Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.449
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Sawwa: Jurnal Studi Gender Jurnal Office Jurnal Moral Kemasyarakatan CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Panrita Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Seminar Nasional Hasil Penelitian LP2M UNM Jurnal Lamellong: Pengabdian Kepada Masyarakat
HERI, RIRIN NURFAATHIRANY
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Penguatan Nilai Keadilan Perizinan Pengelolaan Kekayaan Negara dalam Kerangka Negara Hukum yang Demokratis Zulfadli, Muhammad; Heri, Ririn Nurfaathirany
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 10 No 1 (2025): Volume 10, Nomor 1 - Juni 2025
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jmk.v10i1.11741

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penguatan nilai keadilan tentang perizinan pengelolaan kekayaan negara dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Pada kekayaan negara yang dikuasai negara melekat kewenangan negara untuk mengelola, merupakan domain publik. Izin merupakan salah satu instrumen untuk mengatur pengelolaan kekayaan negara, alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Izin merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dan informasi melalui wawancara dan studi dokumentasi mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, juga kajian mengenai izin mengelola kekayaan negara. Menggunakan pendekatan statute approach, conceptual approach dan comparative approach. Hasil penelitian menunjukkan perizinan dalam pengelolaan kekayaan negara sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum, kepastian hak, dan instrumen pengendalian. Izin menjadi persyaratan dalam pemberian hak atas pengelolaan/pemanfaatan tanah yang dikuasai negara, dengan kata lain, hak pengelolaan di atas tanah yang dikuasai negara ada karena izin. Selain itu, izin memberikan jaminan atas kepastian hak. Izin juga merupakan instrumen pemerintah yang digunakan untuk mengendalikan perilaku masyarakat atas pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang dikuasai negara.
PENCEGAHAN KEKERASAN MELALUI PEMENUHAN HAK ANAK DI SATUAN PENDIDIKAN Heri, Ririn Nurfaathirany; Aswan, Muhammad; Junaeda, Siti; Tahir, Heri; Amri, Muhammad; Suliana, Andi; Azhari, Yudhistira
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.71674

Abstract

Anak bayak terlibat dalam tindak kekerasan, lingkungan sekolah yang terdiri dari anak, guru/pegawai, dan pihak lain yang terlibat dalam interaksi sehari-hari di sekolah memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam perlindungan anak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, gabungan antara penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pemahaman pihak sekolah terhadap hak anak belum maksimal. Pemahaman anak terhadap tindak kekerasan dalam dunia pendidikan juga belum dipahami sepenuhnya. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak terkait dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam dunia pendidikan di Kota Makassar adalah dengan melakukan koordinasi secara berkala antara pihak terkait baik dalam interaksi formal maupun informal.
PERAN GURU PPKn DALAM MENANAMKAN SIKAP NASIONALISME PESERTA DIDIK DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Nurnaningsih, Andi; Heri, Ririn Nurfaathirany; Bakhtiar, Bakhtiar; Febrianti, Maisarah Kasim; Era, Era
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.72396

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Strategi guru dalam menanamkan sikap nasionalisme, (2) bentuk perwujudan sikap nasionalisme, dan (3) faktor penghambat guru PPKn dalam menanamkan sikap nasionalisme peserta didik di SMP Telkom Makassar. Penelitian ini merupakan  penelitian deksriptif kualitatif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penilitian ini menunjukkan bahwa: (1) Guru menanamkan nasionalisme melalui pembiasaan perilaku seperti menggunakan bahasa Indonesia, dan menghargai jasa pahlawan, serta pemanfaatan media seperti gambar pahlawan, video perjuangan, dan lagu nasional. Strategi ini efektif menumbuhkan cinta tanah air dan semangat kebangsaan. (2) Siswa menunjukkan nasionalisme melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik, dukungan terhadap produk lokal, penghargaan kepada pahlawan, dan kepatuhan pada tata tertib sekolah, diperkuat oleh teladan dan pembelajaran guru. (3) Guru PPKn di SMP Telkom Makassar menghadapi hambatan dalam menanamkan nasionalisme, di antaranya peran keluarga yang kurang dalam menanamkan nilai kebangsaan, lingkungan pergaulan yang tidak mendukung nilai nasionalisme, serta pengaruh globalisasi yang mengikis identitas budaya lokal dan cinta tanah air.
Kekerasan Berbahasa sebagai Kejahatan Sosial: Sebuah Kajian Kriminologi Satrul, Hairul Saleh; Tahir, Heri; Heri, Ririn Nurfaathirany
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 13, No 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v13i2.35457

