Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

Gaya Hidup Frugal Living Dalam Penggunaan Kartu Kredit Menurut Pandangan Islam Asriyana, Asriyana; Sapa, Nasrullah Bin; Widjaja, Abdi; Daryanti, Daryanti
JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Vol 6, No 3 (2023): JIMB - VOLUME 6 NOMOR 3 Januari 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37479/jimb.v6i3.23742

Abstract

Motif ekonomi sebagian masyarakat di Indonesia dalam menggunakan kartu kredit karena dorongan gaya hidup serta kepemilikan kartu kredit dianggap dapat meningkatkan gengsi (prestige), selain itu kartu kredit dapat mempermudah masyarakat dalam meringankan pembayaran seperti membeli barang sekarang namun membayar kemudian sehingga dengan mudah memperoleh barang atau jasa yang diinginkannya. Atas hal tersebut penulis tertarik membahas perilaku Frugal Living dalam penggunaan kartu kredit menurut pandangan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriftif. Tujuan penelitian ini adalah menafsirkan situasi yang sedang terjadi, sikap/pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan dua keadaaan atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi ataupun hal lainnya. Pemegang kartu kredit perlu mengontrol pengeluaran keuangan dengan menerapkan gaya hidup frugal living, diharapkan hal tersebut untuk tetap menjaga kestabilan pengeluaran dengan tidak menghambur-hamburkan hartanya dalam berbagai hal, bahkan untuk berinfak sekalipun. Hal ini dalam rangka menghindari perbuatan boros yang dapat mencelakakan manusia yang mana perbuatan tersebut sangat tidak disukai Allah SWT.
Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Bani Umayyah Bakti, Andi Adi Prabowo Putra; Sapa, Nasrullah Bin
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3357

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran ekonomi Islam pada masa Dinasti Bani Umayyah (661-750 M), yang merupakan periode penting dalam sejarah perkembangan eknomi Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammmad SAW, kepimimpinan umat Islam dilanjutkan oleh khulafaur Rasyidin, diikuti oleh transisi menuju sistem monarki dibawah Dinasti Umayyah. Dibawah kepemimpinan khalifah-khalifah seperti Muawiyyah bin Abi Sofyan, Abdul Malik bin Marwan, dan Umar bin Abdul Azis, berbagai kebijakan ekonomi yang inovatif diterapkan, termasuk reformasi fiskal, sistem perpajakn yang adil, dan pengelolaan zakat yang optimal. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya memperkuat perekonomian, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi.Melalui pendekatan kualitatif yang dilihat dari data historis dan analisis literatur, penelitian ini memberikan pemahaman komprehensuf tentang sistem ekonomi yang dikembangakan pada masa Dinasti Bani Umayyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran dan kebijakan ekonomi pada masa ini memiliki dampak yang signifikan terhadap peradaban Islam dan dapat menjadi referensi dalam konteks ekonomi saat ini . Pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah lebih berorientasi pada implementasi kebijakan praktis untuk mengelola kekayaan negara yang melimpah akibat ekspansi wilayah, daripada perumusan teori ekonomi yang sistematis. Praktik ekonomi dan kebijakan fiskal yang diterapkan pada masa ini menjadi landasan penting bagi pengembangan pemikiran ekonomi Islam yang lebih terstruktur di masa Dinasti Abbasiyah selanjutnya.
Islamic Fintech in Indonesia: Between Innovation and Sharia Compliance Said, Muh. Sa’ad; J, Jumriani; Sapa, Nasrullah bin; H, Darmawati
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17879875

Abstract

Sharia Fintech represents a digital financial innovation that integrates technology with Islamic principles such as the prohibition of riba (usury), gharar (uncertainty), and maysir (gambling). This study analyzes the legal framework and Sharia compliance of fintech in Indonesia through a juridical-normative approach to OJK (Financial Services Authority) regulations and DSN-MUI (National Sharia Council–Indonesian Ulema Council) fatwas. The findings indicate that the application of Maqashid al-Shariah, particularly Hifz al-Mal (protection of wealth) and Hifz al-Din (protection of religion), serves as a crucial foundation for the development of fair and sustainable Sharia fintech. Although regulations such as OJK Regulations No. 3 and No. 26 of 2024, along with DSN-MUI Fatwa No. 117, have provided essential guidelines, there remains a gap between the ideality of fatwas and digital practices—especially in the implementation of the Murabahah contract. Therefore, institutional synergy and the strengthening of technology-based Sharia compliance governance are required to ensure a balance between innovation and Islamic principles.
CHALLENGES OF HALAL CERTIFICATION FOR TRADITIONAL FOOD MSMEs: A CASE STUDY OF HALUA KENARI D&J Sapsuha, Mubasysyyratul Ummah; Sapa, Nasrullah bin; Muthiadin, Cut
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v6i2.432

