Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.543
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sosiologi Reflektif Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman Sosial Budaya JPW (Jurnal Politik Walisongo) Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Dinika : Academic Journal of Islamic Studies Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora KABILAH : Journal of Social Community Tribakti: jurnal pemikiran keIslaman Jurnal Sosiologi Agama Shirkah: Journal of Economics and Business Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial Simulacra Mawaizh : Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Politea : Jurnal Politik Islam RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual Asy-Syariah ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars Jurnal Partisipatoris Jurnal Penelitian Keislaman Jurnal Sosiologi Dialektika Walisongo Law Review (Walrev) Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan AT-Turost: Journal of Islamic Studies Sophist Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir Ulumuna POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Kafa’ah: Journal of Gender Studies Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Jurnal Sistem Informasi Mahakarya (JSIM) Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam Akademika : Jurnal Pemikiran Islam Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan Islam Transformatif : Journal of Islamic Studies Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora ISJOUST Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam Digital Muslim Review Al'Adalah Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Dinika: Academic Journal of Islamic Studies. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies Madania: Jurnal Kajian Keislaman
Hannan, Abd.
Institut Agama Islam Negeri Madura
Religion Arts Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 76 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 76 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Analyzing the Legal Implications of the Open Proportional System in Indonesian Legislative Elections: A Focus on Political Liberalization and Corruption Hannan, Abd
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2023.5.1.16664

Abstract

The study focuses on discussing the problem of legal implementing an open proportional election system in legislative elections in Indonesia, its role and influence on the emergence of political anomalies within the parliament, in this case political liberalization and corruption. The study question is about the dynamics of implementing an open proportional system in the context of elections and how the legislative elections are correlated with the practice of political liberalization and corruption in Indonesia. This study is qualitative research conducted using a library approach. As a result, elections with an open proportional system contain several weaknesses and deficiencies that have the potential to give rise to corrupt practices within the board, both at the regional central level. The potential for the emergence of corrupt practices in open proportional system elections is caused by two things; First, open proportional electoral systems tend to be liberal and capitalist. Competition for leadership tends to focus on pragmatic areas that are centered on money and power relations, no longer in productive areas such as ideas, thoughts, ideas. Second, because of these liberalization and capitalization practices, political costs and expenses soared beyond rational and reasonable limits. In the end, uncontrolled political costs become a financial burden later that they must pay off and return.Studi fokus membahas problem implikasi hukum sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif di Indonesia, peran dan pengaruhnya terhadap munculnya anomali politik di kalangan dewan, dalam hal ini adalah liberalisasi politik dan korupsi. Pertanyaan kajian adalah dinamika penerapan sistem proporsional terbuka dalam konteks Pemilu serta bagaimana korelasi dalam pemilu legislatif dengan praktik liberalisasi politik dan korupsi di Indonesia. Studi ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan kepustakaan. Hasilnya, gelaran pemilu dengan sistem proporsional terbuka memuat sejumlah kelemahan dan kekurangan yang berpotensi besar menimbulkan praktik korupsi di kalangan dewan, baik di tingkat pusat daerah.  Potensi munculnya praktik korupsi dalam pemilu sistem proporsional terbuka disebabkan oleh dua hal; pertama, sistem pemilu proporsional terbuka cenderung liberal dan kapitalis. Kompetisi kepemimpinan cenderung berkutat di wilayah-wilayah prgamatis yang berpusat pada uang dan relasi kekuasaan, bukan lagi ada di wilayah-wilayah produktif semisal ide, pemikiran, gagasan. Kedua, akibat dari praktik liberalisasi dan kapitalisasi tersebut, ongkos dan biaya politik melambung tinggi melebihi batas rasional dan kewajaran. Pada akhirnya, biaya politik tidak terkontrol menjadi beban finansial di kemudian hari yang harus mereka lunasi dan kembalikan.
Tekanan Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Masa Pandemi di Kabupaten Gresik Prasetyo, Ratna Azis; Ariadi, Septi; Bagong, Suyanto; Sudarso, Sudarso; Hannan, Abd; Putri, Risca Yunike
Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol 7, No 1 (2022): Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um021v7i1p12-26

