Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.881
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pertahanan : Media Informasi tentang Kajian dan Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism dan Integrity JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) jurnal ilmiah hospitality Progressive Law Review Jurnal Inovasi Penelitian SELODANG MAYANG jurnal hukum das sollen JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat International Journal of Multidisciplinary Research and Literature (IJOMRAL) Jurnal Pengabdian Mandiri Tropical Plantation Journal Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat EJOIN : Jurnal Pengabdian Masyarakat TRIMAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Riset Ilmiah Bhinneka Multidisiplin Journal E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indragiri Law Review Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Journal of Dedication in Community (JoDiC)
Novyar Satriawan Fikri, KMS
Department Of Law, Faculty Of Law, Islamic University Of Indragiri, Riau
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Analisis Yuridis Keterangan Saksi Korban dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Disertai Ancaman Kekerasan: Studi Perkara No. LP/B/02/I/2025/SPKT/Polres.Inhil Mariano Mariano; Vivi Arfiani Siregar; KMS. Novyar Satriawan Fikri
Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): Takuana (July-September)
Publisher : MAN 4 Kota Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56113/takuana.v5i2.637

Abstract

This study analyzes the legal position of a victim’s testimony as evidence in criminal cases of sexual intercourse accompanied by threats of violence under Indonesian criminal law and examines its application in Case File Number: LP/B/02/I/2025/SPKT/Polres.Inhil. Using normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, the study finds that a victim’s testimony is valid evidence under Article 184 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and plays an important role in proving the offense. However, pursuant to Article 183 KUHAP, it cannot solely justify a conviction and must be supported by other lawful evidence. In the examined case, the victim’s testimony was reinforced by visum et repertum, witness statements, and physical evidence. The investigation nevertheless faced challenges, including the victim’s psychological trauma, the absence of eyewitnesses, and delayed reporting. Therefore, professional, objective, and victim-centered investigations are essential to ensure legal certainty, justice, and protection for victims.
Analisis Yuridis Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dalam Hak dan Kewajiban di Desa Pebenaan Bustani Bustani; KMS. Novyar Satriawan Fikri; Herdiansyah Herdiansyah
Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): Takuana (July-September)
Publisher : MAN 4 Kota Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56113/takuana.v5i2.638

Abstract

This study examines the authority of the Village Head in appointing and dismissing village officials under Law No. 6 of 2014 on Villages. It reviews theories of authority, village autonomy, governance, and the principles of good governance, while analyzing the consistency of local regulations with higher-level legislation. Using a literature review of legal documents and scholarly works, the study finds that the Village Head has attributed authority directly granted by law to recruit, appoint, and dismiss village officials. Article 50 of Law No. 6 of 2014, Article 66 of Government Regulation No. 43 of 2014, and Article 4 of Minister of Home Affairs Regulation No. 83 of 2015 confirm this authority. However, Local Regulation No. 1 of 2017 is inconsistent with these higher regulations because it grants the regency government a role in village official recruitment. In addition, the Village Head must obtain a recommendation from the Sub-district Head before appointing or dismissing officials, demonstrating that this authority remains legally limited by government and ministerial regulations.
PELAKSANAAN REFRESIF DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DIWILAYAH HUKUM POLRES ROKAN HULU Ramadani Nur; Kms Novyar Satriawan Fikri; Vivi Arfiani Siregar
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/vyhnz274

Abstract

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam keamanan negara, ketertiban umum, serta hak asasi manusia. Penanggulangan tindak pidana terorisme dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan upaya represif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bersumber dari data primer melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya represif oleh Polres Rokan Hulu dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku yang diduga terlibat jaringan terorisme, dengan berkoordinasi bersama Densus 88 Anti Teror. Namun demikian, pelaksanaan upaya represif tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, koordinasi antarlembaga, maupun keterbatasan dalam pengumpulan alat bukti yang kuat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas personel, penguatan sinergi antarinstansi terkait, serta optimalisasi teknologi dalam mendukung efektivitas penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.
IMPLEMENTASI PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS SABU BERDASARKAN LP NOMOR : LP/A/01/III/RES.4.2/2026/SPKT/POLSEK.KATEMAN/RESINHIL.POLDA RIAU Ichsan Syahputra; Vivi Arfiani Siregar; Kms Novyar Satriawan Fikri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/xybvyy63

