p-Index From 2021 - 2026
10.359
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Media Hukum Tadulako Law Review Yustitiabelen Recital Review NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial YUSTISI JURNAL ILMIAH LIVING LAW Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Pagaruyuang Law Journal Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan PALAR (Pakuan Law review) JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Darma Agung Jurnal Supremasi Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Batulis Civil Law Review PAMALI: Pattimura Magister Law Review Jurnal Gagasan Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora International Journal of Religion Education and Law Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Justice Voice Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Accounting Law Communication and Technology International Journal of Education, Vocational and Social Science SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Ulil Albab Journal of Health Education Law Information and Humanities Journal of Law and Nation
Claim Missing Document
Check
Articles

Liability for Criminal Acts of Promoting Online Gambling Through Electronic Media Zaini, Zulfi Diane; Hasan, Okta Jaya
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Postgraduate Program in Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pamali.v6i1.3740

Abstract

Introduction: The development of information technology and social media has had a significant impact on the pattern of public interaction, including the emergence of the crime of promoting online gambling through electronic media. This phenomenon poses serious challenges for criminal law enforcement in Indonesia, especially in determining the criminal responsibility of perpetrators.Purposes of the Research: This study aims to analyze the factors that cause the occurrence of criminal acts of online gambling promotion through electronic media and examine the form of criminal responsibility of perpetrators based on the Tanjungkarang District Court Decision Number 785/Pid.Sus/2024/PN TJK.Methods of the Research: The research methods used are normative juridical and empirical juridical juridical the normative juridical approach is carried out through the study of laws and regulations, legal doctrine, and court decisions, while the empirical juridical approach is carried out through interviews with authorized law enforcement officials.Results Main Findings of the Research: The findings of the study show that the factors causing the occurrence of online gambling promotion crimes include internal factors in the form of intentionality and low legal awareness of the perpetrators, external factors in the form of economic needs and ease of access to social media, as well as combined factors in the form of misuse of information technology advances. Furthermore, the form of criminal responsibility of the perpetrator is based on the fulfillment of the elements of criminal acts, mistakes, the ability to be responsible, and the absence of justifiable or forgiving reasons, as stipulated in the Electronic Information and Transaction Law and the Criminal Code. The judge's decision is considered to have reflected the application of the principle of criminal responsibility in a proportionate and fair manner.
PENYELESAIAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN TERKAIT UPAH PEKERJA PT AUDIKA JAYA BERSAMA YANG TIDAK DIBAYARKAN OLEH PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tjk) Fathaniah Ghaisani Putri; Zulfi Diane Zaini
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 4 No. 3 (2026): Journal of Law and Nation
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the issues that often stands out in employment is disputes related to wage payments. In many cases, workers face a situation where the wages they should receive are not paid by the company. This is not only financially detrimental to workers, but can also have broader social impacts, including dissatisfaction among workers and potential conflict between workers and the company. The research method used in this study is through a normative and empirical legal approach using secondary and primary data. The purpose of this study is to determine the factors causing the occurrence of labor disputes related to the wages of PT Audika Jaya Bersama workers that were not paid by PT Perkebunan Nusantara and the process of resolving disputes related to the wages of PT Audika Jaya Bersama workers that were not paid by PT Perkebunan Nusantara VII. The results of this study indicate that one of the main causes of the dispute between PT Audika Jaya Bersama and PT Perkebunan Nusantara VII is the ambiguity in the employment contract agreement, and the mediation process carried out in this case proves that resolving labor disputes through non-litigation channels is an effective and efficient step. Mediation provides space for both parties to dialogue, seek mutually beneficial solutions, and resolve conflicts peacefully.
Analisis Pertanggungjawaban Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) Anak di Lingkungan Sekolah (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk) Zulfi Diane Zaini; Janang Setiyana Sr
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8043

