Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.096
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sosiologi Reflektif Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman Sosial Budaya JPW (Jurnal Politik Walisongo) Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Dinika : Academic Journal of Islamic Studies JSPH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis) Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora KABILAH : Journal of Social Community Tribakti: jurnal pemikiran keIslaman Jurnal Sosiologi Agama Shirkah: Journal of Economics and Business Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial Simulacra AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Politea : Jurnal Politik Islam RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual Asy-Syariah ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars Jurnal Partisipatoris Jurnal Penelitian Keislaman Jurnal Sosiologi Dialektika Walisongo Law Review (Walrev) Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan AT-Turost: Journal of Islamic Studies Sophist Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir Ulumuna POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Kafa’ah: Journal of Gender Studies Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Jurnal Sistem Informasi Mahakarya (JSIM) Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam Akademika : Jurnal Pemikiran Islam Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan Islam Transformatif : Journal of Islamic Studies Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora ISJOUST Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam Digital Muslim Review Al'Adalah Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Dinika: Academic Journal of Islamic Studies. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies Madania: Jurnal Kajian Keislaman PALASTREN: Jurnal Studi Gender Mawaizh : Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan
Hannan, Abd.
Institut Agama Islam Negeri Madura
Religion Arts Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 81 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 81 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Dinamika Pembangunan Ekonomi Di Madura Pada Era Kebiasaan Baru Covid-19; Tantangan dan Peluangnya Abd Hannan
NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Vol. 18 No. 2 (2021)
Publisher : Research Institute and Community Engagement of IAIN MADURA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/nuansa.v18i2.5041

Abstract

This study examines the challenges and opportunities for development in Madura amid the adoption of a new habit era due to the global pandemic, Covid-19. There are three main problems examined in this study; Econimi development in Madura, the era of new habits, and Covid-19. By using qualitative research and analysis based on the sociological theory of development, this study finds a number of findings; first, the dynamics of development in Madura in the midst of the adoption of a new habit era in general experienced quite serious upheavals or shocks, especially in the economic development sector. Second, the opportunities for strengthening Madura development in the midst of the new custom era are relatively open. This is influenced by the geographical condition of Madura as an archipelago which has abundant natural-social wealth, especially those originating from the maritime sector. Empowerment and utilization of natural resources, especially those based on local wisdom, can become a strategy in the midst of turbulent national-global economic chains; Third, to maximize these efforts, it is necessary to have collaboration and synergy with related parties, especially the government. In addition to ensuring the implementation of health protocols, it is equally important to ensure the financial power of the community. Providing stimulus packages, both fiscal and non-fiscal, so that later it can push the wheels of the regional economy. This is at the same time the biggest challenge, how to ensure that the distribution of the stimulus package is carried out in a measured, fast, and on target, as well as touching on fundamental sectors. (Studi ini mengkaji tantangan dan peluang pembangunan ekonomi di Madura di tengah diterapkannya era kebiasaan baru akibat pandemi global, Covid-19. Terdapat tiga permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini; pembangunan Madura, era kebiasaan baru, dan Covid-19. Dengan mempergunakan jenis penelitian kualitatif dan analisa berdasarkan teori sosiologi pembangunan, kajian ini mendapati sejumlah temuan; pertama, dinamika pembangunan di Madura di tengah penerapan era kebiasaan baru secara umum mengalami gejolak atau guncangan cukup serius, khususnya di sektor pembangunan ekonomi. Kedua, peluang penguatan pembangunan di Madura di tengah diberlakukannya era kebiasaan baru relatif terbuka. Demikian dipengaruhi oleh kondisi geografis Madura sebagai daerah kepulauan yang mempunyai kekayaan alam-sosial cukup melimpah, terutama yang bersumber dari sektor kemaritiman. Pemberdaayaan dan pemanfaatan kekayaan alam khususnya yang berbasis kearifan lokal dapat menjadi strategi di tengah gejolak rantai ekonomi nasional-global yang tidak menentu; Ketiga, untuk memaksimalkan upaya tersebut, perlu adanya kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah dan elemen masyarakat. Selain memastikan jalannya protokol kesehatan, pun tak kalah pentingnya adalah memastikan daya finansial masyarakat. Memberi paket stimulus baik fiskal maupun nonfiskal, sehingga nantinya dapat mendorong roda perekonomian daerah. Ini sekaligus menjadi tantangan terbesar, bagaimana memastikan distribusi paket stimulus tersebut dilakukan secara terukur, cepat, dan tepat sasaran, serta menyentuh sektor-sektor fundamental.)
The Oath-Taking (BAIAT) Phenomenon of Sampang Shia Become Sunni from A Human Rights Perspective Ahmad Muhlis; Abd Hannan
Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies Vol. 9 No. 2 (2023): December 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/islam_realitas.v9i2.6775