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu berdasarkan LaporanLP/A/01/III/RES.4.2/2026/SPKT/POLSEK.KATEMAN/RESINHIL.POLDA RIAU serta mengetahui hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Kateman. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka telah dilaksanakan sesuai KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan alat bukti, minimnya saksi, dan kompleksitas peredaran narkotika. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalisme penyidik dan koordinasi antarinstansi dalam penegakan hukum.
IMPLEMENTASI PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI KEPOLISIAN SEKTOR TEMPULING BERDASARKAN LAPORAN POLISI NOMOR: LP/B/08/X/RES.1.4/2024/SPKT.UNIT RESKRIM TEMPULING/POLRES INHIL/POLDA RIAU Edi Surya; Vivi Arfiani Siregar; Kms Novyar Satriawan Fikri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/48qz4g34

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang ditagani oleh Kepolisian Sektor Tempuling ,Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/08/X/RES.1.4/2024/SPKT, Unit Reskrim Tempuling/Polres Inhil/Polda Riau. Rumusan masalah yang dikaji meliputi bagaimana implementasi penetapan tersangka dilaksanakan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris/sosiologis yang bersifat deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik dan saksi-saksi terkait, didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan dengan hukum acara pidana dan perlindungan anak. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak melalui tahapan penyelidikan, pemeriksaan saksi, dan pengumpulan alat bukti sebagaimana diatur Pasal 184 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, sehingga status tersangka dapat ditetapkan kepada tiga orang terduga pelaku. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor penghambat proses penyidikan, yaitu faktor korban dan keluarga, faktor saksi, faktor sarana dan prasarana, serta faktor psikologis korban, yang memerlukan penguatan koordinasi antara penyidik, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dan tenaga psikolog.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUAL LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILO GRAM YANG MENJUAL DIATAS HARGA ECERAN TERTINGGI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR Tri Suandi; Vivi Arfiani Siregar; Kms Novyar Satriawan Fikri; R. M. Yusuf Trisnajaya
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/vkyqqs88

Abstract

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram yang dijual di atas harga eceran tertinggi di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penegakan hukum yang dilakukan kepolisian serta hambatan yang dihadapi dalam proses penanganannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan melalui langkah preventif dan represif, namun belum optimal karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan personel, lemahnya pengawasan distribusi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan praktik penjualan yang melampaui harga eceran tertinggi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan pengawasan, serta partisipasi aktif masyarakat agar kebijakan subsidi LPG dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain keterbatasan personel dan sarana prasarana, sulitnya pembuktian karena modus yang tertutup, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Dapat disimpulkan bahwa diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, intensifikasi pengawasan, serta sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah agar penanganan tindak pidana prostitusi terselubung dapat berjalan lebih efektif.
EFEKTIVITASPERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANITINDAK PIDANA PROSTITUSI TERSELUBUNG DI WILAYAHHUKUM POLRES INHIL Maulana Sehvy Bestari; Vivi Arfiani Siregar; Kms Novyar Satriawan Fikri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/pqnzxs53

Abstract

Prostitusi terselubung merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berkembang di masyarakat dengan modus operandi yang semakin tersamar, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran kepolisian dalam menangani tindak pidana prostitusi terselubung di wilayah hukum Polres Inhil serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanganannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas peran Polres Inhil dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi terselubung dan apa saja faktor penghambat yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menangani prostitusi terselubung di wilayah Polres Inhil belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain keterbatasan personel dan sarana prasarana, sulitnya pembuktian karena modus yang tertutup, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Dapat disimpulkan bahwa diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, intensifikasi pengawasan, serta sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah agar penanganan tindak pidana prostitusi terselubung dapat berjalan lebih efektif.
Implementasi Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Benteng) Soni Putra Anni Muhara; Vivi Arfiani Siregar; Kms Novyar Satriawan
Indragiri Law Review Vol. 4 No. 1 (2026): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v4i1.273

