Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.05
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Seminar Nasional Lahan Suboptimal Jurnal Geuthee REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Nanggroe: Journal of Scholarly Service Jurnal Malikussaleh Mengabdi
Sofyan Jafar
Faculty Of Law, Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK DAGANG ATAS PEMBATALAN MEREK DAGANG (Studi Putusan No 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dan No 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn) Muliani, Muliani; Yulia, Yulia; Jafar, Sofyan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21464

Abstract

Menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 20 Tahun 2016, hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar untuk digunakan sendiri atau dengan izin pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini membahas sengketa merek kosmetik MS GLOW dan PS GLOW, di mana Pasal 3 UU tersebut menegaskan bahwa hak merek diperoleh melalui pendaftaran di DJKI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dan 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga Medan membatalkan merek PS GLOW karena dinilai beritikad tidak baik dengan membonceng ketenaran MS GLOW, sementara Pengadilan Niaga Surabaya mengakui hak PS GLOW. Putusan Surabaya kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui kasasi No. 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 yang memberikan perlindungan kepada MS GLOW sebagai merek yang lebih dulu dikenal di pasar. Disarankan agar DJKI memperketat pemeriksaan pendaftaran merek, khususnya terkait itikad tidak baik dan kesamaan pada pokoknya.
Implikasi Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang Tidak Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar di Kota Lhokseumawe Ananda, Ade Meutia; Jafar, Sofyan; Rahman, Arif
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21632

Abstract

Studi ini bertujuan menganalisis implikasi hukum terhadap UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar di Kota Lhokseumawe, hambatan dalam proses pendaftaran, serta upaya DPMPTSP dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha. Kewajiban legalitas UMKM diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan teknik purposive sampling dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM tanpa legalitas dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan, denda, atau penutupan sementara. Hambatan utama mencakup rendahnya pemahaman tentang regulasi, kurangnya kesadaran hukum, dan kesulitan akses terhadap sistem OSS online. DPMPTSP Kota Lhokseumawe telah melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan sebagai bentuk pembinaan. Disarankan agar pemerintah lebih tegas dalam penerapan sanksi, pelaku usaha lebih proaktif memahami hukum, dan DPMPTSP meningkatkan frekuensi serta jangkauan sosialisasi.
PRAKTIK PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI DUSUN COT KAWAT GAMPONG SAWANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT Irma, Irma; Sulaiman, Sulaiman; Jafar, Sofyan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21675

Abstract

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada Pasal 2 menyatakan bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, konkrit hukum, terintigarsai dan akuntabilitasi. Sedangkan realita yang terjadi didusun cot kawat, masih banyak terjadi pengelolaan zakat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan syariat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait pengelolaan dan distribusi zakat fitrah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat dan akibat hukum terhadap praktik pengelolaan zakat yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus. Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa pengelolaan zakat fitrah didusun cot kawat tidak disalurkan berdasarkan klasifikasi mustahik yang telah dijelaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Penyaluran zakat justru ditemukan telah diberikan kepada pihak-pihak yang tidak termasuk dalam delapan golongan yang secara syariat berhak untuk menerimanya. Proses identifikasi mustahik tidak dilakukan dengan pendekatan sistematis dan pendekatan yang valid, sehingga penyaluran zakat tidak dapat dilakukan secara tepat sasaran, dan dibagi secara sama rata. Upaya untuk meningkatkan kesadaran pengelola zakat agar lebih optimal dapat dilakukan melalui sosialisasi.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU Mayviza, Liza; Husni; Jafar, Sofyan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23175

Abstract

Perkembangan teknologi memudahkan distribusi musik secara digital, namun juga meningkatkan pelanggaran hak cipta. Secara normatif, perlindungan telah diatur melalui UU Hak Cipta, PP No. 56 Tahun 2021, UU ITE, dan konvensi internasional. Namun secara faktual, pelanggaran masih marak terjadi karena rendahnya kesadaran hukum, kurangnya edukasi, dan lemahnya pengawasan di ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pelanggaran hukum bagi pemegang hak cipta musik dan lagu atas perbuatan melawan hukum, serta mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta musik dan lagu. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif yang didasarkan pada kerangka hukum normatif. Pendekatan ini memfasilitasi pembuatan data deskriptif yang lengkap, yang berasal dari narasi tertulis dan aturan perundang-undangan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran hak cipta musik dan lagu mencakup plagiat, pembajakan, pemalsuan, bootlegging, penggunaan tanpa izin oleh EO, dan pemanfaatan komersial tanpa membayar royalti sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 dan PP No. 56 Tahun 2021. Pelanggaran ini termasuk delik aduan yang menuntut adanya laporan dari pihak yang dirugikan. Kondisi ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan perlunya penguatan penegakan hukum. Perlindungan hukum pidana mencakup hak moral, hak ekonomi, sanksi pidana, serta upaya preventif, represif, alternatif penyelesaian sengketa, dan tindakan administratif. Namun, perlindungan ini masih lemah menghadapi pelanggaran digital akibat UUHC yang belum adaptif terhadap teknologi lintas batas, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya pengawasan, sehingga penegakan hukum sering tidak efektif.
TANGGUNG JAWAB NASABAH YANG MENGGUNAKAN IDENTITAS ORANG LAIN DALAM KASUS WANPRESTASI DENGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN SEWA GUNA USAHA (LEASING) DI PT. ADIRA FINANCE CABANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN Hasibuan, Nursaadah; Kurniasari, Triwidya; Jafar, Sofyan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19276

Abstract

Nasabah yang melakukan wanprestasi sering terjadi dalam praktek leasing. Hal ini akbat kelalaian yang dilaukukan nasabah. Saat ini terjadi fenomena seperti wanprestasi oleh nasabah akibat menggunakan identitas orang lain atau sering disebut nasabah topengan. Studi ini bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan di PT. Adira Finance Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:74/PMK.012/2006 dan Untuk mengetahui pertanggung­awaban nasabah yang melakukan wanprestasi pengguna identitas orang lain di PT. Adira Finance Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan jenis penelitian hukum kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian pembiayaan yang dibuat dengan konsumen harus melewati tahapan seperti kelengkapan surat berupa data diri serta kelengkapan data lainnya, setelah itu perusahaan akan melakukan survey langsung ke kediaman konsumen untuk memastikan kebenaran data diri. Dalam hal ini nasabah yang identitasnya digunakan sebagai nasabah awal bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami oleh perusahaan berupa menjalani sanksi yang diberikan dengan mengembalikan objek perjanjian diawal.
Pelatihan dan Pendampingan Aparatur Gampong Dalam Menyelesaikan Sengketa Adat di Gampong Geulumpang Sulu Timu Jafar, Sofyan; Asmara, Romi; Nuribadah, Nuribadah; Rahman, Arif
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.4382

Abstract

Pasal 4 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dimaksudkan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang yang diridai Allah Swt. PkM ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Aparatur Gampong terkait kewenangan dalam menyelesaikan sengketa adat di tingkat gampong yang berbasis budaya hukum adat yang ditujukan untuk memberi rasa keadilan dalam masyarakat dan mengembalikan/meningkatkan marwah perangkat gampong serta lembaga-lembaga adat Aceh lainnya yang hampir tidak muncul lagi. Metode pelaksanaannya meliputi tahapan observasi, tahapan pelaksanaan kegiatan dalam bidang pendampingan, serta tahapan sosialisasi peraturan hukum terkait penyelesaian sengketa adat di gampong. Hasil PkM menunjukkan bahwa masih minimnya tingkat pemahaman sebagian aparatur gampong terkait tugas dan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa di tingkat gampong. Untuk ini perlu penguatan kapasitas dalam bentuk pelatihan dan pendampingan bagi aparat pemerintahan gampong karena menurut Pasal 14 Qanun Nomor 9 Tahun 2008, penyelesaian secara adat di gampong dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: keuchik, imeum meunasah, tuha peut; sekretaris gampong, dan ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan PkM ini telah berhasil mengedukasi aparatur gampong, ha ini ditunjukkan dari terjadinya peningkatan dan pemahaman yang lebih baik pada aparatur gampong mengenai kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa adat serta teknis penyelesaiannya, serta jenis-jenis perkara apa saja yang dapat diselesaikan di tingkat gampong.
PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA RESTAURAN/RUMAH MAKAN/KAFE DI KOTA LHOKSEUMAWE Manfarisyah, Manfarisyah; Fatahillah, Fatahillah; Jafar, Sofyan; Nasrianti, Nasrianti
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2023
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v2i1.9426

