Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.586
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) GANEC SWARA Jurnal Pendidikan dan Konseling Abdi Masyarakat SOLID JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Jurnal Fundamental Justice Jurnal Risalah Kenotariatan Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Eastasouth Journal of Effective Community Services Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) PESHUM Jurnal DIskresi
Beverly Evangelista
Universitas Teknologi Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
DETERMINAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMIDANAAN ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN NARKOTIKA (Studi Putusan PN Mataram Peradilan Anak ABH): Determinants of Judicial Considerations in Sentencing Juvenile Offenders in Narcotics Cases. (Study of Juvenile Court Decisions of the Mataram (ABH) ristanti, yuni; Beverly Evangelista
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 1 (2025): Kajian Yuridis dan Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i1.466

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis determinasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Mataram. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap lima putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, sosiologis, psikologis, kriminologis, dan non-yuridis. Secara yuridis, anak dinyatakan bersalah tanpa alasan pembenar atau pemaaf, namun tetap dilindungi berdasarkan prinsip the best interest of the child dalam undang-undang SPPA. Pertimbangan filosofis dan psikologis menekankan pembinaan dan rehabilitasi, sedangkan faktor sosiologis dan kriminologis mencakup pengaruh lingkungan serta lemahnya pengawasan orang tua. Faktor non-yuridis seperti penyesalan, usia muda, dan dukungan keluarga turut memperkuat orientasi pembinaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan multidimensional yang menegaskan pentingnya keadilan korektif dan rehabilitatif dalam sistem pemidanaan anak di Indonesia.
Kedudukan Hukum Koperasi Merah Putih Arthayoga Louk Fanggi, Prandy; Evangelista, Beverly
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i1.12749

Abstract

Koperasi di Indonesia merupakan perwujudan prinsip konstitusional Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang menekankan asas kekeluargaan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Dalam kerangka penguatan ekonomi kerakyatan, Pemerintah meluncurkan kebijakan strategis melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP), dengan target pembentukan 80.000 koperasi secara serentak. Penelitian hukum normatif ini menganalisis kedudukan Inpres No. 9/2025 dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan potensi pertentangan norma Koperasi Merah Putih. Hasil analisis menunjukkan bahwa Inpres secara formal bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat umum (regeling), sehingga secara formil tidak inkonstitusional. selanjutnya, eksistensi KMP yang didorong secara sentralistik (top-down) berpotensi melahirkan praktik pertentangan norma karena bertentangan dengan prinsip otentik koperasi (inisiatif anggota, pengelolaan demokratis, dan kemandirian) sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Penulis menyimpulkan bahwa intervensi kebijakan yang masif dan terpusat ini merupakan anomali hukum yang menciptakan ketidakpastian dan disharmoni dalam sistem hukum Indonesia.
Co-Authors - Zulhadi AGUNG SETIAWAN Arifudin Baiq Ishariaty Wika Utary Chrisdianto Eko Purnomo Dika Pola Rizki Febriana, Asyri Hanifah Mutiah Himawan Sutanto, Himawan Ishariaty Wika Utary Jumaedi, M. Lalu Isnaeni Rahman M. Abdurrahman Sunni Minollah Muhammad Rizky Ramadan Mujahidi, Khairul Mulyana, Septira Putri Prandy Arthayoga Louk Fanggi R. Fahmi Natigor Daulay Rahmadani Ramadan, Muhammad Rizky Rishan Adha Ristanti, Yuni Sartika Hijriati Satriawan Darma Bakti Setiawan, Muhammad Rifaldi Subhan Purwadinata, Subhan Sumaragatha , I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah