Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.718
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Al-Mizan (e-Journal) Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jambura Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Abdidas Jurnal Suara Hukum UNISKA LAW REVIEW Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Mandiri Protection: Journal Of Land And Environmental Law Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Jurnal Hukum Bisnis Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Law Journal Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan SASI Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Dialogia Iuridica Journal of Law Perspectives Review
Apripari, Apripari
Faculty Of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Whistleblower Government System: Strategi Menuju Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Bersih di Bone Bolango Gita Septiani Abdullah; Mohamad Rusdiyanto U. Puluhulawa; Apripari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2766

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem whistleblower dalam mengungkap pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang di Pemerintah Kabupaten Bone Bolango serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pelapor. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme whistleblower di Indonesia serta penerapannya di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem whistleblowing telah diimplementasikan sebagai bagian dari reformasi birokrasi, efektivitasnya masih rendah akibat lemahnya infrastruktur teknis, terbatasnya sumber daya manusia, dan belum adanya perangkat hukum daerah yang secara spesifik melindungi pelapor. Perlindungan terhadap whistleblower merupakan faktor penentu dalam keberhasilan sistem ini, karena tanpa jaminan keamanan dan perlindungan hukum, pelapor cenderung enggan untuk mengungkapkan pelanggaran. Diperlukan penguatan regulasi melalui peraturan daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pembentukan budaya birokrasi yang mendukung transparansi agar sistem whistleblower dapat berjalan secara efektif. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan sistem whistleblower harus ditopang oleh integrasi antara regulasi, komitmen politik, dan kesadaran hukum masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Istinbath Method in Strengthening Ultra Qui Judicial Principles in Judicial Decisions Suwitno Yutye Imran; Apripari Apripari; Ade Sathya Sanathana Ishwara; Erifendi Churniawan; Aristama Mega Jaya; Nurikah Nurikah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.3319

Abstract

the method of Istinbath is necessary to support the principle of Ultra Qui Judicat, enabling judges to possess moral characteristics in considering not only knowledge and reason but also Islamic law when making legal decisions. Overall, the significance of the Istinbath method in supporting the principle of Ultra Qui Judicat is paramount, especially in addressing contemporary and empirical issues not governed by legislative regulations. The aim of this research are : explain the concept of Istinbath and Ultra Qui Judicat influence the judge's decisions and the application of the Istinbath method used to reinforce the principle of Ultra Qui Judicat to judicial decisions. The result shows that The method of Istinbath is closely related to the principle of Ultra Qui Judicat since both share the same objective of achieving justice. In practice, judges can use the method of Istinbath to interpret the law and apply the principle of Ultra Qui Judicat in criminal cases. The principle of Ultra Qui Judicat and the method of Istinbath are essential instruments for judges in the criminal justice system to achieve justice in decision-making
Kedudukan Tindak Penipuan dalam Penjualan Ponsel Daur Ulang Sebagai Delik dalam Hukum Pidana Nasional Afini Maulana; Lisnawaty W. Badu; Apripari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3199

Abstract

Perkembangan pasar telepon seluler di Indonesia yang sangat pesat telah memunculkan praktik perdagangan curang berupa penjualan ponsel daur ulang (refurbished) yang diklaim sebagai produk baru tanpa transparansi kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan tindak pidana penipuan dalam penjualan ponsel daur ulang sebagai delik dalam hukum pidana nasional dengan pendekatan yuridis normatif. Fokus kajian meliputi unsur-unsur delik penipuan menurut Pasal 378 KUHP lama dan Pasal 492–495 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), serta sinkronisasi regulasi antara UU Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999, UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dan ketentuan hukum pidana. Studi kasus dilakukan terhadap perkara penjual berinisial ZA di Gorontalo tahun 2024 yang menjual 19 unit ponsel OPPO A77s hasil daur ulang tanpa label garansi resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur subjektif berupa maksud menguntungkan diri secara melawan hukum dan unsur objektif berupa tipu muslihat serta penyembunyian kondisi barang. KUHP baru memperkuat pengaturan melalui delik khusus perdagangan curang dan penyembunyian keadaan barang. Sinkronisasi vertikal dan horizontal antarregulasi telah terwujud secara normatif, namun implementasi di daerah masih lemah akibat kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Diperlukan penguatan mekanisme terpadu antara Polri, Kominfo, dan Kemendag untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif, preventif, dan berorientasi pada perlindungan konsumen di era ekonomi digital.
Dampak Penyebaran Data Pribadi melalui Media Digital terhadap Perlindungan Hak Privasi: The Impact of the Distribution of Personal Data via Digital Media on the Protection of Privacy Rights Pakaya, Putri Regina S; Imran, Suwitno Yutye; Apripari, Apripari
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 15 No. 01 (2026): Artikel Riset Edisi Januari 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v15i01.7594

Abstract

The development of digital media has driven a significant increase in the exchange and dissemination of personal data in cyberspace. This situation has serious implications for the protection of the right to privacy as a human right. This study aims to analyse the impact of the dissemination of personal data through digital media on the effectiveness of privacy protection and law enforcement practices. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with law enforcement officials and community respondents, observations of digital media activities, digital media user questionnaires, and documentation studies of reports and handling of personal data breach cases. The results show that the high intensity of digital media use is not matched by adequate legal awareness and literacy, thus increasing the risk of misuse of personal data. Enforcement of the Personal Data Protection Law has not been optimal due to technical obstacles, limited legal resources, and the tendency to use alternative regulations. The dissemination of personal data also has significant social and psychological impacts on victims, including stigma, social pressure, and prolonged trauma. Therefore, protecting the right to privacy in the digital space requires strengthened law enforcement, increased public digital legal literacy between the state, law enforcement officials, and electronic system administrators.
Investigating the Existence of Gorontalo Customary Law in the National Criminal Code Apripari Apripari; Vifi Swarianata; Jufryanto Puluhulawa; Irlan Puluhulawa; Dewi Nuramanah Matte
Dialogia Iuridica Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Dialogia Iuridica Journal Vol. 14 No. 2 Year 2023
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v14i2.6250

Abstract

Through Article 2 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code), customary law opportunities are open to existing through the prerequisites contained in the Explanation to Article 2 paragraph (1). For this reason, this study aims to determine the opportunities for the existence of Gorontalo customary law through the prerequisites contained in the Explanation of Article 2 paragraph (1) of the National Criminal Code. This research uses normative legal research methods with a statutory approach and conceptual approach and uses primary, secondary and tertiary legal materials. The legal material is then analyzed qualitatively using grammatical, systematic, and historical interpretations. The results showed that Gorontalo customary law exists through the presence of several regional regulations, including (1) Gorontalo Provincial Regulation Number 2 of 2016 concerning the Implementation of Customary Institutions; (2) Gorontalo Mayor Regulation Number 10 of 2020 concerning the Implementation of the Dulohupa Customary Institution of Gorontalo City; and (3) Regional Regulation of Bone Bolango Regency Number 8 of 2020 concerning the Implementation of Customary Institutions. Furthermore, through regulations at the regional level, Gorontalo customary law is also present through concrete events such as the management of customary institutions carried out periodically. Based on this, the regulation of concrete norms related to acts prohibited under living law in regional regulations as required by the Explanation to Article 2 paragraph (1) of the National Criminal Code will have a very large opportunity.
Factors Hindering the Implementation of Mediation in Minor Criminal Cases at the Gorontalo City Police Headquarters Asyawati Kasim; Dian Ekawaty Ismail; Apripari
Journal of Law Perspectives Review Vol. 2 No. 2 (2026): April
Publisher : Catalist Indo Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64670/jlpr.v2i2.79