Abstract

Pandemi COVID-19 membawa efek domino bagi peningkatan angka kemiskinan Indonesia. Di Kabupaten Gresik, misal, besarnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat terhentinya aktivitas industri dan usaha-usaha kecil membuat angka kemiskinan meningkat, sehingga jumlah Tekanan Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi bertambah. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan tekanan kemiskinan yang dialami oleh PMKS selama pandemi COVID-19 serta strategi penanganan yang tepat terhadapnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan melakukan wawancara terstruktur kepada 400 PMKS di Kabupaten Gresik. Hasil dari penelitian ini mendapati temuan bahwa tekanan kemiskinan yang dilakukan oleh PMKS di masa pandemi COVID-19 adalah berkurangnya tabungan dan aset yang dimiliki untuk pemenuhan kebutuhan hidup semasa pandemi. Selain itu, mereka juga kehilangan pekerjaan serta usaha yang ditekuni mengalami kemunduran, akibatnya para PMKS kesulitan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kondisi ini turut berdampak pada tidak harmonisnya rumah tangga dan terancamnya keberlangsungan pendidikan anak mereka di sekolah. Strategi bertahan hidup yang paling mudah dilakukan oleh PMKS adalah melakukan perubahan pada pola konsumsi, sedangkan bantuan kerabat relatif sulit didapatkan serta kegiatan produktif seperti diversifikasi usaha juga relatif sulit dilakukan. Strategi penanganan yang bisa dilakukan adalah dengan pemberdayaan PMKS terutama kelompok usia produktif. Selain bertujuan mencegah melemahnya kemampuan dan kesejahteraan,  pemberdayaan usia produktif juga bertujuan memenuhi kebutuhan diri sendiri yang bersifat jangka panjang, yakni keluar dari tekanan kemiskinan yang dialami. Poverty Pressure for People with Social Welfare Problems (PMKS) During the Pandemic in Gresik RegencyThe COVID-19 pandemic has brought a domino effect to increase poverty rates. In Gresik Regency, the number of layoffs (PHK) and small businesses that went out of business added new poor people so the number of PMKS increased. This study intends to describe the poverty pressure experienced by PMKS during the COVID-19 pandemic and the appropriate handling strategy. The research method used is descriptive research by conducting structured interviews to 400 PMKS in Gresik Regency. The results of this study found that the poverty pressure carried out by PMKS during the COVID-19 pandemic was a reduction in savings and assets owned to meet their daily needs during the pandemic where they lost their jobs and the businesses they were engaged in experienced setbacks, difficulties in meeting the needs of life and family nutrition, increased debt to domestic disputes and the threat of children dropping out of school. The easiest survival strategy for PMKS is to make changes to consumption patterns, while help from relatives is relatively difficult to obtain and productive activities such as business diversification are also relatively difficult to do. The coping strategy that can be done is to empower PMKS, especially the productive age group, which aims not only to prevent the fading of PMKS' ability to help themselves but in the long term they can get out of the pressures of poverty they are experiencing.
Wali nikah dalam perspektif Imam Syafi’i dan Imam Hanafi Ridho, Muhammad; Hannan, Abd
AL-MUQARANAH Vol 1 No 2 (2023): Vol 1 No 2 Agustus 2023
Publisher : Prodi Perbandingan Madzab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/jpmh.v1i2.322

Abstract

This paper discusses the marriage guardian in the review of Imam Syafii and Imam Hanafi. Wali nikah, as is known, is part of the issue of marriage whose existence is still in dispute. In a marriage, the concept of guardianship is an inseparable part because this is one of the legal requirements of Islamic marriage that must be fulfilled. Should a woman get married with a guardian? The majority of scholars require it, but for Imam Abu Hanifah, the status of a guardian in a marriage contract is sunnah, not fardlu, which can invalidate the marriage, except that the guardian has the right to approve the marriage or not. And women can be guardians in a marriage contract, besides that a woman who is an adult kamal al-ahliyyah can marry herself or be her representative. This paper is included in the type of library research, which is descriptive analysis. The data collection technique is by searching and collecting books and books as well as journals or blogs, especially those related to the study of this problem, then using the Ushul Fiqh approach and Qaidah Fiqhiyyah. Based on the results of the analysis conducted by the compiler, the results are as follows According to Imam Shafi'i, the presence of a guardian is one of the pillars of marriage, which means that without the presence of a guardian when doing a marriage contract the marriage is not valid. Imam Hanafi is of the opinion that if a woman does a marriage contract without a guardian, while her prospective husband is comparable (kufu'), then the marriage is permissible. She can marry herself and her minor daughter, and she can do so on behalf of someone else. But if the woman wants to marry a man who is not kufu', then the guardian can prevent her from doing so. According to the Hanafis, the presence of a guardian in a marriage is Sunnah.
Pendapat empat imam madzhab tentang wali nikah wanita Bakar, Abu; Hannan, Abd; Mofid, Hazem
AS-SAKINAH Vol 1 No 1 (2023): Vol 1 No 1 Februari 2023
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/jhki.v1i1.278

