Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.743
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Hukum Volkgeist Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek (JASINTEK) Jurnal Scientia Jurnal Analisis Hukum International Journal Of Science, Technology & Management (IJSTM) JHCLS Jurnal Hukum Saraswati Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) JUMAHA YUSTHIMA Jurnal Abdi Dharma Masyarakat Focus Journal Law Review
Yogi Yasa Wedha
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Social Sciences Transportation Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : JUMAHA

 1 
URGENSI INFORMED CONSENT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS Wijaya, I Made Adi Partha; Wedha, Yogi Yasa
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Informed consent in medical is a completeness, a necessity made by doctors before carrying out planned medical actions. The formulation of the problem in this study is how informed consent is regulated according to Indonesian law and why informed consent is important in medical dispute resolution. This research uses normative research methods with primary and secondary legal sources and uses statutory and conceptual approaches. The results showed that the regulation of informed consent according to Indonesian law is regulated in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 290 / Menkes / Per / III / 2008 concerning Approval of Medical Actions and Law Number 17 of 2023 concerning Health. The position of informed consent in medical disputes functions doubly, namely from the doctor's side it is used as legal protection and a guarantee that the patient understands and agrees to the actions to be taken and from the patient's side as a manifestation of the right to self-determination which includes the right to obtain complete information about the benefits and risks of medical decisions taken.
PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENADAHAN DI PENGADILAN NEGERI TABANAN I Gede Nyoman Pandu Raharja; Yogi Yasa Wedha
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap terdakwa tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Tabanan dilakukan dengan cara memperlakukan terdakwa sebagai subyek hukum sesuai haknya sampai dengan putusan berlaku tetap. Setiap terdakwa diperlakukan sebagai orang yang belum terbukti bersalah hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Hakim berpegang pada prinsip objektivitas dan tidak terpengaruh oleh opini publik atau tekanan eksternal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdakwa diberikan hak yang adil, kesempatan yang sama untuk membeladiri, termasuk hak untuk tetap diam (the right to remain silent), tanpa dapat dianggap sebagai tanda kesalahan. Selain itu terdapat faktorfaktor yang menghambat penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap terdakwa tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Tabanan dimana ada beberapa faktor yang menghambat penerapan asas ini meliputi tekanan publik dan peran media yang dapat menciptakan stigma negative terhadap terdakwa sebelum adanya putusan pengadilan.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KEOLAHRAGAAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL TERHADAP CEDERA PEMAIN SEPAK BOLA DI BALI UNITED FC I Made Tito Wiratama; Yogi Yasa Wedha
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan hukum bagi atlet profesional, khususnya pesepak bola, menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan keolahragaan nasional. Cedera yang dialami pemain selama berkarier seringkali menimbulkan persoalan mengenai jaminan sosial dan pemenuhan hak-hak pekerja olahraga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Keolahragaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap jaminan sosial pemain sepak bola yang mengalami cedera, dengan fokus pada kasus Bali United FC. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, kontrak kerja pemain, serta data lapangan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bali United FC telah memberikan perlindungan hukum melalui kontrak kerja yang secara jelas memuat hak-hak pemain, termasuk mekanisme penanganan apabila terjadi cedera. Selain itu, keberadaan asuransi, khususnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, menjadi faktor pendukung dalam menjamin terpenuhinya hak-hak sosial dan kesehatan pemain. Implementasi tersebut menunjukkan keselarasan antara praktik klub dengan ketentuan dalam Undang-Undang Keolahragaan, sehingga para pemain merasa haknya terlindungi dan tidak diabaikan ketika mengalami cedera. Temuan penelitian ini juga mengindikasikan bahwa model perlindungan yang dilakukan Bali United FC dapat dijadikan contoh bagi klub sepak bola lain di Indonesia untuk memastikan adanya kepastian hukum serta jaminan sosial yang memadai bagi atlet.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR BERKEDOK PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA DENPASAR I Made Agus Widiarta; Yogi Yasa Wedha; Putu Angga Pratama Sukma
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena pungutan liar yang berkedok parkir ilegal di Kota Denpasar menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Praktik ini tidak hanya melanggar peraturan daerah, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan menurut Pasal 368 KUHP. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap pungutan liar sektor perparkiran, serta mengidentifikasi hambatan internal dan eksternal dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis empiris dengan memadukan analisis normatif dan fakta lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Perumda Bhukti Praja Sewakadarma dan aparat terkait, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 64 Tahun 2023 dan kerjasama dengan Satgas Saber Pungli, praktik pungutan liar masih terjadi akibat lemahnya pengawasan, kebijakan yang tumpang tindih, serta resistensi masyarakat adat terhadap aturan pajak parkir. Oleh karena itu, sinergi antarinstansi, penegakan hukum yang konsisten, dan pendekatan sosial kepada masyarakat menjadi kunci dalam pemberantasan pungutan liar di sektor perparkiran Kota Denpasar.
Co-Authors Ahmad Rosidi Ahmad Rosidi & Edy Nurcahyo ROSIDI Ayu Putu Laksmi Danyathi Daniel Manek Dennis Santoso Ratu Edy Nurcahyo Edy Nurcahyo Edy Nurcahyo Febe Rosiana Hendra Wijaya Holy One Singadimedja Hudali Mukti Hudali Mukti Hudali Mukti I Gede Nyoman Pandu Raharja I Ketut Angga Septiana I Made Agus Widiarta I Made Tito Wiratama I Made Wisnata Putra I Putu Widiadi Putra I Wayan Eka Artajaya I Wayan Wahyu Wira Udytama Ida R. Hasan Kadek Apriliani Made Hendra Wijaya Ni Komang Sutrisni Ni Nyoman Ayu Tri Sukmarini Nyoman Ayu Juliana Dewi Perbawa, Ketut Sukawati Lanang P. Permadi, Putu Lantika Oka Putu Angga Pratama Sukma Putu Lantika Oka Permadhi Rosiana, Febe Santoso Ratu, Dennis Sara Ida Magdalena Awi Suharyanti, Ni Putu Noni Syamsiar, Syamsiar Turymshayeva , Arida Wijaya, I Made Adi Partha Wira Udytama, I Wayan Wahyu