Abstract

The conventional criminal justice system, which focuses on punishment, causes a backlog of cases and lengthy proceedings, making restorative justice through penal mediation an alternative for resolving minor criminal offenses (TPR) based on Perkap No. 8 of 2021. This study aims to identify the main factors that hinder the implementation of mediation in MOC cases such as petty theft, minor assault, and defamation at the Gorontalo City Police Station, using a sociological empirical legal approach with primary data from interviews with investigator Brigpol Fier P. Simanjuntak, as well as secondary data from legal documents, analyzed qualitatively through reduction, classification, and interpretation. The results of the study show that the main obstacles include the strict formal requirements of Perkap No. 8 of 2021, disagreement between the parties (victim or perpetrator due to trauma or refusal of responsibility), family intervention that causes emotional or cultural pressure, and financial constraints such as inability to pay restitution and operational costs, with internal factors such as investigator human resources and bureaucracy being more dominant than external factors. Overall, mediation has not been optimal due to ineffectiveness in terms of legal substance, law enforcement, facilities, society, and legal culture. Recommendations include more flexible regulations, mediator training, state financial support, socialization of restorative justice, and integration of local values to improve effectiveness and social justice.
Penegakkan Yurisdiksi International Criminal Court atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi dalam Rome Statute Irham, Apripari
SASI Vol 26 No 4 (2020): Volume 26 Nomor 4, Oktober - Desember 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v26i4.272

Abstract

Until the entry into force of the Rome Statute, the definition of the crime of aggression was not also found in it. This leaves the International Criminal Court (ICC) without jurisdiction over crimes of aggression. The absence of ICC jurisdiction over crimes of aggression has resulted in military aggression that has not been processed by the ICC during the time when the proxy war / cold war was initiated. This means that the violation of delicto jus gentium juice is allowed even after the ICC has been established. This study aims: (1) to identify and identify the definition, limitations, and jurisdiction of the ICC for crimes of aggression; and (2) to determine the enforcement of ICC jurisdiction over crimes of aggression after the Kampala Amendments were adopted into the Rome Statute. The research method uses a type of normative research with a statutory approach and a historical approach. The results show that the ICC's definition, limitations, and jurisdiction over the crime of aggression have existed in the Rome Statute since Kampala Amendments were adopted into the Rome Statute. However, until now the enforcement of the ICC's jurisdiction over crimes of aggression has not been carried out concretely.
Education Assistance and Legal Consultation Related to Community Legal Protection in Digital Transactions Kurniawan, Heru; Dungga, Weny Almorafid; Muhamad Khairun Kurniawan Kadir; Apripari; Elfikri, Nurul Fazri; Amrain, Fitran; Usman, Ramadhan; Daud, Akbar Hidayatullah
Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2026): Mei
Publisher : Edumedia Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55824/0f5y7z02

Abstract

The development of digital technology has encouraged the increasing use of electronic transactions in various walks of life, including in rural areas. However, the rapid utilization of digital transactions has not been balanced with an adequate level of public understanding of the law, causing various legal risks such as online fraud, misuse of personal data, and legal uncertainty in electronic agreements. This community service activity aims to improve the legal literacy of the community through educational assistance and legal consultation related to legal protection in digital transactions. The method used is in the form of legal counseling and direct consultation held in Mekar Jaya village, Duhiadaa District, Pohuwato Regency, involving village officials and the general public. The results of the activities show that the public has been actively using digital transaction services, but still has a limited understanding of the legal rights and obligations as digital consumers. Through practical and contextual education, people are beginning to understand the importance of personal data protection, the validity of electronic agreements, and dispute resolution mechanisms in digital transactions. This legal assistance and consultation proved to be effective in increasing the legal awareness of the public and strengthening their position in facing the risks of digital transactions. This activity is expected to contribute to creating a secure, fair, and equitable digital transaction ecosystem, as well as being a model for sustainable legal service in the era of digital transformation.
STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA(STUDI KASUS KABUPATEN BUOL) Nurdiana S.M. Jahati; Lisnawaty W. Badu; Apripari Apripari
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 1 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Januari 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/3avvp534

