Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.086
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pertahanan : Media Informasi tentang Kajian dan Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism dan Integrity JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Progressive Law Review Jurnal Inovasi Penelitian SELODANG MAYANG jurnal hukum das sollen JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat International Journal of Multidisciplinary Research and Literature (IJOMRAL) Jurnal Pengabdian Mandiri Tropical Plantation Journal Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat EJOIN : Jurnal Pengabdian Masyarakat JIPM: Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin TRIMAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Riset Ilmiah Bhinneka Multidisiplin Journal E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indragiri Law Review Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Journal of Dedication in Community (JoDiC) Pariwisata
Novyar Satriawan Fikri, KMS
Department Of Law, Faculty Of Law, Islamic University Of Indragiri, Riau
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 59 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 59 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Analisis Yuridis Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dalam Hak dan Kewajiban di Desa Pebenaan Bustani Bustani; KMS. Novyar Satriawan Fikri; Herdiansyah Herdiansyah
Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): Takuana (July-September)
Publisher : MAN 4 Kota Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56113/takuana.v5i2.638

Abstract

This study examines the authority of the Village Head in appointing and dismissing village officials under Law No. 6 of 2014 on Villages. It reviews theories of authority, village autonomy, governance, and the principles of good governance, while analyzing the consistency of local regulations with higher-level legislation. Using a literature review of legal documents and scholarly works, the study finds that the Village Head has attributed authority directly granted by law to recruit, appoint, and dismiss village officials. Article 50 of Law No. 6 of 2014, Article 66 of Government Regulation No. 43 of 2014, and Article 4 of Minister of Home Affairs Regulation No. 83 of 2015 confirm this authority. However, Local Regulation No. 1 of 2017 is inconsistent with these higher regulations because it grants the regency government a role in village official recruitment. In addition, the Village Head must obtain a recommendation from the Sub-district Head before appointing or dismissing officials, demonstrating that this authority remains legally limited by government and ministerial regulations.
PELAKSANAAN REFRESIF DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DIWILAYAH HUKUM POLRES ROKAN HULU Ramadani Nur; Kms Novyar Satriawan Fikri; Vivi Arfiani Siregar
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/vyhnz274

Abstract

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam keamanan negara, ketertiban umum, serta hak asasi manusia. Penanggulangan tindak pidana terorisme dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan upaya represif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bersumber dari data primer melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya represif oleh Polres Rokan Hulu dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku yang diduga terlibat jaringan terorisme, dengan berkoordinasi bersama Densus 88 Anti Teror. Namun demikian, pelaksanaan upaya represif tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, koordinasi antarlembaga, maupun keterbatasan dalam pengumpulan alat bukti yang kuat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas personel, penguatan sinergi antarinstansi terkait, serta optimalisasi teknologi dalam mendukung efektivitas penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.
IMPLEMENTASI PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS SABU BERDASARKAN LP NOMOR : LP/A/01/III/RES.4.2/2026/SPKT/POLSEK.KATEMAN/RESINHIL.POLDA RIAU Ichsan Syahputra; Vivi Arfiani Siregar; Kms Novyar Satriawan Fikri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/xybvyy63

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu berdasarkan LaporanLP/A/01/III/RES.4.2/2026/SPKT/POLSEK.KATEMAN/RESINHIL.POLDA RIAU serta mengetahui hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Kateman. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka telah dilaksanakan sesuai KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan alat bukti, minimnya saksi, dan kompleksitas peredaran narkotika. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalisme penyidik dan koordinasi antarinstansi dalam penegakan hukum.
IMPLEMENTASI PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI KEPOLISIAN SEKTOR TEMPULING BERDASARKAN LAPORAN POLISI NOMOR: LP/B/08/X/RES.1.4/2024/SPKT.UNIT RESKRIM TEMPULING/POLRES INHIL/POLDA RIAU Edi Surya; Vivi Arfiani Siregar; Kms Novyar Satriawan Fikri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/48qz4g34

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang ditagani oleh Kepolisian Sektor Tempuling ,Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/08/X/RES.1.4/2024/SPKT, Unit Reskrim Tempuling/Polres Inhil/Polda Riau. Rumusan masalah yang dikaji meliputi bagaimana implementasi penetapan tersangka dilaksanakan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris/sosiologis yang bersifat deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik dan saksi-saksi terkait, didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan dengan hukum acara pidana dan perlindungan anak. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak melalui tahapan penyelidikan, pemeriksaan saksi, dan pengumpulan alat bukti sebagaimana diatur Pasal 184 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, sehingga status tersangka dapat ditetapkan kepada tiga orang terduga pelaku. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor penghambat proses penyidikan, yaitu faktor korban dan keluarga, faktor saksi, faktor sarana dan prasarana, serta faktor psikologis korban, yang memerlukan penguatan koordinasi antara penyidik, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dan tenaga psikolog.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUAL LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILO GRAM YANG MENJUAL DIATAS HARGA ECERAN TERTINGGI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR Tri Suandi; Vivi Arfiani Siregar; Kms Novyar Satriawan Fikri; R. M. Yusuf Trisnajaya
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/vkyqqs88

Abstract

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram yang dijual di atas harga eceran tertinggi di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penegakan hukum yang dilakukan kepolisian serta hambatan yang dihadapi dalam proses penanganannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan melalui langkah preventif dan represif, namun belum optimal karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan personel, lemahnya pengawasan distribusi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan praktik penjualan yang melampaui harga eceran tertinggi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan pengawasan, serta partisipasi aktif masyarakat agar kebijakan subsidi LPG dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain keterbatasan personel dan sarana prasarana, sulitnya pembuktian karena modus yang tertutup, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Dapat disimpulkan bahwa diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, intensifikasi pengawasan, serta sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah agar penanganan tindak pidana prostitusi terselubung dapat berjalan lebih efektif.
EFEKTIVITASPERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANITINDAK PIDANA PROSTITUSI TERSELUBUNG DI WILAYAHHUKUM POLRES INHIL Maulana Sehvy Bestari; Vivi Arfiani Siregar; Kms Novyar Satriawan Fikri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/pqnzxs53

Abstract

Prostitusi terselubung merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berkembang di masyarakat dengan modus operandi yang semakin tersamar, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran kepolisian dalam menangani tindak pidana prostitusi terselubung di wilayah hukum Polres Inhil serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanganannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas peran Polres Inhil dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi terselubung dan apa saja faktor penghambat yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menangani prostitusi terselubung di wilayah Polres Inhil belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain keterbatasan personel dan sarana prasarana, sulitnya pembuktian karena modus yang tertutup, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Dapat disimpulkan bahwa diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, intensifikasi pengawasan, serta sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah agar penanganan tindak pidana prostitusi terselubung dapat berjalan lebih efektif.
Implementasi Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Benteng) Soni Putra Anni Muhara; Vivi Arfiani Siregar; Kms Novyar Satriawan
Indragiri Law Review Vol. 4 No. 1 (2026): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v4i1.273

Abstract

The resolution of criminal cases through a restorative justice approach represents one of the breakthroughs in Indonesia's criminal justice system, emphasizing the restoration of relationships between perpetrators, victims, and the community rather than punishment alone, as regulated under Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Cases Based on Restorative Justice, yet its implementation at the sector-level police remains constrained by various challenges related to officers' understanding, application mechanisms, and local social factors, including within the jurisdiction of Benteng Sector Police. This study aims to examine the implementation of the police's role in resolving criminal cases through the restorative justice approach at Benteng Sector Police and to identify the obstacles encountered in its implementation, with the problem formulations being how the police's role in resolving criminal cases through restorative justice is implemented at Benteng Sector Police and what obstacles are encountered in its implementation. This study employs a sociological (empirical juridical) legal research method with a descriptive qualitative approach, where data were collected through field studies, including interviews with investigators and parties involved in the case resolution process at Benteng Sector Police, as well as literature studies on relevant laws and regulations, particularly Police Regulation Number 8 of 2021 and the Indonesian Criminal Procedure Code. The findings indicate that the implementation of the police's role in resolving criminal cases through restorative justice at Benteng Sector Police has been carried out but has not been optimally implemented, attributed to officers' limited understanding of the requirements and mechanisms of restorative justice, insufficient public socialization, inadequate mediation facilities, and uneven acceptance of settlement agreements by both parties, so that enhancing investigators' capacity, strengthening public socialization, and optimizing mediation mechanisms are necessary to effectively support the implementation of restorative justice within the jurisdiction of Benteng Sector Police.
TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENGATASI SENGKETA PEMILU KEPALA DAERAH KMS. Novyar Satriawan Fikri; Ali Azhar
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 12 No 1: Juni 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v12i1.1711