Abstract

Setiap anak idealnya tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usianya, tetapi pada kenyataannya terdapat anak yang melakukan tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana perundungan (cyberbullying) anak di lingkungan sekolah, sehingga anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berlaku. Permasalahan: (1) Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) Anak di Lingkungan Sekolah? (2) Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/ PN.Tjk? Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perundungan (cyberbullying) anak di lingkungan sekolah secara internal adalah rendahnya kontrol diri, kesadaran hukum, dan kebutuhan akan pengakuan sosial, serta faktor eksternal berupa pengaruh pergaulan sebaya, peran media sosial, dan lemahnya pengawasan keluarga serta sekolah yang secara bersama-sama mendorong terjadinya perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap Anak pelaku cyberbullying dalam putusan tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf, sehingga Hakim Anak menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Kelas II Bandar Lampung sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana Anak. Saran penelitian ini adalah: (1) Kepada aparat penegak hukum disarankan untuk mengoptimalkan penanganan perkara cyberbullying anak dengan memperhatikan faktor penyebab internal dan eksternal, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mendukung pencegahan dan pembinaan anak. (2 Kepada sekolah dan orang tua disarankan untuk memperkuat pengawasan, pembinaan karakter, serta literasi hukum dan digital terhadap anak guna mencegah perilaku perundungan dan eskalasi konflik di media sosial.
Aspek Hukum Pemblokiran Rekening Pasif/Rekening Dormant Berdasarkan Asas Kerahasiaan (Confidential Principle) Dalam Lembaga Perbankan yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Rahmadani Putri Erdiyanti Manurung; Zulfi Diane Zaini
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 1 (2026): Januari 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i1.7901

Abstract

Rekening dormant mengacu pada rekening perbankan yang menunjukkan ketidakaktifan atau kurangnya aktivitas transaksional selama durasi tertentu, seperti yang digambarkan oleh kebijakan individu lembaga keuangan. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa sementara akun tetap didokumentasikan dalam sistem perbankan, akun tersebut dianggap tidak dapat digunakan untuk transaksi sampai saat akun mengalami pengaktifan kembali. Pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup fondasi yuridis normatif dan empiris. Alasan yang mendasari kebijakan yang diterapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membatasi akses ke rekening nasabah yang menyimpan deposito di lembaga perbankan didasarkan pada tiga faktor utama: Pertama, mitigasi fenomena yang terkait dengan perdagangan akun; pengenaan pembatasan akun berfungsi untuk memutuskan sirkulasi ilegal dana dalam rekening yang tidak aktif, yang sering menjadi sasaran pembelian dan penjualan yang tidak sah di pasar gelap. Kedua, keharusan tindakan pencegahan terhadap kegiatan kriminal tertentu; ini termasuk tindakan pencegahan terhadap perjudian online dan perdagangan narkoba, di mana akun nominee sering digunakan untuk mengaburkan identitas pemilik manfaat utama. Ketiga, menjaga kepentingan publik, di samping konsekuensi hukum yang berasal dari penerapan kebijakan untuk memblokir akun yang tidak aktif, yang bersinggungan dengan prinsip kerahasiaan perbankan, yang mengakibatkan pembatasan hak-hak sipil nasabah dalam mengelola aset pribadi mereka (beschikkingsbevoegdheid). Implikasi hukum dari situasi ini memerlukan pergeseran beban pembuktian, mewajibkan pelanggan untuk membuktikan legitimasi sumber dana mereka untuk memulihkan akses ke akun mereka.
ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KERAHASIAAN PENYIMPANAN DANA NASABAH PADA BUMD BANK LAMPUNG Zulfi Diane Zaini; Yulia Hesti; Rivo Raihanza Passa
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 12 No. 1 (2023): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2640

Abstract

Rahasia perbankan penting sebab bank menjadi lembaga terpercaya harus merahasiakan sesuatu hubungan menggunakan simpanan serta penyimpanannya. Maka, bank menjadi entitas juga pihak terkait, termasuk karyawan serta manajemen senior bank bersangkutan wajib mengetahui rezim kerahasiaan perbankan untuk menghindari hukuman pidana, administrasi, serta sosial oleh warga. Penerapan hal tersifat rahasia (informasi) khususnya pada bank sangat sulit dilakukan, sebab tak ada definisi seragam tentang informasi dari informasi serta data nasabah bisa digolongkan menjadi rahasia oleh bank. Bank Lampung selalu menjaga misteri perbankan. Adapun bentuk upaya bisa lakukan Bank Lampung untuk menjaga keamanan misteri nasabah bank, terdapat tanyakan identitas nasabah pengadilan, bank tak sampaikan informasi apapun. Rahasia perbankan penting, sebab bank menjadi lembaga terpercaya harus rahasiakan segala suatu berhubungan menggunakan penyimpan serta simpanannya. Tentang tatacara perlindungan hukum pada kerahasiaan dana nasabah menyimpan dananya pada BUMD Bank Lampung, khususnya maraknya transaksi perbankan menyangkut himpunan dana rakyat seperti melalui tabungan, giro, deposito, serta lainnya. Sedangkan sesudah menghimpun dana tadi, bank harus menyalurkan dana tadi pada masyarakat melalui pemberian pinjaman. Upaya lain yaitu pencatatan baik atas operasional bank atau transaksi dilakukan oleh bank adalah suatu keharusan. Saran Manajemen Bank: usahakan waspada pada penerapan prinsip kehati-hatian bank terutamanya pada mendapatkan dana disimpan dari nasabah menggunakan cara tanyakan sumber dana nasabah terutama simpanan besar, supaya bank bisa menghindari upaya kejahatan seperti uang pencucian.
The Role of the Court in Providing Legal Certainty for the Return of the Name of the Land Certificate When the Seller Is Unknown Zaini, Zulfi Diane; Harliansyah, Ari
Batulis Civil Law Review Vol. 7 No. 2 (2026): VOLUME 7 ISSUE 2, JULY 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v7i2.3734