Abstract

Bahasa telah mengalami pergeseran makna dari sekadar sarana komunikasi menjadi instrumen agresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonseptualisasikan kekersan berbahasa sebagai suatu bentuk kejahatan sosial melalui pendekatan kriminologi. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis fenomena tersebut melalui sintesis tiga teori kunci dalam kriminologi, yakni Teori Labeling, Teori Konflik, dan Teori Kontrol Sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekerasan berbahasa bukanlah sekadar pelanggaran etika semata, tapi merupakan kejahatan simbolik yang menimbulkan kerugian sosial yang kompleks. Dampak ditimbulkan bersifat multidimensional, mulai dari erosi kepercayaan sosial, normalisasi kekerasan verbal, trauma psikologis pada korban, hingga fragmentasi dan polarisasi masyarakat. Dalam konteks ruang digital, kekerasan ini semakin masif dan problematis akibat karakteristik medium yang memungkinkan difusi ruang tanpa batas, potensi viralitas yang tinggi, dan fenomena pseudonimitas yang mengurangi tanggung jawab individu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perspektif kriminologi memberikan lensa teoretis yang komprehensif dan relevan untuk memahami akar permasalahan, mekanisme, serta dampak sistematis dari kekerasan berbahasa, sekaligus menegaskan urgensi untuk menanganinya secara serius setara dengan bentuk-bentuk kejahatan konvensional lainnya, tidak hanya melalui pendekatan hukum yang represif semata, tetapi juga melalui berbagai upaya preventif-edukatif yang berkelanjutan.Language has undergone a shift in meaning from merely a means of communication to an instrument of aggression. This study aims to conceptualize verbal violence as a form of social crime through a criminological approach. Using a literature study method, this research analyzes the phenomenon through a synthesis of three key theories in criminology: Labeling Theory, Conflict Theory, and Social Control Theory. The results indicate that verbal violence is not merely an ethical violation but constitutes a symbolic crime that inflicts complex social harm. Its impacts are multidimensional, ranging from the erosion of social trust, normalization of verbal aggression, psychological trauma to victims, to societal fragmentation and polarization. Within the digital sphere, this violence becomes increasingly massive and problematic due to the characteristics of the medium that enable boundless spatial diffusion, high virality potential, and pseudonymity that diminishes individual accountability. This study concludes that the criminological perspective provides a comprehensive and relevant theoretical lens to understand the root causes, mechanisms, and systematic impacts of verbal violence, while emphasizing the urgency to address it as seriously as conventional crimes, not only through repressive legal approaches but also through various sustainable preventive-educational measures.
Penguatan Pemahaman Budaya dan Kearifan Lokal Melalui Penguasaan Bahasa Daerah Junaeda, St; Tahir, Hery; Kasmita, Maya; Heri, Ririn Nurfaathirany; Henri, Henri
Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 6 (2024): November
Publisher : Edumedia Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55824/jpm.v3i6.469