Abstract

Pengabdian ini dilakukan berawal dari keprihatinan akan banyaknya restoran/rumah makan/kafe di kota Lhokseumawe tidak bersertifikat halal. Sedangkan tentang sertifikasi halal dan mencantumkan label halal merupakan kewajiban yang telah diatur dengan aturan perundang-undangan. Undang-undang Sistem Jaminan Produk Halal sudah ditetapkan sejak Tahun 2014. Untuk Provinsi Aceh secara khusus telah ditetapkan dalam Qanun Sistem Jaminan Produk Halal sejak Tahun 2016. Permasalahannya: Banyak pelaku usaha tidak mengurus sertifikasi halal, Apa hambatan dalam penerapan Sertifikat halal di Kota Lhokseumawe.Metode yang digunakan dengan menyebarkan kuisioner dan wawancara untuk mengetahui pengetahuan pelaku usaha tentang sertifikasi halal, alasan dan hambatan dalam pengurusan label halal. Mengadakan pertemuan untuk penyuluhan, dengan memanggil pemateri sesuai substansi pengabdian. Menawarkan pedampingan bagi pelaku usaha yang mengurus sertifikasi halal. Hasil dari pengabdian ini adalah bertambahnya ilmu bagi pelaku usaha dan timbulnya kesadaran pentingnya sertifikat halal pada produk dan tempat usaha yang dijalankan, sebagai tanggungjawab hukum, moral dan tanggungjawab kepada Allah dalam menjalankan usaha sebagai amal ibadah, bakan hanya sekedar mencari keuntungan saja.Hasil menunjukkan bahwa walaupun sertifikat halal telah diwajibkan, namun belum berjalan dengan baik, data menunjukkan Restoran.Rumah makan dan kafe di wilayah Kota Lhokseumawe lebih banyak tidak memiliki sertifikat halal, hambatannya: kurang pengetahuan dan kurang informasi dari pihak terkait. Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak melaksanakan pengawasan secara rutin dan tidak adanya sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal pada  usaha yang dijalankan.Disarankan Kepada Majelis Pemusyawaratan Ulama Provinsi Aceh untuk  melimpahkan kewenangan Majelis Pemusyawaratan Ulama kabupaten kota untuk melaksanakan pengawasan dan bersama dinas terkait,. Kepada pelaku usaha disarankan untuk segera mengurus sertifikasi halal karena menyediakan produk halal merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. 
Upaya Meningkatkan Kesadaran Konsumen dalam Memilih dan Menggunakan Produk Berlabel Halal Di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Manfarisyah, Manfarisyah; Jafar, Sofyan; Nuribadah, Nuribadah
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Oktober 2023
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v2i2.13456

Abstract

Makanan dan minuman serta barang/produk yang halal merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Namun demikian, setiap orang yang beragama Islam wajib memilih makan, minuman dan tempat makan yang halal. Kewajiban tersebut adalah perintah Allah dalam Alquran dan hadist. Kewajiban pencantuman sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khusus untuk Provinsi Aceh diperkuat dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam UUJPH ditegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk itu pemerintah bertanggungjawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal. sebelum UUJPH diundangkan, ketentuan tentang wajib produk halal juga telah diatur dalam Undang-undang Nomo 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Oleh sebab itu sudah seharusnya masyarakat mengetahui terkait aturan pencantuman label halal ini pada setiap makanan/produk. Perlunya diberikan penyuluhan hukum dan pendampingan proses pengurusan sertifikasi halal, pencantuman label halal di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara ini bertujuan memberi pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya pencantuman sertifikat label halal dalam suatu barang/produk. Label halal yang dimaksud adalah Label halal yang sudah melalui proses sertifikasi halal oleh BPPOM dan MPU Aceh
Penyuluhan Hukum Tentang Relevansi Qanun Aceh dengan Pembangunan Karakter Generasi Z di SMK 4 Lhokseumawe Aksa, Fauzah Nur; Jafar, Sofyan; Al Fikri, Albert; S, Sumiadi; A, Arnita; F, Fatahillah; Subaidi, Joelman
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 10 (2024): Januari
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10575548