Abstract

This study discusses the integration of Sampang Shia followers into the Sunni sect from the Human Rights perspective. There are two formulations of the problem discussed in this study: what is the reality of the religious life of Sampang Shia adherents in Madura? Does the initiation of Shia Sampang contradict the principles of freedom of religion, especially the legal principles of human rights? This study uses a type of qualitative research. There are primary and secondary sources and data in this study. By using an analysis based on the perspective of legal sociology, this study found that Sampang  Shia adherents experienced much unexpected problems such as intimidation, expulsion, and coercion to their religious life. Even though Sampang  Shia adherents have taken allegiance to become Sunnis, they  are still feeling worried and afraid. The stigma of being a former Shia adherent makes their existence and religious activities often come under scrutiny and suspicion. From the perspective of democracy in Indonesia, the series of events that have occurred in the religious life of the Shia followers of Sampang has violated the law, as contained in Article 28E paragraph (1) and Article 29 paragraph (2). Besides that, it is contrary to the principles of human rights, especially human rights principles at the personal level related to freedom of religion.Studi ini fokus membahas fenomena pembaitan pengikut syiah Sampang ke dalam aliran Sunni ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Terdapat dua rumusan masalah yang dibahas dalam kajian ini, bagaimana realitas kehidupan beragama penganut syiah Sampang di Madura? Adakah pembaitan Syiah Sampang bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama, terkhusus prinsip hukum Hak Asasi Manusia? Studi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini terdiri dari dua, primer dan sekunder. Dengan menggunakan analisa berdasarkan perspektif sosiologi hukum, studi ini mendapati temuan bahwa realitas kehidupan beragama muslim syiah Sampang Madura mengalami banyak perlakuan negatif seperti intimidasi, pengusiran, dan pemaksaan. Bahkan meski sudah melakukan baiat diri menjadi Sunni, mereka (Syiah Sampang) masih dilanda rasa kekhawatiran dan ketakutan. Stigma sebagai eks penganut Syiah membuat keberadaan dan aktivitas beragama mereka sering kali mendapat sorotan dan kecurigaan. Dalam perspektif demokrasi di Indonesia, rangkaian pristiwa yang menimpa khidupan beragama penganut syiah Sampang bukan saja telah melanggar perundangan, sebagaimana termuat alam pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (2). Lebih dari itu, juga bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya prinsip HAM di level personal yang terkait dengan kebebasan beragama.
Tingginya Angka Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah dan Melemahnya Demokrasi di Indonesia Kontemporer Abd Hannan
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v5i1.17499

Abstract

Meningkatnya angka calon tunggal dalam gelaran Pilkada serentak di Indonesia menuai ragam polemik, salah satunya adalah adanya anggapan bahwa Pilkada calon tunggal telah menyebabkan proses sirkulasi kepemimpinan daerah berjalan tidak sehat, memperlemah sistem demokrasi, dan cenderung memperkokoh praktik monopoli kekuasaan di tingkat daerah. Studi ini mengkaji fenomena meningginya calon tunggal dalam gelaran pemilihan kepala daerah, dampak dan pengaruhnya terhadap sistem demokrasi dan dinasti kekuasaan di Indonesia. Dengan melakukan analisa berdasarkan perspektif sosiologi hukum dan sosiologi politik, studi ini mendapati temuan bahwa sejak diterapkannya Pilkada serentak pada tahun 2015, praktik Pilkada calon tunggal mengalami peningkatan. Meningginya jumlah calon tunggal tersebut disebabkan oleh adanya pragmatisme politik di level elit, tidak optimalnya partai politik menjalankan fungsinya, serta diterapkannya syarat ambang batas pencalonan. Pada tataran praktiknya, Pilkada calon tunggal telah mereduksi prinsip esensial pemilihan umum, khususnya prinsip partisipasi, kompetisi, danprinsip kontestasi sehingga membuat bangunan demokrasi Indonesia melemah. Selain itu, Pilkada calon tunggal juga dinilai telah membuat dinasti kekuasaan di tingkat daerah semakin menguat. Faktanya, dari jumlah 25 calon tunggal yang bertarung pada Pilkada serentak 2020, sebanyak 23 calon merupakan incumbent baik sebagai calon kepaladaerah atau wakil kepala daerah, dan 10 di antaranya merupakan kepala daerah yang kembali maju dengan pasangan calon yang sama.
Tradition, Social Values, and Fiqh of Civilization: Examining the Nyadran Ritual in Nganjuk, East Java, Indonesia Hasan, Nor; Taufiq, Muhammad; Hannan, Abd.; Ghafiri Enhas, Muhammad Iqbal
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 7, No 3 (2023): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v7i3.20578