Abstract

Era globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi membawa banyak kemudahan dalam mengakses sumber ilmu pengetahuan. Arus globalisasi semakin mendekatkan jarak antarnegara, bahkan antarbenua serta kemudahan dalam mengakses informasi secara real time. Keberagaman budaya merupakan aset yang sangat berharga sebagai salah satu modal untuk memahami konsep multikulturalisme. Dengan pemahaman terhadap keberagaman budaya tersebut diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dalam hubungan sosial termasuk untuk menghadirkan sikap inklusif. Keberagaman budaya tersebut merupakan warisan kolektif yang harus dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan. Dengan terciptanya kesadaran dan pemahaman terhadap keberagaman budaya, dapat mendorong upaya semua pihak untuk membangun komunikasi dan menciptakan kesadaran bahwa semua budaya adalah sederajat dan tidak ada budaya yang lebih tinggi dari budaya yang lain. Dalam konteks yang lebih luas, kesadaran tersebut dapat membangun jembatan antarbangsa sehingga muncul sikap saling pengertian dan kerja sama lintas budaya. Bahasa sebagai salah satu unsur kebudayaan sangat penting bagi keberlangsungan peradaban manusia. Pemahaman dan penguasaan Bahasa Daerah penting, tidak hanya sebagai identitas kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga sebagai penanda keberagaman budaya. 
PENYEBAB KEGAGALAN DIVERSI DI PENGADILAN NEGERI KOTA BAUBAU Rizky Amalia, Wa Ode Syahrina; Umar, Firman; Heri, Ririn Nurfaathirany
Jurnal Tomalebbi Volume 11, Nomor 2 (Juli 2024)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to determine the factors causing the failure of diversion at the Baubau City District Court. The research approach used is qualitative research with a qualitative descriptive research type. Data collection techniques include observation, interviews and documentation using research instruments in the form of interview guides, recording and documentation tools. Triangulation and member checking are used as procedures to check the validity of the data, as well as using data reduction, data presentation, and drawing conclusions as data analysis techniques. The research results prove that the factors inhibiting diversion include a) legal substance factors in accordance with article 7 of the SPPA Law b) legal structure factors and law enforcement officers. Diversion failure occurred because the victim wanted to continue the case through legal channels. c) Legal culture or legal culture factors. People think that Butonese people usually have high levels of egoism.
Diseminasi Pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan Heri, Ririn Nurfaathirany; Tahir, Heri; Gani, Andika Wahyudi; Satrul, Hairul Saleh
Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat SEMINAR NASIONAL 2025:PROSIDING EDISI 6
Publisher : Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Peraturan menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan menjadi payung hukum dalam pencegahan dan penanganagan di tingkat SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat sehingga dilakukan diseminasi pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Metode yang digunakan dalam penerapan pengabdian ini adalah observasi, dan penyuluhan dan diskusi. Bentuk Kekerasan terdiri atas kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung Kekerasan dan bentuk Kekerasan lainnya.  Peraturan menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Kekerasan yang melibatkan anak atau lingkungan satuan pendidikan secara umum akan terkait dengan instrumen hukum positif yang berlaku di Indonesia baik UU Perlindungan Anak, UU Peradilan Anak, UU terkait lainnya. Kegiatan ini mendapatkan antusias yang luar Biasa dari peserta kegiatan yang dihadiri oleh 134 Peserta.Kata kunci: Kekerasan, Perlindungan Anak, Satuan pendidikan.
Fenomena ‘Pak Ogah’ di Kota Makassar dalam Perspektif Sosio-Yuridis: Implikasi terhadap Penegakan Hukum dan Ketertiban Sosial Sjarif, Nurfadila; Umar, Firman; Heri, Ririn Nurfaathirany
Jurnal Tomalebbi Volume 12, Nomor 4 (Desember 2025)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56680/jt.v12i4.65049

Abstract

Socio-juridical Review of Mr. Ogahin Makassar City Area. Thesis Faculty of Social Sciences and Law, Study ProgramPancasila and Citizenship Education Study Program. Supervised by Firman Umar and Ririn Nurfaathirany. Research This study aims to determine 1) the position of Pak Ogah in the Makassar City Regional Regulation,2) Supervision and Handling System of Mr. Ogah in Makassar City, 3) sanctions for Mr. Ogah's activities in Makassar City.pak ogah who are active in Makassar city. Approach qualitative approach is descriptive research and tends to use inductive method analysis.tends to use analysis with the inductive method. The results of this study indicate that The existence of Mr. Ogah is still reaping pros and cons as a result of the absence of a clear traffic management system from the authorities. clear traffic management system from the authorities. they remain illegal and cannot be legally illegal and cannot be said to be legitimate. The position of Mr. Ogah in the government is regulated in the Makassar City Regional Regulation No. 7 of 2021 concerning public order, tranquility, and protection of the community. a person then chooses Mr. Ogah as an alternative profession because of related to economic factors or poverty, low education level, inadequate work experience. low level of education, inadequate work experience. Monitoring and handling system carried out by stakeholders in accordance with the governing regulations. Threat of sanctions for pak ogah who continue their activities are regulated in article 41 paragraph (2) and (3) Makassar City Regional Regulation on Peace, Order and Community Protection.Keywords: Local Regulation, Mr. Ogah, Sanctions
Co-Authors Ardani, Aulia Raihanah Salwa Asmunandar, Asmunandar Azhari, Yudhistira Bahri bahri Bakhtiar Bakhtiar Dian Novita Sari, Dian Novita Era, Era Febrianti, Maisarah Kasim FIRMAN UMAR, FIRMAN Henri Henri, Henri HERI TAHIR Junaeda, Siti Junaeda, St Junaeda, St. Maya Kasmita Muh. Rizal Muhammad Amri Muhammad Aswan Muntazarah, Fediyatun Nurnaningsih, Andi PATMAWATI, SUSI ANITA Risma Niswaty Rizky Amalia, Wa Ode Syahrina Satrul, Hairul Saleh Siswanti, Dian Novita Sjarif, Nurfadila Suliana, Andi Sumardin, Oschar Syarif, Kurnia Ali Tahir, Hery Tati, Andi Dewi Riang Wahyudi Gani, Andika Zulfadli, Muhammad