Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.42
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Al-Mizan (e-Journal) Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jambura Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Abdidas Jurnal Suara Hukum UNISKA LAW REVIEW Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Mandiri Protection: Journal Of Land And Environmental Law Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Jurnal Hukum Bisnis Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan SASI Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics Dialogia Iuridica
Apripari, Apripari
Faculty Of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif dalam Pembinaan Anak Binaan: Analisis Pasal 85 UU SPPA di LPKA Kelas IIA Gorontalo Inayah Dzulhijjah Asril; Lisnawaty W. Badu; Apripari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2568

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam konteks pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Gorontalo. Sistem ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana anak dari model retributif menuju keadilan restoratif dan rehabilitatif yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pusat kebijakan. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan praktik lapangan, dengan data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA Gorontalo telah melaksanakan berbagai program pembinaan kepribadian dan kemandirian melalui pendidikan keagamaan, pelatihan vokasional, serta kemitraan strategis dengan lembaga pelatihan lokal. Namun, efektivitas pembinaan masih menghadapi tiga hambatan utama, yaitu kevakuman regulasi terkait residivis anak, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, serta stigma sosial masyarakat terhadap anak binaan. Hambatan terakhir ini terbukti paling signifikan dalam menggagalkan proses reintegrasi sosial, sehingga keberhasilan rehabilitasi anak tidak hanya ditentukan oleh sistem hukum, tetapi juga oleh penerimaan sosial yang manusiawi dan berkelanjutan.
Crypto Crime: Rekonstruksi Kualifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Era Digital Hukum Indonesia Mohamad Nurul Hajj Dhuhakusuma Harun; Suwitno Yutye Imran; Apripari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2651

Abstract

Perkembangan teknologi finansial digital, khususnya penggunaan cryptocurrency, telah menciptakan tantangan besar bagi sistem hukum pidana di Indonesia. Karakteristik mata uang kripto yang bersifat anonim, terdesentralisasi, dan lintas batas menjadikannya sarana potensial dalam praktik pencucian uang modern. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang belum mampu menjawab kompleksitas kejahatan berbasis aset digital, sehingga diperlukan rekonstruksi pengaturan hukum secara normatif dan kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis kualifikasi yuridis perbuatan pencucian uang menggunakan cryptocurrency serta urgensi pembaruan regulasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan perluasan definisi harta kekayaan dalam UU TPPU agar mencakup aset digital, pengaturan terhadap penyedia layanan aset virtual, dan pengakuan terhadap bukti elektronik blockchain. Selain itu, peningkatan kapasitas teknologi dan keahlian aparat penegak hukum menjadi elemen penting dalam menegakkan hukum pidana di era digital. Dengan demikian, reformulasi hukum pidana yang adaptif dan berbasis teknologi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang responsif, transparan, dan efektif dalam mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang berbasis cryptocurrency di Indonesia. 
Whistleblower Government System: Strategi Menuju Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Bersih di Bone Bolango Gita Septiani Abdullah; Mohamad Rusdiyanto U. Puluhulawa; Apripari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2766

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem whistleblower dalam mengungkap pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang di Pemerintah Kabupaten Bone Bolango serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pelapor. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme whistleblower di Indonesia serta penerapannya di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem whistleblowing telah diimplementasikan sebagai bagian dari reformasi birokrasi, efektivitasnya masih rendah akibat lemahnya infrastruktur teknis, terbatasnya sumber daya manusia, dan belum adanya perangkat hukum daerah yang secara spesifik melindungi pelapor. Perlindungan terhadap whistleblower merupakan faktor penentu dalam keberhasilan sistem ini, karena tanpa jaminan keamanan dan perlindungan hukum, pelapor cenderung enggan untuk mengungkapkan pelanggaran. Diperlukan penguatan regulasi melalui peraturan daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pembentukan budaya birokrasi yang mendukung transparansi agar sistem whistleblower dapat berjalan secara efektif. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan sistem whistleblower harus ditopang oleh integrasi antara regulasi, komitmen politik, dan kesadaran hukum masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Istinbath Method in Strengthening Ultra Qui Judicial Principles in Judicial Decisions Suwitno Yutye Imran; Apripari Apripari; Ade Sathya Sanathana Ishwara; Erifendi Churniawan; Aristama Mega Jaya; Nurikah Nurikah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.3319

