Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.406
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora) ANIDA : Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah Jurnal Kesehatan Prima Al-Hikmah Jurnal Kreativitas PKM Faletehan Health Journal Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Jurnal Jatiswara Journal of Technopreneurship and Information System (JTIS) Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Mitra Raflesia (Journal of Health Science) Jurnal Kompilasi Hukum MAHESA : Malahayati Health Student Journal JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI) Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Quality : Jurnal Kesehatan JIMAKUKERTA Journal of Da'wah Innovative: Journal Of Social Science Research Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Abdurrauf Journal of Islamic Studies Jurnal DIskresi
Sarkawi, Sarkawi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Jatiswara

 1 
Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Studi Di Samota (Satonda Moyo Dan Tambora) -, Kafrawi; Khair, H. Abdul; Saleh, M.; Sarkawi, Sarkawi
JATISWARA Vol. 33 No. 3 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i3.178

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 18 dalam UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi daerah untuk membangun serta mengembangkan diri sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Daerah diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan daerah menjadi urusan rumah tangga sendiri, sehingga dapat berinisiatif secara mandiri untuk merumuskan berbagai strategi kebijakan berdasarkan kebutuhan serta kepentingan yang dapat memberdayakan kehidupan masyarakat setempat. Pemerintahan daerah diberikan kemampuan (hak) untuk dapat berbuat serta tugas (kewajiban) yang harus dilakukan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan sebagai daerah otonom. Bentuk tindakan nyata yang harus dimiliki oleh suatu daerah otonom adalah kemampuan untuk menggali serta mengembangkan potensi sumber daya alam menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan utama. PAD salah satu tolok ukur dan/atau persyaratan untuk dapat dikategorikan sebagai daerah otonom dalam konsep otonomi daerah. Kewajiban bagi unsur penyelenggara pemerintahan daerah optimalisasi dalam upaya memperkuat/memperbesar kemandirian daerah melalui PAD dengan intensifikasi maupun extensifikasi sumber penerimaan sebagai sendi utama dari esensi pelaksanaan otonomi daerah.
Peran Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat Saleh, Muhammad; Khair, Abdul; Sarkawi, Sarkawi; Kafrawi, Kafrawi
JATISWARA Vol. 35 No. 3 (2020): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v35i3.271

Abstract

Kekayaan sumber daya alam yang ada setidaknya mampu menopang perekonomian suatu negara, tidak terkecuali juga bagi pemerintah daerah. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki tersebut adalah kekayaan alam berupa tambang mineral, batubara dan gas bumi. Kegiatan pertambangan yang ada hampir disemua daerah telah mampu membawa perubahan yang signipikan bagi masing-masing daerah, baik itu dalam bentuk penerimaan kas daerah, peningkatan ekonomi daerah, pembangunan pisik dan sebagainya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode normatif-empiris, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan empirik. Hasil penelitian, kebijakan pengelolaan tambang rakyat yang dilakukan oleh pemerintah daerah diperuntukkan untuk mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat dan masyarakat pada umumnya. Aktipitas pertambangan rakyat tersebut seyogyanya tetap menjaga kelangsungan hidup dan keamanan ekosistem lain yang terkait dengan tambang rakyat tersebut. Di samping itu, dalam penerapan kabijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, hal yang penting lagi adalah peran DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan tersebut.
Co-Authors Abdul Khair Abi Hasan Achmad Allfaress, Reffky Ade Febryanti Afriyanto Afriyanto Agustinawati, Zulaikha Ahmad Fadhli, Ahmad Ahmad Fauzi, Ismi Andilala Andri, Juli Budi Hermanto, Budi Daulay, Mahmud Yunus Efridayanti, Lussy Emi kosvianti1, 2 , Emy Susanti3 , Windhu Purnomo4, Agung Suhadi5 Henni Febriawati, Henni Husin, Hasan Indra Setiawan Iskandar Zulkarnaen Ismiati Ismiati Johannes Johny Koynja, Johannes Johny Kafrawi -, Kafrawi Kafrawi Kafrawi Karim, Busro Khair, H. Abdul Lailatul Qadariyah M. Saleh Mailin, Mailin Mansyah, Ali Muhammad Saleh Oktarianita, Oktarianita Oktavianti, Elia Patroni, Rini Pratiwi, Diyan Prayoga, Yudi Rakatiwi, Yolanda Ritonga, Mulkan Rizal, Achmad Faisal rubino, rubino Rusnan, Rusnan Sinta, Klara Sri Sultan Hamengkubono, Sri Sultan Hamengkubono Sulidar Sulidar, Sulidar Wati, Nopia Wulan Angraini Yandrizal Yandrizal Zainal Arifin Zikrillah, Abdu Zulham, Zulham