Articles
<![CDATA[Aspek Hukum Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha sebagai Wujud Pembatasan Praktik Bisnis di Bidang HKI ]]>
<![CDATA[Jafar, Sofyan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk menelusuri penjaminan hukum terhadap hak cipta.Dalam hal ini hukum berfungsi menjamin hak pencipta dalam menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya tersebut, jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak.Namun, apakah kepemilikan hak cipta yang dikatakan sebagai hak eksklusif, dapat diartikan juga sebagai hak untuk memonopoli oleh pemilik hak, sehingga dapat melakukan praktik monopoli untuk memusatkan kekuatan ekonominya? Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu tersebut, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat.Jaminan ini tercermin dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan, yaitu pemilik hak cipta dan kebutuhan masyarakat umum.Dalam hal pembatasan praktik bisnis ini Indonesia telah mengeluarkan aturan, yang salah satunya adalah Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mengecualikan HKI yang di dalamnya termasuk hak cipta.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK YANG DIJUAL MELALUI MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Hanny Delpyra]]>;
<![CDATA[Marlia Sastro]]>;
<![CDATA[Sofyan Jafar]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4077
<![CDATA[Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kosmetik yang dijual melalui media sosial berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relavan dengan memperhatikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang hatus melakukan hak dan kewajiban yang telah ditentukan. Dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa setiap pelaku usaha harus memberi informasi yang jelas berkaitan dengan produk yang ditawarkan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU DALAM WEBSITE PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU GRATIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Nia Fadhillah Hanim]]>;
<![CDATA[Sofyan Jafar]]>;
<![CDATA[Arif Rahman]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 2, No 3 (2019): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v2i3.4035
<![CDATA[Hak Cipta merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya di sebut UUHC). Perlindungan hak cipta lagu di atur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC yang termasuk dalam ruang lingkup Hak Cipta. Semakin canggihnya teknologi elektronik dan banyaknya pengguna lagu menggunakan website yang sebagian besar tidak diketahui domisilinya menyebabkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu-lagu tersebut sangat kesulitan untuk melakukan perjanjian lisensi dan menarik royalti yang digunakan users. Hal tersebut yang menimbulkan pelanggaran Hak Ekonomi pencipta atau pengguna hak cipta atas karya ciptanya. UUHC telah mengatur mengenai penggunaan hak cipta, hak-hak yang terdapat dalam hak cipta, jangka waktu hak cipta, dan sanksi berupa ketentuan perdata dan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap pelanggaran hak cipta lagu yang terjadi di media internet yang dilakukan oleh pengguna internet, bentuk-bentuk pelanggaran dan upaya pemerintah dalam memberantas pelanggaran hak cipta lagu di internet. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian dapat di ketahui upaya pemerintah dalam melindungi hak cipta lagu dan penegakan hukum yang di atur dalam Pasal 113 ayat (1) dan (4) UUHC serta bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan pelaku pelanggaran yang menimbulkan kerugian terhadap pencipta atau pemegang hak cipta atas karya ciptanya. Karena kurangnya kesadaran dari pengguna internet dalam menghargai karya cipta orang lain dan kebiasaan untuk memiliki atau mendapatkan sesuatu dengan cara gratis. Disarankan kepada Pemerintah untuk mengambil langkah serius dalam menanggapi masalah pelanggaran hak cipta lagu khususnya dalam illegal downloading. Dan diharapkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu untuk melakukan pedaftaran atas ciptaannya hal ini dapat mencapai keadaan yang kondusif dalam penanganan hak cipta.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha sebagai Wujud Pembatasan Praktik Bisnis di Bidang HKI ]]>
<![CDATA[Sofyan Jafar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v7i2.2248
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk menelusuri penjaminan hukum terhadap hak cipta.Dalam hal ini hukum berfungsi menjamin hak pencipta dalam menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya tersebut, jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak.Namun, apakah kepemilikan hak cipta yang dikatakan sebagai hak eksklusif, dapat diartikan juga sebagai hak untuk memonopoli oleh pemilik hak, sehingga dapat melakukan praktik monopoli untuk memusatkan kekuatan ekonominya? Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu tersebut, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat.Jaminan ini tercermin dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan, yaitu pemilik hak cipta dan kebutuhan masyarakat umum.Dalam hal pembatasan praktik bisnis ini Indonesia telah mengeluarkan aturan, yang salah satunya adalah Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mengecualikan HKI yang di dalamnya termasuk hak cipta.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP SENIMAN ACEH DALAM INDUSTRI LAGU ATAU MUSIK ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Sofyan Jafar]]>;
<![CDATA[Joelman Subaidi]]>;
<![CDATA[Dedy Syahputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Geuthèë Institute, Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52626/jg.v5i2.146
<![CDATA[In Indonesia, Copyright is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. One of these Copyright protections is songs or music, including the Copyright of Aceh songs or music which has experienced such rapid development, even now it has penetrated into the internet world. Therefore, this article is intended to examine and analyze the extent of knowledge of Acehnese artists, because there are still many Acehnese artists' works – especially in Acehnese music and songs – which are adapted and used by others without the permission of the copyright owner. The use of music and songs is indeed justified if it is done by asking permission from the copyright owner. This research is a qualitative legal research with a normative approach and is supported by empirical data using primary and secondary data. The results of the study found that there are still copyright infringement practices in the production of songs or music in Aceh, including the use of songs or music in Aceh that are used without permission from the copyright holder, such as singing songs or music by other people without permission which is then uploaded. on social media and internet media such as YouTube which is commonly known as Cover. This act clearly violates the rule of law and has ignored the moral and economic rights of the copyright owner.]]>
<![CDATA[Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan (Studi Penelitian di PT. Bank Sumut Cabang Binjai) ]]>
<![CDATA[Shaila Fitri Hasyim Nasution]]>;
<![CDATA[Sofyan Jafar]]>;
<![CDATA[Nurarafah Nurarafah]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.7082
<![CDATA[Penelitian ini membahas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dibuat pemerintah untuk membantu permasalahan modal bagi UMKM, yang salah satu fasilitasnnya adalah memberikan kredit tanpa agunan. Namun dalam kenyataannya kredit tanpa agunan yang disalurkan oleh bank sebagian besar mengalami kredit macet ataupun debitor melakukan wanprestasi. Penelitian ini menemukan bahwa masalah wanprestasi kerap timbul dalam perjanjian kredit. Pihak yang melakukan wanprestasi biasanya dalam berbagai bentuk; a) tidak memenuhi wanprestasi, b) terlambat memenuhi wanprestasi, c) tidak sempurna memenuhi wanprestasi. Dalam kasus pada PT. Bank Sumut Cabang Binjai nasabah yang melakukan wanprestasi pada perjanjian kredit usaha mikro tanpa agunan berupa tidak sempurna memenuhi prestasi, yang faktor utama penyebabnya saat ini adalah penurunan omzet yang diakibatkan oleh Covid 19. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Sumut adalah dengan cara memberi peringatan by phone selama tiga kali kepada debitor yang melakukan wanprestasi, apabila debitor tidak mempunyai itikad baik maka pihak bank menemui debitor dan bernegosiasi untuk mencari jalan keluarnya. Saran yang diberikan yaitu dalam pemberian kredit pada PT. Bank Sumut Cabang Binjai agar memperketat penilaian kredit dan karakter calon debitor dan melakukan pengawasan terhadap usaha debitor guna meminimalisir kemungkinan terjadinya wanprestasi yang dilakukan debitor.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Penelitian PT. Ciomas Adisatwa) ]]>
<![CDATA[Muhammad Fachri Hibatullah]]>;
<![CDATA[Sofyan Jafar]]>;
<![CDATA[Hasan Basri]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 1 (2023): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v6i1.6938
<![CDATA[The importance of protecting the environment is one way to carry out the orders of the 1945 Constitution. The Indonesian government has actually shown seriousness in dealing with environmental problems, as evidenced by the making of regulations that discuss the environment, it's just that in the field there are still gaps between das solen and das sein because the rules are very good, in fact not enforced according to expectations. The results of the study show that UUPPLH requires companies that are proven to have polluted to be responsible in the form of civil liability (compensation) and take certain actions, the results of the study also show that PT. Ciomas Adisatwa is also proven to have polluted the river, so that it is subject to administrative sanctions written warnings and forms of responsibility are carried out by increasing supervision, evaluation and taking/checking waste samples regularly in order to anticipate pollution and carry out environmental restoration as a form of corporate moral responsibility because it has make a mistake. Keywords: Civil Liability, Company, Pollution, Environment.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Tentang Relevansi Qanun Aceh dengan Pembangunan Karakter Generasi Z di SMK 4 Lhokseumawe ]]>
<![CDATA[Aksa, Fauzah Nur]]>;
<![CDATA[Jafar, Sofyan]]>;
<![CDATA[Al Fikri, Albert]]>;
<![CDATA[S, Sumiadi]]>;
<![CDATA[A, Arnita]]>;
<![CDATA[F, Fatahillah]]>;
<![CDATA[Subaidi, Joelman]]>
<![CDATA[ Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 10 (2024): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10575548
<![CDATA[Generation Z interaction with digital devices and the internet is very high. The latest data from March 2023 published by Populix Co-Founder and CEO Dr. Toimothy Astandu states that Indonesians spend an average of 8-10 hours per day using mobile phones. This data is higher than the 2022 data published in the State of Mobile report which recorded a figure of 5.7 hours per day in the use of mobile phones. This will result in a lack of sensitivity, attention deficit disorder, and difficulty building interpersonal relationships. In addition, their understanding of legal norms and values, which can help them to form good character and akhlakul karimah is relatively low. To respond to these problems, Malikussaleh University Faculty of Law lecturers have conducted legal counselling on the Relevance of Qanun Aceh to Generation Z Character Building at SMK 4 Lhokseumawe. This activity is a form of Tridarma Perguruan Tinggi where each lecturer carries out community service to help provide solutions that occur in society.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Berkaitan Dengan Penunggakan Pembayaran Angsuran ]]>
<![CDATA[Sari, Dea Cantika]]>;
<![CDATA[Jafar, Sofyan]]>;
<![CDATA[Basri, Hasan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 2 (2023): (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.8168
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi koperasi simpan pinjam sadar yang terkena penunggakan pembayaran angsuran dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum jika anggota koperasi melakukan penunggakan pembayaran angsuran. Untuk menjawab persoalan tersebut digunakanlah metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang serta kasus yang ada serta pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi koperasi simpan pinjam sadar yang terkena penunggakan pembayaran angsuran adalah dengan melaksanakan penuntutan secara pertanggung jawaban huskum perdata kepada anggota koperasi simpan pinjam yang melakukan penungggakan pembayaran angsuran. Pelaksanaan ini dilakukan dengan cara penyelesaian masalah yang terdapat didalam Pasal 9 Akad Pembiayaan Mudharabah yang menjadi dasar dalam perjanjian antara koperasi dengan anggota koperasi. Dan akibat hukum yang terjadi jika anggota melakukan penunggakan pembayaran angsuran adalah dengan membayar ganti rugi, yang didapatkan melalui dijualnya obyek yang menjadi agunan dalam Akad Pembiayaan Mudharabah serta anggota koperasi tersebut akan diberikan sanksi berupa dikeluarkannya dari koperasi simpan pinjam sadar.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitor Lembaga Pembiayaan Dalam Aplikasi Pinjaman Berbasis Online ]]>
<![CDATA[Taofan, Muhammad Raka]]>;
<![CDATA[Afrizal, Teuku Yudi]]>;
<![CDATA[Jafar, Sofyan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13326
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan hukum terhadap data pribadi debitor lembaga pembiayaan dalam aplikasi pinjaman berbasis online dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi debitor lembaga pembiayaan dalam aplikasi pinjaman berbasis online. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum positif atau bisa juga disebut penelitian doktriner dengan menggunakan Undang-Undang yang relevan bagi penelitian ini sebagai sumber data primer. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan yang mengatur secara khusus tentang perlindungan data pribadi ada pada Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP), serta terdapat sanksi pidana maupun perdata di dalam UU PDP yang bisa diterapkan kepada para pelanggar data pribadi sebagai upaya perlindungan hukum bagi data pribadi masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, UU PDP muncul sebagai angin segar bagi masyarakat Indonesia, karena dengan adanya UU PDP bisa menjadi pedoman bagi pemerintah dan para aparat penegak hukum untuk bisa memberikan perlindungan bagi masyarakat terkhususnya dalam hal perlindungan data pribadi. Dan sanksi-sanksi yang tertulis pada UU PDP diharapkan mampu untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar data pribadi. Saran dalam penelitian ini adalah, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan bisa memberikan sosialisasi bagi masyarakat dalam melindungi data pribadi mereka sendiri, serta masyarakat diharapkan dapat memahami langkah-langkah yang bisa ditempuh apabila data pribadi mereka disalahgunakan oleh orang-orang tertentu dengan mengikuti sosialiasi yang dilakukan oleh pemerintah.]]>