Abstract

Abstract This study examines the challenges faced by traditional food MSMEs in implementing halal certification in an island-based region, using the Halua Kenari D&J enterprise in North Maluku as a case study. Employing an empirical legal research design within a socio-legal framework, the research integrates a statutory approach with a case study method. Data were collected in Wailau Village, Sula Islands, through in-depth interviews, direct observation, and document review to assess absolute compliance with the Halal Product Assurance Law. The findings reveal a significant gap between regulatory standards and on-the-ground conditions. The main obstacles include: (1) technical barriers, such as production facilities that are integrated with household living areas; (2) administrative barriers, particularly inconsistencies in raw-material documentation; and (3) structural barriers, including the absence of halal assistance infrastructure at the village level. The study concludes that current halal regulations are not yet fully inclusive for rural MSMEs. Decentralized assistance services and targeted facility-improvement incentives are needed to bridge these gaps. Abstrak Penelitian ini mengkaji tantangan yang dihadapi UMKM pangan tradisional dalam mengimplementasikan sertifikasi halal di wilayah kepulauan, dengan studi kasus pada usaha Halua Kenari D&J di Maluku Utara. Menggunakan jenis penelitian hukum empiris (socio-legal research), penelitian ini memadukan pendekatan perundang-undangan dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan di Desa Wailau, Kepulauan Sula, melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan telaah dokumen untuk menilai realitas kepatuhan terhadap UU Jaminan Produk Halal. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara standar regulasi dan kondisi riil di lapangan. Hambatan utama meliputi: (1) kendala teknis, berupa fasilitas produksi yang menyatu dengan area domestik rumah tangga; (2) kendala administratif, khususnya inkonsistensi dokumentasi bahan baku; dan (3) kendala struktural, yakni ketiadaan infrastruktur pendampingan halal di tingkat desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi halal saat ini belum sepenuhnya inklusif bagi UMKM pedesaan. Diperlukan layanan pendampingan yang terdesentralisasi serta insentif perbaikan fasilitas yang tepat sasaran untuk menjembatani kesenjangan tersebut
Islamic Microfinance Innovation: BMT Strategies for Enhancing Financial Inclusion and Economic Empowerment Affandi, Ahmad Zulkifli; Syatar, Abdul; Sapa, Nasrullah Bin
JURNAL EKONOMI SYARIAH Vol 10, No 2 (2025): Jurnal Ekonomi Syariah
Publisher : Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jes.v10i2.15881

Abstract

Baitul Mal wa Tamwil (BMT), as an Islamic microfinance institution, plays a pivotal role in providing fair and inclusive financial access to micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia. This study aims to comprehensively analyze the functions, product variations, and socio-economic roles of BMT, while also identifying the opportunities and challenges for BMT development in the modern era. Employing a qualitative descriptive approach through literature review, this research examines various sources related to Islamic microfinance and BMT. The analysis reveals that BMT not only serves as a provider of Sharia-compliant financing and manager of religious social funds, but also acts as an agent of community economic empowerment. In the digital era, BMT has significant opportunities to expand its services through product innovation and technology integration; however, it also faces challenges such as limited human resources, the need for stronger governance, and adaptation to evolving regulations and technologies. These findings highlight the importance of enhancing institutional capacity, strengthening Sharia financial literacy, and fostering collaboration with various stakeholders to optimize BMT’s role in supporting community economic empowerment and advancing sustainable Islamic financial inclusion.
Bankruptcy and the Concept of Hiwalah (Debt Transfer) in Islamic Economic Law Magfirah, Khofifah; Fuziyah, Annisa; Sapa, Nasrullah Bin; H, Darmawati
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 3, No 12 (2026): January
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18136753

Abstract

This study examines the concepts of bankruptcy (al-Ifl?s) and ?iw?lah from the perspective of Islamic economic law. Bankruptcy has become an important issue in modern economic activities when an individual or institution is unable to fulfill its financial obligations, while hiwalah is an instrument in fiqh muamalah that can serve as a solution for debt transfer. The research employs a normative-juridical approach by analyzing evidences from the Qur’an, Hadith, as well as the views of classical and contemporary scholars. The findings show that Islam regulates bankruptcy based on principles of justice and protection for weaker parties without causing injustice to creditors. Meanwhile, huwalah is a sharia-compliant instrument that can be used to lawfully transfer debt obligations under Islamic law while also reducing risk in financial transactions. The implications of this study affirm that the concepts of bankruptcy and hiwalah in Islamic law are not merely classical doctrines but have strong relevance within the modern Islamic economic legal system, including Islamic banking and financial institutions.
Geopolitik, Ekonomi, dan Digitalisasi dalam Sistem Halal Global: Tantangan Interoperabilitas dan Kepercayaan Konsumen Amir, Andi Muhammad Nur Atma; Sapa, Nasrullah bin; Muthiadin, Cut
Bisei : Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam Vol 10 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Fakultas Ekonomi, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33752/bisei.v10i2.10730