Abstract

Generation Z interaction with digital devices and the internet is very high. The latest data from March 2023 published by Populix Co-Founder and CEO Dr. Toimothy Astandu states that Indonesians spend an average of 8-10 hours per day using mobile phones. This data is higher than the 2022 data published in the State of Mobile report which recorded a figure of 5.7 hours per day in the use of mobile phones. This will result in a lack of sensitivity, attention deficit disorder, and difficulty building interpersonal relationships. In addition, their understanding of legal norms and values, which can help them to form good character and akhlakul karimah is relatively low. To respond to these problems, Malikussaleh University Faculty of Law lecturers have conducted legal counselling on the Relevance of Qanun Aceh to Generation Z Character Building at SMK 4 Lhokseumawe. This activity is a form of Tridarma Perguruan Tinggi where each lecturer carries out community service to help provide solutions that occur in society.
MANAGEMENT MODEL OF ILLEGAL LOGGING CONFISCATED GOODS AT RUPBASAN INSTITUTIONS IN THE PROVINCE Subaidi, Joelman; Syahputra, Dedy; Jafar, Sofyan
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 2 No. 3 (2022): May
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v2i3.240

Abstract

Management of confiscated illegal logging goods in general has been regulated by the Decree of the Director General of Corrections Number E2.UM.01.06 of 1986, and has been completed by Decree of the Director General of Corrections Number E1.35.PK.03.10 of 2002 concerning Implementation Guidelines and Technical Instructions for the Management of Confiscated Objects The State and the State's Loot in Rupbasan. The same thing is also regulated in Article 44 of the Criminal Code which states "confiscated goods are deposited at the General Meeting of Shareholders". However, the implementation of the confiscation of illegal logging itself, both found and confiscated timber is regulated in the Ministry of Forestry Regulation Number: P.48/Menhut-II/2006 concerning Guidelines for the Implementation of Auction of Finding, Confiscated and Looted Forest Products. The specific objectives of this study are to identify and analyze the management arrangements for confiscated illegal logging goods at the Rupbasan in Aceh Province and the management of confiscated illegal logging goods at the Rupbasan in Aceh Province. acceptance, research, registration, storage, maintenance, transfer, rescue, security, release and deletion as well as reporting. This is in accordance with the Decree of the Director General of Corrections Number E1.35.PK.03.10 of 2002 concerning Implementation Guidelines and Technical Guidelines for the Management of State Confiscated Goods and State Loot at Rupbasan which is a refinement of the Decree of the Director General of Corrections Number E2.UM.01.06 of 1986 . The unavailability of facilities and infrastructure in the form of warehouses at Rupbasan in Aceh is a problem experienced by Rupbasan in the management of confiscated goods from illegal logging, and the wide working area of Rupbasan agencies in Aceh is a separate problem in the management of confiscated goods from illegal logging. The Government is advised to provide adequate warehouses for storing confiscated goods at the Rubsahan in Aceh, and to establish a minimum of 5 (five) Rupbasan agencies with working areas of 4 to 5 districts/cities.
Co-Authors A, Arnita A. Hamid, Muhibuddin Al Fikri, Albert Ananda, Ade Meutia Anggelika, Yurika Arif Rahman Arif Rahman Asrillah Asrillah Baziad, Raudhah Assyifa Dedy Syahputra Dedy Syahputra, Dedy Elidar Sari F, Fatahillah Fadia, Nisa Fatahillah, Fatahillah Fauzah Nur Aksa Hadi Iskandar Hanny Delpyra Hasan Basri Hasibuan, Nursaadah Husni Irma Irma Khalidah Khalidah, Khalidah Kurniasari, Triwidya Malahayati Malahayati Manfarisyah, Manfarisyah Mayviza, Liza Mazmah, Marzatul Muhammad Fachri Hibatullah Muliani Muliani, Muliani Nasrianti, Nasrianti Nia Fadhillah Hanim Nisa, Rauzatul Nurarafah Nuribadah, Nuribadah Purnama Sari Raudhatul Jannah Romi Asmara S, Sumiadi Saifuddin Muhammad Jalil Salahuddin Salahuddin Sari, Dea Cantika Sastro, Marlia Shaila Fitri Hasyim Nasution Subaidi, Joelman Sulaiman Sulaiman Taofan, Muhammad Raka Teuku Yudi Afrizal Tri Nanda, Bela Sukma Tri Widya Kurniasari Yulia Yulia Zul Akli