Abstract

the method of Istinbath is necessary to support the principle of Ultra Qui Judicat, enabling judges to possess moral characteristics in considering not only knowledge and reason but also Islamic law when making legal decisions. Overall, the significance of the Istinbath method in supporting the principle of Ultra Qui Judicat is paramount, especially in addressing contemporary and empirical issues not governed by legislative regulations. The aim of this research are : explain the concept of Istinbath and Ultra Qui Judicat influence the judge's decisions and the application of the Istinbath method used to reinforce the principle of Ultra Qui Judicat to judicial decisions. The result shows that The method of Istinbath is closely related to the principle of Ultra Qui Judicat since both share the same objective of achieving justice. In practice, judges can use the method of Istinbath to interpret the law and apply the principle of Ultra Qui Judicat in criminal cases. The principle of Ultra Qui Judicat and the method of Istinbath are essential instruments for judges in the criminal justice system to achieve justice in decision-making
Kedudukan Tindak Penipuan dalam Penjualan Ponsel Daur Ulang Sebagai Delik dalam Hukum Pidana Nasional Afini Maulana; Lisnawaty W. Badu; Apripari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3199

Abstract

Perkembangan pasar telepon seluler di Indonesia yang sangat pesat telah memunculkan praktik perdagangan curang berupa penjualan ponsel daur ulang (refurbished) yang diklaim sebagai produk baru tanpa transparansi kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan tindak pidana penipuan dalam penjualan ponsel daur ulang sebagai delik dalam hukum pidana nasional dengan pendekatan yuridis normatif. Fokus kajian meliputi unsur-unsur delik penipuan menurut Pasal 378 KUHP lama dan Pasal 492–495 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), serta sinkronisasi regulasi antara UU Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999, UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dan ketentuan hukum pidana. Studi kasus dilakukan terhadap perkara penjual berinisial ZA di Gorontalo tahun 2024 yang menjual 19 unit ponsel OPPO A77s hasil daur ulang tanpa label garansi resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur subjektif berupa maksud menguntungkan diri secara melawan hukum dan unsur objektif berupa tipu muslihat serta penyembunyian kondisi barang. KUHP baru memperkuat pengaturan melalui delik khusus perdagangan curang dan penyembunyian keadaan barang. Sinkronisasi vertikal dan horizontal antarregulasi telah terwujud secara normatif, namun implementasi di daerah masih lemah akibat kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Diperlukan penguatan mekanisme terpadu antara Polri, Kominfo, dan Kemendag untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif, preventif, dan berorientasi pada perlindungan konsumen di era ekonomi digital.
Dampak Penyebaran Data Pribadi melalui Media Digital terhadap Perlindungan Hak Privasi: The Impact of the Distribution of Personal Data via Digital Media on the Protection of Privacy Rights Pakaya, Putri Regina S; Imran, Suwitno Yutye; Apripari, Apripari
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 15 No. 01 (2026): Artikel Riset Edisi Januari 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v15i01.7594

Abstract

The development of digital media has driven a significant increase in the exchange and dissemination of personal data in cyberspace. This situation has serious implications for the protection of the right to privacy as a human right. This study aims to analyse the impact of the dissemination of personal data through digital media on the effectiveness of privacy protection and law enforcement practices. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with law enforcement officials and community respondents, observations of digital media activities, digital media user questionnaires, and documentation studies of reports and handling of personal data breach cases. The results show that the high intensity of digital media use is not matched by adequate legal awareness and literacy, thus increasing the risk of misuse of personal data. Enforcement of the Personal Data Protection Law has not been optimal due to technical obstacles, limited legal resources, and the tendency to use alternative regulations. The dissemination of personal data also has significant social and psychological impacts on victims, including stigma, social pressure, and prolonged trauma. Therefore, protecting the right to privacy in the digital space requires strengthened law enforcement, increased public digital legal literacy between the state, law enforcement officials, and electronic system administrators.
Reformulasi Penggantian Kerugian Negara Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif dalam Perkara Korupsi Abdullah, Nikmal A.; Wantu, Fence M.; Apripari, Apripari
Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics Vol. 2 No. 1 (2026): Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jlsdp.v2i1.1762

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerus rasa keadilan masyarakat. Mekanisme penggantian kerugian negara dalam perkara korupsi selama ini masih berorientasi pada pemidanaan, sehingga efektivitas pemulihan kerugian negara seringkali tidak optimal. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana merumuskan kembali konsep penggantian kerugian negara agar lebih menekankan pada pemulihan (restorasi) dibanding sekadar pembalasan (retribusi). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi reformulasi penggantian kerugian negara dalam perkara korupsi serta menawarkan model yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi penggantian kerugian negara perlu diarahkan pada mekanisme yang menitikberatkan pada pemulihan keuangan negara melalui instrumen hukum yang lebih adaptif, misalnya dengan memperluas alternatif penyelesaian berbasis kesepakatan restoratif tanpa mengurangi aspek penegakan hukum. Dengan demikian, keadilan yang dihasilkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif bagi negara dan masyarakat.
Investigating the Existence of Gorontalo Customary Law in the National Criminal Code Apripari Apripari; Vifi Swarianata; Jufryanto Puluhulawa; Irlan Puluhulawa; Dewi Nuramanah Matte
Dialogia Iuridica Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Dialogia Iuridica Journal Vol. 14 No. 2 Year 2023
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v14i2.6250

Abstract

Through Article 2 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code), customary law opportunities are open to existing through the prerequisites contained in the Explanation to Article 2 paragraph (1). For this reason, this study aims to determine the opportunities for the existence of Gorontalo customary law through the prerequisites contained in the Explanation of Article 2 paragraph (1) of the National Criminal Code. This research uses normative legal research methods with a statutory approach and conceptual approach and uses primary, secondary and tertiary legal materials. The legal material is then analyzed qualitatively using grammatical, systematic, and historical interpretations. The results showed that Gorontalo customary law exists through the presence of several regional regulations, including (1) Gorontalo Provincial Regulation Number 2 of 2016 concerning the Implementation of Customary Institutions; (2) Gorontalo Mayor Regulation Number 10 of 2020 concerning the Implementation of the Dulohupa Customary Institution of Gorontalo City; and (3) Regional Regulation of Bone Bolango Regency Number 8 of 2020 concerning the Implementation of Customary Institutions. Furthermore, through regulations at the regional level, Gorontalo customary law is also present through concrete events such as the management of customary institutions carried out periodically. Based on this, the regulation of concrete norms related to acts prohibited under living law in regional regulations as required by the Explanation to Article 2 paragraph (1) of the National Criminal Code will have a very large opportunity.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Abdul Madjid Abdullah, Nikmal A. Ade Sathya Sanathana Ishwara Adriani A.L Gula Afini Maulana Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Aristama Mega Jaya Badu, Lisnawaty W. Bahua, Salwa Salsabilah Cahyani Tute Churniawan, Erifendi Dewi Nuramanah Matte Dian Ekawaty Ismail Dolot Alhasni Bakung Erifendi Churniawan Farida Tuharea Fatmawaty Thalib Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fikri, Moh. Gita Septiani Abdullah Hadju, Zainal Abdul Aziz Ibrahim, Erni R. Ilawadini, Nengah Imran, Switno Yutye Inayah Dzulhijjah Asril Irlan Puluhulawa Irsan Irsan Ishwara, Ade Sathya Sanathana Jahati, Nurdiana S.M. Jaya, Aristama Mega Jufryanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Kaku, Rismanto Lisnawaty W. Badu Maku, Dwi Citra Maharani Mamu, Karlin Z Mantali, Avelia Rahma Y. Mantali, Avelia Rahmah Y Maria Yeti Andrias Moh Ikbal Moh. Elson I.M.Tandesa Moh. R.U. Puluhulawa Moh. Rusdiyanto Puluhulawa Moha, Rivaldi Mohamad Agil Monoarfa Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Nurul Hajj Dhuhakusuma Harun Mohammad AbdAllah Alshawabkeh Mohammad Hakim Pratama Rahim Mointi, Nurul Ananda Sahwa Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhammad Fadlan Ali Mutia Cherawaty Thalib Nirwan Junus Novendri M Nggilu Nurikah, Nurikah Nurul Fazri Elfikri Nurwahyudin, Dindin S Pakaya, Putri Regina S Piloto, Ainun Potale, Mutiara Rasyid, Rahmat Eka Putra Sabihi, Abdul Rizky Sarson, Moh Taufiq Zulfikar Siti Nurlaila A. Imani Sri Devi, Sri Sri Nanang Meiske Kamba Sri Olawati Suaib Suwitno Yutye Imran Swarianata, Vivi U. Puluhulawa, Moh. Rusdiyanto Vifi Swarianata Widitsani, Fiddar Bidawan Wirnangsi Puluhulawa Yassine, Chami Yulianus Payzon Aituru Zainal Hadju Zamroni Abdussamad Zulkifli Zulkifli Suratinoyo