Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.194
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) GANEC SWARA Jurnal Pendidikan dan Konseling Abdi Masyarakat SOLID JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Jurnal Fundamental Justice Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Eastasouth Journal of Effective Community Services Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) PESHUM Jurnal DIskresi
Beverly Evangelista
Universitas Teknologi Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Legal Study of Divorce Lawsuit Mechanism Against Absent Husband According to Indonesian Marriage Law Natigor Daulay, R. Fahmi; Evangelista, Beverly
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 3 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i3.9477

Abstract

Divorce lawsuit against absent husband is a legal remedy for wives abandoned by their husbands without clear residence information. This research analyzes the legal mechanism of divorce lawsuits against absent husbands based on Law No. 1 of 1974 on Marriage and Islamic Law Compilation. The research method uses normative juridical approach with secondary data of descriptive nature. Results show that absent husband divorce procedures are regulated in Article 20 paragraph (2) of Government Regulation No. 9 of 1975 and Article 138 of Islamic Law Compilation, with summons through announcements on court bulletin boards and mass media. Implementation follows ordinary divorce lawsuit procedures with additional requirements including village certificate stating the unclear domicile of the defendant.
Aspek Hukum Pengenaan Pajak Karbon di Indonesia terhadap Kesesuaiannyadengan Prinsip Keadilan dan Keberlanjutan Evangelista, Beverly; Fanggi, Prandy Arthayoga Louk
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i2.5619

Abstract

Indonesia memperkenalkan instrumen pajak karbon melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, integrasi kebijakan fiskal dan lingkungan ini menimbulkan kompleksitas hukum yang signifikan terkait kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis dua rumusan masalah utama, yakni bagaimana pengaturan pajak karbon dalam UU HPP ditinjau dari prinsip keadilan pajak dan tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kelemahan yuridis dalam mekanisme pemungutan dan utilisasi dana pajak karbon. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus, mengkaji sinkronisasi vertikal dan horizontal antara UU HPP dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pembahasan mengungkapkan empat kelemahan yuridis fundamental: pertama, ketidaksinkronan norma antara prinsip pencemar membayar dalam UU PPLH dengan mekanisme pemungutan dalam UU HPP; kedua, tarif Rp30/kg CO2e yang tidak merefleksikan biaya sosial kerusakan lingkungan; ketiga, absennya pengaturan earmarking untuk alokasi dana pajak; keempat, kelemahan sistem monitoring, reporting, dan verification (MRV) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Disimpulkan bahwa konstruksi hukum pajak karbon masih mengandung kelemahan substantif yang dapat mengurangi efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan komprehensif melalui harmonisasi regulasi, penerapan prinsip earmarking, penguatan kelembagaan, dan integrasi dengan strategi nasional untuk mewujudkan keadilan substantif dan pembangunan berkelanjutan.
KAJIAN YURIDIS PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH USIA MINIMUM Daulay, R. Fahmi Natigor; Evangelista, Beverly
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 13 No 2 (2025): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum (IN PROGRESS)
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v13i2.1702

Abstract

Marriage constitutes a sacred bond between men and women governed by the Indonesian legal system. Law No. 16 of 2019 establishes a minimum marriage age of 19 years for both men and women, yet provides exceptions through marriage dispensation mechanisms for those who have not reached that age. This research examines the juridical aspects of granting marriage permits for children below the minimum age through normative juridical methods with qualitative analysis of statutory regulations and legal literature. Research findings indicate that marriage dispensation is regulated under Article 7 paragraph (2) of the Marriage Law and Supreme Court Regulation No. 5 of 2019, with contributing factors including economic aspects, low education levels, and cultural traditions. Underage marriage generates negative impacts including school dropout, reproductive health disorders, and sustained poverty. Strengthened regulations and comprehensive prevention efforts are required to protect the best interests of children.
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi di Desa Rababaka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu) Arifudin; Chrisdianto Eko Purnomo; Rahmadani; Beverly Evangelista
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7386

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengasawan oleh BPD dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Rababaka. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengawasan BPD dalam pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu pada tahap perencanaan BPD Desa Rababaka akan melakukan pembahasan serta mengadakan Musyawarah Desa untuk dilakukanya penetapan RKPDes. Pada tahap pelaksanaan dilakukan pengawasan langsung pada tempat pelaksanaan kegiatan, kemudian pada tahap penatausahaan tidak dilakukan pengawasan atas pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara karena bersifat rahasia, serta pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengawasan dilakukan dengan cara mengecek kesesuaian isi laporan pertanggungjawaban dengan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. 
ASPEK HUKUM PENGATUR LALU LINTAS INFORMAL DI KOTA MATARAM Dika Pola Rizki; Minollah; Agung Setiawan; Beverly Evangelista
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7392