Abstract

The resolution of criminal cases through a restorative justice approach represents one of the breakthroughs in Indonesia's criminal justice system, emphasizing the restoration of relationships between perpetrators, victims, and the community rather than punishment alone, as regulated under Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Cases Based on Restorative Justice, yet its implementation at the sector-level police remains constrained by various challenges related to officers' understanding, application mechanisms, and local social factors, including within the jurisdiction of Benteng Sector Police. This study aims to examine the implementation of the police's role in resolving criminal cases through the restorative justice approach at Benteng Sector Police and to identify the obstacles encountered in its implementation, with the problem formulations being how the police's role in resolving criminal cases through restorative justice is implemented at Benteng Sector Police and what obstacles are encountered in its implementation. This study employs a sociological (empirical juridical) legal research method with a descriptive qualitative approach, where data were collected through field studies, including interviews with investigators and parties involved in the case resolution process at Benteng Sector Police, as well as literature studies on relevant laws and regulations, particularly Police Regulation Number 8 of 2021 and the Indonesian Criminal Procedure Code. The findings indicate that the implementation of the police's role in resolving criminal cases through restorative justice at Benteng Sector Police has been carried out but has not been optimally implemented, attributed to officers' limited understanding of the requirements and mechanisms of restorative justice, insufficient public socialization, inadequate mediation facilities, and uneven acceptance of settlement agreements by both parties, so that enhancing investigators' capacity, strengthening public socialization, and optimizing mediation mechanisms are necessary to effectively support the implementation of restorative justice within the jurisdiction of Benteng Sector Police.
Co-Authors Ahmad Afandi Alfa, Akbar Ali Azhar Ali Azhar Ali Azhar Ali Azhar Ali Azhar Ali Azhar Ali Azhar Ali Azhar Ali Azhar Ali Azhar Alpian Anggara, Ari Apriyanto, Mulono Asdiansyah Asnizar, Andi Bambang Sasmita Adi Putra Bustani Bustani Cuadmadja, Anera Irinsyahinta Dedi Supriadi Destriani, Mellanie Dita Fitriani Edi Surya Edi Surya, Edi Erwanda Pratama Fauziah Rahmah Feni Puspita Sari Feni Puspitasari Feni Puspitasari Firnandes, Banokta Fitri Wahyuni Fitri Wahyuni Haironi Haironi, Haironi Haryadi, Donni Helman, Mhd Hendri, Taufik Herdiansyah Hermiza Mardesci Husaini Husaini Ichsan Syahputra Ida Ayu Putu Sri Widnyani Indra Mudrika Jamri Jumari Jumari Jusmadi jusmadi, jusmadi Jusnaidi Jusnaidi, Jusnaidi M. Ari Pernando Mariano Mariano Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina Masyduki Masyduki, Masyduki Maulana Sehvy Bestari Mellanie Destirani Muannif Ridwan Muhammad Fazrin Muhammad Ramli Nelly Nelly Novitasari, Rifni Novriansyah, Beldi Nursida, Nursida Puspitasari, Feni Putri, Aslina R, Dony. R. M. Yusuf Trisnajaya Rafik, M. Rafli, M. Ramadani Nur Ramlan, H. Roberta Zulfhi Surya Rujiah Rujiah S, Herman. Salasa, Ricco Saprizon, Saprizon Saputra, Eno Satria Satria Siagian, Ruben Cornelius Siregar, Vivi Ariani Siti Rahmah Soni Putra Anni Muhara Suganda, Andrian Suryadi Suryadi SYAHRIAL SYAHRIAL Syamsiar, Syamsiar Syamsul Arifin Syariffuddin Syariffuddin Tajarudin Tajarudin Tri Suandi Untung, DB. Usman, Usman Vivi Arfiani Siregar Vivi Arfiani Siregar Vivi Arfiani Siregar Widyawati Widyawati Wirnawan, Frendli Yulianti Yulianti Yulianti Yulianti Yulianti Yulianti