Abstract

Introduction: This study analyzes the juridical aspects of the renaming of land title certificates when the seller's whereabouts are unknown, referring to Decision Number 8/Pdt.G/2024/PN.Gdt. The practice of buying and selling land that is not immediately registered causes a mismatch between physical control and juridical data, hampering the process of changing the name. Purposes of the Research: This research aims to identify the factors that cause these obstacles as well as the basis for the judge's consideration in validating the land sale and purchase certificate. Methods of the Research: Using normative and empirical juridical methods with qualitatively analyzed secondary data and interviews. Results Main Findings of the Research: It was found that the main causes included delays in the registration of transfer of rights, long physical possession of land, the absence of sellers, and limited administrative authority of the National Land Agency. The judge certified the sale and purchase certificate based on the fulfillment of the legal conditions of the agreement, strong evidence, the good faith of the plaintiff, and for the sake of legal certainty and order of land administration.
Co-Authors , firman Achrianti, Inggrid Adellia Patricia Chandra Akbar, Muhammad Ardan Aldika Rahmat Amanah, Safitta Amanda, Mutiara Angga Alfian Anisa Hariyanti Aprinisa Arfa, Muhammad Kaisar Irsandy Arifin Arifin As, Dicky Arnanda Azra, Aisyah Habibah Baharudin Baharudin Bayu Chandra Wijaya Bayu Chandra Wijaya Benny Karya Limantara Berliana, Elsa Septi Bermanda Bermanda Dimas Caesar Pratama Dodi Setiawan Dolores, Margareta Efendi, Aulia Putri Elsa Tri Antika Evan Ruzyantara Faqih Ahmad Onky Fathaniah Ghaisani Putri Firmansyah, M Reza Haidir, Rizki Harliansyah, Ari Hasan, Okta Jaya Hemi Rianto Hemi Rianto Igo Ilham Indroko, Farel Ade Ari Intan Nurina Seftiniara Janang Setiyana Sr Katleya Puspa Nagari Lintje Anna Marpaung Louis Gandhi Amanda Luki Oktaviani Brillian Lukmanul Hakim M Rifky Hendrian Rifky M. Fadel Robby Syahputra Megi Saputri Melisa Safitri Muhammad Kaisar Irsandy Arfa Muhammad Kaisar Irsandy Arfa Novi Santika Pradana, Wiranata Putri Ayu Elvina Putri, Baretta Miki Rahmadani Putri Erdiyanti Manurung Raisa awani darmawan Ramadhani, Amanda Putri Recca Ayu Hapsari Renard Raja Abdullah Risti Dwi Ramasari Rivo Raihanza Passa Rivo Raihanza Passa Rizky Reza Pahlevi Rizky, Aorora Chandra Rudi Irawan Saputri, Megi Septia, Putri Setiawan, Ifal Setiawan, M Rio Darma Shafana Amalia Azahra Sija Putra Rulanda Sija Putra Rulanda Silalahi, Sarah Uli Ferianti Silpiani, Yovita Tami Rusli Thia Remona Febrianti Wati, Dwi Shinta Wibowo, Hycal Asmara Wirayuda Yana, I Komang Yovanita, Valen Yulia Hesti Zainab Ompu Jainah Zainudin Hasan Zulvi, Destria