Abstract

This research aims to determine the extent of the implementation of the duties and authority of the Indragiri Hilir Regency General Election Supervisory Body in supervising the implementation of the General Election, especially to resolve the dispute over the Regional Head Election, Indragiri Hilir. Apart from that, this research also aims to find out what factors influence or hinder the implementation of supervision in the General Election held by the Regional General Election Commission of Indragiri Hilir Regency. This research uses empirical and normative research methods. The data obtained was processed and analyzed both qualitatively and quantitatively. The research results obtained show that the implementation of supervision by the Indragiri Hilir Regency General Election Supervisory Agency regarding the implementation of the General Election, especially to resolve regional head election disputes has been carried out in accordance with applicable laws and regulations. Apart from that, the Indragiri Hilir Regency General Election Supervisory Agency handles election cases and disputes, whether administrative in nature, ethical violations, or election criminal violations. The factors that influence the implementation of supervision by the Indragiri Hilir Regency General Election Supervisory Agency include limited personnel or supervisory apparatus, as well as limited infrastructure, for example the Indragiri Hilir Regency General Election Supervisory Agency office which has contract status
Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pebenaan : Perspektif Hukum Tata Negara Moh. Ahyar Rosyidin; KMS. Novyar Satriawan Fikri; Herdiansyah
Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Vol. 6 No. 3 (2026): Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the implementation of good governance principles in the administration of Pebenaan Village from the perspective of constitutional law. The research is motivated by suboptimal public services caused by the low discipline of several village officials and their limited information technology skills. This study employs an empirical legal research method with a socio-legal approach. Data were collected through in-depth interviews with the Village Head, Village Secretary, the Village Consultative Body, and community leaders. The findings indicate that the implementation of good governance principles has not been fully optimal, particularly regarding accountability, effectiveness, efficiency, and responsiveness. The frequent absence of village officials delays administrative services, while limited digital competencies hinder data management and technology-based public services. However, supervision by the Village Consultative Body and community participation contribute to improving village governance. Therefore, strengthening officials' discipline, improving information technology capacity, and reinforcing supervision and public participation are necessary to achieve transparent, accountable, effective, efficient, and responsive village governance in accordance with constitutional law principles.
Co-Authors Ahmad Afandi Alfa, Akbar Ali Azhar Ali Azhar Ali Azhar Ali Azhar Ali Azhar Ali Azhar Ali Azhar Ali Azhar Ali Azhar Ali Azhar Alpian Anggara, Ari Apriyanto, Mulono Asdiansyah Asnizar, Andi Bambang Sasmita Adi Putra Bustani Bustani Cuadmadja, Anera Irinsyahinta Dedi Supriadi Destriani, Mellanie Dita Fitriani Edi Surya Edi Surya, Edi Erwanda Pratama Fauziah Rahmah Feni Puspita Sari Feni Puspitasari Feni Puspitasari Firnandes, Banokta Fitri Wahyuni Fitri Wahyuni Haironi Haironi, Haironi Haryadi, Donni Helman, Mhd Hendri, Taufik Herdiansyah Hermiza Mardesci Ichsan Syahputra Ida Ayu Putu Sri Widnyani Indra Mudrika Jamri Jumari Jumari Jusmadi jusmadi, jusmadi Jusnaidi Jusnaidi, Jusnaidi M. Ari Pernando Mariano Mariano Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina Masyduki Masyduki, Masyduki Maulana Sehvy Bestari Mellanie Destirani Moh. Ahyar Rosyidin Muannif Ridwan Muhammad Fazrin Muhammad Ramli Nelly Nelly Novitasari, Rifni Novriansyah, Beldi Nursida, Nursida Puspitasari, Feni Putri, Aslina R, Dony. R. M. Yusuf Trisnajaya Rafik, M. Rafli, M. Ramadani Nur Ramlan, H. Roberta Zulfhi Surya Rujiah Rujiah S, Herman. Salasa, Ricco Saprizon, Saprizon Saputra, Eno Satria Satria Siagian, Ruben Cornelius Siregar, Vivi Ariani Siti Rahmah Soni Putra Anni Muhara Suganda, Andrian Suryadi Suryadi SYAHRIAL SYAHRIAL Syamsiar, Syamsiar Syamsul Arifin Syariffuddin Syariffuddin Tajarudin Tajarudin Tri Suandi Untung, DB. Usman, Usman Vivi Arfiani Siregar Vivi Arfiani Siregar Vivi Arfiani Siregar Widyawati Widyawati Wirnawan, Frendli Yulianti Yulianti Yulianti Yulianti Yulianti Yulianti