Abstract

The validity of female guardians is still a controversy in Islamic law. According to the majority of scholars of the Maliki, Shafi'i and Hambali Mazhabs, female guardians are not allowed in the sense that the marriage is invalida This type of thesis research is literature or (Library research), which is descriptive analysis. The data collection technique is documentation, namely by searching and collecting books and books, especially those related to the study of this problem. It is concluded that according to the Maliki, Shafi and Hambali Madhhabs, a guardian is required in a woman's marriage contract, while according to the Hanafi Madhhab, it is permissible not to have a guardian in a woman's marriage contract on the condition that the husband is suited and the dowry is in accordance with the surrounding community.  
Perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Hasanah, Robiatun; Hannan, Abd
AS-SAKINAH Vol 1 No 2 (2023): Vol 1 No 2 Agustus 2023
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/jhki.v1i2.325

Abstract

Manusia adalah makhluk hidup termulia yang di karuniai akal pikiran dalam memandang proses perkawinan, perkawinan adalah sesuatu yang sakral dalam ajaran agama dan kepercayaan. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang ini terdiri dari 14 BAB dan 67 Pasal dan untuk implementasinya dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya dan dinyatakan berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan UUD 1945. Hal ini menegaskan sifat keagamaan dari sebuah perkawinan.
Poligami tanpa izin istri pertama menurut Hanafiyah dan Syafi’iyah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Hannan, Abd; Rosid, Abdul
AS-SAKINAH Vol 2 No 2 (2024): Vol 2 No 2 Agustus 2024
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/jhki.v2i2.452

Abstract

Polygamy is a controversial issue within Islamic discourse, with differing opinions (ikhtilaf) that have persisted for a long time. Historically, polygamy has deep roots in Islamic tradition. Before the advent of Islam in the Arabian Peninsula, polygamy was a common cultural practice among Arab societies, often with no restrictions. Islam later imposed limitations and set specific conditions for its permissibility. The ongoing debate about polygamy arises from differing interpretations by scholars of religious texts, making it a highly contentious topic that is difficult to reconcile. In Indonesia, marriage is generally based on the principle of monogamy, though polygamy is not entirely prohibited. According to Article 1 of the 1974 Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI), polygamous marriages are permitted under certain conditions. One key requirement is obtaining the consent of the first wife, which must be documented in writing. If a man practices polygamy without the first wife's consent, it can lead to significant conflict and psychological distress within the household. The wife may feel betrayed and may seek a divorce, often suffering emotionally and financially. Additionally, if the wife initiates the divorce due to unapproved polygamy, she may not be entitled to compensation (mut'ah), which further disadvantages her.
Mapping Cases and Actors in Violations of Religious Freedom in Contemporary Madura Abd Hannan; Mursyidi, Ach. Fatayillah
Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 35 No. 1 (2024): Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman
Publisher : Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/tribakti.v35i1.4564

Abstract

This study examines the dynamics of violations of the freedom of religion in Madura, mapping cases, actors, and handling models. This study is field research that uses qualitative research with a phenomenological approach. Methodologically, the choice of the qualitative type is based on the research objectives that want to describe the research problem in depth and focus. The research problem is to examine the dynamics of violations of freedom of religion in Madura, mapping cases, actors, and handling models of religious sociology. After analyzing the field data based on the perspective of the sociology of religion, this study found that cases of violations of freedom of religion in Madura tend to occur in the internal scope of the Muslim community, which is generally triggered by the attitude of 'resistance' to the dimensions of freedom of religion or belief, both dimensions of forum internum and forum externum. Based on these actors, the practice of violating the freedom of religion in Madura often involves religious figures. In this context, kyai is the most influential figure as well as the highest religious authority in Madura. In addition, other actors also come from mass organizations or religious groups, which in fact have great power and influence to mobilize the masses, as in the violation of freedom of religion that befell Shia Sampang adherents and Wahabi Muslims in Pamekasan. Regarding handling, the model of handling violations of freedom of religion in Madura has so far been more exclusive. The settlement process tends to produce unbalanced decisions, often centered and in favor of the majority group or groups, especially the local elite circle such as Kyai. In many cases, the handling process is not fully aimed at building a truly accommodative and moderate agreement, but rather at maintaining the status quo, creating domination, intimidation, and even religious intervention against minority groups.
Conflict Resolution and The Violation of Religious Freedom: A Narrative from Madura Abd Hannan
JURNAL PENELITIAN KEISLAMAN Vol. 19 No. 2 (2023): Contemporary Islamic Studies
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/jpk.v19i2.8497

Abstract

This research aims to examine and discuss the violation of freedom of religion or belief in relation to the handling and resolution of internal religious conflicts among Muslims in contemporary Madura. Methodologically, this research is conducted as a qualitative field study. Two types of data, primary and secondary, are utilized for analysis. The sociological perspective on religion and the law of Freedom of Religion or Belief are employed in this study. Through the analysis of field data, it was found that the handling and resolution of internal Muslim conflict cases in Madura reflect certain dynamics. These dynamics include the Sunni-Shia conflict in Sampang, the closure of the Wahhabi Muslim mosque in Pamekasan, and accusations of religious blasphemy against Kiai Fathor. The study also examines the process and practice of resolving internal conflicts among Muslims in Madura.
Rethinking the Indonesian Muslim Identity Endorsed by Hanan Attaki's Popular Preaching on Social Media hannan, abd
Al'Adalah Vol. 27 No. 1 (2024)
Publisher : LP2M IAIN Jember (now UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/aladalah.v27i1.451

Abstract

Popular Islam constructed a new religious trend for millennial Muslim practice and identity on social media. This study discusses the Muslim religious identity circulated by Hanan Attaki as a millennial preacher in contemporary Islamic discourse in Indonesia. This article examines Attaki's preaching on his social media accounts using a digital ethnography study that focuses on Islamic populism toward the trend of new religious identity among millennial Muslims. The study shows that pop Islam in Attaki's preaching activities highlights contemporary elements regarding appearance, communication techniques, and religious topics of young millennial Muslims. These elements include visualization and self-image, as shown through his social media accounts such as Facebook, Instagram, and YouTube. However, the success of this preaching involves a disruption of religious identity for his followers. In addition to the superficial and passing religious knowledge that they absorb at a glance, those who are accustomed to studying religion only through social media will have great potential to trap millennial Muslims in extreme, excessive, and fanatic religious sentiments in views, attitudes, and behaviors instead of a predetermined and prescribed religious identity.
Sinergi Kearifan Lokal dan Pendidikan Pondok Pesantren: Strategi Meredam Isu Ekstremisme di Madura Hannan, Abd
Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial Vol. 6 No. 2 (2022): Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial
Publisher : Prodi Sosiologi Agama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/asketik.v6i2.922

Abstract

This study examines the phenomenon of global extremism among the Madurese community and the strategy of resistance to it through the role and function of pesantren local wisdom education. There are three research problems examined in this paper; How is the religious reality among Islamic boarding schools in the midst of the issue of religious extremism in Madura? What is the attitude of the pesantren towards the emergence of the problem of religious extremism among the Madurese community? What is the role and function of pesantren local wisdom education in responding and responding to the growing issue of extremism among the Madurese community? Methodologically, this study is a qualitative study. There are two types of data used in the study, primary data sourced from the field and information media, both printed and online, as well as secondary data obtained from literature and previous studies. Based on the analysis of field data, this study finds that the religious reality in Madura in recent years has received attention as the involvement of a number of people in global terrorism networks has been revealed. Responding to this situation, it is necessary to take swift steps to counteract it. One of them is by maximizing the existence and role of pesantren. That Islamic boarding school education with local wisdom values embedded in it can be a protective fortress that can keep Madurese society away from the influences and teachings of global extremism. The value of local wisdom education here includes self-religious traditions that are inclusive, universal, and always uphold the principles of moderation such as fairness, balance, moderation, and tolerance.
Co-Authors Abdillah, Kudrat Abdul Rosid Abu Bakar Achmad Muhlis Ahmad Imam Khairi Ahmad Muhlis Ahmad Muhlis Ahmad Muzakki Alan Suud Maadi Arif Wahyudi Atiya, Husna Bagong, Suyanto Busahwi Busahwi Eka Susylawati Eka Susylawati Erie Hariyanto Fithriyah Rahmawati Ghafiri Enhas, Muhammad Iqbal Hannan, Ad Haryanto, Erie Hasanah, Robiatun Heny Triyaningsih Khotibum Umam Ku Abdul Muhaimin Yusof Mofid, Hazem Mohammad Taqiuddin Mohammad Muhammad Ridho Muhammad Taufiq Mursyidi, Ach Fatayillah Mursyidi, Ach. Fatayillah Nor Hasan Prasetyo, Ratna Azis Putri, Risca Yunike Rilus Kinseng Septi Ariadi, Septi Siti Azizah Suaidi, Suaidi Subairi Subairi Sudarso Sudarso Syafiq Mughni Tri Wahyu Faizal, Bhismoadi Triyaningsih, Heny Wafi Muhaimin Wafi Muhaimin Zainuddin Syarif