Abstract

Penelitian ini mengkaji kompleksitas sistem halal global melalui perspektif geopolitik fragmentasi standar, struktur ekonomi paradoksal, dan transformasi digital yang disruptif, dengan fokus pada tantangan interoperabilitas dan kepercayaan konsumen. Sistem halal global melibatkan lebih dari 80 negara dengan regulasi berbeda yang menciptakan hambatan perdagangan signifikan meskipun pasar halal global mencapai USD 2,4 triliun pada 2024. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis komparatif, memanfaatkan data sekunder dari jurnal nasional (Sinta) dan internasional (Scopus), dokumen kebijakan, serta laporan organisasi internasional periode 2020-2025. Analisis tematik terhadap dimensi geopolitik, struktur ekonomi, transformasi digital, interoperabilitas teknis-regulasi, dan kepercayaan konsumen mengungkapkan bahwa fragmentasi standar mencerminkan ketegangan antara harmonisasi global dan standar lokal yang berakar pada kedaulatan nasional dan interpretasi fiqih. Digitalisasi melalui blockchain, IoT, dan AI menawarkan solusi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi namun menghadapi tantangan ketimpangan digital dan kompatibilitas sistem. Interoperabilitas teknis dan regulasi muncul sebagai bottleneck krusial yang menghambat integrasi rantai pasokan halal lintas batas. Kepercayaan konsumen dipengaruhi oleh kredibilitas badan sertifikasi, transparansi proses, dan ketertelusuran digital. Rekomendasi mencakup harmonisasi standar bertahap, investasi infrastruktur digital, pengembangan API gateway terintegrasi, dan capacity building komprehensif untuk stakeholder.
Sinergi dan Oposisi Biner dalam Praktik Halal Industri Kosmetik dan Farmasi: Kajian Kepustakaan Terstruktur Ikram, Abdi Dzul Jalal; Sapa, Nasrullah Bin
Bisei : Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam Vol 10 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Fakultas Ekonomi, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33752/bisei.v10i2.10744

Abstract

This study examines how the concept of halal in the cosmetic and pharmaceutical industries is shaped through the synergy and tension of binary oppositions such as pure–impure, natural–synthetic, scientific–spiritual, and commercial–ethical. Using a structured literature review, the research analyzes academic publications, industrial reports, and halal regulatory frameworks to identify discursive patterns that influence the production and legitimization of halal products. The analysis reveals that halal has undergone a process of meaning commodification, in which religious values are intertwined with narratives of safety, quality, and scientific validation. The findings also show the emergence of hybrid rationalities within certification practices, where fiqh considerations, medical necessity, and industrial logic are negotiated simultaneously. Overall, the study demonstrates that binary oppositions do not operate as fixed boundaries but as flexible mechanisms that shape the identity, justification, and strategic positioning of halal products in the global market.
TRANSFORMASI AL-QUR’AN DARI TRADISI LISAN KE KODIFIKASI MUSHAF: Kajian Filologis dan Historis Ramlah; Sapa, Nasrullah Bin; Basri, Halimah
Jurnal Al I'jaz Vol 7 No 2 (2025): December
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Sains Al-Ishlah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53563/psjsza98

Abstract

  This article aims to examine the transformation of the Qur’an from oral tradition to written manuscript as a pivotal event in the history of Islamic civilization. This process involved rigorous methodological steps and visionary strategic decisions, particularly during the caliphates of Abu Bakr and Uthman ibn Affan. Using a qualitative approach based on library research, this study explores the methods of compilation, verification, and standardization of the Qur’anic manuscripts, as well as their impact on the development of Islamic sciences and the unity of the Muslim community. The codification of the Qur’an not only preserved the authenticity of divine revelation across generations but also facilitated the spread of Islamic civilization to diverse regions worldwide. In the modern context, the digitalization of the Qur’an enhances accessibility but presents new challenges, such as ensuring the authenticity of texts in the digital era. This study provides a profound understanding of the relevance of Qur’anic codification as a foundation for Islamic scholarship and identity.
Analisis Peran Pembiayaan Mikro Syariah Melalui BMT terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Perspektif Maqashid Syariah Mardiah, Nur Ainun; Herman, M. Aras; Sapa, Nasrullah Bin; H, Darmawati
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.36428

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembiayaan mikro syariah melalui Baitul Maal wat Tamwil (BMT) terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dalam perspektif maqashid syariah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan analisis tematik terhadap data primer yang diperoleh melalui studi literatur dan dokumen kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT berperan bukan hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai lembaga pemberdayaan umat yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual. Melalui akad-akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan qard hasan, BMT membantu meningkatkan akses permodalan, kemandirian usaha, dan literasi keuangan pelaku usaha mikro. Dampak pembiayaan mikro syariah terlihat dari peningkatan pendapatan, pengurangan ketergantungan terhadap rentenir, serta tumbuhnya kelompok usaha produktif berbasis komunitas. Dalam perspektif maqashid syariah, BMT turut merealisasikan lima tujuan utama syariah: ḥifẓ al-dīn melalui transaksi halal, ḥifẓ al-nafs melalui perlindungan dari jeratan ekonomi, ḥifẓ al-‘aql melalui edukasi keuangan, ḥifẓ al-nasl melalui penguatan ekonomi keluarga, dan ḥifẓ al-māl melalui distribusi kekayaan yang adil. Dengan demikian, keberhasilan BMT tidak hanya diukur dari profitabilitas ekonomi, tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan dunia dan kemaslahatan akhirat.