghambat Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerasan di Pelabuhan Soekarno Hatta. Metode pemelitian yang adalah metode normatif empiris, dengan menggunakan bahan berupa perundang-undangan, ridokumen-dokumen dan bahan hukum sekunder bersumber dari buku dan jurnal ilmiah serta bahan hukum tersier yang digunakan kamus hukum dan internet Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerasan di Pelabuhan Soekarno Hatta mulai dari laporan, penyelidikan, dan penyidikan belum berjalan optimal diakibatkan dalam penanganan hukum hanya selesai pada tahap penyelidikan karena ditempuh penyelesaian melalui restorative justive selebihnya karena tidak cukup bukti. Faktor penghambat dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerasan Polres Pelabuhan Soekarno Hatta bersumber dari dua faktor yaitu, faktor internal dan fakor eksternal, pertama faktor internal adalah faktor yang bersumber dari Kepolisian, khususnya faktor sumber daya manusia dan sarana prasarana. Faktor eksternal, adalah faktor dipengaruhi, tingkat kesadaran hukum dan faktor ekonomi yang merupakan penghambat dalam penanganan penegakan hukum This study aims to determine and analyze the Law Enforcement of the Handling of Extortion Crimes at Soekarno Hatta Port, from 2021 to 2023 and Factors that hinder Law Enforcement in Handling Extortion Crimes at Soekarno Hatta Port. The research method is the normative empirical method, using materials in the form of legislation, documents and secondary legal materials sourced from books and scientific journals as well as tertiary legal materials used legal dictionaries and the internet The results of this study indicate that; Law Enforcement in Handling the Crime of Extortion at Soekarno Hatta Port starting from reports, investigations, and investigations has not run optimally due to legal handling only being completed at the investigation stage because a settlement through restorative justive is taken for the rest because there is not enough evidence. The inhibiting factors in the handling of extortion at Soekarno Hatta Port Police Station come from two factors, namely, internal factors and external factors, the first internal factors are factors originating from the Police, especially human resources and infrastructure factors. External factors, are influenced factors, the level of legal awareness and economic factors which are obstacles in handling law enforcement

BENTUK TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA BERLANJUT MELALUI MEDIA SOSIAL Putri, Alysha Rahma; Renggong, Ruslan; Nur, Mustawa
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5439

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana pencemaran nama baik secara berlanjut melalui media sosial dalam Putusan No. 515/Pid.Sus/Pn Mks dan untuk mengetahui putusan hakim terhadap terdakwa tindak pindana pencemaran nama baik secara berlanjut melalui media sosial telah sesuai dengan keadilan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif, bahan yang digunakan adalah perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen negara dan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa bentuk tindak pencemaran nama baik secara berlanjut melalui media sosial berdasarkan Putusan No.515/Pid.Sus/2023/Pn Mks dilakukan dengan berbagai rangkaian perbuatan mendistribusikan sehingga dapat diaksesnya dokumen elektronik melalui media sosial dan Putusan pidana pencemaran nama baik secara berlanjut melalui media sosial telah sesuai dengan rasa keadilan terhadap korban dan terdakwa dengan pertimbangan hakim hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Pertimbangan tersebut terhadap ketentuan kekuasaan kehakiman mengenai kewajiban hakim menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat berupa latar belakang terdakwa dan dampak sosial yang diberikan kasus tersebut terhadap masyarakat. This resource aims to determine the form of continuing criminal defamation through social media in Decision No. 515/Pid.Sus/Pn Mks and to find out the judge's decision against the defendant for continuing criminal defamation through social media in accordance with justice. The method used in writing this thesis is the normative method, the materials used are legislation, court decisions, and state documents and the secondary legal materials used are books and scientific journals. The results of this research show that (1) The form of continuous defamation through social media based on Decision No.515/Pid.Sus/2023/Pn Mks is carried out with various series of acts of distributing so that electronic documents can be accessed through social media. (2) The verdict of criminal defamation through social media has been in accordance with the sense of justice for the victim and the defendant with the judge's consideration of aggravating and mitigating circumstances. These considerations are in accordance with the provisions of judicial power regarding the judge's obligation to explore the values that exist in society in the form of the defendant's background and the social impact that the case has on society.

Journalist Competence in Applying the Presumption of Innocence Principle on Press Release Mustawa, Mustawa
Amsir Law Journal Vol 1 No 1 (2019): Oktober
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v1i1.20

A journalist competence as intended in the Press Council Regulation is interpreted as knowledge capability without affirmation for journalists who have knowledge of certain scientific disciplines. The meaning is all journalists from any discipline may be recognized as journalists who have the competence to apply the presumption of innocence in reporting. This arrangement in journalistic practice, the press often appears' 'judgmental' in the news because the use of the terms is often interpreted the same, even though the law holds very different meanings, such as the suspect is written as the perpetrator, released is written as free, not accepted is written as rejected, sentenced to trial is written as the judge free it. To prevent the violation of the presumption of innocence principle in reporting, the regulation of journalists' competencies must be emphasized from intellectual abilities and general knowledge to legal knowledge. The affirmation is directly correlated with the news object which is in the realm of law as a function of the press that is obliged to respect the presumption of innocence principle.

Title

Found 32 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 32 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 32 Documents
Search