Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

Effectiveness of Free Nutritional Meal Program (Mbg) As a Legal Instrument in Protecting Children's Rights in Indonesia Mumtaza, Cut Wahidah; Malau, Parningotan; Simbolon, Josmangasi; Yulianti, Fanny Aliet
Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Vol. 5 No. 3 (2025): JURNAL AR RO'IS MANDALIKA (ARMADA)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/armada.v5i3.5311

Abstract

The Free Nutritious Meals Program (MBG) is a strategic policy aimed at fulfilling children's right to adequate nutrition as part of the legal protection of human rights. This study analyses the effectiveness of MBG as a legal instrument in guaranteeing children's nutritional rights in Indonesia. This is a normative (doctrinal) legal research employing a statute approach, with limited use of a historical approach to trace the evolution of nutrition-related policies in Indonesia. The analysis focuses on relevant legal instruments, including the 1945 Constitution, Law No. 36 of 2009 on Health, and Presidential Regulation No. 42 of 2020 on Stunting Reduction. The findings reveal that although MBG has a sufficient legal foundation, its effectiveness is hindered by weak monitoring mechanisms, lack of strict sanctions, and low public awareness of their legal rights. Therefore, regulatory strengthening and legal education are essential to enhance the program's effectiveness as an instrument for protecting children's rights.
Peran Hukum dalam Mengatur Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia Parningotan Malau; Dhenis A. Depari; Sunarto Poniman; Danu Setiawan Eko Wardana
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/ngnc0387

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran hukum sebagai instrumen fundamental dalam pengaturan dan pengembangan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Hukum berfungsi sebagai kerangka regulasi yang tidak hanya menjamin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan tercapainya keadilan sosial dan perlindungan lingkungan, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan historis (historical approach). Fokus kajian ini adalah analisis terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ayat (1), (2), (3), (4), yang menjadi landasan hukum yang kokoh untuk mengatur pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan dan tantangan dalam implementasi norma hukum yang ada di lapangan, yang berdampak negatif pada efektivitas hukum dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan sistem hukum melalui harmonisasi regulasi, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.
OMNIBUS LAW DAN KRISIS LEGAL DRAFTING: EVALUASI KEGAGALAN UU CIPTA KERJA DAN REKOMENDASI REFORMASI LEGISLASI Parningotan Malau; Natashya Simaremare; Owen Doly Ambarita; Johannes Bonatua Marpaung; Edward Muliandino; Andika Simamora
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 3: Agustus 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The omnibus law approach in Indonesia was introduced as a solution to overlapping and conflicting regulations. However, its application in the Job Creation Law has generated significant issues, particularly in the area of legal drafting. This article critically examines the drafting failures of the law based on the principles of proper regulatory formation as outlined in Law No. 12 of 2011 in conjunction with Law No. 13 of 2022. Through case analysis, theoretical perspectives, and comparative reviews of international practices in the United States, Canada, and the Philippines, the article argues that the core problem of the omnibus law lies not in its concept, but in its poor drafting structure, legal ambiguity, excessive delegation of authority, and lack of public participation. The article concludes by offering five key recommendations to reform Indonesia’s legal drafting process so that the omnibus law can serve as a legitimate, effective, and democratic instrument of regulatory harmonization
TINJAUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA TANTANGAN DAN PROSPEK (KASUS BATIK NUSNTARA Vs JAYA FESYEN STORE) Parningotan Malau; Agung Edy Wibowo; Rahmat A.K Purba; Andre Wijaya; Ni Putu Priscillia; Syamsul Bahari
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 3: Agustus 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) serve as an essential legal instrument for fostering innovation, creativity, and economic growth within a nation. In Indonesia, the IPR legal framework has evolved over time, encompassing various aspects such as copyrights, patents, trademarks, and industrial designs. Nevertheless, the implementation and enforcement of IPR in Indonesia still face several challenges, including a high rate of infringement and a lack of public awareness. This article analyzes the IPR legal framework in Indonesia, identifies the main challenges in its implementation, and discusses the prospects for future development and strengthening of the IPR system
Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Jawa, Dominikus; Malau, Parningotan; Ciptono, Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9507