Abstract

This research focuses on examining the Nyadran ritual in Sono Ageng Village, Nganjuk Regency, approached through the relationship between tradition, social norms, and fiqh of civilization. The study used a qualitative approach with phenomenology as a method, utilizing John F. Haught's theory on the relationship between religion and culture, and both primary and secondary data. This study has three findings: First, Nyadran is an annual tradition containing the meaning of slametan, prayers, means to strengthen social relations, and respect for ancestors or forefathers who have greatly contributed to establishing the Sono Ageng Village. Second, although Nyadran was initially known to the public as a local tradition, subsequent developments reveal that Nyadran underwent a process of acculturation with the values and teachings of the Islamic religion. The relationship between religion and culture in the Nyadran tradition is formed through a process of contact and confirmation. Third, from a Fiqh of Civilization perspective, the values contained in Nyadran includes gratitude for Allah's blessings, prayers for ancestors, a place for friendship, and a true transformation of social values in line with the visions of Fiqh of civilization. The implication of this study is the maintaining traditions and social harmony within the paradigm of Fiqh of Civilization to create an attitude of tolerance and moderation in the life of a pluralistic society.
Antara Terbuka, Tertutup, dan Campuran: Mencari Format Sistem Proporsional dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia Hannan, Abd; Syarif, Zainuddin
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 10 No 2 (2023): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v10i2.6354

Abstract

This study focuses on discussing the debate around the ideal format of the general election system in Indonesia, between open, closed, and mixed proportional systems. There are three research questions raised in this study, how is the application of a proportional system in the dynamics of elections in Indonesia? What are the weaknesses and strengths of implementing a proportional electoral system in Indonesia, both with open and closed systems? Is it possible for two electoral proportional systems (open and closed) to be mated into a new system, a mixed proportional system, for example? This research was conducted based on a qualitative approach. The sources and types of data used are secondary data, especially those from library materials such as books, journals, previous research results, and information media, both print and online. After analyzing field data based on the perspective of political sociology theory, this study found the finding that since it was first held in 1955, elections in Indonesia have used a proportional system to date, starting from a closed system and then moving on to an open system. At the practical level, both of these approaches have weaknesses. Closed proportionality tends to weaken people's participation, while open proportionality makes political parties not optimally carry out their party functions. In order to bridge this problem, a new approach is needed, one of which is to implement a mixed member proportional (MMP) system. In general, the idea of a mixed proportional system has advantages in terms of strengthening the function of political parties and the participation of the people to directly elect their representatives.
The Political Ethics of Kiai Hannan, Abd
Sophist : Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir Vol. 5 No. 2 (2023): Teologi Sosial-Politik
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/sophist.v5i2.94

Abstract

This study focuses on examining the political existence of the kyai, the role and populist values behind their political activism as a constructive critique of political dynamics in Indonesia, which in recent years has become increasingly pragmatic. There are three research questions discussed in this study, what are the populist values contained in the political activism of the clerics in Indonesia? What is the political reality in Indonesia today? How to understand the value of kyai political activism as a critique of political pragmatism in contemporary Indonesia? This study uses a type of qualitative research, the data used are primary data and secondary data. After analyzing field data based on the perspective of political sociology theory, this study finds that political pragmatism in Indonesia is currently clearly illustrated along with the increasingly liberal political practices in Indonesia, thus triggering the birth of transactional politics, money politics, and corrupt practices. In order to address this issue, it is important to make the populist values of kyai political activism a constructive criticism in order to return Indonesian politics to its nature, in line with the spirit and system of democracy, both in terms of procedure and substance. The populist spirit behind the kyai's political activism is clearly reflected in their political struggle which tends to fight for two values at once, namely the value of universality and the value of defending personal rights, in this context are human rights and human dignity, as inherited by Gusdur's political thought, Kyai Ahmad Dahlan , Kyai Hasyim Asy'ari, Kyai Sahal Mahfudz and a number of other kyai figures.
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENGATURAN SANKSI SOSIAL DALAM MEMBERANTAS PERILAKU MENYIMPANG KORUPSI DI INDONESIA KONTEMPORER Hannan, Abd; Syarif, Zainuddin
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 14, No 2 (2023): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v14i2.19605

Abstract

Corruption is one of the crucial problems in Indonesia which until now has not been able to be handled. Corruption occurs in almost all lines and structures of government, from the executive, and legislature to the judiciary, from government at the central level to the regional level. This research has the specific objective of examining the regulation of social sanctions in eradicating corruption in Indonesia from a sociological perspective. Methodologically, this research is library research conducted using a qualitative approach. After analyzing field data using the perspectives of legal sociology and corruption sociology, this study found that the idea of eradicating corruption through setting social sanctions from a sociological perspective means exile or castration. Social sanctions in this context contain the meaning of maximizing the social structure and institutions of society in an effort to exercise direct control as much as possible, both in the process of prevention and prosecution. These social institutions include educational institutions, political institutions, family institutions, religious institutions, and of course legal institutions.
Asuransi (Al-Ta’min) Dalam Pandangan Hukum Islam Hannan, Abd; Muzakki, Ahmad
At-Turost : Journal of Islamic Studies Vol 8 No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52491/at.v8i1.59

Abstract

Tulisan ini membahas membahas seputar pengertian,sejarah, prinsip-prinsip, serta pendapat ulama tentang asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka. Setelah dilakukan pembahasan mendalam, maka diperoleh kesimpulan bahwa Asuransi (al-ta’min) bermakna perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, dan penanggung disebut mu'ammin, sedangkan yang tertanggung disebut mu’amman lahu atau musta’min. Secara umum asuransi (al-ta’min) terbagi menjadi dua, yaitu asuransi sosial (al-ta’min ta`awuni) dan asuransi komersial (al-ta’min tijari/ al-ta’min bi al-qist sabit). Ulama Fiqih dalam menghadapi masalah kontemporer seperti masalah asuransi (al-ta’min) terbagi menjadi tiga kelompok besar, ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang membolehkan secara mutlaq dan ada ulama yang hanya membolehkan asuransi yang bersifat sosial.
Analyzing the Legal Implications of the Open Proportional System in Indonesian Legislative Elections: A Focus on Political Liberalization and Corruption Hannan, Abd
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2023.5.1.16664

Abstract

The study focuses on discussing the problem of legal implementing an open proportional election system in legislative elections in Indonesia, its role and influence on the emergence of political anomalies within the parliament, in this case political liberalization and corruption. The study question is about the dynamics of implementing an open proportional system in the context of elections and how the legislative elections are correlated with the practice of political liberalization and corruption in Indonesia. This study is qualitative research conducted using a library approach. As a result, elections with an open proportional system contain several weaknesses and deficiencies that have the potential to give rise to corrupt practices within the board, both at the regional central level. The potential for the emergence of corrupt practices in open proportional system elections is caused by two things; First, open proportional electoral systems tend to be liberal and capitalist. Competition for leadership tends to focus on pragmatic areas that are centered on money and power relations, no longer in productive areas such as ideas, thoughts, ideas. Second, because of these liberalization and capitalization practices, political costs and expenses soared beyond rational and reasonable limits. In the end, uncontrolled political costs become a financial burden later that they must pay off and return.Studi fokus membahas problem implikasi hukum sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif di Indonesia, peran dan pengaruhnya terhadap munculnya anomali politik di kalangan dewan, dalam hal ini adalah liberalisasi politik dan korupsi. Pertanyaan kajian adalah dinamika penerapan sistem proporsional terbuka dalam konteks Pemilu serta bagaimana korelasi dalam pemilu legislatif dengan praktik liberalisasi politik dan korupsi di Indonesia. Studi ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan kepustakaan. Hasilnya, gelaran pemilu dengan sistem proporsional terbuka memuat sejumlah kelemahan dan kekurangan yang berpotensi besar menimbulkan praktik korupsi di kalangan dewan, baik di tingkat pusat daerah.  Potensi munculnya praktik korupsi dalam pemilu sistem proporsional terbuka disebabkan oleh dua hal; pertama, sistem pemilu proporsional terbuka cenderung liberal dan kapitalis. Kompetisi kepemimpinan cenderung berkutat di wilayah-wilayah prgamatis yang berpusat pada uang dan relasi kekuasaan, bukan lagi ada di wilayah-wilayah produktif semisal ide, pemikiran, gagasan. Kedua, akibat dari praktik liberalisasi dan kapitalisasi tersebut, ongkos dan biaya politik melambung tinggi melebihi batas rasional dan kewajaran. Pada akhirnya, biaya politik tidak terkontrol menjadi beban finansial di kemudian hari yang harus mereka lunasi dan kembalikan.
Tekanan Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Masa Pandemi di Kabupaten Gresik Prasetyo, Ratna Azis; Ariadi, Septi; Bagong, Suyanto; Sudarso, Sudarso; Hannan, Abd; Putri, Risca Yunike
Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol 7, No 1 (2022): Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um021v7i1p12-26

Abstract

Pandemi COVID-19 membawa efek domino bagi peningkatan angka kemiskinan Indonesia. Di Kabupaten Gresik, misal, besarnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat terhentinya aktivitas industri dan usaha-usaha kecil membuat angka kemiskinan meningkat, sehingga jumlah Tekanan Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi bertambah. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan tekanan kemiskinan yang dialami oleh PMKS selama pandemi COVID-19 serta strategi penanganan yang tepat terhadapnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan melakukan wawancara terstruktur kepada 400 PMKS di Kabupaten Gresik. Hasil dari penelitian ini mendapati temuan bahwa tekanan kemiskinan yang dilakukan oleh PMKS di masa pandemi COVID-19 adalah berkurangnya tabungan dan aset yang dimiliki untuk pemenuhan kebutuhan hidup semasa pandemi. Selain itu, mereka juga kehilangan pekerjaan serta usaha yang ditekuni mengalami kemunduran, akibatnya para PMKS kesulitan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kondisi ini turut berdampak pada tidak harmonisnya rumah tangga dan terancamnya keberlangsungan pendidikan anak mereka di sekolah. Strategi bertahan hidup yang paling mudah dilakukan oleh PMKS adalah melakukan perubahan pada pola konsumsi, sedangkan bantuan kerabat relatif sulit didapatkan serta kegiatan produktif seperti diversifikasi usaha juga relatif sulit dilakukan. Strategi penanganan yang bisa dilakukan adalah dengan pemberdayaan PMKS terutama kelompok usia produktif. Selain bertujuan mencegah melemahnya kemampuan dan kesejahteraan,  pemberdayaan usia produktif juga bertujuan memenuhi kebutuhan diri sendiri yang bersifat jangka panjang, yakni keluar dari tekanan kemiskinan yang dialami. Poverty Pressure for People with Social Welfare Problems (PMKS) During the Pandemic in Gresik RegencyThe COVID-19 pandemic has brought a domino effect to increase poverty rates. In Gresik Regency, the number of layoffs (PHK) and small businesses that went out of business added new poor people so the number of PMKS increased. This study intends to describe the poverty pressure experienced by PMKS during the COVID-19 pandemic and the appropriate handling strategy. The research method used is descriptive research by conducting structured interviews to 400 PMKS in Gresik Regency. The results of this study found that the poverty pressure carried out by PMKS during the COVID-19 pandemic was a reduction in savings and assets owned to meet their daily needs during the pandemic where they lost their jobs and the businesses they were engaged in experienced setbacks, difficulties in meeting the needs of life and family nutrition, increased debt to domestic disputes and the threat of children dropping out of school. The easiest survival strategy for PMKS is to make changes to consumption patterns, while help from relatives is relatively difficult to obtain and productive activities such as business diversification are also relatively difficult to do. The coping strategy that can be done is to empower PMKS, especially the productive age group, which aims not only to prevent the fading of PMKS' ability to help themselves but in the long term they can get out of the pressures of poverty they are experiencing.
Co-Authors Abdillah, Kudrat Abdul Rosid Abu Bakar Ach. Fatayillah Mursyidi Achmad Muhlis Ahmad Imam Khairi Ahmad Muhlis Ahmad Muhlis Ahmad Muzakki Alan Suud Maadi Arif Wahyudi Atiya, Husna Bagong, Suyanto Busahwi Busahwi Eka Susylawati Eka Susylawati Erie Hariyanto Fithriyah Rahmawati Ghafiri Enhas, Muhammad Iqbal Haryanto, Erie Hasanah, Robiatun Heny Triyaningsih Khotibum Umam Ku Abdul Muhaimin Yusof Mofid, Hazem Mohammad Taqiuddin Mohammad Muhammad Ridho Muhammad Taufiq Mursyidi, Ach Fatayillah Mursyidi, Ach. Fatayillah Nor Hasan Prasetyo, Ratna Azis Putri, Risca Yunike Rilus Kinseng Septi Ariadi Siti Azizah Suaidi, Suaidi Subairi Subairi Sudarso Sudarso Syafiq Mughni Tri Wahyu Faizal, Bhismoadi Triyaningsih, Heny Wafi Muhaimin Wafi Muhaimin Zainuddin Syarif