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum yang mengatur keberadaan pengatur lalu lintas informal, menilai efektivitas penegakan hukumnya, serta mencari solusi terbaik dari perspektif hukum administrasi negara melalui metode penelitian normatif-empiris menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara dengan Dinas Perhubungan dan kepolisian, serta observasi langsung di beberapa lokasi keberadaan pengatur lalu lintas informal. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengatur lalu lintas informal tidak memiliki dasar hukum yang sah, sehingga keberadaan mereka bertentangan dengan prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara. Selain itu, dalam perspektif hukum pidana, tindakan mereka yang meminta imbalan dari pengendara dapat dikategorikan sebagai pemerasan, sementara dalam hukum perdata, pengendara yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Upaya penegakan hukum masih menghadapi kendala, termasuk faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan regulasi khusus, peningkatan koordinasi antar instansi, serta penyediaan alternatif pekerjaan bagi pengatur lalu lintas informal.
Development of Learning Videos for State Administration Law Courses as a Hybrid Learning Solution at FHISIP University of Mataram Evangelista, Beverly; Daulay, R. Fahmi Natigor; Mulyana, Septira Putri; Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah
Abdi Masyarakat Vol 7, No 2 (2025): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/abdi.v7i2.9682

Abstract

Digital transformation in higher education requires learning innovations that are adaptive to the characteristics of the millennial generation, especially in complex courses such as State Administration Law (HAN). At FHISIP University of Mataram, conventional lecture methods still dominate, causing boredom and low understanding of students to abstract concepts such as the principle of legality and discretion of public officials. Responding to these challenges, this service project developed VIP-HAN (Innovative Video of Learning Law of State Administration) as an interactive and easily accessible technology-based learning media. The implementation method consists of six stages: consultation with mentors, coordination with the Head of the Constitutional Law Section, collection of materials, video production using CapCut and Canva applications, socialization in class, and evaluation through Google Form questionnaires. The video material is compiled based on RPS and academic literature, with a storytelling approach and infographic animation to make it easier to understand. The evaluation showed that 85% of students found it helpful to understand abstract concepts, and 78% of lecturers appreciated the efficiency of teaching time. The discussion included technical challenges, adaptive strategies, and cross-disciplinary collaboration in content development. The project also sparked further innovations in the faculty environment, such as the development of podcasts and digital simulations by other study programs. In conclusion, VIP-HAN has proven to be effective as a hybrid learning solution that supports the digitization of legal education. Institutional support and strengthening of lecturer capacity are the key to the sustainability of this innovation in the future.
DETERMINAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMIDANAAN ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN NARKOTIKA (Studi Putusan PN Mataram Peradilan Anak ABH): Determinants of Judicial Considerations in Sentencing Juvenile Offenders in Narcotics Cases. (Study of Juvenile Court Decisions of the Mataram (ABH) ristanti, yuni; Beverly Evangelista
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 1 (2025): Kajian Yuridis dan Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i1.466

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis determinasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Mataram. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap lima putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, sosiologis, psikologis, kriminologis, dan non-yuridis. Secara yuridis, anak dinyatakan bersalah tanpa alasan pembenar atau pemaaf, namun tetap dilindungi berdasarkan prinsip the best interest of the child dalam undang-undang SPPA. Pertimbangan filosofis dan psikologis menekankan pembinaan dan rehabilitasi, sedangkan faktor sosiologis dan kriminologis mencakup pengaruh lingkungan serta lemahnya pengawasan orang tua. Faktor non-yuridis seperti penyesalan, usia muda, dan dukungan keluarga turut memperkuat orientasi pembinaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan multidimensional yang menegaskan pentingnya keadilan korektif dan rehabilitatif dalam sistem pemidanaan anak di Indonesia.
Kedudukan Hukum Koperasi Merah Putih Arthayoga Louk Fanggi, Prandy; Evangelista, Beverly
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i1.12749

Abstract

Koperasi di Indonesia merupakan perwujudan prinsip konstitusional Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang menekankan asas kekeluargaan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Dalam kerangka penguatan ekonomi kerakyatan, Pemerintah meluncurkan kebijakan strategis melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP), dengan target pembentukan 80.000 koperasi secara serentak. Penelitian hukum normatif ini menganalisis kedudukan Inpres No. 9/2025 dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan potensi pertentangan norma Koperasi Merah Putih. Hasil analisis menunjukkan bahwa Inpres secara formal bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat umum (regeling), sehingga secara formil tidak inkonstitusional. selanjutnya, eksistensi KMP yang didorong secara sentralistik (top-down) berpotensi melahirkan praktik pertentangan norma karena bertentangan dengan prinsip otentik koperasi (inisiatif anggota, pengelolaan demokratis, dan kemandirian) sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Penulis menyimpulkan bahwa intervensi kebijakan yang masif dan terpusat ini merupakan anomali hukum yang menciptakan ketidakpastian dan disharmoni dalam sistem hukum Indonesia.
Co-Authors - Zulhadi AGUNG SETIAWAN Arifudin Baiq Ishariaty Wika Utary Chrisdianto Eko Purnomo Dika Pola Rizki Febriana, Asyri Hanifah Mutiah Himawan Sutanto, Himawan Ishariaty Wika Utary Jumaedi, M. Lalu Isnaeni Rahman M. Abdurrahman Sunni Minollah Muhammad Rizky Ramadan Mujahidi, Khairul Mulyana, Septira Putri Prandy Arthayoga Louk Fanggi R. Fahmi Natigor Daulay Rahmadani Ramadan, Muhammad Rizky Rishan Adha Ristanti, Yuni Sartika Hijriati Satriawan Darma Bakti Setiawan, Muhammad Rifaldi Subhan Purwadinata, Subhan Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah