Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 576 K/PDT SUS-HKI 2020 TENTANG PEMEGANG HAK MEREK GEPREK BENSU Tri Nanda, Bela Sukma; Yulia, Yulia; Jafar, Sofyan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13332

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung No 576 K/Pdt Sus-HKI/2020, dan untuk menjelaskan akibat hukum atas pemegang hak merek Ayam Geprek Bensu dan I Am Geprek Bensu Sedep Bener Penelitian ini menggunaka metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan materi merek. Sifat penelitian adalah deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dijelaskan hasil dari putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini merek dari pihak I Am Geprek Bensu Sedep Bener atas nama Yangcent sebagai pihak tergugat didaftarkan atas itikad baik maka memerintahkan kepada pihak pengadilan untuk menetapkan hak merek dagang tersebut dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan untuk merek Geprek Bensu pemilik Ruben Samuel Onsu dinyatakan pihak yang kalah, dan segala jenis gugatannya ditolak. Akibat Hukum Atas Hak Merek Ayam Geprek Bensu dan I Am Geprek Bensu Sedep Bener yaitu untuk membatalkan Seluruh Sertifikat Merek dengan memerintahkan agar Ruben Onsu untuk tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan mencoret pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual dengan segala akibat hukumnya dan dihukum Membayar Biaya Perkara dengan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara. Disarankan sebaiknya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus lebih selektif dalam melakukan penerimaan permohonan pendaftaran merek agar tidak terjadi sengketa merek seperti kasus dalam penelitian ini.
Pendampingan Pengelolaan Dana Desa yang Transparansi dan Akuntabilitas di Gampong Cot Keumuneng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Jafar, Sofyan; Asmara, Romi; Nuribadah, Nuribadah; Husni, Husni; Muksalmina, Muksalmina; Fatahillah, Fatahillah
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 7 No. 1 (2026): Edisi Januari - April
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v7i1.7684

Abstract

Gampong Cot Keumuneng memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang mumpuni dalam hal teknis dan regulasi tentang pengelolaan dana gampong secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin. Hal ini membuat perangkat gampong sering merasa khawatir akan risiko penyalahgunaan dana gampong sehingga bukan tidak mungkin akhirnya terjerat tindak pidana korupsi. Hal inilah yang menjadi alasan untuk pelaksanaan kegiatan PkM dalam memberikan pemahaman secara teknis mengenai pengelolaan dana gampong mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Pengelolaan dana gampong haruslah berfokus pada pembenahan infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan publik, pemberdayaan pemuda dan pemudi, serta permodalan untuk Badan Usaha Milik Gampong yang diharapkan dapat memberikan benefit tercapainya kesejateraaan masyarakat gampong. Dengan menggunakan metode pelaksanaan yang dimulasi dengan observasi lapangan, dan pendampingan, serta sosialisasi, tim PkM mencoba untuk mengedukasi masyarakat melalui pemberian pelatihan dan penyuluhan hukum tentang teknis pengelolaan dana gampong, serta mendampingi dan mengevaluasi hasil kegiatan. Hasil PkM menunjukkan yang sebelumnya kurang begitu memahami terutama terkait aturan hukum yang mengharuskan adanya keterbukaan informasi kepada publik untuk mendapatkan akses dalam memperoleh informasi yang jelas, termasuk terkait pengelolaan dana desa, menjadi lebih memahami dan melaksanakannya sehingga mitra dalam hal pengelolaan keuangan gampong harus berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik, dan sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Integration of SDGs into Gender-Equitable Spatial Planning in Lhokseumawe City Nuribadah, Nuribadah; Iskandar, Hadi; Jafar, Sofyan; Nugraha, Satriya; Sari, Elidar
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19284782

Abstract

This study examines the integration of Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 5 (Gender Equality) and Goal 11 (Sustainable Cities and Communities), into gender-responsive spatial planning in Lhokseumawe City, Indonesia. Despite national mandates to mainstream SDGs in regional planning, spatial policies at the local level remain largely gender-neutral and insufficiently address socio-ecological vulnerabilities. This research aims to analyze the extent of SDG integration in spatial planning policies and to identify gaps in their implementation. Using a qualitative socio-legal approach, data were collected through in-depth interviews, focus group discussions, and analysis of policy documents, including the Regional Spatial Planning (RTRW) and related regulations. The findings reveal that while normative frameworks for gender mainstreaming exist, their operationalization in spatial planning remains partial, fragmented, and weakly institutionalized. Key challenges include limited gender-responsive budgeting, insufficient technical guidelines, and weak cross-sectoral coordination. Additionally, environmental pressures, particularly in coastal and water catchment areas, exacerbate spatial inequalities affecting vulnerable groups, especially women. This study contributes to the literature by reconceptualizing spatial planning as a transformative instrument that integrates gender justice and ecological sustainability within the SDG framework. It proposes a policy-oriented framework that embeds gender indicators into spatial planning instruments, strengthens participatory governance, and aligns local planning practices with global sustainability targets. The findings highlight the urgency of shifting from gender-neutral to gender-responsive spatial governance to achieve inclusive and sustainable urban development.