Abstract

The study aims to examine the challenges and enforcement of the ideal corruption criminal law in Indonesia. The urgency of this research lies in the rise of unprotected corruption cases, as well as the need to strengthen the anti-corruption law enforcement system in Indonesia. This method of investigation uses the normative juris. The findings show that law enforcement systems still face various obstacles, including weak inter-agency coordination, political intervention, and a tolerant culture of corruption. The study also identifies that efforts to combat corruption require a holistic approach involving institutional reform, increased transparency and accountability, and a change in the legal culture through education and public participation. The conclusion of this study is that the existing challenges still hamper the effectiveness of law enforcement, so a more inclusive and comprehensive strategy is needed to address this problem. The results of this research are expected to be a reference for policymakers, academics, and law practitioners in formulating more effective strategies in the fight against corruption in Indonesia. The novelty of this research lies in an integrative approach that combines normative and sociological jurisprudence aspects to evaluate the effectiveness of law enforcement against corruption in Indonesia, as well as offering concrete solutions such as strengthening law-enforcement institutions, increased public participation, and regulatory reforms to overcome legal gaps. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ideal di Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kasus korupsi yang belum tertangani dengan baik, serta kebutuhan untuk memperkuat sistem penegakan hukum anti-korupsi di Indonesia. Metode penelitain ini menggunakan yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk kelemahan koordinasi antar lembaga, intervensi politik, dan budaya permisif terhadap korupsi. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan reformasi kelembagaan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta perubahan budaya hukum melalui pendidikan dan partisipasi masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tantangan-tantangan yang ada masih menghambat efektivitas penegakan hukum, sehingga diperlukan strategi yang lebih integratif dan komprehensif untuk mengatasi masalah ini Diperlukan strategi yang lebih integratif dan komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam memerangi korupsi di Indonesia. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan aspek yuridis normatif dan yuridis sosiologis untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia, serta menawarkan solusi konkret seperti penguatan institusi penegak hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, dan reformasi regulasi untuk mengatasi celah-celah hukum.
Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Karjono, Arpandi; Malau, Parningotan; Ciptono, Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9571

Abstract

The study aims to analyze the application of the concept of restorative justice in the criminal justice system in Indonesia based on local wisdom values. The urgency of this research is based on the need for a more humane and holistic solution to the settlement of criminal cases, given that the retributive approach that has so far dominated is deemed less effective and fair. This method of research uses the normative juris with conceptual narrowing and comparative approaches. Research findings show that applying restorative justice that takes into account local wisdom can reduce the burden of court work, increase the participation of victims, and encourage the responsibility of perpetrators in repairing the damage caused. In conclusion, the concept of restorative justice, integrated with local cultural values such as musyawarah, mufakat, and gotong royong, has great potential to create a fairer and more effective justice system. The novelty of this research lies in a comprehensive approach that combines restorative justice with local wisdom, as well as recommendations for the development of policies and regulations that support its widespread implementation in Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. Urgensi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan solusi yang lebih manusiawi dan holistik dalam penyelesaian perkara pidana, mengingat pendekatan retributif yang selama ini dominan dinilai kurang efektif dan adil. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normative dengan penedekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif yang mempertimbangkan kearifan lokal dapat mengurangi beban kerja pengadilan, meningkatkan partisipasi korban, dan mendorong tanggung jawab pelaku dalam memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Kesimpulannya, konsep keadilan restoratif yang terintegrasi dengan nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong, memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang menggabungkan keadilan restoratif dengan kearifan lokal, serta rekomendasi untuk pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapannya secara luas di Indonesia.
Kewenangan Badan Pengusahaan Batam Dalam Eksekusi Lahan di Kota Batam Hanafi Hanafi; Emy Hajar Abra; Parningotan Malau
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER (Article in Press)
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12625

Abstract

The purpose of this study is to analyse the extent of juridical authority of Batam Management Agency in the process of land execution, and to review the extent to which such authority is exercised in accordance with the principles of law and justice. The authority possessed by BP Batam often causes polemics in the community, especially when there is a land vacancy or execution that is allegedly not accompanied by adequate juridical and social approaches. This research is important because it aims to understand the actual extent of BP Batam's authority in managing an area that falls within its jurisdiction. This research uses a normative research method, which examines the authority of BP Batam and the issues arising from such authority, especially in the community of Batam Island and its surroundings. Although BP Batam has the authority based on laws and regulations, the implementation of land executions often leads to social conflicts, such as those in Rempang and Galang Islands. There is a need for regulatory reform, separation of authority between the Mayor of Batam and the Head of BP Batam to avoid overlapping authority, and strengthening inter-institutional coordination through the establishment of local regulations or policies that favour the interests of the community. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana kewenangan Badan Pengelola Batam secara yuridis dalam proses eksekusi lahan, serta meninjau sejauh mana kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Kewenangan yang dimiliki BP Batam kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terutama ketika terjadi pengosongan atau eksekusi lahan yang diduga tidak disertai pendekatan yuridis dan sosial yang memadai. Penelitian ini sangat penting karena untuk memahami sampai mana sebenarnya kewenangan yang dimiliki oleh BP Batam dalam mengelola suatu wilayah yang termasuk otoritasnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu meneliti mengenai kewenangan BP Batam dan hal-hal yang ditimbulkan dari kewenangan tersebut terutama di masyarakat pulau batam dan sekitarnya. Meskipun BP Batam memiliki otoritas berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan eksekusi lahan kerap kali menimbulkan konflik sosial, seperti yang terjadi di Pulau Rempang dan Galang. Perlu adanya pembaruan regulasi, pemisahan otoritas antara Wali Kota Batam dan Kepala BP Batam untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, serta penguatan koordinasi antar lembaga melalui pembentukan perda atau kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.