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang diterapkan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, serta faktor penyebab tingginya angka penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut. Permasalahan utama yang diangkat meliputi faktor-faktor yang memengaruhi penyalahgunaan narkotika dan efektivitas upaya Polres Buol dalam mengatasinya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan observasi lapangan, wawancara dengan aparat kepolisian, mantan narapidana, dan pengguna narkotika, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buol meliputi kondisi ekonomi yang sulit, pengaruh lingkungan pergaulan, lemahnya pengawasan keluarga, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkotika. Strategi yang diterapkan Polres Buol meliputi pendekatan preventif berupa penyuluhan rutin dan kampanye anti-narkotika, pendekatan represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku, serta pendekatan rehabilitatif dengan menyediakan akses rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna. Namun, kendala utama dalam implementasi strategi ini adalah keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, serta keberadaan jaringan perdagangan narkotika yang sulit dilacak. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan terintegrasi yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, Polres Buol, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan masyarakat. Langkah konkret meliputi pengembangan "kampung bebas narkotika," peningkatan fasilitas rehabilitasi, dan edukasi berbasis komunitas. Pendekatan berbasis teknologi, seperti sistem pelaporan daring, juga diusulkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan strategi yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buol dapat diminimalkan, sehingga tercipta masyarakat yang sehat, aman, dan produktif.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237/PMK.04/2022 TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA GORONTALO Siti Aisyah A. Manangin; Suwitno Yutye Imran; Apripari
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 2 (2026): Law Journal (LAJOUR) Juni 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i2.500

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 237/PMK.04/2022 terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Gorontalo. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan interdisipliner dan stratifikasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat faktor utama yang menghambat efektivitas regulasi tersebut: (1) keterbatasan jumlah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di KPP Bea dan Cukai Gorontalo, dengan hanya 5 orang di seksi penindakan; (2) kondisi ekonomi masyarakat yang mendorong preferensi terhadap rokok tanpa pita cukai karena harganya lebih murah; (3) rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap regulasi cukai; serta (4) rendahnya keterlibatan pelaku usaha dalam mendukung implementasi kebijakan. Data empiris menunjukkan peningkatan penindakan dari 29 kasus (2022) menjadi 46 kasus (2025), dengan volume sitaan melonjak dari 28.549 menjadi 923.060 batang. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan ultimum remedium belum mampu memberikan efek jera yang memadai.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Abdul Madjid Ade Sathya Sanathana Ishwara Adriani A.L Gula Afini Maulana Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Akbar Hidayatullah Daud Aristama Mega Jaya Asyawati Kasim Bahua, Salwa Salsabilah Cahyani Tute Churniawan, Erifendi Dewi Nuramanah Matte Dian Ekawaty Ismail Dolot Alhasni Bakung Dungga, Weny Almorafid Erifendi Churniawan Farida Tuharea Fatmawaty Thalib Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fikri, Moh. Fitran Amrain Gita Septiani Abdullah Hadju, Zainal Abdul Aziz Heru Kurniawan Ibrahim, Erni R. Ilawadini, Nengah Imran, Switno Yutye Inayah Dzulhijjah Asril Irlan Puluhulawa Irsan Irsan Ishwara, Ade Sathya Sanathana Jaya, Aristama Mega Jufryanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Kaku, Rismanto Lisnawaty W. Badu Maku, Dwi Citra Maharani Mamu, Karlin Z Mantali, Avelia Rahma Y. Mantali, Avelia Rahmah Y Maria Yeti Andrias Moh Ikbal Moh. Elson I.M.Tandesa Moh. R.U. Puluhulawa Moh. Rusdiyanto Puluhulawa Moha, Rivaldi Mohamad Agil Monoarfa Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Nurul Hajj Dhuhakusuma Harun Mohammad AbdAllah Alshawabkeh Mohammad Hakim Pratama Rahim Mointi, Nurul Ananda Sahwa Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhammad Fadlan Ali Mutia Cherawaty Thalib Nirwan Junus Novendri M Nggilu Nurdiana S.M. Jahati Nurikah, Nurikah Nurul Fazri Elfikri Nurwahyudin, Dindin S Pakaya, Putri Regina S Piloto, Ainun Potale, Mutiara Ramadhan Usman Rasyid, Rahmat Eka Putra Sabihi, Abdul Rizky Sarson, Moh Taufiq Zulfikar Siti Aisyah A. Manangin Siti Nurlaila A. Imani Sri Devi, Sri Sri Nanang Meiske Kamba Sri Olawati Suaib Suwitno Yutye Imran Swarianata, Vivi U. Puluhulawa, Moh. Rusdiyanto Vifi Swarianata Widitsani, Fiddar Bidawan Wirnangsi Puluhulawa Yassine, Chami Yulianus Payzon Aituru Zainal Hadju Zamroni Abdussamad Zulkifli Zulkifli Suratinoyo